Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"ABSTRAKAset tidak berwujud adalah aset yang tidak dapat dilihat atau diukur secara fisik. Meskipun mereka tdak memiliki karakteristik fisik, aset tidak berwujud memiliki nilai karena keuntungan yang mereka berikan untuk bisnis. Makalah ini menganalisis model penilaian aset tidak berwujud yang dapat digunakan untuk menilai aset tidak berwujud: nama merk dan penelitian pengembangan aset. Nilai aset-aset ini dapat ditingkatkan atau diturunkan, berdasarkan hasil dari proses pengadilan. Jika suatu perusahaan mengeluarkan biaya hukum untuk berhasil mempertahankan aset tidak berwujud, biaya-biaya tersebut dikapitalisasi dan meningkatkan nilai tidak berwujud. Di sisi lain, jika sebuah perusahaan tidak berhasil dalam mempertahankan aset tidak berwujud, yang tidak berwujud itu tidak berharga dan perusahaan diharuskan untuk menghapusnya. Dalam hal ini, saya memeriksa semua kejadian bedasarkan Australian Accounting Standards Board AASB 138 Intangible Assets sebagaimana diterbitkan dan diubah oleh International Accounting Standards Board IASB .

---

ABSTRACTIntangible assets are assets that cannot be seen or physically measured. Although they have no physical characteristics, intangible assets have value because of the advantage they provide to a business. This paper analysed valuation model of intangible assets that can be used to value intangible assets: brand name and research development assets. The value of these assets can be increased or decreased, based on the outcomes of court proceedings. If a company incurs legal costs to successfully defend an intangible asset, those costs are capitalised and increase the value of the intangible. On the other hand, if a company is unsuccessful in defending an intangible asset, the intangible is worthless and the company is required to write it off. In this case, I examine the event based on Australian Accounting Standards Board AASB 138 Intangible Assets as issued and amended by the International Accounting Standards Board IASB ."

"ABSTRAKMakalah ini adalah tentang studi kasus untuk menganalisis aset tidak berwujud, di mana saya mewakili firma akuntansi menasihati Snow Protek Ltd untuk kepatuhannya dengan AASB 138 Aset Tak Berwujud, yang berkaitan dengan perlakuan akuntansi masa lalu dan saat ini dari aset tidak berwujud. Hasilnya termasuk dianalisis pada nilai yang sesuai dari setiap aset tidak berwujud pada 30 Juni 2016 berdasarkan dasar pengukuran yang tepat model biaya, model revaluasi atau jumlah terpulihkan dan diskusi tentang amortisasi. Pembahasan juga termasuk komentar tentang perlakuan akuntansi masa lalu yang dijelaskan di atas yang tidak konsisten dengan AASB 138, dengan pengobatan yang tepat yang seharusnya diadopsi.

---

ABSTRACTThis paper is about a case study to analyse an intangible asset, where I represent the accounting firm advising Snow Protek Ltd as to its compliance with AASB 138 Intangible Assets, relating to the past and current accounting treatment of the intangible assets. The result includes an analysed on the appropriate value of each intangible asset at 30 June 2016 based on the appropriate basis of measurement cost model, revaluation model or recoverable amount and discussion on amortization. The discussion is also including comments on any past accounting treatment described above that are not consistent with AASB 138, with the appropriate treatment that should have been adopted."

"ABSTRAKSnow Protek Ltd adalah perusahaan kecil dengan proyek penelitian yang mengharapkan pertumbuhan cepat selama lima hingga sepuluh tahun ke depan. Perusahaan ini sedang melakukan penelitian dan pengembangan krim wajah dan material untuk membuat jaket ski. Sebagai entitas pelaporan, Snow Protek Ltd wajib mematuhi semua standar akuntansi serta membuat laporan keuangan sesuai dengan ketentuan dari Australian Accounting Standard Board AASB . Tesis ini akan menentukan biaya mana yang dapat diakui sebagai aktiva tidak berwujud dan biaya mana yang diakui sebagai pengeluaran dengan cara menganalisa setiap biaya yang terjadi dalam penelitian dan pengembangan. Perbandingan nilai buku dengan nilai yang dapat kembali akan mendemonstrasikan penurunan nilai di brand Snowsafe.

---

Snow Protek Ltd is a small company with research projects that expect rapid growth over the next five to ten years. The company is conducting research and development of face creams and materials for making ski jackets. As a reporting entity, Snow Protek Ltd must comply with all accounting standards and make financial reports in accordance with the provisions of the Australian Accounting Standard Board AASB . This thesis will determine which costs can be recognized as intangible assets and which costs are recognized as expenses by analyzing any costs incurred in research and development. Comparison of book values with values that can return will demonstrate a decrease in value in Snowsafe."

"Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis relevansi nilai dari dividen dan aset takberwujud, serta dampak dari pengadopsian IFRS terhadap relevansi nilai dari aset takberwujud menggunakan data dari perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2007-2012. Penelitian ini menggunakan model data panel. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dividen, aset takberwujud, dan goodwill memiliki hubungan positif dan signifikan terhadap harga saham. Pengadopsian IFRS tidak terbukti memiliki dampak positif terhadap relevansi nilai dari aset takberwujud dan goodwill. Pada analisis tambahan, ditemukan bahwa aset takberwujud teridentifikasi dan dividen memiliki relevansi nilai yang paling signifikan dibandingkan dengan variabel independen lain yang merupakan bagian dari nilai buku dan laba.

---

The purpose of this research is to analyze the value relevance of dividends and intangible assets, and the effect of IFRS adoption on the value relevance of intangibles using a sample of manufacturing firms listed on the Indonesia Stock Exchange over the period 2007-2012. This research employs the panel data model. The results indicate that dividends, intangible assets, and goodwill are positively and significantly associated with stock price. IFRS adoption is not found to have a positive effect on the value relevance of intangible assets and goodwill. In an additional analysis, dividends and identifiable intangible assets are found to be the most value-relevant components of earnings and book value, respectively."

"Skripsi mi menceritakan pentingnya peran intangible asset yang temyata banyak dan sering dianggap kurang signifikan keberadaannya dalam suatu pendayagunaansumber daya perusahaan.Brand names sebagai salah satu bentuk intangible assets, sering hanya terpaku pada fungsinya sebagai suatu generalisasi media identifikasi. Dimana dalam praktek akuntansi sehan-han dibicarakan dalam suatu kelompok, yaitu goodwill.Perlakuan akuntansi terhadap goodwill diketengahkan karena hubungan yang saling terkait antar keduanya. Namun fokus penulisan tidak diarahkan pada bagaimanaakuntansi brand names harus diterapkan, tetapi Iebih condong ke arah pembuktian signifikansi brand names dalam meningkatkan kinerja pet-usahaan dan altematifupaya kuantifikasi yang dapat dipertanggung jawabkan kewajarannya."

"Laporan magang ini bertujuan untuk mengevaluasi perlakuan akuntansi terkait pengakuan atas perjanjian konsesi jasa antara PT GGA dengan Badan Pengatur Jalan Tol (BPJT) dan mengevaluasi proses audit terkait pengujian penurunan nilai aset takberwujud PT GGA. PT GGA merupakan perusahaan penyelenggara jalan tol yang memiliki perjanjian konsesi dengan BPJT. Hasil analisis menunjukkan bahwa perjanjian antara BPJT dengan PT GGA memenuhi kriteria sebagai perjanjian konsesi jasa sesuai dengan ISAK 16, yaitu BPJT mengendalikan dan mengatur harga dan jasa yang harus diberikan oleh PT GGA, serta PT GGA wajib mengembalikan jalan tol pada akhir masa konsesi. Mengacu pada aturan pengakuan hak konsesi dalam ISAK 16, hak konsesi yang dimiliki PT GGA dapat diakui sebagai aset takberwujud sehingga perlu dilakukan pengujian penurunan nilai secara periodik sesuai PSAK 48. Berdasarkan hasil pengujian penurunan nilai yang dilakukan PT GGA menunjukkan bahwa aset takberwujud tidak mengalami penurunan nilai. Selanjutnya, karena pengujian penurunan nilai memerlukan estimasi akuntansi, maka KAP BOS melakukan proses audit terhadap estimasi akuntansi tersebut. KAP BOS melakukan proses audit sesuai dengan ISA 540 tentang audit atas estimasi akuntansi dan PSAK 48 tentang penurunan nilai aset. Hasil pengujian penurunan nilai oleh KAP BOS sesuai dengan PT GGA yaitu aset takberwujud tidak mengalami penurunan nilai.

