Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"ABSTRAKIndonesia mengalami krisis moneter sejak tahun 1997 yangdipacu oleh penutupan bank-bank oleh Menteri Keuangan. Pemerintahmemandang perlu untuk dibentuk suatu badan khusus yang menjalankanfungsi penyehatan perbankan dan melaksanakan pengelolaan aset bankyang bermasalah dan membentuk Badan khusus yang dinamakan BadanPenyehatan Perbankan Nasional yang dalam Peraturan Pemerintah No.17 Tahun 1999 tanggal 27 Februari 1999 (selanjutnya disebut "PP17") disebut BPPN. Bank-bank itu dikelola dalam unit BRU (BankingRestructuring Unit). Begitu pula dengan sektor riil, berbagaiperusahaan bermasalah yang sebelumnya merupakan debitur bankdipindahkan ke BPPN, untuk kemudian dikelola dalam unit yangdisebut AMC (Asset Management Credit) dan AMI (.Asset ManagementInvestment) . Dalam Pasal 26 (1) PP 17 BPPN berwenang untukmengalihkan dan atau menjual Aset dalam Restrukturisasi danKewajiban Dalam Restrukturisasi baik secara langsung maupun melaluipenawaran umum. Dari proses penambilalihan asset tersebut terdapatdua pokok permasalahan yang dapat diambil yaitu sampaisejauhmanakah efektifitas pengambilalihan aset jaminan debiturberupa tanah dalam rangka penyelesaian hutang dalam kebijakan BPPNdan apa saja kendala-kendala yang dihadapi oleh BPPN didalampengambilalihan aset jaminan debitur berupa hak atas tanah tersebutdan bagaimana penyelesaiannya. Sedangkan untuk menjawabpermasalahan tersebut penulis menggunakan metode pendekatan yuridisnormatif/ yang mencakup asas-asas hukum, sistematik hukum, tarafsinkronisasi vertikal dan horizontal, perbandingan hukum, dansejarah hukum. Maka dapatlah diambil kesimpulan bahwa jika dilihatberdasarkan PMNA/ Ka BPN No. 6/1999 dalam kaitan dengan masalahpendaftaran atau pencatatan tanah, pengambilalihan aset tanah dalamkepentingan BPPN ada 2 (dua) area yang berkaitan yaitu dalam haldilakukan penguasaan atas tanah dan atau bangunan maupun penjualanatau pembelian tanah dan atau bangunan oleh BPPN. Pelaksanaanpengambilalihan aset jaminan debitur berupa tanah dalam rangkapenyelesaian hutang efektif apabila tanah yang akan diambilalihtersebut status haknya jelas dan mempunyai tanda bukti hak yangsempurna (Sertipikat) dan haknya dapat dikuasai oleh kreditur atauinvestor yang akan mengambilalih dan Tanah yang akan diambilalihtidak dalam sengketa. Sedangkan permasalahan yang menjadi kendaladalam proses pengambilalihan tersebut antara lain status tanahtidak jelas, tidak mempunyai tanda bukti yang sempurna berupasertipikat, tanah yang akan diambilalih dalam sengketa, dan tanahyang akan diambilalih bukan merupakan subjek hak dari Kreditur atauInvestor yang akan mengambilalih."

"Penelitian ini menguji secara empiris struktur investasi diluar neraca dikenal sebagai project finance. Mekanisme ini memiliki karakteristik seperti pembentukan entitas legal yang independen khusus untuk proyek, pinjaman yang non-recourse, dan integrasi vertical. Project finance seringkali digunakan dalam sektor yang memiliki risiko teknologi dan peluang pertumbuhan yang rendah seperti sektor infrastruktur. PLTU Paiton, Proyek Ras Laffan LNG, dan Kereta Bawah Tanah London merupakan beberapa contoh penggunaan project finance. Kerangka teori mengindikasikan bahwa mekanisme project finance dapat mengurangi risiko akibat ukuran investasi yang besar dan risiko pengambilalihan aset. Penelitian ini menggunakan data 43 investasi corporate finance dan project finance oleh perusahaan multinasional dalam sektor pertambangan, minyak dan gas, power, air dan limbah, transportasi, dan pergudangan Indonesia pada periode 2007-2012. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat kecenderungan yang tinggi dan signifikan secara statistik ketika terdapat konsentrasi supplier/buyer dan BUMN terlibat sebagai konsentrasi supplier/buyer. Pengaruhnya semakin terlihat saat perusahaan yang mensponsori proyek memiliki rasio debt coverage yang rendah.

