Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Penelitian ini berfokus pada manajemen TI yang dilakukan oleh Sekretariat Jenderal Departemen Hukum dan HAM (Setjen). Penelitian ini termasuk penelitian kuantitatif dengan metode deskriptif.Penelitian ini menggunakan teori tentang kinerja, pengukuran kinerja, Business Balanced Scorecard, analisa current performance dengan COBIT, serta teori tentang manajemen strategis dan manajemen TI. Responden dalam penelitian ini terdiri dari 69 responden terdiri dari pejabat eselon II, III, IV dan staf di lingkungan Setjen. Pengumpulan data dilakukan menggunakan kuesioner, sedangkan analisis dilakukan dengan mengacu pada teori dan konsep yang digunakan. Dari analisis terhadap hasil kuesioner, disimpulkan bahwa: 1) kinerja manajemen TI ditinjau dari perspektif keuangan, perspektif pelanggan, perspektif proses bisnis internal dan perspektif pertumbuhan dan pembelajaran masih rendah dan 2) upaya strategis yang harus dilakukan untuk mencapai kinerja manajemen TI adalah menetapkan sasaran hasil pengembangan TI di departemen, mengembangkan kebijakan dan rencana untuk mencapai sasaran hasil tersebut, dan mengalokasikan sumber daya untuk menerapkan kebijakan dan rencana yang ditetapkan. Hasil penelitian menyarankan bahwa Setjen perlu mengoptimalkan kinerja manajemen TI dengan cara meningkatkan kinerja perspektif keuangan, perspektif pelanggan, perspektif proses bisnis internal dan perspektif pertumbuhan dan pembelajaran, segera membuat membuat Rencana Strategis TI (IT Strategic Plan) atau Rencana Induk TI (IT Master Plan) yang terintegrasi secara rinci sehingga menjadi dasar bagi pengembangan Teknologi Informasi yang lebih komprehensif, melakukan perubahan struktur dan tugas pokok Bagian Pengumpulan dan Pengolahan Data (Pullahta) Biro Perencanaan menjadi Pusat Data dan Teknologi Informasi, dan melakukan penelitian lanjutan mengenai pengembangan organisasi manajemen TI.

---

This research focuses on IT management implemented by Secretariat General of Department of Law and Human Rights (Setjen). This research is using quantitative with descriptive method.This research uses theories on performance, performance measurement, Business Balanced Scorecard, current performance analysis with COBIT, also theories on strategic management and IT management. Respondents in this research consist of 69 respondents consist of officials of echelon II, III, and IV, and also staff working at Setjen. Data collection is using questionnaire, while analysis refers to theories and concepts related to performance measurement of TI management.After analyzing data taken from questioner, it can be concluded that : 1) performance of TI management viewed from perspectives of financial, customer, internal business process and growth and learning is low and 2) strategic effort which should be implemented to achieve good performance of TI management are to establish outcomes of TI development in department, to develop policies and plans to achieve the outcome, and to allocate resources to implement the policies and plans established. The findings suggest that Setjen should optimize the performance of IT management by improving the performance of financial, customer, internal business process and growth and learning perspectives, formulate IT Strategic Plan and IT Master Plan which are detail integrated so they become a basis for more comprehensive Information Technology development, start structural change and duties of Data Management Division of Planning Bureau, and start advanced research on organization development of IT management."

