Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"PPAT telah diberikan kewenangan oleh pemerintah untuk melaksanakan sebagian kegiatan Pendaftaran Tanah dengan membuat akta sebagai bukti telah dilakukannya perbuatan hukum tertentu mengenai hak tas tanah atau Hak Milik Atas Satuan Rumah Susun yang akan dijadikan dasar bagi pendaftaran perubahan data Pendaftaran Tanah yang diakibatkan oleh perbuatan hukum itu. Perbuatan hukum sebagaimana dimaksud salah satunya adalah jual beli tanah dengan dibuatkan Akta Jual Beli tanah oleh PPAT. PPAT juga mempunyai peranan besar dalam peralihan hak atas tanah karena memiliki tugas membantu Kepala Kantor Pertanahan dalam rangka melaksanakan kegiatan pendaftaran tanah dengan membuat akta sebagai bukti telahdilakukannya perbuatan hukum tertentu mengenai hak atas tanah yang merupakan akta otentik. Dalam penelitian ini, metode yang digunakan adalah penelitian kepustakaan yang bersifat yuridis normatif yg mengacu kepada peraturan-peraturan yang ada sesuai dengan bidang kajian imu hukum. Untuk itu PPAT bertanggung jawab untuk memeriksa kelengkapan dokumen dan syarat-syarat sahnya perbuatan hukum yang bersangkutan.Dalam kenyataannya, tidak sedikit PPAT yang mengalami masalah sehubungan dengan Akta Jual Beli yang telah dibuat oleh PPAT. Ini sering terjadi karena dokumen-dokumen yang diberikan oleh salah satu pihak kepada PPAI tidak benar (palsu). Seorang PPAT yang tidak cermat atau tidak memiliki pengetahuan yang memadai dalam bidang hukum dapat dikenakan tuduhan melakukan perbuatan melawan hukum dalam pembuatan aktanya. Akibat dari ketidakcermatan maupun ketidaktahuan yang dilakukan PPAT akan menimbulkan sengketa yang dapat mengakibatkan PPAT tersebut digugat ke Pengadilan oleh para pihak yang merasa dirugikan dalam suatu pembuatan akta."

"PPAT telah diberikan kewenangan oleh pemerintah untuk melaksanakan sebagian kegiatan Pendaftaran Tanah dengan membuat akta sebagai bukti telah dilakukannya perbuatan hukum tertentu mengenai hak tas tanah atau Hak Milik Atas Satuan Rumah Susun yang akan dijadikan dasar bagi pendaftaran perubahan data Pendaftaran Tanah yang diakibatkan oleh perbuatan hukum itu. Perbuatan hukum sebagaimana dimaksud salah satunya adalah jual beli tanah dengan dibuatkan Akta Jual Beli tanah oleh PPAT. PPAT juga mempunyai peranan besar dalam peralihan hak atas tanah karena memiliki tugas membantu Kepala Kantor Pertanahan dalam rangka melaksanakan kegiatan pendaftaran tanah dengan membuat akta sebagai bukti telahdilakukannya perbuatan hukum tertentu mengenai hak atas tanah yang merupakan akta otentik. Dalam penelitian ini, metode yang digunakan adalah penelitian kepustakaan yang bersifat yuridis normatif yg mengacu kepada peraturan-peraturan yang ada sesuai dengan bidang kajian imu hukum. Untuk itu PPAT bertanggung jawab untuk memeriksa kelengkapan dokumen dan syarat-syarat sahnya perbuatan hukum yang bersangkutan.Dalam kenyataannya, tidak sedikit PPAT yang mengalami masalah sehubungan dengan Akta Jual Beli yang telah dibuat oleh PPAT. Ini sering terjadi karena dokumen-dokumen yang diberikan oleh salah satu pihak kepada PPAI tidak benar (palsu). Seorang PPAT yang tidak cermat atau tidak memiliki pengetahuan yang memadai dalam bidang hukum dapat dikenakan tuduhan melakukan perbuatan melawan hukum dalam pembuatan aktanya. Akibat dari ketidakcermatan maupun ketidaktahuan yang dilakukan PPAT akan menimbulkan sengketa yang dapat mengakibatkan PPAT tersebut digugat ke Pengadilan oleh para pihak yang merasa dirugikan dalam suatu pembuatan akta."

"ABSTRAKPejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) menjalankan jabatannya guna melayani kepentingan masyarakat atau para pihak yang memerlukan bukti hukum berupa akta otentik yang diakui oleh negara sebagai bukti yang mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna. Para pihak yang ingin melakukan peralihan hak atas tanah dengan jual beli memerlukan PPAT untuk membuat akta otentik atas jual beli yang dilakukan.Penelitian ini menggunakan metode yang bersifat yuridis normatif dan dianalisa secara kualitatif. Adapun dengan latar belakang demikian penulis ingin menganalisamengenai kedudukan akta yang dibuat tidak memenuhi Peraturan Jabatan Pejabat Pembuat Akta Tanah serta pertanggungjawaban PPAT X terhadap akta yang tidak dibuat di hadapan dan atau olehnya dan perlindungan hukum kepada pihak yang terkait.Berdasarkan data hasil penelitian yang diperoleh, kedudukan akta tersebut menjadi batal demi hukum karena dalam pembuatannya terdapat cacat hukum dan untuk PPAT jika tidak menjalankan jabatan sesuai dengan ketentuan yang berlaku dapat dimintakan pertanggungjawaban berupa tanggung jawab etik dan hukum yang dibagi menjadi tanggung jawab hukum secara administratif, perdata, dan pidana. Bagi para pihak perlindungan hukum dalam pembuatan akta yang tidak sesuai tersebut dan menimbulkan kerugian dapat dilindungi dalam ketentuan yang terdapat dalam KUHP. PPAT dalam menjalankan jabatannya sebagai pejabat umum yang berwenang harus sesuai dengan peraturan jabatan Pejabat Pembuat Akta Tanah dan segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku berkaitan dengan PPAT dan bagi para pihak yang ingin membuat akta jual beli pada PPAT sebaiknya mencari informasi secara rinci agar mengetahui tata cara dan dampak hukum apa saja yang dapat terjadi baik pada saat itu ataupun yang akan datang.

---

ABSTRACT

Officials land Deed Maker (PPAT) run position to serve the interests of 'the people or the parties that require legal proof form of an authentic deed Sanctioned Posted gatra as Proof has the strength of evidence Perfect. The parties Who Want to do the right shift differences with land purchase requires PPAT to review differences make authentic deed of sale and purchase That done.

The research method of using the initials of juridical normative and analyzed qualitatively. As such with Background About the Author Want to analyze the position of the deed Made not comply with the Regulation of the Land Deed Officer Position And Accountability PPAT X Against the deed that is not made before Dan OR by him and addressed to the legal protection Subscription parties.

Based on the findings of research data The tin, the position of the deed Become Clear and void because hearts of manufacture are Disability Law and to review PPAT If not running Position In accordance with the applicable provisions should be accountable form of responsibility ethics and law are divided into legal responsibility by administrative, civil, criminal, and. Legal protection for the parties hearts Making deed incompatible raises And Disadvantages conditions may protected Yang hearts are hearts of the Criminal Code. PPAT hearts run his as General Authorities Authorities Exact with Position Rules Officer Land Deed And All statutory provisions applicable in respect PPAT And For the parties who want to make a deed of sale on PPAT should seek information detailed in order to know the layout Ways and the impact of the law Anything Happens can good at that or Coming will be."

