Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Kajian tentang perdagangan kopra Makassar hingga kini belum banyak mendapat perhatian di kalangan sejarawan Indonesia, meskipun disadari bahwa komoditas tersebut menjadi bagian yang penting dalam dunia perdagangan. Kajian ini merupakan suatu sumbangan untuk melengkapi kekurangan dalam bidang ini, yaitu menyoroti secara khusus terintegrasinya pulau-pulau di Indonesia bagian timur, baik hubungannya dengan Makassar maupun pasar dunia. Fokus kajiannya adalah ditujukan pada ekspor kopra Makassar, sedangkan jangkauan temporalnya di batasi pada periode tahun 1883-1958 Dalam kajian ini, ekspor kopra Makassar dibagi dalam dua tahap perkembangan, pertama adalah masa ekspansi dan yang kedua adalah masa kontraksi. Dalam masa ekspansi, ekspor kopra Makassar menunjukkan kemajuan yang gemilang dan mengagumkan, sedangkan masa kontraksi Ekspor kopra Makassar menunjukkan kemunduran, kesuraman dan hilangnya harapan.

---

The study on Macassar Copra to date has not got much concern from Indonesian Historians, though it is realized that the commodity was the urgent in the world trading. This study constitutes a contribution to complement the shortcoming in this field, that is, in special manner, by spotlighting the integration of the islands in the eastern part of Indonesia, their relation with both Macassar and the world market. The focus of this study was the export of Macassar copra while its period limit was within 1883-1958. In this study, Macassar copra export was divided into two development stages. First, the expansion period and the second was contraction period. During the expansion period, the export of Macassar copra indicated a bright and amazing progress, while the contraction period showed the decline, vague and hopeless."

"ABSTRAK"Lahan saya adalah lahan dunia!" demikian ungkapan para eksportir kopra Makassar, ketika perkapalan internasional Rotterdamsche Lloyd tiba di Makassar untuk mengangkut kopra. Ungkapan itu sebenarnya memberikan gambaran bahwa kopra dari Makassar telah terintegrasi dengan pasaran dunia. Para eksportir yang berdiam di Makassar menampung kopra dalam gudang-gudang penimbunan, sehingga merupakan suatu hal yang wajar bila seorang eksportir memiliki lebih dari dua gudang ekspor kopra. Laporan perdagangan Makassar menunjukkan bahwa pada tahun 1895 Makassar memiliki tujuh tempat tujuan ekspor kopra, kemudian naik menjadi dua puluh tempat tujuan ekspor kopra pada tahun 1920.Selama kurang lebih "delapan dasawarsa" (1883-1958), komoditas ekspor Makassar banyak tergantung dari kopra (Bugis: kaloko) yang berasal dari "emas hijau". Bagaimana pun penduduk Indonesia bagian timur, khususnya Sulawesi Selatan, kopra telah menjadi komoditi dagang yang penting, sejak tahun 1880-an yaitu, ketika bangsa-bangsa Eropa menggunakan kopra sebagai bahan dasar yang penting dalam pembuatan sabun dan mentega. Sekitar 60 persen jumlah ekspor kopra Timur Besar berasal dari kopra yang pada umumnya diekspor melalui pelabuhan Makassar.5 Karena itu bukannya tidak beralasan jika J.C. Westermann dan W.C. Houck mengatakan bahwa pada dekade kedua abad ke-20 Makassar tampil sebagai kekuatan perdagangan di Asia Pasifik, bahkan pada fase tersebut Makassar dapat mengurangi laju perkembangan Singapura sebagai kota dagang karena menghasilkan kopra.Di sejumlah daerah di luar Makassar, kopra juga mempunyai arti penting sebagai komoditi ekspor bagi penduduknya. Di Pulau Toedjoeh Riau pada tahun 1908, sekitar 24 ribu orang mata pencahariannya tergantung dari kopra. Pada umumnya kopra didominasi oleh para keluarga bangsawan. Beberapa keluarga bangsawan memiliki pohon kelapa hingga mencapai 20 ribu pohon. Itulah sebabnya para bangsawan Pulau Toedjoeh, mendatangkan buruh dari Singapura untuk bekerja di kebun mereka. Untuk membatasi lonjakan buruh masuk ke Pulau Toedjoeh, maka Pemerintah Belanda menerapkan biaya imigrasi tinggi yaitu sekitar f 25 setiap orang. Dalam tahun 1919 ekspor kopra dari Pulau Toedjoeh mencapai 12.283 ton dengan nilai f 3,8 juta. Dari ekspor tersebut dapat diperoleh pajak senilai f. 207.000. Tiga puluh lima persen dari hasil itu (f 60.000) digunakan untuk membangun daerah Pulau Toedjoeh.Mata pencaharian utama penduduk Kalimantan Barat adalah kopra. Kopra di daerah itu banyak dikuasai oleh pedagang-pedagang Cina. Para petani mendapat kredit dari pedagang-pedagang Cina. Di Singkawang, petani kelapa pada umumnya pendatang. Mereka menyewa tanah pada suku-suku Dayak dan Banjar untuk membuka?."

