Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Konflik horizontal di Poso Sulawesi Tengah yang terjadi dalam kurun waktu 1998-2001 mengakibatkan perubahan tatanan sosial dalam masyarakat Poso. Penelitian ini ingin melihat proses-proses komunikasi antar budaya masyarakat Pamona dan Bugis pasca konflik khususnya manajemen konflik, proses facework dalam negosiasi wajah, identitas, stereotipe, prasangka dan etnosentrisme serta aspek-aspek sosial, ekonomi dan budaya dalam interaksinya. Dengan paradigma interpretif, pendekatan kualitatif dan metoda etnografi dimana peneliti terjun langsung dan tinggal bersama-sama masyarakat Poso di beberapa daerah. Pada proses negosiasi dan rekonsiliasi konflik jika dilihat menggunakan face negotiation theory maka kedua komunitas cenderung bersifat kolektivistik dan menyelesaikan konflik dengan menjaga ‘wajah’ kelompok lainnya. Gaya penyelesaian konflik antar kedua komunitas cenderung sebagian menggunakan compromising style, pasca konflik justru negosiasi yang banyak digunakan adalah avoiding style. Stereotipe, Prasangka dan Etnosentrisme yang berkembang dari masing-masing kelompok dapat menjadi hambatan dalam proses-proses komunikasi antar budaya serta kerentanan dan kerawanan akan potensi konflik berikutnya.

---

Horizontal conflicts in Poso, Central Sulawesi, which occurred in the period 1998-2001 resulted in changes in the social order in the society Poso. This study wanted to see the processes of intercultural communication between Pamona society and Bugis post-conflict especially conflict management, negotiation process in the face facework, identity, stereotypes, prejudice and ethnocentrism as well as social aspects, economic and cultural interaction. Using interpretive paradigm, qualitative approaches and of ethnography method, the researcher directly involved and lived together people of Poso in some areas. In the negotiation process and conflict reconciliation when viewed using face negotiation theory, the two communities tend to be collectivistic and resolve conflicts by keeping the 'face' of others. Style of conflict resolution between the two communities tend to mostly use the compromising style, post-conflict negotiations are widely used it is avoiding style. Stereotypes, prejudice and ethnocentrism that developed from each group can be a bottleneck in the processes of intercultural communication as well as the vulnerability and insecurity will be the next potential conflict."

"Perkembangan ekonomi Islam identik dengan berkembangnya lembaga keuangan syariah. Bank syariah sebagai motor utama lembaga keuangan telah menjadi lokomotif perkembangan teori dan praktek ekonomi Islam secara mendalam. Bertolak dari kondisi tersebut, Adiwarman A. Karim mendirikan KARIM Business Consulting (KBC) Pada awal berdiri, KARIM Business Consulting mengalami masa-masa sulit karena sistem kerja yang diterapkan oleh perbankan syariah hanya diketahui oleh kalangan terbatas. Demand masyarakat yang kecil membuat bank konvensional merasa tidak perlu membuka unit usaha syariah. Setelah MUI mengeluarkan fatwa haramnya bunga Bank, KBC mengalami kemajuan signifikan. Hanya dalam kurun waktu tiga (3) tahun KBC telah berhasil mendapatkan klien besar tidak hanya di Jakarta tetapi juga luar kota seperti BNI, Bank DKI, Bank Niaga, Bank Jabar, Bank Permata, Bank Sumsel, Bank Kalbar dan lainnya. Tujuan yang ingin dicapai dari penelitian ini adalah mengkaji upaya strategi negosiasi yang dilakukan oleh KARIM Business Consulting dalam rangka mendapatkan klien, dilihat dari seluruh tahapan negosiasi mulai dari tahap eksplorasi atau pendekatan, tahap penawaran, tahap tawar menawar, tahap penyelesaian dan tahap pengesahan. Pertanyaan penelitian adalah Apa Upaya Strategi Negosiasi yang dilakukan oleh KARIM Business Consulting dalam rangka mendapatkan klien dipandang dari seluruh tahapan negosiasi. Untuk menjawabnya, penulis mengelompokkan upaya strategi negosiasi yang dilakukan berdasarkan kategorisasi kemudian dikonfirmasikan dengan tahapan negosiasi. Berdasarkan kategorisasi dan konfirmasi, kesimpulan yang dapat ditarik adalah: Secara konseptual tim negosiasi KBC belum memaksimalkan strategi negosiasinya meskipun KBC telah berada pada jalur yang benar. Namun selalu terbuka kemungkinan untuk memperbaiki strategi yang digunakan sehingga hasil yang dicapai lebih positif serta dapat menguntungkan bagi kedua belah pihak yaitu KBC dan pihak klien.