"Banyak timbulnya masalah-masalah terkait akta autentik yang dibuat oleh Camat yang diangkat sebagai Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) Sementara dahulu, dikarenakan tidak adanya ilmu yang diberikan, serta pengawasan yang kurang ketat dari Pemerintah, sehingga banyak akta yang menimbulkan masalah di kemudian hari. Permasalahan yang dibahas dalam tesis ini adalah konsep dari adanya unsur perbuatan melawan hukum dalam Akta Jual Beli atas tanah yang dibuat di hadapan PPAT Sementara dan dalam hal apa pihak ketiga dapat mengajukan pembatalan suatu akta PPAT. Bentuk penelitian yang akan digunakan Penulis, yaitu yuridis normatif, dengan menganalisis pertimbangan hakim dalam Putusan Peninjauan Kembali Nomor 423 PK/Pdt/2019. Hasil penelitian ini menyatakan bahwa konsep perbuatan melawan hukum telah diatur secara jelas dalam Pasal 1365 KUHPerdata, yang mana apabila terdapat unsur perbuatan melawan hukum dalam pembuatan suatu Akta Jual Beli atas tanah, maka akta tersebut dapat dibatalkan melalui Pengadilan. Selanjutnya, pihak ketiga sebagai pihak di luar akta dapat membatalkan suatu Akta Jual Beli atas tanah dengan dapat dibuktikannya bahwa adanya akta tersebut merugikan pihak ketiga. Penelitian ini juga memberikan saran kepada pihak ketiga sebagai pihak yang membayar (pembeli) harus segera membuat Akta Jual Beli di hadapan PPAT, oleh sebab pihak penjual dapat memberikan kuasanya kepada pihak lain, atau PPAT sebagai pejabat umum dapat menuliskan keterangan pada akhir akta bahwa Penjual tidak dapat menandatangani Akta Jual Beli yang bersangkutan karena kondisi kesehatannya yang tidak memungkinkan.

---

There are many problems arise related to authentic deeds made by Subdistrict Head who was appointed as a Temporary PPAT in the past, due to the lack of knowledge provided, less strict supervision from the Government, so that many deeds caused problems later on. The problem discussed in this thesis are the concept of an element of the tort in the making of a Land Title Deed in front of The Temporary Land Deed Official and in what terms a third party can apply for a cancellation of a PPAT deed. The form of research that the author will use is normative juridical, by analyzing the Judicial Review Decision Number 423 PK / Pdt / 2019. The results of this study state that the concept of the tort has been clearly regulated in Article 1365 of the Civil Code, in which if there is an element of the tort in making a Land Title Deed, the deed can be canceled through the Court. Furthermore, a third party as a party outside the deed can cancel a Land Title Deed by proving that the deed is detrimental to the third party. This study also provides advice to third parties as the paying party (the buyer) must immediately make a Land Title Deed in front of PPAT, because the seller can give an authority to other parties, or PPAT as a public official may write a statement at the end of the deed that the Seller is unable to sign the Land Title Deed due to his health condition which is not possible."

"Menurut ketentuan yang berlaku jual beli hak atas tanah haruslah dilakukan dihadapan PPAT akan tetapi dalam kehidupan sehari-hari teryata inasih banyak terjadi peralihan hak atas tanah yang dilakukan dibawah tangan dalam arti tidak dilakukan sesuai ketentuan yang berlaku, hal yang demikian tentulah akan sangat merugikan pihak pembeli, karena dia hanya dapat menguasai hak atas tanah secara fisik saja sedangkan secara hukum kepemilikan atas tanah tersebut adalah tetap pada penjual.Penelitian tesis ini adalah penelitian kepustakaan dimana surnbersumber utamanya diperoleh dari sumber-sumber kepustakaan. Penelitian ini juga termasuk penelitian eksploratif yaitu penelitian yang bertujuan untuk rnenggali dan menjelaskan satu gejala atau keadaan tertentu khususnya yang berkaitan dengan jual beli tanah yang dilakukan tanpa akta jual beli PPAT.Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimanakah status jual beli tanah yang dilakukan tanpa akta jual beli PPAT dari sudut Pandang hukum, bagaimanakah pengaturan hukum mengenai jual beli tanah dan upaya-upaya apa yang dapat dilakukan agar jual beli yang dilakukan tanpa akta jual beli PPAT dapat didaftarkan dan mempunyai kekuatan hukum yang pasti, khususnya jika penjual sudah tidak diketahui lagi tempat tinggalnya.Hasil kajian ini menunjukkan bahwa jual beli tanah yang dilakukan tanpa akta jual beli PPAT adalah sah menurut hukum sepanjang syarat materiil terpenuhi. Upaya yang dapat dilakukan agar jual beli tanah yang dilakukan tanpa akta jual beli PPAT adalah dengan mengajukan gugatan kepada Ketua Pengadilan Negeri setempat yang berwenang, dengan isi gugatan agar Ketua Pengadilan memutuskan bahwa jual beli hak atas tanah tersebut adalah sah dan berdasarkan Keputusan tersebut memberikan kuasa kepada pembeli selaku penggugat untuk bertindak mewakili penjual dan sekaligus bertindak atas rrarianya sendiri selaku pembeli, sehingga jual beli hak atas tanah tersebut dapat dibuktikan dengan akta jual beli PPAT untuk segera didaftarkan pada Kantor Pertanahan setempat.