"ABSTRAKProduksi dan kebijakan ekspor kopra di Makassar merupakan jawaban dalam rangka memenuhi kebutuhan ekspor dunia, baik pada masa Kolonial Hindia Belanda maupun pasca awal pembentukan ekonomi nasional Negara Indonesia. Harapan ini dimungkinkan setelah adanya kebijakan Makassar pada tahun 1927 sebagai satu-satunya pengekspor kopra untuk Wilayah Timur Besar.Karena itu lahirnya kebijakan tersebut membawa transformasi bagi terbentuknya kekuatan ekonomi kolonial. Transformasi ini membuat eksportir masuk Makassar. Pada waktu itu kesadaran petani untuk berproduksi semakin meningkat, bahkan melahirkan enterpreneurship lokal dalam membentuk sistem ekonomi Kolonial. Dalam pandangan ini paradigma teori Clifford Geertz dan J.H. Boeke kiranya kurang relevan untuk diterapkan di Makassar karena masyarakat Pribumi (tradisional) telah mampu berakumulasi pada perubahan dinamis dalam kehidupan ekonomi tanpa dikotomi dualisme ekonomi antara Barat dan Timur.Pada awal kemerdekaan proses perkopraan terus berlangsung, kepentingan lokal maupun pusat mulai melibatkan diri dalam tata-niaga perkopraan. Eksportir dan produsen yang terbentuk sebelum perang dielakkan. Pemerintah mulai mengambil alih secara langsung dalam politik perkopraan. Di ujung sistem kebijakanaan itu Militer dan para Veteran mulai mengatur tata-niaga perkopraan. Akibatnya berbagai wilayah produsen kopra mengeluh bahkan terhimpit hutang, karena militer dan veteran pelaku ekonomi itu mengutamakan kekuasaan (keamanan) tanpa modal. Kopra yang telah diambil banyak yang tidak terbayar, akibatnya melahirkan keresahan bahkan sebuah pemberontakan. Landasan teoretis ini memberikan gambaran bahwa pada pasca awal kemerdekaan betapa dominannya pemerintah mengatur prekonomian dan itulah sebabnya perekonomian kita hingga kini masih merupakan sebuah masalah yang belum terselesaikan.

---

ABSTRACT

Production and the policy of copra ex/port in Makassar were the answer to fulfill the needs of world export, in Dutch Colonial era and early formation of National Economy of Indonesia. This hope was possible after Makassar policy in 1927 as the one of copra export for Region Timur Besar.

The birth of policy brought transformation for economy development of the Dutch Colonial. At that time, the peasants consciousness to make the production more increased, even gave birth of lokal entrepreneurial in Dutch economy. In this point Clifford Geertz and J.H. Boeke theory are not relevant to implement in Makassar, because the natives have ability to adopt changes in economy without dualism-dichotomy between West and East World.