"Dalam pembenahan kelembagaan Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia, permasalahan pengembangan sumberdaya manusia menjadi salah satu prioritas karena permasalahan pengembangan sumberdaya manusia termasuk upaya peningkatan kompetensi sangat diperlukan terlebih dengan tuntutan tugas yang dihadapi kian komplek yang membawa implikasi pada pentingnya mengidentifikasi kompetensi yang diperlukan organisasi untuk memenuhi tuntutan pekerjaan.Pelatihan bukan merupakan satu-satunya jalan untuk peningkatan kompetensi tersebut, pelatihan yang sesuai dengan kebutuhan organisasi dalam hal pengetahuan, kemampuan dan keterampilan untuk melaksanakan tugas, kebutuhan setiap eselon atau pelaksanaan tugas sesuai kompetensinya. Dalam setiap upaya peningkatan kompetensi sumberdaya manusia melalui program pelatihan maka harus dilakukan melalui penilaian kebutuhan pelatihan ( training needs assessment).Dengan training needs assessment berdasarkan kompetensi yang jelas standarnya maka dapat disusun program pelatihan yang sesuai dengan kebutuhan organisasi. Untuk menganalisa pemetaan kompetensi dan penilaian kebutuhan pelatihan dilakukan pengelompokkan berbagai kompetensi dengan mengacu pada management competencies clock yang dikemukakan Kolb. Standar kompetensi tersebut adalah kompetensi afektif, kompetensi perceptual, kompetensi simbolik dan kompetensi perilaku yang dikelompokkan sebagai kompetensi khusus. Selain itu digunakan standar kompetensi umum dari BKN dan juga dilakukan TNAT Mc. Cann yang menunjukkan kompetensi aktual dan kompetensi ideal dengan menggolongkan tingkatan penguasaan kompetensi ke dalam kategori Introductory, Exploratory, Comfort, dan Mastery.Dalam kajian kompetensi ini yang menjadi responden adalah pejabat eselon III dan eselon IV yang berjumlah 150 orang akan dipilih sebagai sampet penelitian sebesar 40% yang dianggap dapat mewakili populasi sesuai dengan teknik pengambilan sampel yang digunakan yaitu stratified random sampling. Penelitian lapangan (survei) yang dilakukan dalam menganalisa data sumberdaya manusia menggunakan teknik kuantitatif berupa distribusi frekuensi dan dalam memetakan kompetensi menggunakan teknik kuantitatif berupa uji beda berpasangan dengan perangkat lunak Statistics Package for Social Science (SPSS) dan Microsoft Excel serta menggunakan teknik kualitatif berupa teknik interpretatif.Secara umum dari hasil penelitian dapat diketahui tingkat pencapaian kompetensi hampir mendekati nilai optimal, perbedaan nilai aktual dan nilai ideal relatif kecil dan tidak begitu signifikan oleh karena itu TNA berbasis kompetensi belum diperlukan. Walaupun demikian pengembangan terus diupayakan untuk memperkecil kesenjangan kompetensi yang dapat diatasi melalui pelatihan dan ada juga yang tidak dapat diatasi dengan pelatihan. Untuk masalah pelatihan akan dilakukan pengidentifikasian pelatihan yang sesuai dengan kebutuhan organisasi. Sedangkan masalah yang diatasi di luar pelatihan, tidak termasuk dalam penelitian ini.Atas dasar temuan tersebut, terdapat saran penyempurnaan terhadap manajemen atau sistim pendidikan dan pelatihan pegawai dalam rangka peningkatan kompetensi yakni penyusunan program pelatihan yang komprehensif, penyampaian materi pembelajaran dan metode pembelajaran yang disusun lebih variatif, terprogram dan konkrit. Implementasi pendidikan dan pelatihan dapat dilakukan secara sentralisasi maupun desentralisasi atau dapat dilakukan sendiri maupun bekerjasama dengan pihak ketiga untuk kebutuhan program pendidikan gelar maupun kebutuhan pelatihan teknis administrasi. Mengingat lingkungan organisasi selalu berkembang seyogyanya dilakukan penilaian kebutuhan pelatihan secara berkesinambungan."

"Penelitian ini berfokus pada sistem penilaian kinerja pegawai yang dilakukan pada Sekretariat Jenderal Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Penelitian ini termasuk penelitian kualitatif dan kuantitatif dengan metode deskriptif. Penelitian ini menggunakan teori tentang manajemen kinerja dan penilaian kinerja pegawai. Responden penelitian ini terdiri dari 181 responden pegawai dan pejabat yang ada di lingkungan Sekretariat Jenderal Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Pengumpulan data dilakukan melalui kuisioner dan wawancara, sedangkan analisis dilakukan dengan mengacu pada teori yang digunakan. Dari hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa Sekretariat Jenderal Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia belum menerapkan sistem penilaian kinerja pegawai yang sesuai dengan kebutuhan organisasi. Hasil penelitian ini menyarankan bahwa Sekretariat Jenderal Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia perlu menerapkan sistem penilaian kinerja pegawai berdasarkan sistem performance appraisal yang diantaranya diperlukan penyusunan analisis jabatan, perlu menyusun standar kerja pegawai negeri sipil, perlu mengatur jarak waktu antar tahapan penilaian kinerja pegawai yang jelas serta biaya yang dibutuhkan dalam melakukan pekerjaan dan perlu melakukan penelitian lanjutan untuk menguji sistem penilaian kinerja pegawai yang akan diterapkan.

---

This research is focused on performance appraisal system conducted at Secretariat General of Ministry of law and Human Rights. This research covers qualitative and quantitative through descriptive methods. This research uses performance management and performance appraisal theories, of 181 respondents including staffs and officers working under the Secretariat general of Ministry of Law and Human Rights. Data gethering is done through questioneries and depth interviews, meanwhile the analysis is conducted by referring to the existing theories.