---

According to the applicable law concerning the sale and purchase of a land posession right, the sale-purchase transaction should be conducted before the presence of a notary, who is supposed to make the act stating the legality of the transaction. However, in reality, there are still many transactions happened without conforming to this regulation, the act of which could cause a problem particularly to the purchaser party, since he/she will be considered as possessing the land merely phisically, while Iegally the right of the possession still belongs to the previous owner.This thesis is a litterature study, the primary sources of which are the litteratures attained from various sources. The research as the same time is also categorized as an explorative research, defined as a research which is intended to "dig" in-depth the issue and afterwards explain a phenomenon or a certain condition, in this case regarding the sale-purchase transaction without any notary act. Further elaborated, it is meant to identify the status of such a transaction from the view point of law, the rules concerning the land sale-purchase, as well as the possible efforts to be conducted to ensure that the transaction which had been conducted without a notary act can be registered to make it possess a legal force, particularly in the context in which the seller's residence is no more identified.The result of this research reveals that such a transaction (a sale-purchase without any notary act) is considered legally as valid, as long as the material requirements are filled. The effort that is possible to be conducted to ensure the one stated above is by suing the Local Court Judge authority, the content of which is a request directed to the Court Judge to decide that the transaction is valid, and based on the decision, the Judge will be supposed to grant a right for the purchaser as a suer to act representing the seller and at the sane time him/her self as the purchaser, so that the sale-purchase of the land possession right will be able to be proven by the notary sale-purchase act, and thus will be able to be registered to the local Bureau of Land Affairs."

"ABSTRAKTanah mempunyai peranan penting dalam kehidupan. Masyarakat membangun tempat tinggalnya di atas tanah atau menggunakannya untuk bercocok tanam atau melakukan kegiatan usahanya. Dengan bertambahnya angka kehidupan dibandingkan kematian membuat permintaan atas tanah menjadi semakin besar. Karena alasan itulah hingga saat ini tanah memiliki nilai ekonomi yang semakin tinggi. Nilai ekonomi yang tinggi membuat kepemilikan tanah dapat dialihkan melalui transaksi jual beli antara pembeli dan penjual/pemilik tanah. Merupakan kewenangan bagi Pejabat Pembuat Akta Tanah PPAT dalam peralihan hak atas tanah dengan jual beli untuk dibuatkan akta yang kemudian menjadi dasar pembuatan Sertipikat. Namun, hingga saat ini sering ditemukan dua bukti kepemilikan atas suatu tanah yang membuat timbulnya sengketa. Permasalahan dalam penulisan ini adalah 1 Adakah perbedaan pemetaan dan pengukuran antara Peraturan Pemerintah tentang Pendaftaran Tanah yang baru dengan yang lama; 2 Bagaimana peran, tanggung jawab dan legalitas akta yang dibuat PPAT serta 3 Analisis putusan Mahkamah Agung. Penulisan ini menggunakan metode yuridis normatif dengan metode analisis kualitatif yang menghasilkan laporan bersifat dekriptif analitis. Selanjutnya dari penelitian dan penulisan ini, dapat disimpulkan bahwa terdapat perbedaan mengenai pemetaan dan pengukuran yang terdapat dalam pengumuman hasil pemetaan dan pengukuran, pentingnya peran PPAT dan besarnya tanggung jawab PPAT dalam pembuatan akta jual beli tanah, serta kurang adilnya putusan Mahkamah Agung atas Para Penggugat.