In the early of Indonesia independence (1945) the importance of local and center government began involved in copra trade. Exporter and producer which formatted before the war, was avoided. Government began to take over directly copra trade. Finally some regions of copra production were complaint, even wedged in debt, because both, Military and Veterans gave priority to power and security without capital . Copra which had been taken a lot were not paid, and it caused chaos and revolt. This paradigme, gives the answer that in the early of independence government had power to arrange economy structure."

"Tesis ini berbicara mengenai sikap pemerintah Indonesia terhadap liberalisasi dalam kerangka WTO; studi kasus perdagangan jasa di sub-sektor telekomunikasi. Liberalisasi di bidang telekomunikasi yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia, tidak terlepas dari ratifikasi yang telah dilakukan melalui Protokol keempat GATS mengenai telekomunikasi dasar, dimana Indonesia ikut menyetujui seluruh hasil perundingan di bidang telekomunikasi.Dalam perundingan lanjutan di bidang perdagangan jasa sesuai amanat pasal XIX-GATS, meminta untuk dilakukan perundingan lanjutan paling lambat 1 Januari 2000 untuk membahas isu-isu yang masih perlu dikembangkan yang sifatnya horizontal. Perundingan tersebut akan terkait pada semua sektor jasa sesuai dengan klasifikasi sektor jasa jasa.Setelah ditandanganinya The Final Act Embodying the Results of the Uruguay Round of Multilateral Trade Negotiations, hampir semua negara belum menjadwalkan telekomunikasi dasar mengingat telekomuikasi dasar dibeberapa negara khususnya negara berkembang masih dikuasai oleh negara dalam bentuk monopoli dimana bentuk monopoli tersebut dimaksudkan untuk Kepentingan Nasional suatu negara terkait dengan kepentingan ekonomi maupun politik.Mengingat pentingnya telekomunikasi dasar maka dikeluarkanlah Decision on Negotiations on Basic Telecommunication yang merupakan salah satu bagian dari GATS. Sampai pada batas waktu yang ditentukan, perundingan belum juga dapat diselesaikan. Karena tuntutan globalisasi maka perundingan dibidang telekomunikasi baru dapat diselesaikan walaupun diperlukan keputusan lanjutan melalui Singapore Ministerial Declaration.Berakhirnya perundingan di bidang telekomunikasi dasar dan diterimanya reference paper oleh Indonesia, merupakan langkah awal bagi pemerintah untuk melakukan liberalisasi di bidang jasa telekomunikasi di Indonesia. Oleh karena itu komitmen Indonesia di bidang telekomunikasi dasar dapat diartikan sebagai suatu titik awal untuk melalukan liberalisasi.Langkah awal liberalisasi di bidang telekomukasi di dalam negeri ditandai dengan dikeluarkannya UU No 36 Tahun 1999 tentang telekomunikasi yang intinya pelaksanaan telekomunikasi di Indonesia tidak lagi secara monopoli tetapi mengarah ke persaingan bebas walaupun kenyataannya masih bersifat duopoli. Dengan peraturan tersebut maka struktur telekomunikasi di Indonesia mulai mengalami perubahan yang sangat mendasar."