From this research,it is concluded that Secretariat General of Ministry of Law and Human Rights has not set the performance appraisal system up yet in accordance to the need of the organization. The result of this reserch at the end advices that The Secretariat General of Ministry of Law and Human Rights is in the urgent need to immediately set up performanace analysis based on performance appraisal, which mainly covers position analysis, the standard civil servant code of conduct, it is needed to arrange the clear period of time span in beetwen performance appraisals, as well as the costs needed in operating such tasks and also to re-test the ongoing performance appraisal system."

"Pegawai Negeri Sipil (PNS) sebagaimana pegawai lainnya dalam suatu organisasi berperan sangat penting, karena merupakan jiwa dan motor penggerak perkembangan organisasi/instansi Pemerintah. Dalam penelitian ini yang dimaksud adalah PNS Sekretariat Jenderal Depertemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Pusat.Salah satu faktor panting yang dapat mendorong peran PNS dalam organisasi adalah penilaian pelaksanaan pekerjaan atau penilaian kinerja. Penilaian prestasi kerja ditujukan sebagai alat penting untuk menibah perilaku kerja pegawai dalam organisasi, membentuk, memotivasi untuk menunjukkan perubahan yang diperlukan dalam berkarya, membentuk untuk tumbuh dan mengembangkan kompetensi. Oleh karena perannya sebagai alat pendorong kinerja yang sangat panting, maka guna menghasilkan informasi yang diharapkan untuk peningkatan prestasi kerja, maka alat ukurnya harus memenuhi syarat sekurang-kurangnya dua kriteria yakni validitas dan reliabilitas.Dalam tesis ini, penulis mencoba mengkaji dan menjelasakan masalah persepsi pegawai terhadap alat ukur kinerja pegawai di Sekretariat Jenderal Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia dengan mencari kecenderungan persepsi pegawai terhadap unsur-unsur dalam DP3, akuntabilitas DP3, cara pengukuran kinerja PNS, serta tanggapan PNS terhadap DP3 dengan pendekatan atau metode berganda (triangulasi). Dengan metode triangulasi, penelitian ini ditekankan pada pendekatan kuantitatif sebagai pendekatan utama dan pendekatan kualitatif sebagai fasilitator. Data dan informasi yang dipakai untuk penelitian adalah keterangan/pernyataan dan responden/pegawai Sekretariat Jenderal Departemen Hukum dan Hak asasi Manusia yang diperoleh dengan cara menyebarkan daftar pertanyaan (Kuesioner) baik tertutup maupun terbuka, studi dokumen, serta wawancara.Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa persepsi pegawai terhadap DP3 di Sekretariat Jenderal Departemen Hukum dan HAM Pusat menggambarkan bahwa unsur-unsur dalam DP3 tidak digunakan untuk mengukur kegiatan dalam pekerjaan, DP3 tidak akuntable sebagai alat ukur kinerja, cara pengukuran DP3 belum sesuai dengan peraturan yang berlaku, serta hasil penilaian DP3 tidak dapat digunakan dalam upaya mencapai tujuan penilaian prestasi kerja. Kesimpulan tersebut diperoleh dari uji X2 yang dilakukan, bahwa nilai perhitungan lebih kecil dari nilai tabel X2 untuk seluruh hipotesa nol yang dirumuskan.Analisis deskriptif kualitatif yang dilakukan dapat disimpulkan bahwa ketidaksahihan DP3 tersebut disebabkan oleh sebagian besar pegawai Setjen berpendapat alat ukur yang termuat dalam Undang-Undang Nomor 43 tahun 1999, Peraturan Pemerintah Nomor 10 tahun 1979 dan petunjuk teknis dari Kepala Badan Kepegawaian Negara sebagai acuan pelaksanaannya, hanya merupakan tataran normatif yang kurang disosialisasikan, kurang peka, tidak praktis, sehingga hasil penilaian tidak dapat diterima oleh pegawai.Rekomendasi terhadap DP3 sebagai alat ukur kinerja PNS, diharapkan dapat diimplementasikan secara optimal, disertai penyempurnaan DP3 yang dikembangkan pada cara penilaian prestasi kerja pegawai yang praktis, mudah dan terbuka serta hasil penilaian ditindak lanjuti dengan umpan batik yang dapat meningkatkan kinerja dan tanggung jawab pegawai terhadap pekerjaan dan organisasi.

---

The Civilian Government Officer (PNS) just like other employees in an organization had a significant role, because they are the soul and motor to the government's institution/organization. In this research The PNS means The Secretariat General of Law and Human Right Department employees.

A significant factor that motivating the PNS's role in the organization is the implementation of working grade assessment or the performance assessment. The working assessment is created to be a significant tool to changing the officer work behavior in the organization, to build, to motivate the employees to show needed progress, to grow and develop their competence. Therefore, as a significant tool to motivate the performance progress, so to get needed information to develop the working performance, then the measurement tools must be passed two qualification, such validity and reliability.