---

ABSTRACTLand has an important role in life. The community builds its residence on the land or uses it to grow crops or conduct its business activities. With the number of life increasing compared to death makes the demand for land become greater. For that reason until now the land has a higher economic value. High economic value makes land ownership transferable through sale and purchase transactions between buyer and seller landowner. It is the authority of Pejabat Pembuat Akta Tanah PPAT in the transfer of land rights with the sale and purchase to be made deed which then becomes the basis of making the Certificate. However, to this day there are often two proofs of ownership found of a land that causes disputes. Issues in this paper are 1 Is there difference of mapping and measurement between the new Government Regulation on Land Registration with the old ones 2 How is the role, responsibility, and legality of the deeds made by PPAT and 3 the analysis of the Supreme Court decision. This writing uses normative juridical method with qualitative analysis methods that produce analytical descriptive statements. Furthermore, from this research and writing, it can be concluded that there are differences regarding mapping and measurement contained in the announcement of the results of maping and measurement, the importance roles of PPAT and the magnitude responsibilities of PPAT in making the deed of sale and purchase of land, and the unfair decision of the Supreme Court on the plaintiff."

"Dalam prakteknya tidak jarang PPAT melakukan pelanggaran sehingga dapat dikenai sanksi atas perbuatannya. Pokok permasalahan dalam penelitian ini adalah (1) Bagaimana pertimbangan hakim atas penjatuhan sanksi perbuatan melawan hukum dalam Putusan Nomor 254/ Pdt. G/ 2018/ PN. Cbi jo. Putusan Nomor 139/PDT/2020/PT BDGberdasarkan norma hukum adat dan (2) Bagaimana tanggung jawab PPAT atas pelanggaran-pelanggaran yang dilakukannya di dalam Putusan Nomor 254/ Pdt. G/ 2018/ PN. Cbi jo. Putusan Nomor 139/PDT/2020/PT BDG ditinjau dari peraturan yang berlaku. Penelitian ini menggunakan metode penelitian dengan bentuk yuridis normatif, tipologi eksplanatoris-preskriptif, jenis data sekunder, bahan hukum primer yaitu peraturan perundang-undangan, bahan hukum sekunder studi pustaka dan hasil wawancara,bahan hukum tersier yakni kamus-kamus. Dengan metode analisis kualitatif dan bentuk hasil penelitian evaluatif-perspektif. Hasil dari penelitian ini adalah putusan hakim telah sesuai dengan norma hukum adat karena pembayaran menggunakan cek tertanggal mundur tidak dapat digunakan dalam AJB karena tidak memenuhi syarat tunai. PPAT dapat dikenai pelanggaran administratif atas penandatanganan akta jual beli tanpa melampirkan bukti pajak penghasilan atas tanah dengan sanksi teguran tertulis karena keabsahan akta jual beli tidak berpengaruh dengan terlanggarnya kewajiban mengenai pajak tersebut, pelanggaran perdata sanksi ganti atas perbuatan melawan hukum dengan tidak menerapkan prinsip kehati-hatian dan pelanggaran pidana dengan sanksi penjara paling lama 8 tahun penjara atas tuduhan pemalsuan surat dengan dasar Pasal 263 dan 264 KUHP. Jika seluruh pelanggaran tersebut telah terbukti maka dapat dijatuhi sanksi pemberhentian dengan tidak hormat sesuai dengan Pasal 13 huruf d Permen ATR Nomor 2 Tahun 2018 tentang Pembinaan dan Pengawasan Pejabat Pembuat Akta Tanah.