---

This thesis empirically examines an off balance sheet financing mechanism called Project Finance. This mechanism involves creation of a legally independent project firm financed with equity from sponsors and is characterized by limited or no recourse lending, long-term contractual agreements, and vertical integration. Paiton Energy, Ras Laffan LNG, and London Underground are few examples of project finance use. Theoretical framework suggests that project finance mechanism can mitigate transaction cost in large investment and risk of creeping expropriation that might entail.

This research uses a dataset of 43 corporate finance and project finance investments in mining, oil and gas, power, water utility, waste treatment, transportation, and storage sector made in Indonesia within 2007-2012 period. The result suggests that the propensity of firms to use project finance is high and statistically significant when there is concentrated supplier/buyer and presence of State-owned Enterprises as concentrated supplier /buyer in the project. The effect is amplified when sponsoring firm has low debt service coverage ratio."

"Peraturan hukum sebelum Undang-Undang Perkawinan (UU Perkawinan) berlaku, yang mengatur kaidah hukum harta perkawinan secara tertulis, adalah hukum perdata barat. Setelah berlakunya UU Perkawinan, bagi kekayaan suami istri baik secara pribadi maupun bersama-sama, yang berwujud kebendaan saham, sebagai bukti kepemilikan modal di dalam badan hukum perseroan terbatas. Terhadapnya, selain asas-asas hukum harta perkawinan, juga berlaku hukum perdata dan hukum perseroan terbatas. Untuk itu penelitian hukum normatif, ini dilakukan secara preskriptif dengan bersumberkan pada peraturan-peraturan hukum peraturan perundang-undangan sebagai sumber hukum tertulis yaitu, didalam bahan kepustakaan berupa data sekunder di bidang hukum, tujuannya untuk penelaahan atas fakta-fakta hukum. Kedudukan suami dan istri bersandarkan pada pemikiran hukum adat dan hukum agama, yang diatur di dalam UU Perkawinan adalah seimbang termasuk kepada harta perkawinannya. UU Perkawinan mengenal, harta bersama, dan harta suami dan harta istri (harta bawaan) yang masing-masing pada prinsipnya baik suami dan istri cakap melakukan perbuatan hukum untuk melakukan pengurusan, pemilikan dan pembebanan terhadap harta mereka. Apabila suami istri memiliki saham dalam suatu perseroan terbatas, baik karena penyertaan (penyetoran) ke dalam perseroan karena ikut bersama-sama mendirikan, atau dengan cara-cara peralihan hak, pemindahan hak, maupun restrukturisasi perseroan terbatas sebagai badan hukum, sejak itulah harta tersebut telah berubah, dengan sepenuhnya menjadi kekayaan perseroan terbatas, karena statusnya sebagai subyek hukum yang mandiri selaku badan hukum. Prinsip kepemilikan harta bersama adalah kesamaan antara ikatan perkawinan dengan perseroan terbatas, untuk itu prinsip pemisahan harta menjadi perlindungan bagi pemegang dan pemilik saham dalam perseroan, termasuk bagi pasangan suami istri, namun sebaiknya ditegaskan dengan suatu perjanjian kawin, bahwa diantara mereka terdapat peniadaan campur harta atau harta campur terbatas. Apabila terjadi kepailitan perseroan maupun suami atau istri, dengan demikian pembagian tanggung jawab pelunasan utang, tidak serta merugikan kekayaan pribadi suami ata u istri, yang masing-masing memiliki saham dalam perseroan.

---

Regulation of law before Law of Marriage (Marriage Code) going into effect, as a law in writing arranging marriage estate, is west civil law. After going into effect, the law of marriage, for property of husband and wife either through each person, and also together as their marriage, extant of hoarding of share, as evidence of ownership of capital, in limited liability corporation. To marriage estate, besides law of marriage principle, also effecting civil law and limited liability law. For that this research of law, is normative, conduct by prescriptive with source of law in written that within bibliography materials in data of secondary in law area, its target for observation of law facts. Position of wife and husband rest on concept of adat law and religion law, arranged in law of marriage is well-balanced, including to its marriage estate. Law of marriage recognized, unite property, also husband and wife estate (dowry portion) which is in principle, each one, either husband or wife, well and capable conducting act of law to do managing, encumbering and ownership to their estate. If wife husband have share in a limited liability corporation, either due (join) into the company because following collectively establishing, or in the way of switchover of rights, conveyance of rights, and also restructuring of limited liability corporation as legal body, since that's the estate have changed, completely become properties of limited liability, because its status as self-supporting subject of law, as legal body. Principal ownership of unite property is equality among matrimony with limited liability corporation, for that principle dissociation of estate become shield to vendor and owner of share in the company, including to husband or wife as a spouse, but better be affirmed with an prenuptials agreement, that among them, there are mix negation of estate or limited mix of estate. In the event of bankruptcy of limited liability corporation and also husband or wife, thereby the separation of responsibility to redemption of debt, it?s not harm properties of husband or wife, as each of them owning share in the limited liability corporation."