In this thesis, the writer tried to studying and researches the employees perceptions to the performance measure tool for the Secretariat General of Law and Human Right Department by find out the employees tendency to the DP3's variables if there're relevant to employees performance. Then, the writer also studying and research trough the employees perceptions about the DP3's accountability, the performance measurement way, and the PNS comments about DP3 with approach and triangulation method.

With triangulation method, the research was focusing to the quantitative approach as the main approach. and the qualitative approach as the facilitator. The data and information that use in the research are taken from the respondents/employees statement of the Secretariat General of Law and Human Right Department that collected by spreading the questioners with open and close sources, documents study, and interviews.

According to the result, it can be conclude that the employees perception to DP3 in the Secretariat General of Law and Human Right Department showed that the DP3 variables has no relevance to the employees working performance, the DP3 is not accountable, the DP3 measurement is not appropriate to the valid regulations, also the DP3 assessment results can not be use in order to achieve the target needed as the employees performance measurement tools. This conclusion found by executing the X2 test, which the calculation result is smaller than the X2 value tables for whole zero hypotheses.

The qualitative description analyzing result found that the DP3 validity is caused by the fact that most Secretariat General's employees perceptions that the measurement tools that written in Regulation No. 43 year 1999, the Government Regulation No. 10 year 1979, and the Head of BKN's technical procedure as its operational authorization, its only the normative discourse that not q uite socialization, less senses, less practicality, so the assessment result can not be accept by the employees.

The recommendation for DP3 as the measurement tool for the PNS performance, should implementing optimality, and the perfections of DP3 should be develop to be more practice, easy and open so the result can be followed to get the feed back that can be progressing the employees performance and responsibility to their work and organization."

"Penelitian ini berfokus pada kompetensi Pemeriksa Paten dan Pemeriksa Merek. Pengidentifikasian kompetensi dilakukan dengan menilai kesenjangan antara kemampuan aktual dan ideal pemeriksa. Dari hasil penilaian tersebut dibuat peta kompetensi. Analisa pemetaan kompetensi dilakukan dengan pengelompokan kompetensi dengan mengacu pada management competencies clock yang dikemukakan oleh Kolb. Tingkat penguasaan kompetensi digolongkan menjadi kategori Introductory, Exploratory, Comfort dan Mastery. Penilaian kebutuhan pelatihan dilakukan menurut Mc Cann berdasarkan kompetensi aktual dan kompetensi ideal.Kajian kompetensi dilakukan pada Pemeriksa Paten dan Pemeriksa Merck berpangkat Madya, Muda dan Pratama dengan penelitian sensus_ Sifat instrumen yang digunakan adalah self appraisal yang berarti responden diminta untuk menilai sendiri derajat profisiensi atau kemampuan {kompetensi} dalam melakukan sesuatu pekerjaan seperti dinyatakan dalam item pernyataan pada kuesioner yaitu tingkat penting, kemampuan aktual dan kemampuan idealnya. Bentuk pemyataan yang dimintakan penilaiannnya kepada responden berupa pemyataan verbal dan nilai yang disediakan berupa skala menggunakan skala interval (Skala Likert). Penelitian lapangan untuk menganalisa data sumber daya manusia menggunakan teknik kuantitatif berupa distribusi frekuensi dan untuk memetakan kompetensi digunakan teknik kuantitatif berupa uji beda berpasangan.Hasil penelitian menunjukkan kompetensi aktual Pemeriksa Paten Madya dan Muda masuk pada kategori comport akan tetapi ada 1 (satu) item kompetensi yang masuk pada kategori exploratory, sedangkan untuk Pemeriksa Paten Pratama ada 2 (dua) item kompetensi yang masuk pada kategori exploratory. Untuk kompetensi aktual Pemeriksa Merek pada umumnya juga masuk pada kategori comport akan tetapi ada 2 (dim) item kompetensi yang masuk pada kategori exploratory yaitu pada Pemeriksa Paten Madya ada 2 (dua) item kompetensi yang masuk pada kategori exploratory.Pemeriksa Paten dan Pemeriksa Merek berpangkat Madya, Muda dan Pratama secara umum masuk kategori membutuhkan pelatihan tetapi tidak mendesak dan kategori cukup pelatihan.Hasil penelitian juga menunjukkan bahwa diperlukan perencanaan pelatihan sebagai kebutuhan dalam jangka menengah sampai jangka panjang untuk kompetensi secara umum kecuali untuk kompetensi yang nilainya di bawah 5 sebaiknya segera mengadakan pelatihan.