---

Developments of the Islamic economics are identical with the growth of sharia financial institutions and sharia banks are the leaders in this sector. They are becoming the locomotive of theoretical and practical in Islamic economics. Based on that condition, Adiwarman A. Karim established KARIM Business Consulting (KBC) in 2001. Formerly, KARIM Business Consulting facing difficult times because the working systems of sharia banks are only known by limited community. Minimum demand from community effect the requirements of conventional banks to commence sharia business unit. After MUI (Majelis Ulama Indonesia) launch fatwa of banks' interest, KBC progress significantly improved. In 3 years KBC has build up cooperation with major banks, not only in Jakarta but also in Indonesia, such as BNI, Bank DKI, Bank Niaga, Bank Jabar, Bank Permata, Bank Sumsel, Bank Kalbar, etc. The main target of this research is to observe KBC's negotiation strategy to obtain clients based on the entire step of negotiation. Research's problem is to observe KARIM Business Consulting's negotiation strategy to obtain clients based on the entire step of negotiation. To answer the question, writer classifies the negotiation strategies and confirms the result to the entire step of negotiation. Based on classification and confirmation, the conclusions are: Conceptually, the strategy of KBC's negotiation team has not been maximized, even though they are in the right path. There are always possibility to manage KBC's strategy, therefore the results are more positives and beneficial to both sides; KBC and clients."

"Pelaksanaan community policing oleh Polri diharapkan dapat mengatasiterhadap semakin meningkatnya potensi konflik yang terjadi di masyarakat khususnyapada kecamatan johar baru. Kebiasaan polisi selama ini dalam mengatasi berbagaikonflik yang cenderung masih menggunakan tindakan koersif paksaan harus segeradirubah. Dalam prakteknya, polisi dapat berperan sebagai mediator konflik yang terjadipada penanganan tawuran di johar baru..Fokus penelitian ini untuk mengekspolorasi strategi pemolisian yang dilakukanoleh Polres Metro Jakarta Pusat dalam pencegahan konflik sosial tawuran di KecamatanJohar Baru dengan menggunakan konsep dan teori yaitu : Konsep Ilmu Kepolisian,Teori Problem Oriented Policing, Teori Konflik, Teori Manajemen Strategi.Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan kualitatif dengan mengunakan metodepenelitian secara studi kasus. Teknik pengumpulan data menggunakan observasi,wawancara, penelitian dokumen, dan materi audio dan visual. Teknik analisis datamenggunakan teknik triangulasi data.Hasil penelitian menunjukan bahwa konflik sosial tawuran yang terjadi dikecamatan Johar Baru benar merupakan proses sosial. Faktor Penyebab konflik sosialtawuran yang terjadi di kecamatan Johar Baru terdiri dari pemicu, faktor penyebab inti,faktor yang memobilisasi dan faktor yang memperburuk. Penulis juga menemukanbahwa Polres Metro Jakarta Pusat belum melaksanakan strategi pemolisian sesuaidengan konsep dan teori yang digunakan dalam penulisan ini. Dalam penelitian inipenulis merekomendasikan Strategi pemolisian dalam pencegahan konflik sosialtawuran dengan pemantapan Program Zero Tawuran.Kesimpulan penelitian ini memberikan deskripsi mengenai konflik sosialtawuran di Kecamatan Johar Baru yang dilatarbelakangi motif ekonomi. Hal inidisebabkan karena kebutuhan dasar masyarakat setempat yang dikecewakan. Strategipemolisian yang diharapkan dalam pencegehan konflik sosial tawuran di KecamatanJohar Baru dilakukan dengan memperhatikan faktor-faktor yang berpengaruh terhadappemantapan strategi itu sendiri. Perumusan strategi pemolisian yang akan datangdiharapkan dapat mempedomani tahapan-tahapan manajemen strategi yang didalamnya memuat strategi jangka pendek, jangka menengah dan jangka panjangdengan tetap memperhatikan kemampuan analisa sesuai dengan konsep IlmuKepolisian dan teori Problem Oriented Policing.