---

This internship report aims to analyze accounting treatment that are related to the recognition of concession agreements between PT GGA and Badan Pengatur Jalan Tol (BPJT) and also the audit process related to the testing of impairment on intangible assets of PT GGA. PT GGA is a toll road company that has a concession agreement with BPJT. The analysis shows that the agreement between BPJT and PT GGA meets the criteria as a concession agreement in accordance with ISAK 16, becausep the BPJT controls and it regulates the prices and services that must be provided by PT GGA, and PT GGA must return the toll road to the BPJT at the end of the concession period. Regarding the rules for recognizing concession rights in ISAK 16, the concession rights owned by PT GGA can be recognized as intangible assets. As the concession rights are recognized as intangible assets, it is necessary to periodically assess impairment base on PSAK 48. Based on the results of the impairment test conducted by PT GGA, it shows that intangible assets do not experience impairment. Furthermore, because impairment testing requires accounting estimates, the BOS KAP conducts an audit process of these accounting estimates. BOS KAP conducts an audit process in accordance with ISA 540 regatding the audits of accounting estimates. The testing result for impairment by KAP BOS are in line with the result from PT GGA, mean that there is no any impairment."

"Penelitian ini menganalisis penerapan pengendalian intern, kebijakan akuntansi, dan tata cara pengelolaan Aset Takberwujud ATB di Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Kemenristekdikti . Analisis dilakukan dengan membandingkan kondisi penerapan pengendalian intern, kebijakan akuntansi ATB, pengelolaan ATB dengan kerangka Committee of Sponsoring Organizations of Treadway Commission COSO dan Buletin Teknis Nomor 17 Tahun 2014 tentang Akuntansi Aset Tak Berwujud Berbasis Akrual. Penelitian ini menggunakan metodologi penelitian kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Hasil penelitian menunjukkan terdapat kelemahan penerapan pengendalian intern pada komponen penilaian risiko dan kelemahan pada pengakuan dan pengukuran ATB. Hasil penelitian menyarankan Kemenristekdikti menyusun kebijakan penerapan lima komponen Sistem Pengendalian Intern SPI , manajemen risiko, membentuk tim untuk memberikan rekomendasi pengakuan dan pengukuran ATB, dan melakukan inventarisasi ATB.

---

This research analyzes implementation of internal control, accounting policy, and intangible procedure management in Ministry of Research, Technology, and Higher Education. This analysis is done by comparing condition of internal control implementation and accounting policy with framework of Committee of Sponsoring Organizations of Treadway Commission COSO and Technical Bulletin of Government Accounting Standards Number 17 about The Accrual Based Accounting of Intangible Assets. This research uses qualitative methodology with case study approach.

The research results show that implementation weakness of internal control in the risk assessment and implementation weakness of intangible assets in the recognition and measurement. The results of research suggest Ministry of Research, Technology, and Higher Education should set policies of five internal control components, risk management, establish a team for giving recommendation of intangible assets acquisition and measurement, and inventorying intangible assets."

"ABSTRAKFokus dari penelitian ini adalah untuk menganalisis fungsi Pengembangan, Peningkatan, Pemeliharaan, Perlindungan, dan Pemanfaatan (selanjutnya disebut DEMPE) untuk transaksi dengan pihak afiliasi sehubungan dengan harta tidak berwujud. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk memahami bagaimana mengidentifikasi fungsi DEMPE untuk pemanfaatan harta tidak berwujud diantara pihak-pihak yang memiliki hubungan istimewa sebagai salah satu bentuk implementasi prinsip kewajaran dan kelaziman usaha (Arms Length Principle) di Indonesia, dan untuk mengetahui kondisi regulasi Indonesia atas identifikasi fungsi DEMPE atas transaksi afiliasi sehubungan dengan harta tidak berwujud. Metode penelitian dilakukan dengan pendekatan kualitatif dan teknik analisis data kualitatif. Data yang dikumpulkan sebagai dasar analisis didapatkan melalui wawancara mendalam dengan narasumber yang dipilih berdasarkan pengalaman profesional mereka di bidang Perpajakan Internasional dan Transfer Pricing. Penelitian ini kemudian menjelaskan bahwa ada beberapa cara yang dapat dilakukan untuk mengidentifikasi fungsi DEMPE atas transaksi afiliasi sehubungan dengan harta tidak berwujud, cara yang dapat dilakukan misalnya melalui wawancara fungsional kepada key personnel perusahaan atau grup, serta melakukan tinjauan analisis fungsional yang dapat dilakukan melalui tinjauan mendalam terhadap dokumen yang dimiliki oleh perusahaan atau grup. Penelitian ini juga menghasilkan bahwa saat ini tidak ada peraturan atau pedoman khusus yang secara khusus mengacu pada kewajiban Wajib Pajak untuk mengidentifikasi fungsi-fungsi DEMPE yang dilakukan untuk transaksi pihak afiliasi sehubungan dengan harta tidak berwujud di Indonesia, dan penerimaan masukan yang berasal dari pihak Wajib Pajak dan Pejabat Pajak yang menyatakan bahwa dibutuhkan klarifikasi dalam bentuk regulasi atau panduan mengenai transfer pricing atas harta tak berwujud - dan tidak hanya terbatas pada identifikasi fungsi DEMPE. Peneliti kemudian menyarankan pihak pembuat kebijakan untuk mempertimbangkan opsi untuk merumuskan dan menegakkan peraturan atau pedoman mengenai penentuan harga transfer atas harta tidak berwujud yang berfungsi untuk mengklarifikasi posisi peraturan penentuan harga transfer Indonesia, serta untuk memitigasi risiko atas sengketa pajak terkait penentuan harga transfer sehubungan dengan harta tidak berwujud di Indonesia.