---

This study is focus on The Patent Examiners' and Trade Mark Examiners' competencies in The Directorate General Intellectual Property Rights Department of Law And Human Rights of Republic of Indonesia.Identification of the competence is conducted by assessing the gap between the Examiners' actual and ideal abilities. From such an assessment, competence map is made_ analyzing the competence mapping is conducted by classifying various competences by referring to management competence clock expressed by Kolb. The level of competence is classified into Introductory, Exploratory, Comfort and Mastery categories. Training needs assessment is also conducted according to Mc Cann base on actual competence and ideal competence.The competence study was conducted on patent Examiners' and Trade Mark Examiners' having Madya, Muda dan Pratama degree by census research method. Charateristic of instrument used is the competence in implementing a work as well as stated in statement item on questionnaire that is important level, actual and ideal ability. Statement form which asked to the respondent in the form of verbal statement and the answer provided is the answer scale using interval scale (Likert Scale). Field research of analyzing data of human resources using quantitative technique is in the form of two tailed test .The result shows that actual competence of Muda and Pratama Patent examiners' generally included in comfort category, however, there is I (one) item of competence included in exploratory category. For the Trade Mark Examiners' actual competence included in exploratory category. In Muda Patent examiners', there are 2 (two) competencies items include in exploratory.For the needs of Patent Examiners' and Trade Mark Examiners? of Madya, Muda and Pratama level generally included in category need training but not urgent and included in training-complete category.The results also show that training planning is needed as medium term to long term needs for general competence, but for competence which grade is below 5, immediately implement training."

"Perubahan organisasi yang begitu cepat memerlukan sumber daya manusia yang mempunyai kinerja baik.. Kelangsungan hidup suatu organisasi tergantung dari sumber daya manusianya, semakin baik performa sumber daya manusianya maka akan semakin baik organisasi tersebut. Penilaian kinerja merupakan elemen central dari suatu sistem pengembangan sumber daya manusia dan harus berkaitan dengan bidang-bidang manajemen sumber daya manusia lainnya seperti, pengembangan karir, kompensasi, dan tingkat kepuasan pegawai. Sumber daya manusia merupakan suatu modal bagi perkembangan organisasi, selayaknya dinilai kembali dengan penekanan pada kompetensi inti, kapabilitas dan proses pembelajaran.Sumber daya manusia merupakan aset utama dari suatu organisasi karena mereka bertindak sebagai subjek yang merencanakan, melaksanakan dan mengendalikan seluruh proses pencapaian tujuan organisasi. Oleh karena itu perhatian terhadap penilaian kinerja harus berkaitan dengan masalah kompensasi, kepuasan kerja dan pengembangan karir.Hal-hal lain yang berkenaan dengan kinerja selain perlunya standar kinerja juga diperlukan ruang lingkup yang dinilai. Menurut Mitchell (1978:343) ruang lingkup yang dinilai meliputi kualitas kerja, ketepatan waktu, inisiatif, kapabilitas dan komunikasi, sedangkan Drucker (1967) yang dikutip Kathryn (1995:25) menyatakan bahwa kinerja sebenarnya terdiri dari dua dimensi penting yaitu efektifitas dan efisiensi. Secara umum kompensasi membantu perusahaan mencapai tujuan strategis perusahaan dan untuk menjamin keadilan internal dan eksternal. Menurut pendapat Davis, kompensasi adalah apa yang diterima pegawai sebagai pertukaran dengan kegiatan kerja mereka. Pengembangan karir merupakan suatu kemajuan bagi peningkatan eksistensi pegawai sebagai subjek di dalam sebuah organisasi. Menurut Werther dan Davis pengembangan karir adalah tindakan seseorang untuk mencapai rencana karir, sedangkan kepuasan kerja menurut Wexly dan Yukl dalam As'ad (1987 :104) adalah perasaan seseorang terhadap pekerjaannya.Desain penelitian adalah rencana dan struktur penelitian yang disusun sedemikian rupa sehingga peneliti akan dapat memperoleh jawaban untuk pertanyaan-pertanyaan penelitian. Pengambilan sampel dilakukan dengan cara sensus serta menyebarkan kuesioner terhadap seluruh responden di Biro keuangan sebanyak 78 orang. Data dikumpulkan dengan menggunakan teknik kuesioner dan metode observasi lapangan, sedangkan cars pengolahan data dengan menggunakan bantuan SPSS 11,0 for Windows serta menggunakan rumus korelasi Product Moment Pearson sebagai analisa data.Sumber penelitian terdiri dari data primer dan sekunder. Data sekunder meliputi , literatur, kepustakaan dan lainya, sedangkan data primer berupa pendapat pegawai Biro Keuangan yang dihimpun dengan instrument kuesioner. Skoring kuesioner menggunakan skala ordinal Likert. Teknik pengambilan data primer dilakukan dengan melakukan sensus terhadap populasi karyawan berjumlah 78 orang. Tingkat respons responden maksimal dibuktikan dengan tingkat pengembalian kuesioner mencapai 100%. Sebelum dilakukan analisis, terlebih dahulu instrumen-instrumen diuji validitas dan reliabilitasnya. Pengujian validitas dan realibiltas menggunakan SPSS 11,0 for Windows dengan rumus Product Moment Pearson. Setelah instrument-instrumen dinyatakan valid dan reliable dilakukan analisis distribusi frekuensi pada tiap butir indikator, korelasi non parametric Spearman's rho. Hubungan antara kompensasi, kepuasan kerja dan pengembangan karir terhadap kinerja dapat dilihat pada grafik scatter plot. Semakin baik kompensasi, kepuasan kerja dan pengembangan karir ada kecendrungan meningkat.Analisis statistik menunjukkan adanya hubungan yang sangat signifikan dengan arah positif. Tingkat hubungan yang kuat antara kompensasi dengan kinerja; korelasi sebesar 0,628. Terdapat hubungan sangat signifikan antara kepuasan kerja dangan kinerja; korelasi sebesar 0,804 serta terdapat hubungan yang sangat nyata antara pengembangan karir dengan kinerja; korelasi sebesar 0,76. Secara bersama-sama terdapat hubungan sangat nyata positif dengan tingkat hubungan kuat dan terdapat pengaruh antara kompemsasi, kepuasan kerja dan karir terhadap kinerja sebesar 75,9%.Untuk meningkatkan kinerja pegawai Biro Keuangan maka dibutuhkan adanya perbaikan sistem kompensasi, pengembangan karir dengan memperhatikan tingkat kepuasan kerja karyawan.