"Pada dasarnya menurut ketentuan hukum yang berlaku menyebutkan kewenangan yang dimiliki Dewan Komisaris yaitu melakukan pengawasan atas kebijakan pengurusan yang dilakukan Direksi baik di dalam maupun di luar Pengadilan dan memberi nasihat kepada Direksi demi tercapainya tujuan dari perseroan terbatas. Permasalahan hukum muncul atas gugatan perbuatan Komisaris sebagai pemegang saham mayoritas yang menjual aset perseroan terbatas tertutup dengan melawan hukum yaitu melanggar ketentuan dan prosedur penjualan aset yang diatur diatur Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (UUPT) dan anggaran dasar. Pada putusan yang dianalisis yang menyebutkan bahwa Hakim membatalkan gugatan terhadap perbuatan Komisaris yang menjual aset sedangkan perbuatan yang sudah dilakukan Komisaris tersebut jelas bertentangan dengan UUPT dan anggaran dasar dimana anggaran dasar merupakan akta autentik yang dibuat Notaris dan merupakan alat bukti yang sempurna. Tujuan dilakukannya penelitian ini untuk memahami batasan-batasan kewenangan dari masing-masing organ perseroan terbatas khususnya Komisaris. Metode penelitian dalam tesis ini adalah yuridis-normatif yang dilakukan dengan cara menganalisis konsep hukum yang berkaitan dengan permasalahan hukum yang dibahas dalam hal ini tentang kewenangan Komisaris dalam menjual aset perseroan, peran notaris mencegah perbuatan melawan hukum oleh Komisaris atas penjualan aset dan putusan Mahkamah Agung nomor 1848/K/Pdt/2018. Hasil penelitian ini dapat diketahui bahwa suatu perseroan terbatas yang akan menjual asetnya wajib mengikuti dan memenuhi syarat yang telah diatur oleh UUPT dan anggaran dasar.

---

Basically, according to the applicable law, it states that the authority of the Board of Commissioners is to supervise the management policies carried out by the Board of Directors both inside and outside the Court and provide advice to the Board of Directors in order to achieve the objectives of the limited liability company. Legal problems arise over the actions of the Commissioner as the majority shareholder who sold the assets of a closed limited liability company against the law, namely violating the provisions and procedures for selling assets regulated by Law no. 40 of 2007 concerning Limited Liability Companies (UUPT) and the articles of association. In the analyzed decision which states that the Judge cancels the lawsuit against the commissioner's act of selling assets while the actions that have been carried out by the commissioner are clearly contrary to the Company Law and the articles of association where the articles of association are authentic deeds made by a notary and are perfect evidence. The purpose of this research is to understand the limits of authority of each organ of a limited liability company, especially the Commissioner. The research method in this thesis is juridical-normative which is carried out by analyzing legal concepts related to legal issues discussed in this case regarding the authority of the Commissioner in selling the company's assets, the role of the notary in preventing unlawful acts by the Commissioner on the sale of assets and the Supreme Court decision number 1848/K/Pdt/2018. The results of this study can be seen that a limited liability company that will sell its assets must follow and fulfill the requirements set out by the Company Law and the articles of association."