---

ABSTRACTThe focus of this research is to analyze the Development, Enhancement, Maintenance, Protection, and Exploitation (hereinafter referred as DEMPE) function for related party transactions concerning Intangibles. The purpose of this study is to understand how to identify the DEMPE function of for the use of Intangibles between related parties as a part of the implementation on Arms Length Priciple in Indonesia, and to find out Indonesias state of regulation when it comes to the DEMPE function identification in related party transactions concerning Intangibles. The methodology used in this research is qualitative approach with qualitative data analysis technique. The data were collected by means of in-depth interview with the respected sources chosen based on their professional experience in the field of International Tax and Transfer Pricing. This research later explains that there are some ways that could be done in order to identify the DEMPE functions of intangibles transactions, e.g. to perform functional interview to the companys or groups key personnels, as well as functional analysis that could be done through in-depth review of the companys or the groups documents. This research also results that currently there is no specific regulation nor guidance that are specifically referring to the obligation of the Taxpayers to identify the DEMPE functions performed for related party transactions concerning intangibles in Indonesia and that there are suggestions from both Taxpayers and Tax Officers side that a clarification in the form of regulation or guidance regarding transfer pricing for Intangibles-and not only limited to the identification of DEMPE functions-is required. The researcher later suggests the policy maker to consider the options to formulate and to enforce the regulation or guidance regarding transfer pricing for Intangibles to clarify Indonesias transfer pricing regulation position, as well as to mitigate the risk of overwhelming and unnecessary increase in transfer pricing dispute regarding Intangibles in Indonesia."

"Penentuan metode harga transfer yang tepat merupakan salah satu langkah penting dalam penerapan Arm’s Length Principle. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penerapan Metode CUP atas transaksi pemanfaatan intangible property oleh PT X dalam pengujian arm’s length principle, ditinjau dari teori Arm’s Length Principle, Intangible Property, dan CUP Method. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan teknik pengumpulan data studi literatur dan studi lapangan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan metode CUP untuk pengujian arm’s length principle atas pemanfaatan intangible property PT X telah dilakukan dengan memperhatikan kesesuaian metode CUP dengan transaksi serta langkah pengujian arm’s length principle untuk transaksi intangibles berdasarkan regulasi. Metode CUP menjadi metode yang paling sesuai karena pengujian bersifat direct ke tarif royalti sehingga menghasilkan analisis yang andal, namun kekurangannya adalah tidak dapat memperoleh agreement yang benar-benar sebanding. Selain itu, dalam TP Doc yang dibuat oleh PT X ditemukan potensi akan memunculkan isu terkait pengujian eksistensi know-how berupa pemberian pelatihan karyawan yang berpotensi dianggap bukan termasuk klasifikasi know-how melainkan sebagai jasa, serta penggunaan data pembanding dengan beragam base yang tidak dilakukan penyesuaian kesebandingan oleh PT X.

---

The determination of the most appropriate method is one of the important steps in the application of the arm’s length principle. This study aims to analyze the application of the CUP Method for the use of intangible property by PT X in arm's length principle testing, reviews it from Arm's Length Principle, Intangible Property, and CUP Method. This study used a qualitative approach with field studies data collection techniques and literature study. The results showed that the application of the CUP method for the use of intangible PT X has been done by paying attention to the suitability of the CUP method with transaction and arm’s length principle testing step for intangibles transaction based on the regulations. The CUP method is the most appropriate because the analysis directly to the royalty rate is resulting in a reliable analysis. But the drawback is that isn’t being able to obtain a truly comparable agreement. Besides, in TP Doc PT X, the researcher found the potential will raise the issue related to existence of know-how in the form of providing employee training that’s potentially be considered not including the classification of know-how but as a service, and the use of comparative data with different bases that are not adjusted in comparability analysis by PT X."