---

The Effect of Compensation, Working Satisfaction, and Career Development to the Performance of Employees of Financial Bureau, General Secretary, Department of Justice and Human Rights, Republic IndonesiaThe quickly change of organization requires human resources with good performance. Organization life's continuity depends on its human resources; the better its human resources perform, the better the organization will be. Performance appraisal is the central element of a human resources development system and it must relate to other Human Resources Management areas such as career development, compensation and employee satisfaction rate. Human capital should be re-evaluated with its stressing on human resources developmental subjects such as core competencies, capability, and learning process.Employees are the main assets of an organization because they act as a subject who plan, execute, and control all organization goals achievement process. Therefore attention to performance appraisal must relate to compensation matters, working satisfaction and employee's career development.The other things related to performance besides the needs of performance standard is the needs of assessed scopes. According to Mitchell (1978 : 343) assessed scopes are including working quality, accuracy of time, initiative, capability and communication; while Drucker (1967) as quoted by Kathryn (1995 : 25) said that "Performance actually comprises two important dimension : effectiveness and efficiency". In general compensation is tended to help the company to achieve its strategic goals and to ensure the internal and external justice. Davis said "Compensation is what employee receive in exchange of their world'. Career development is a progress for the employees existences rising as a subject in the organization; career related to employee's performance. According to Werther and Davis "career development consist of the personal action one understake to achieve a career plan"; while working satisfaction according to Wexly and Yukl in As'ad (1987 :104) "is the way an employ feels about his or her job".Research design is the plan and structure in such a manner so the researcher will get the answers of the research questions. The samples are taken by conducting a census and also spreading questionnaires to the all of 78 responders at Financial Bureau. Data are compiled by using the questionnaire and field observation method; and the data are processed with SPSS 11,0 for Windows and the using of correlation formula of Product Moment Pearson. The research's resources consist of primary and secondary data. The secondary data are literates, bibliography, etc; while the primary data are the opinions of Financial Bureau's employees which are compiled with the instrument questionnaire. Questionnaire scoring using Likert ordinal scale. Primary data intake technique is done by conducting a census to the 78 employees. The maximum respond rate of responders is proved by the 100% return rate of the questionnaires. Before analyzing, beforehand the instrument is tested for its validity and reliability. The test is using SPSS 11,0 for Windows with the formula Product Moment Pearson. After the instruments are proved to be valid and reliable, the process is continued with analyzing by using Frequency Distribution Analysis for every indicators and Spear man's rho non parametrical correlation. The links among compensation, working satisfaction, and career development related to performance can be seen on Scatter Plot graphic. The better compensation, working satisfaction, and career development are tended to rise the employee's performance.Statistical analysis shows there is a significant relationship with positive direction. There is a strong relationship between compensation and performance equal to 0,628. There is also a very significant relationship between working satisfaction and performance equal to 0,804 and also a very real relationship between career development and performance equal to 0,76. Together, there is a very real and positive relationship and there are influences among compensation, working satisfaction, and career development to performance equal to 75,0%.In order to increase the Financial Bureau employee's performance it will needs a reparations of compensation system, career development by giving more attentions to working employee's satisfaction."