"ABSTRAKKopra merupakan produksi rakyat Minahasa dan menjadi mata pencarian utama masyarakat petani daerah tersebut selama periode 1870-1942.Penelitian tentang pembudidayaan dan perdagangan kopra di Minahasa dalam kurun waktu 1870-1942 ini secara khusus menyoroti struktur pertanian dan pola pembudidayaan serta sistem perdagangan kopra, dengan menggunakan bahan-bahan arsip, laporan-laporan sezaman baik yang diterbitkan maupun tidak, serta literatur yang berkaitan dengan tema tersebut.Hasil penelitian menunjukkan adanya perubahan pola pertanian di Minahasa karena adanya tuntutan pasar. Minahasa pada abad ke-17 sampai ke-18 merupakan lumbung padi bagi daerah Sulawesi dan Maluku. Adanya tanaman wajib kopi pada pertengahan abad ke-19 membuat sebagian petani Minahasa beralih menjadi penanam kopi. Kemudian setelah terjadi boom kopra sejak akhir abad ke-19 sebagian petani Minahasa beralih menanam kelapa.Pola perdagangan kopra dilakukan melalui tiga golongan,yaitu produsen, perdagang perantara, dan pedagang besar/ekspor. Pola jual-belinya tidak dilakukan di dalam pasar (dalam arti fisik) secara terbuka tetapi melalui sistem kontrak.Jual beli dengan sistem kontrak ini lebih merugikan petani. Untuk melindungi petani dari jeratan pedagang perantara yang sebagian besar dikuasai pedagang Cina, berbagai upaya dilakukan, baik oleh masyarakat maupun pemerintah, misalnya dengan mendirikan volksbauk Taa rsea Producferr Verkoop Central,dan yayasan Kopra."

"Perdagangan dunia dalam era WTO, APEC, AFTA, membawa persaingan yang semakin ketat, baik di pasar global dengan sesama eksportir, maupun di pasar domestik menghadapi barang impor. Meskipun mengkhawatirkan pihak yang selama ini mendapat proteksi, perdagangan bebas sebenarnya memberikan lebih banyak peluang perluasan pasar ekspor. Indonesia menandatangani ketiga kesepakatan itu sehingga pelaku bisnis harus siap berkompetisi dan pihak pemerintah harus siap dengan kebijakan yang mendukung. Tantangan ini sangat berat akibat adanya hambatan domestik maupun di pasar ekspor, tetapi perlu terus diupayakan pemerintah dan dunia usaha, karena devisa ekspor merupakan sumberdaya utama bagi pembangunan nasional dan kesejahteraan masyarakat. Untuk menelaah dimana sebenarnya posisi Indonesia dan peran pemerintah dalam meningkatkan ekspor ditengah persaingan pasar bebas, maka penelitian ini bertujuan mengkaji hubungan kebijakan pemerintah, perilaku perusahaan dan kinerja ekspor. Dengan kajian ini diharapkan didapat acuan bagi kebijakan pemerintah, dan acuan bagi perilaku eksportir yang mendukung kinerja ekspor nasional. Untuk mencapai tujuan tersebut dilakukan penelaahan literatur dengan mengkaji faktor-faktor pendukung dan penghambat kinerja ekspor yang telah diteliti sebelumnya. Berdasarkan referensi, kebijakan pemerintah erat kaitannya dengan perilaku perusahaan, sedangkan perilaku tersebut mempengaruhi kinerja ekspor perusahaan yang secara agregat merupakan kinerja ekspor nasional. Perilaku perusahaan yang dikaji di dalam penelitian ini dikembangkan dan kajian Barringer et al (1996), yang meliputi, perilaku kewirausahaan, perencanaan ekspor, sikap penghambat ekspor, dan orientasi global. Perilaku tersebut dikaji hubungannya dengan kebijakan pemerintah melalui sub-variabel terukur dari keempat variabel dimaksud dan selanjutnya, dikaji pengaruh 4 perilaku tersebut terhadap kinerja ekspor perusahaan. Sub-variabel dari masing-masing perilaku diberi skala Likert 1-5 untuk mengukur pendapat responden. Pengumpulan data dilakukan dengan mengirimkan kuesioner kepada responden eksportir di Indonesia secara cluster random sampling. Penelitian ini memberikan kontribusi kepada perkembangan ilmu pengetahuan di bidang administrasi yang meliputi : pengkajian variabel yang sudah diteliti para ahli untuk diterapkan di Indonesia, penambahan orientasi global sebagai variabel dependen, dan pengukuran hubungan kebijakan pemerintah, perilaku perusahaan dan kinerja ekspor di dalam satu model. Barringer mengkaji hubungan variabel dependen dan independen satu demi satu, sedangkan penelitian ini menguji semua variabel sekaligus dan simultan dengan Structural Equation Model (SEW} dan bantuan program komputer Linear Structural Relation (LISREL). Didapat temuan bahwa kebijakan pemerintah hanya mempengaruhi perilaku perencanaan ekspor perusahaan. Komitmen pemerintah terhadap tahapan waktu dan penghapusan proteksi perdagangan secara bertahap, diikuti oleh proses penyesuaian diri para eksportir dalam mengantisipasi tantangan dan peluang setiap agenda liberalisasi perdagangan global dan dampaknya terhadap usahanya. Kebijakan pemerintah tidak secara signifikan mempengaruhi perilaku kewirausahaan, perilaku penghambat ekspor, dan perilaku orientasi global. Padahal, ketiga perilaku perusahaan tersebut berdasarkan sejumlah teori, terkait erat dengan kebijakan pemerintah. Temuan kedua, kinerja ekspor perusahaan ternyata dipengaruhi oleh perilaku perencanaan ekspor dan perilaku penghambat ekspor. Perencanaan ekspor umumnya mengikuti mekanisme transaksi internasional dengan jadwal ekspor periodik yang erat kaitannya dengan kinerja ekspor. Perilaku penghambat ekspor merupakan persepsi tentang ekspor yang rumit, riskan, dan tidak pasti, sehingga menjadi hambatan nyata di pasar yang perlu ditanggulangi dengan program transparansi pasar. Implikasi teori dari kajian ini diantaranya adalah konfirmasi tentang pengaruh kebijakan pemerintah terhadap kinerja ekspor perusahaan melalui pembinaan, dukungan dan arahan dalam perencanaan ekspor. Sedangkan implikasi kebijakan pemerintah meliputi peningkatan efisiensi transaksi domestik, membangun rasa percaya din eksportir dengan penyederhanaan prosedur ekspor, membangun infrastruktur perdagangan luar negeri yang efisien sehingga memberikan kemudahan lalulintas barang, devisa, dan informasi bagi kegiatan ekspor Indonesia."