---

The implementation of community policing by the Police is expected to addressthe increasing potential for conflict in the community, especially in the districts newVenus. Habits police so far in overcoming a variety of conflicts that tend to still usecoercive measures coercion should be changed. In practice, the police can play a roleas mediator in the conflict handling of clashes in Johar Baru .The focus of this research is to explore policing strategies conducted by CentralJakarta Metro Police in the prevention of social conflicts brawl in the district of JoharBaru by using the concepts and theories which are Concept of Police Science, Theoryof Problem Oriented Policing, Conflict Theory, Theory of Strategic Management. Theapproach used is a qualitative approach using the method of case study research. Datacollection techniques using observation, interviews, research documents, and audio andvisual material. Data were analyzed using data triangulation technique.The results showed that social conflicts brawl that occurred in the district ofJohar Baru really a social process. Causes of social conflict brawl that occurred in JoharBaru sub district consists of a trigger, the core causal factors, factors that mobilize andfactors that aggravate. The author also found that Central Jakarta Metro Police have notimplemented policing strategy in accordance with the concepts and theories used in thispaper. In this study the authors recommend the policing strategy in conflict preventionby strengthening the social brawl Zero Program.Conclusions This study provides a description of the social conflict in thedistrict of Johar Baru brawl against the backdrop of economic motives. This is becausethe basic needs of local people disillusioned. Expected policing strategies in theprevention of social conflicts brawl in the district of Johar Baru done with attention tothe factors that influence the consolidation strategy itself. Policing strategy formulationthat will come are expected to be guided by the stages of strategy management in whichincludes short term strategy, medium term and long term with regard to the analysiscapabilities in accordance with the concept of Police Science and the theory of ProblemOriented Policing."

"Rangkaian konflik komunal yang terjadi pada tahun 1998 hingga 2001kemudian berlanjut menjadi aksi teror menimbulkan pertanyaan besar sejumlahkalangan Salah satunya adalah mempertanyakan apakah intelijen kepolisiangagal berperan sebagai alat negara dalam mendeteksi mengantisipasi danmemberikan infomasi penting terkait kerusuhan yang terjadi di wilayah Poso Akhirnya dalam kurun waktu lebih dari dua tahun 2005 2007 sebagian besarpelaku teror yang beroperasi di pulau Sulawesi pada umumnya dan di kota Posopada khususnya berhasil dibongkar dan diungkap intelijen Polri Pengungkapanini memunculkan pertanyaan bagaimana intelijen kepolisian berhasilmengungkap jaringan tersebut Penelitian ini mengunakan pendekatan kualitatif Metode in depthinterview digunakan untuk pengumpulan data penelitian Informan sebagai narasumber penelitian ini merupakan anggota kepolisian yang pernah bertugas dalamoperasi kepolisian di Poso selama konflik dan teror Poso tahun 1998 2007 Informan lainya adalah pelaku teror serta tokoh masyarakat Poso Untukmenjawab pertanyaaan penelitian digunakan teknik analisa timeline fishbone danwildcard analysis Untuk menganalisa kegagalan inteljen tersebut penulis mengunakananalisa kegagalan intelijen dengan pendekatan teori Thomas Copeland Sedangkanuntuk analisa keberhasilan intelijen digunakan antithesis dari teori kegagalanThomas Copeland Dalam penelitian ini penulis akhirnya menemukan sejumlahvariabel kegagalan maupun keberhasilan intelijen Polri sesuai dengan penjelasanThomas Copeland pada sisi Kebijakan dan Kepemimpinan Organisasi AnalisisIntelijen dan Persepsi Informasi Ancaman