"Sekretariat Jenderal Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia adalah sebuah unit utama yang dipimpin oleh seorang pejabat struktural eselon Ia yaitu Sekretaris Jenderal. Berdasarkan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.04-PR.07.10 Tahun 2004 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, menyebutkan bahwa organisasi ini mempunyai tugas untuk melaksanakan pembinaan dan koordinasi pelaksanaan tugas administrasi Departemen.Dengan tugas ini, sudah barang tentu harus didukung oleh sumber daya manusia yang mempunyai kualitas terutama pada pejabat struktural yang dituntut harus mampu membenkan kontribusi positif bagi Departemen.Untuk menyiapkan sumber daya manusia sebagaimana dimaksud, khusus pejabat struktural pertu di program pengembangan kompetensinya melalui Diklat Kepemimpinan ataupun pengembangan karier untuk meningkatkan kinerja pejabat struktural tersebut.Adapun yang menjadi pokok permasalahan dalam tesis ini adalah sejauhmana pengembangan kompetensi tersebut dapat mempengaruhi kinerja pejabat struktural di Iingkungan Sekretariat Jenderal.Penelitian dalam hal ini menggunakan metode deskriptif analisis kuantitatif yaitu suatu metode untuk menggambarkan keadaan pada saat penelitian berlangsung dengan cara mengumpulkan data, mengolahnya serta menganalisisnya untuk menemukan pengaruh, juga untuk mengetahui besarnya kekuatan pengaruh tersebuf melalui metode statistik nonparametric dengan data ordinal untuk menentukan skor nilai variable. Popuiasi dalam penelitian ini adalah pejabat struktural pada Sekreiariat Jenderal dengan sampel sebanyak 56 orang. Sedangkan teknik analisis data yang digunakan adalah uji validitas dan reliabilitas instrumen penelitian, distnbusi frekuensi dan persentase variabel serta anaiisis kekuatan pengaruh antar variabel.Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat pengaruh antara pengembangan kompetensi yang dibangun melalui Diklat Kepemimpinan terhadap kinerja pejabat struktural pada kategori positif sedang.Berdasarkan penelitian ini, ada satu hal yang perlu penulis sampaikan yaitu agar di organisasi Sekretariat Jenderal, pengembangan kompetensi bagi pejabat struktural perlu semakin ditingkatkan baik melalui pendidikan formal maupun melalui Diklat Kepemimpinan untuk meningkatkan pengetahuan, keahlian, sikap dan perilaku yang mempunyai pengaruh langsung terhadap kinerja pejabat struktural diIingkungan Sekretariat Jenderal Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.

---

The Secretariat General Department of Law and Human Rights is the main unit, headed by a first level structural officer, a General Secretary. Based on Ministerial of Law and Human Rights decision No. M.04-PR.07.10, by 2004 on Organisasi dan Tata Kerja Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik indonesia (Organization and Working Order Department of Law and Human Rights, Republic of indonesia), stated that this organization has duty to implement supervision and coordination of work performance in department?s

administration.

With this duty and function, it needs to be supported by qualified human resources particularly structural officers able to give positive contribution to department. In order to prepare qualitied human resources, structural officers in particular need to develop their competence through Leadership Training or career development to enhance their performance.

The main problem posed in this thesis is how far the development of this competence can influence the structural officers' performance at the Secretariat General office. The research used quantitative analysis of descriptive method, meaning a method to describe a condition during this research take place by collecting data, analysis it through nonparametric statistic method with ordinal data in order to determine the variable's score. The population of this research is civil servants at the Secretariat General with 273 served as samples. Data analysis technique in used is validity and reliability test of research tools, frequency distribution and percentage of variables as well as analysis on the strength of influence between variables.

This result of this research shown strong influence between developments of competence through Leadership Training to structural officers' performance. Based on this research, several recommendations are posed; one of them is that the Secretariat General needs to establish a research in order to determine the improvement of performance of structural officers caused by competence development."