"Tujuan penelitian adalah untuk menganalisis perubahan struktur industri berorientasi ekspor dan menganalisis sumber perubahan output industri pengolahan berorientasi ekspor. Penelitian ini dilatarbelakangi oleh kenyataan bahwa kebijakan industrialisasi di Indonesia sudah dilakukan sejak 1966. Kebijakan tersebut dapat dibedakan dalam tiga tahap. Tahap pertama: 1965-1975, kebijakan industrialisasi pada periode ini bercirikan strategi substitusi Impor dan liberalisasi ekonomi yang bertujuan untuk mencapai pertumbuhan ekonomi yang tinggi.Tahap kedua: 1975-1981, kebijakan industrialisasi pada tahap ini masih berciri strategi substitusi impor disertai dengan tindakan pemerintah melakukan proteksi dan subsidi terhadap modal domestik dan investasi asing Iangsung. Upaya ini dilakukan untuk peningkatan ekspor non migas. Hasil dari kebijakan industrialisasi dalam dua tahap tersebut adalah pertumbuhan produk domestik bruto yang tinggi. Tahap ketiga dimulai pada tahun 1982 sampai 1997. Pada tahap ini, dengan Iatar belakang harga minyak dunia yang jatuh dan resesi ekonomi internasional, kebijakan yang diterapkan adalah industrialisasi berorientasi ekspor.Dari periode 1966-1997 telah terjadi perubahan struktur ekonomi yang sangat substansial, pola perdagangan dan formasi - industri. Semua perubahan ini juga menyebabkan pola perdagangan Indonesia dan kebijakan industrialisasi. Mulai dari strategi substitusi impor, proteksi sektor pertanian pada 197O-an hingga Iiberalisasi perdagangan dan keuangan pada tahun 1980. Kegiatan perdagangan nasional menjadi komponen yang penting bagi perekonomian Indonesia. Proses industrialisasi berlangsung cepat dari industri pengolahan yang menghasilkan niiai tambah yang rendah ke nilai tambah yang tinggi dan dari industri primer ke industri padat tenaga kerja dan padat modal.Dengan menggunakan metode dekomposisi faktor perubahan output, dapat dievaluasi faktor apa saja yang dominan kontribusinya terhadap perubahan output. Dengan demikian dapat diketahui faktor-faktor apa saja yang menyebabkan perubahan output sektor industri pengolahan tersebut. Dengan memanfaatkan kelebihan karakteristik Tabel Input Output, metode dekomposisi faktor perubahan output akan memberikan penjelasan secara kuantitatif sumber-sumber perubahan output dari sisi permintaan.Hasil yang diperoleh rnenunjukkan bahwa faktor ekspansi ekspor merupakan sumber yang dominan kontribusinya terhadap perubahan output. Sementara itu ekspansi permintaan domestik yang terdiri dari konsumsi dan investasi menjadi faktor yang memberi kontribusi negatif terhadap perubahan dan pertumbuhan sektor industri pengolahan."