---

The series of communal conflict that occurred in 1998 and 2001 andcontinued into terror raise a big question One is the question whether the policefailed to act as an intelligence tool in detecting state anticipating and providingimportant information related to the riots in Poso Finally in a period of more thantwo years 2005 2007 most of the terrorists who operated on Sulawesi in generaland in the town of Poso in particular had been uncovered and revealed by Policeintelligence This disclosure raises the question of how police intelligenceuncovered the network This research uses a qualitative approach In depth interview method isused for research data collection Informants as a resource of this research are amember of the police who had served in the police operation in Poso during theconflict and terror Poso in 1998 2007 Other informants are terrorists andcommunity leaders in Poso To answer the research questions this research usestimeline fishbone and wildcard analysis techniques To analyze the intelligence failure the author uses the theory of ThomasCopeland about intelligence failure Antithesis of the theory of Thomas Copelandis used to analyze the intelligence success In this research the authors finallydiscover number of variables intelligence failures and successes in accordancewith the explanation Thomas Copeland on the Policy and Leadership Organization Intelligence Analysis and Perception of Threat Information"

"Turnover dapat dialami oleh organisasi di sektor swasta maupun sektor publik. Salah satunya adalah Polri. Beberapa tahun terakhir penerbang di Direktorat Kepolisian Udara melakukan turnover. Turnover penerbang berdampak terhadap Direktorat Kepolisian Udara, salah satunya adalah biaya pelatihan yang cukup besar. Untuk mencegah terjadinya turnover organisasi perlu melakukan retensi karyawan. Retensi karyawan adalah strategi organisasi untuk mempertahankan karyawan yang potensial dimiliki oleh organisasi untuk tetap loyal kepada organisasi. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis faktor penyebab terjadinya turnover penerbang di Direktorat Kepolisian Udara dan mendeskripsikan strategi Korps Kepolisian Perairan dan Udara dalam mencegah turnover penerbang di Direktorat Kepolisian Udara. Penulisan artikel ini menggunakan metode kualitatif deskriptif. Teknik pengumpulan data yang digunakan wawancara dan penelitian dokumen.Hasil penelitian menunjukkan faktor yang mempengaruhi turnover penerbang adalah faktor karakteristik individu (variabel usia, lama kerja & status perkawinan), faktor pendorong (variabel kepuasan gaji dan kesempatan promosi & pendidikan) dan faktor penarik (variabel permintaan eksternal). Strategi yang dilakukan untuk mencegah terjadinya turnover adalah dengan melakukan MoU kerja sama operasi dengan operator penerbangan sipil. MoU kerja sama ini dibuat dengan tujuan untuk memelihara dan meningkatkan kemampuan serta meningkatkan kesejahteraan penerbang.

---

Turnover can be experienced by organizations in the private and public sectors. One of them is the Indonesian National Police. In recent years pilots in the Air Police Directorate have conducted turnovers. Pilots turnover has an impact on the Air Police Directorate, one of which is the substantial training costs. To prevent turnover, organizations need to retain employees. Employee retention is the organization's strategy to maintain the potential employees of the organization to remain loyal to the organization. This study aims to analyze the causes of pilot turnover at the Air Police Directorate and describe the strategy of the Marine and Air Police Corps in preventing pilot turnover at the Air Police Directorate. The writing of this article uses descriptive qualitative methods. Data collection techniques used interviews and document research.