"Penelitian ini berfokus pada pengukuran kinerja Pusjianbang menggunakan pendekatan Balanced Scorecard (BSC). Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif dengan didukung data kualitatif, dan analisisnya secara deskriptif analitis. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan diketahui bahwa tingkat kinerja Pusjianbang dengan menggunakan pendekatan Balanced Scorecard adalah berada pada kualifikasi baik dengan total skor 34. Perincian pengukuran ini adalah sebagai berikut: kinerja pembelajaran dan pertumbuhan organisasi berada pada kondisi cukup baik yaitu dengan skor 14, kinerja proses bisnis internal berada pada kondisi baik dengan skor 8, kinerja pelanggan berada pada kondisi baik dengan skor 8, dan kinerja pada aspek keuangan berada pada kondisi sangat baik dengan skor 4 dengan tingkat penyerapan anggaran 94,14%. Guna meningkatkan kinerja organisasi maka Pusjianbang perlu melakukan langkah-langkah strategis. Berdasarkan hasil penelitian, ada beberapa aspek yang perlu diperhatikan yaitu: 1) aspek pembelajaran dan pertumbuhan, hal yang perlu diperhatikan adalah kemampuan pimpinan organisasi untuk menangani bawahan, pemberian penghargaan atau sanksi bagi pegawai, dan pola komunikasi dalam organisasi. 2) aspek proses bisnis internal, Pusjianbang hams memberdayakan secara optimal tenaga peneliti dari PTN atau LIPI agar terjadi transfer ilmu pengetahuan kepada personil Pusjianbang. 3) aspek pelanggan, Pusjianbang perlu untuk meningkatkan kualitas hasil penelitian dengan cara meningkatkan kualitas personil Pusjianbang dan validitas data hasil penelitian. 4) aspek keuangan, Pusjianbang harus dapat memanfaatkan secara efisien dan efektif agar anggaran yang telah dikeluarkan dapat menghasilkan produk penelitian yang berkualitas sehingga dimanfaatkan oleh unit utama.

---

This Research focuses on performance measurement at Policies Development and Studies Centre using Balance Scorecard Approach. This research is using quantitative method supported by qualitative data, and it is analyzed descriptively. Based on the result of this research, it is identified that the level of performance at Policies Development and Studies Centre using Balance Scorecard approach is in good qualification with total score 34. The details of this measurement are as follow. The performance of organization learning and growth is in sufficient condition with score 14. The performance of internal business process is in good condition with score 8. The performance of customers is in good condition with score 8 and the performance of financial aspect is in very good condition with score 4 and the level of budget realization is 94.14%.

To improve the organization performance, the Policies Development and Studies Centre should implement strategic measures. Based on the result of this research, there are some aspects that should be focused on. 1) The learning and growth aspect: organization should give more attention to the ability of its managers to handle their subordinates, the award and sanction given to the employee, and communication pattern in organization. 2) The internal business process aspect: Policies Development and Studies Centre should empower the researchers from State Universities and Indonesian Science Institute optimally so there will be knowledge transfers to employees of Policies Development and Studies Centre. 3) The customer aspect: Policies Development and Studies Centre should improve the research quality by developing the quality of human resources in Policies Development and Studies Centre and also by improving the validity of research data. 4) The financial aspect: Policies Development and Studies Centre should utilize the budget efficiently and effectively in order to provide the high quality product of research and to be used by main units in Department of Law and Human Rights."

"Penelitian ini berupaya untuk memperoleh dan mengetahui gambaran tentang Humas Direktorat Jenderal Hak Kekayaan lntelektual, Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia di dalam menginformasikan dan menyebarluaskan informasi publik tentang perlindungan HKI. Pendekatan pada penelitian ini bersifat kualitatif, artinya berupaya menggali informasi dari berbagai narasumber (organisasi dan individu) di Iingkup Direktorat Jenderal HKI. Untuk menganalisa data yang diperoleh dari sumber, penelitian ini menggunakan pendekatan teori Humas sebagai fungsi manajemen.Hasll penelitian menunjukkan bahwa ternyata pada Humas Direktorat Jenderal Hak Kekayaan lntelektual, Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia tidak menjalankan fungsi secara optimal khususnya dalam menyebarkan informasi publik tentang perlindungan HKI. Hal ini disebabkan karena Humas berada di bawah struktur manajemen pada level middle Top Management. Didukung pula dengan keterbatasan sumber daya manusia (petugas kehumasan) di bidang kehumasan (komunikasi massa). Hal ini menjadi perhatian bagi Humas Direktorat Jenderal Hak Kekayaan lntelektual, Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia khususnya dalam rangka meningkatkan kinerja kehumasan, khususnya dalam hubungan internal dan eksternal dalam rangka menyebarluaskan informasi publik tentang perlindungan tentang HKI sehingga mengurangi ketldaktahuan masyarakat terutama mengenai prosedur perlindungan HKI."