"Penelitian ini ditujukan untuk menganalisis pengaruh liberalisasi perdagangan terhadap ekspor furniture Indonesia sejak tahun 1999 sampai 2006. penelitian ini bermaksud menguji pengaruh variabel pendapatan uni eropa, harga relatif serta liberalisasi perdagangan terhadap pertumbuhan ekspor furniture Indonesia. Kebijakan liberalisasi perdagangan diukur dengan indikator bea masuk Uni Eropa untuk produk furniture.Slain untuk menganalisa variabel-variabel yang mempengaruhi perdagangan furniture Indonesia negara-negara Uni Eopa,penelitian ini juga bertujuan untuk memberikan gambaran posisis komoditi furnituremlalui indeks spesialisasi oerdagangan berdasarkan produk. Indeks tersebut dapat menggambarkan teori Life Cycle Product, yaitu gambaran komoditi berada pada tahap substitusi impor, tahap perluasan ekspor, tahap pematangan ataupun berada pada tahap mengalami kejenuhan.Hasil uji kointegrasi dan model koreksi kesalahan menunjukan bahwa pada jangka panjang liberalisasi perdagangan memberikan pengaruh nyata terhadap laju pertumbuhan ekspor furniture Indonesia. Dalam jangka pendek, faktor harga sangat mempengaruhi ekspor furniture Indonesia, Nilai error correction term ekspor menunjukan speed of adjustment, yaitu kecepatan kembali ke kondisi keseimbangan.Rekomendasi dari hasil penelitian ini adalah: perlu adanya kebijakan industri nasional yang difokuskan pada ekspansi ekspor dengan cara diversifikasi produk dan pasar serta melakukan negosiasi perdagangan dengan memfokuskan pada pembukaan akses pasar dan penurunan tarif ekskalasi."

"Fluktuasi ekspor hasil perikanan Indonesia tidak lepas dari pengaruh faktor-faktor yang ada dalam makroekonomi negara mitra dagang Indonesia, Amerika dan Jepang. oleh sebab itu, tujuan dari penelitian ini adalah melakukan identifikasi dan menganalisa variabel-variabel yang mempengaruhi peningkatan ekspor hasil perikanan Indonesia maupun peningkatan ekspor HS 030349 (tunas nes, froxen, livers and roes) ke Amerika dan Jepang. Dalam tahap awal dilakukan uji stasioner dengan Augmented Dicky-Fuller (ADF) terhadap semua variabel yang termasuk dalam satu persamaan. Pengujian ini merupakan keharusan bagi model yang menggunakan deret waktu (time series) karena data tersebut umumnya bersifat random walk atau non stasioner.Dari faktor-faktor yang mempengaruhi nilai ekspor riel hasil perikanan Indonesia dapat dikatakan bahwa nilai tukar riel Indonesia dengan Jepang signifikan memperngaruhi niali ekspor riel hasil perikanan Indonesia ke Jepang dan inflasi yang terjadi di Amerika signifikan mempengaruhi nilai ekspor riel hasil perikanan Indonesia ke Amerika. Namun faktor-fator yang mempengaruhi nilai ekspor riel HS 030349 (tuna) Indonesia dapat dikatakan bahwa nilai tukar riel Indonesia dengan Amerika signifikan mempengaruhi nilai ekspor riel HS 030349 (tuna) Indonesia ke Amerika sedangkan pendapatan riel Amerika dan pendapatan riel Jepang signifikan mempengaruhi penurunan nilai ekspor riel HS 030349 (tuna) Indonesia bai ke Jepang maupun Indonesia."