---

The results showed that factors influencing pilot turnover were individual characteristic factors (variable age, length of work & marital status), driving factors (variable salary satisfaction and promotion & education opportunities) and attractor factors (external demand variables). The strategy taken to prevent turnover is to conduct a MoU in cooperation with civil aviation operators. This MoU was made with the aim of maintaining and enhancing capabilities and improving the welfare of pilots."

"Banyaknya Pengungsi Rohingya yang berdatangan di Aceh sejak tahun 2009, hal tersebut menimbulkan potensi gangguan keamanan dan ketertiban di Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) merupakan lembaga pemerintah yang memiliki tugas pokok sesuai dengan Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, yaitu memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, dan memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat. Namun, ketika menghadapi masalah pengungsi Rohingya di Provinsi Aceh, peran intelijen kepolisian menjadi sangat penting dalam mendeteksi potensi tindakan kriminal dan mencegahnya sejak dini. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis tugas dan fungsi intelijen kepolisian dalam upaya penanganan dan pencegahan pengungsi Rohingya di Provinsi Aceh, serta faktor yang menghambat kinerjamereka dan bagaimana tugas dan fungsi dapat dioptimalkan. Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara dan observasi partisipatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Direktorat Intelkam Polda Aceh memiliki peran penting dalam deteksi dini potensi konflik, pelayanan administrasi dan pengawasan, serta pengumpulan dan penyajian informasi kepada pimpinan dan instansi terkait, termasuk dalam penanganan pengungsi Rohingya di Aceh dengan melakukan deteksi dini konflik, menyediakan informasi dasar pengambilan keputusan, dan menerapkan strategi melibatkan masyarakat, membangun jaringan informasi, dan mendorong partisipasi masyarakat untuk meminimalisir potensi konflik.. Namun, masih terdapat tantangan dalam melaksanakan tugas dan fungsi intelijen kepolisian, seperti keterbatasan sumber daya dan kurangnya koordinasi antara instansi terkait. Oleh karena itu, penelitian ini merekomendasikan peningkatan koordinasi antara instansi terkait, pengembangan kapasitas intelijen kepolisian, dan perluasan jaringan kerja sama dengan pihak internasional untuk memperkuat upaya penanganan dan pencegahan pengungsi Rohingya di Aceh.

---

The large number of Rohingya refugees arriving in Aceh since 2009 has led to potential security and order disturbances in the Indonesian National Police (Polri) is a government agency that has a main task in accordance with Law Number 2 of 2002 concerning the Indonesian National Police, namely maintaining security and public order, enforcing the law, and providing protection, protection, and services to the community. However, when dealing with the Rohingya refugee problem in Aceh Province, the role of police intelligence becomes very important in detecting potential criminal acts and preventing them early on. The purpose of this study is to analyze the duties and functions of police intelligence in the handling and prevention of Rohingya refugees in Aceh Province, as well as factors that hinder their performance and how duties and functions can be optimized. The research method used is qualitative with data collection techniques through interviews and participatory observation. The results showed that the  Directorate of Intelligence  of the Aceh Regional Police has an important role in early detection of potential conflicts, administrative and supervisory services, as well as collecting and presenting information to leaders and related agencies, including in handling Rohingya refugees in Aceh by conducting early detection of conflicts, providing basic information for decision making, and implementing strategies to involve the community, build information networks, and encourage community participation to minimize potential conflicts. However, there are still challenges in carrying out the tasks and functions of police intelligence, such as limited resources and lack of coordination between related agencies. Therefore, this study recommends improving coordination between relevant agencies, developing police intelligence capacity, and expanding cooperation networks with international parties to strengthen efforts to handle and prevent Rohingya refugees in Aceh."