---

In practice, it is not uncommon for the land deed maker to commit violations so that they can be subject to sanctions for their actions. The main problems in this study are (1) How is the judge's consideration of the imposition of sanctions for unlawful acts in Decision Number 254/Pdt. G/2018/ PN. Cbi jo. Decision Number 139/PDT/2020/PT BDG is based on customary law norms and (2) What is the land deed maker responsibility for the violations it has committed in Decision Number 254/Pdt. G/2018/ PN. Cbi jo. Decision Number 139/PDT/2020/PT BDG is reviewed from the applicable regulations. This study uses research methods with normative juridical forms, explanatory-prescriptive typology, secondary data types, primary legal materials namely legislation, secondary legal materials from literature studies and interviews, tertiary legal materials namely dictionaries. With qualitative analysis methods and form of evaluative-perspective research results. The result of this research is that the judge's decision is in accordance with customary law norms because payments using a check dated back cannot be used in the land sale and purchase deed because they do not meet the cash requirements. the land deed maker can be subject to administrative violations for signing the deed of sale and purchase without attaching proof of income tax on land with a written warning sanction because the validity of the deed of sale and purchase does not affect the violation of the obligation regarding the tax, civil violation sanctions compensation for unlawful acts by not applying the precautionary principle and a criminal offense with a maximum imprisonment of 8 years on charges of forgery of letters on the basis of Articles 263 and 264 of the Criminal Code. If all of these violations have been proven, they can be subject to dishonorable dismissal in accordance with Article 13 letter d of Regulation of the minister of agrarian and spatial planning Number 2 of 2018 concerning the Guidance and Supervision of Land Deed Maker Officials."

"Berdasarkan putusan Pengadilan Negeri Padang: 65/PDT.G/2002/PN.PDG tanggal 12 Mei 2003 pemilikan Hak Milik atas tanah dibatalkan, karena dalam proses pendaftaran dan peralihan haknya cacat hukum. Asal muasal tanah tersebut adalah Tanah kaum, yang pada mulanya digadaikan. oleh penerima gadai tanah tersebut didaftarkan dan selanjutnya oleh para ahli waris penerima gadai dialihkan kepada pihak ketiga lainnya.Penerima gadai telah mendaftarkan hak atas tanah kaum menjadi atas namanya, dengan dasar gadai yang telah jatuh tempo. Masyarakat adat memberikan kesaksian bahwa tanah yang digadaikan adalah tanah kaum, dan mengakui telah terjadi perbuatan hukum berupa gadai. Namun masyarakat adat tidak menerima bahwa lembaga gadai adalah merupakan lembaga peralihan hak atas tanah, karena prinsip peralihan hak atas tanah harus bersifat tunai dan terang. Perbuatan gadai tidak mewakili syarat atas terjadinya peralihan hak atas tanah, atas hal tersebut masyarakat adat tidak mengakui adanya peralihan hak atas tanah. Berdasarkan pertimbangan hakim, proses pendaftaran hak atas tanah mempunyai alas hak yang keliru, sehingga pendaftaran hak atas tanah tidak dapat diterima oleh masyarakat hukum adat.Disamping itu dalam proses peralihan hak atas tanah yang dilakukan oleh para ahli waris, mengandung unsur perbuatan melawan hukum, dimana salah satu ahli waris membuat laporan palsu, bahwa Sertifikat hak atas tanah yang ada telah hilang; senyatanya bahwa Pewaris telah menjual tanah dan sertifikat dimaksud telah dimiliki oleh pembeli.Hal lain yang menarik dari kasus tersebut di atas, bahwa hak atas tanah kaum yang belum didaftarkan, bertumpu pada Ranji atau silsilah keturunan yang dibuat oleh suatu masyarakat hukum adat. Surat Keterangan waris yang dikeluarkan oleh Kantor Kelurahan/Desa tidak dapat menafikan kenyataan silsilah keturunan yang ada; salah satu pertimbangan hakim dalam keputusannya lebih mengedepankan hukum adat yang berlaku, sehingga Ranji mempunyai kedudukan yang lebih baik, dibanding dengan Surat Keterangan Ahli Waris.Berangkat dari kasus tersebut di atas, penulis berusaha menelusuri titik kelemahan dari suatu proses pendaftaran dan peralihan hak atas tanah. Sejauh mama peran PPAT dalam mendukung proses dimaksud terurai dalam tesis ini."