"Penelitian ini bertujuan menganalisis dan membandingkan kerangka hukum perdagangan karbon di Uni Eropa, China, dan Indonesia dengan fokus pada dua aspek utama: kerangka hukum dan kebijakan karbon di UE dan China, serta potensi adopsi dan penyempurnaan regulasi Indonesia berdasarkan pembelajaran dari kedua entitas tersebut. Menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan komparatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Indonesia telah membangun fondasi regulasi perdagangan karbon melalui Peraturan Presiden No. 98/2021, UU No. 7/2021, UU No. 4/2023, dan Permen LHK No. 21/2022, dengan fokus utama pada sektor kehutanan dan penerapan nilai ekonomi karbon. UE, dengan EU Emissions Trading System (EU ETS) yang mapan sejak 2005, menawarkan model komprehensif multisektor dengan mekanisme penyesuaian karbon lintas batas/carbon border adjustment mechanism (CBAM). Sementara itu, China meluncurkan ETS nasional pada 2021 dengan pendekatan berbasis intensitas karbon (carbon intensity), fokus awal pada sektor pembangkit listrik, dan rencana perluasan bertahap. Penelitian ini menyimpulkan bahwa meskipun Indonesia telah membuat kemajuan signifikan, masih ada ruang untuk penyempurnaan regulasi perdagangan karbon. Adopsi praktik terbaik dari UE dan China, disesuaikan dengan konteks nasional, dapat memperkuat efektivitas sistem perdagangan karbon Indonesia dalam mendukung pencapaian target pengurangan emisi dan pembangunan berkelanjutan. Rekomendasi ini diharapkan berkontribusi pada pengembangan dan penegakan hukum perdagangan karbon di Indonesia yang lebih komprehensif, efektif, dan selaras dengan tren global.

---

This research aims to analyze and compare the legal frameworks for carbon trading in the European Union, China, and Indonesia, focusing on two main aspects: the current carbon trading legal frameworks in the EU, China, and Indonesia, and the potential adoption and improvement of Indonesian regulations based on lessons learned from these two entities. The research findings indicate that Indonesia has established a foundation for carbon trading regulations through Presidential Regulation No. 98/2021, Law No. 7/2021, Law No. 4/2023, and Ministry of Environment and Forestry Regulation No. 21/2022, with a primary focus on the forestry sector and the implementation of carbon economic value. The EU, with its well-established Emissions Trading System (EU ETS) since 2005, offers a comprehensive multi-sector model with a Carbon Border Adjustment Mechanism (CBAM). Meanwhile, China launched its national ETS in 2021 with a carbon intensity-based approach, initially focusing on the power generation sector, with plans for gradual expansion. This study concludes that although Indonesia has made significant progress, there is still room for improvement in carbon trading regulations. Adopting best practices from the EU and China, adapted to the national context, can strengthen the effectiveness of Indonesia's carbon trading system in supporting emission reduction targets and sustainable development. These recommendations are expected to contribute to the development and enforcement of more comprehensive, effective, and globally aligned carbon trading laws in Indonesia."