"Krisis multi-dimensi yang menimpa bangsa Indonesia, menyebabkan banyak kegiatan usaha mengalami guncangan terutama di aspek finansial. Demikian juga yang terjadi pada para investor yang memegang kuasa penyelenggaraan jalan tol di ruas-ruas jaringan jalan tol Jakarta Lingkar Luar, dimana yang bersangkutan terpaksa memberhentikan proyeknya karena tiadanya dana pinjaman dari Bank yang sebelumnya sudah siap untuk membiayai proyek tersebut dan puncaknya adalah terjadinya proses pemberhentian secara sepihak oleh Pemerintah qq. PT Jasa Marga.Saat ini, Pemerintah berkeinginan untuk melanjutkan kembali proyek vital tersebut, sehingga telah dilakukan upaya yang intensif untuk mengundang para calon investor baru, agar proyek ini dapat segera dilanjutkan sebagai simbol telah mulai pulihnya kepercayaan dan iklim investasi di Indonesia.Studi investasi pengambilalihan proyek jalan tol Jakarta lingkar luar ini, meliputi analisa kelayakan pada aspek finansial, dimulai dengan menghitung biaya-biaya yang harus dan masih ditanggung oleh investor baru, baik dalam hal biaya pengambilalihan saham atau asset yang sudah ada, menghitung biaya-biaya pembangunan sampai dengan proyeksi biaya-biaya selama masa penyelenggaraan dan proyeksi pendapatan dari hasil jalan tol melalui analisa proyeksi volume lalu-lintas pengguna jalan dan proyeksi tarif jalan tol serta rasio modal sendiri dengan pinjaman terhadap kebutuhan dana pembangunan.Dari analisa kelayakan didapatkan bahwa pada kondisi dengan masa konsesi minimal 24 dan maksimal 34 tahun lagi dengan tingkat kenaikan tarif otomatis per-tahun mengikuti inflasi yang terjadi di Indonesia didapatkan nilai Internal rate of return (IRR) bervariasi dari 27,64 % - 33,96 % dengan masa Payback period bervariasi dari 11,29 - 14,82 tahun. Sehingga proyek ini dapat dikatagorikan sangat layak untuk dilanjutkan pembangunannya."

"Perseroan Terbatas Perseorangan adalah Badan hukum perseorangan yang memenuhi kriteria sebagai Usaha Mikro dan Kecil sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang Usaha Mikro dan Kecil yang mana pendiriannya hanya dilakukan oleh satu orang yang dimunculkan berdasarkan Undang-Undang No. 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Perppu No. 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang. Namun dalam konsep badan hukum dikenal salah satu teori badan hukum yaitu Teori Kekayaan Bersama (Proprietary Collective Theory) Teori Kekayaan Bersama ini merupakan teori yang menganggap badan hukum sebagai kumpulan manusia. Kepentingan badan hukum adalah kepentingan seluruh anggotanya. Teori ini dikemukakan oleh Rudolf von Jhering, (Jerman) dan memperoleh dukungan dari Utrecht (Indonesia), Marcel Planiol (Prancis) dan Molengraaff (Belanda) yang diikuti pula oleh Star Busmann, Kranenburg, Paul Scholten, dan Apeldoorn. Sejalan dengan hal tersebut, sejak berlakunya Kitab Undang-Undang Hukum Dagang di Indonesia, yang di dalamnya mengatur tentang Perseroan Terbatas, sampai kemudian diundangkannya Undang-Undang No. 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas. Terakhir, diundangkannya Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas diatur dan tertanam dalam pendidikan tinggi hukum bahwa perseroan terbatas ialah perkumpulan modal yang mana pemegang saham jumlahnya lebih dari 1 (satu) orang. Dengan menggunakan metode penelitian doktrinal, tulisan ini akan menganalisis mengenai bagaimana memahami konsep pemegang saham perseorangan berdasarkan teori kekayaan bersama (Proprietary Collective Theory).

---

Sole Proprietorship Company is an individual legal entity that meets the criteria for micro- and small-scale businesses as set forth in laws and regulations on micro- and small-scale businesses that the establishment is only carried out by one person based on Law Number 6 of 2023 on Enactment of Regulation of The Government In Lieu of Law Number 2 Of 2022 On Job Creation Into Law. However, in the concept of legal entity, there is one of the legal entity theories namely the Proprietary Collective Theory. This Proprietary Collective Theory is a theory that considers legal entity as a group of people. The interests of a legal entity are the interests of all its members. This theory was stated by Rudolf von Jhering, (Germany) and supported by Utrecht (Indonesia), Marcel Planiol (France) and Molengraaff (Netherlands) also followed by Star Busmann, Kranenburg, Paul Scholten, and Apeldoorn. In line with this, since the enactment of Wetboek van Koophandel voor Indonesie, which regulates Limited Liability Companies, until the promulgation of Law No. 1 of 1995 on Limited Liability Companies. Finally, the promulgation of Law No. 40 of 2007 on Limited Liability Companies which is regulated and embedded in higher legal education that a limited liability company is a capital association in which the number of shareholders is more than 1 (one) person. Using doctrinal research methods, this article will discuss how to understand the concept of Sole Proprietorship Company based on the Proprietary Collective Theory."