"Analisis yang dilakukan dalam penulisan ini adalah mengenai sengketa kepemilikan atas bidang tanah yang belum bersertipikat dan pemilik tanahnya tidak memiliki bukti kepemilikan atas tanah tersebut. Persoalan muncul manakala ada pihak lain yang mengaku berhak atas tanah tersebut dan datang ke Lurah untuk minta dibuatkan Surat Keterangan Tanah untuk melakukan pengalihan bidang tanah itu. Surat Keterangan Tanah yang dibuat Lurah hanya berdasarkan keterangan yang disampaikan secara lisan saja dan tidak dilakukan pemeriksaan atau pencocokan dengan fakta-fakta yang terjadi di lapangan. Kemudian Surat Keterangan Tanah itu dijadikan dasar pembuatan Akta Jual Beli Tanah oleh Camat yang dalam kasus ini sebagai Pejabat Pembuat Akta Sementara,tanpa sepengetahuan pemiliknya. Akibatnya pihak yang mengaku sebagai pemilik sah atas bidang tanah tersebut merasa dirugikan karena tanahnya dialihkan oleh pihak lain tanpa seizinnya. Yang menjadi pokok permasalahan adalah mengenai perlindungan hukum bagi pemilik tanah dengan adanya pihak lain yang melakukan transaksi jual beli terhadap bidang tanahnya. Serta bagaimana peran pengadilan menilai Surat Keterangan Tanah dan Akta Jual Beli yang dibuat berdasarkan keterangan yang tidak benar. Untuk menjawab permasalahan hukum dalam kasus yang dimaksud maka dilakukan penelitian kepustakaan yang bersifat deskriptif analitis untuk menggambarkan teori-teori hukum dalam praktek pelaksanaannya berkenaan dengan permasalahan yang ada. Dari penelitian tersebut dapat diketahui bahwa ada perlindungan hukum terhadap pihak yang mengaku sebagai pemilik sah walau dirinya tidak memiliki sertipikat tanah namun secara nyata telah menguasai secara fisik dan tidak menelantarkan tanah miliknya. Kemudian Surat Keterangan Tanah yang isinya tidak benar dibatalkan oleh pengadilan, demikian pula Akta Jual Beli yang dibuat Camat karena kesalahannya, pengadilan menyatakan batal dan menghapuskan Akta Jual Beli tersebut.

---

The research aims to analyze a dispute of the noncertified land ownership of which the land owner has no adequate evidence to prove his/her ownership. The main issue to be addressed on this research is when the other party who claims the land title as his/hers and requests to the- Lurah (Village Head) to issue the letter clarification of land ownership for purpose transferring the land title without any consent from the legally land owner. The letter clarification of land ownership which issued by Village Head merely based on verbal statement without any further facts verification. Furthermore, the letter clarification of land ownership is submitted to the Camat (Sub District-Head) and the same became the basic of Sales-Purchase Deed before The Sub-DistrictHead (in this case as the temporary Land Deed Official) . Thus, leads to consequences of suffering losses for the legally land owner. The main issues to be scrutinized are the legal protection of the legally land owner wfien the other party claims that the land title as his/hers anci sold the land, also the role of the court to evaluate the certificate of land and Sales Purchase Deed which executed based qp false information. In order to answer the issues, the writer applies descriptiveanalytical literature to explain the ^egal theories that relevant to the issues in practical. The research found that there is indeed legal protection for th^ legally land owner who doesn't have the certificate of land ownership but physically she/he has been occupying the land. In addition, the research also shows that the certificate of land which is based on false information may be cancelled by the court, and also The Sales Purchase Deed which is exececuted by the Sub- District Head due to his faults."