Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Angkutan kota memiliki peranan penting untuk dapat megontrol arus pergerakan dan perpindahan masyarakat sehingga, dibutuhkan adanya efektifitas yang optimal di dalam pengoperasionalan angkutan kota tersebut. Namun pada kenyataannya, angkutan kota yang beroperasi tidak mematuhi peraturan yang ada, seperti contohnya berhenti dan menunggu penumpang pada sembarang titik, memiliki banyak terminal bayangan, dll. Hal tersebut pada kenyataannya selalu terjadi pada setiap ruas jalan yang dilewati trayek angkutan kota, salah satunya adalah ruas jalan Kelapa Dua. Pada ruas jalan tersebut angkutan kota yang melintas dan diamati adalah trayek D11, 112, dan 129. Adapun indikator kinerja angkutan kota yang diamati adalah jumlah penumpang, jumlah armada angkutan kota, load factor(faktor muatan), headway (waktu antara), dan waktu tempuh angkutan kota. Indikator kinerja angkutan kota tersebut didapatkan dari pelaksanaan survey lapangan dengan menggunakan metode statis di titik ? titik dua ruas jalan yang diteliti. Setelah melalui pengolahan dan analisa data, didapatkan bahwa pada arah Palsigunung, hanya terdapat 2 rentang waktu yang sesuai dengan SK Dirjen 687 tahun 2002 untuk load factor dan 5 rentang waktu untuk headway. Pada arah UI, tidak terdapat load factor yang sesuai parameter dan hanya terdapat 3 rentang waktu yang sesuai parameter untuk headway yang diteliti.

---

City transport has an important role to control the flow and movement of people. Thus, the optimal effectiveness is required in city transport?s operation. But in reality, many city transports operate without obey the regulation, such as stopping and waiting for passengers at any point and having a lot of illegal terminals, etc. In fact, It happens in all the routes of city transport, one of the routes is Kelapa Dua Road. On this road, the city transports? routes that have been observed for this research are the routes of D11, 112 and 129. There are some indicators of urban transportation?s performance, such as the number of passengers, the number of urban transportations, load factor, headway and the travel time of city transports. The city transport performance indicators have been obtained from the implementation of the field survey using a static method in two points of road. After went through the processing and data analysis, it is found that the direction of Palsigunung only has two time spans for load factor and 5 time spans for headway based on SK Dirjen 687 tahun 2002. At direction of UI, there are no load factor that meet the parameters and only three time spans of headway that meet the parameters."

"ABSTRAKInfrastruktur berperan penting dalam mendukung pembangunan ekonomi suatu negara. Untuk membangun sebuah proyek infrastruktur sendiri dibutuhkan sebuah proses mulai dari tahap perencanaan, desain, konstruksi, operasi, pemeliharaan, diikuti oleh pembongkaran atau perbaikan, di mana pada setiap tahap tersebut dibutuhkan pembiayaan. Pembiayaan infrastruktur berbasis syariah menjadi salah satu alternatif pembiayaan infrastruktur di Indonesia untuk mengurangi beban anggaran pemerintah. Saat ini pembiayaan infrastruktur berbasis syariah telah diterapkan pada pembiayaan Proyek Pengembangan Pelabuhan Belawan, Medan. Proyek ini didanai dengan skema istishna oleh Islamic Development Bank (IDB) dan pada akhir masa konstruksi selesai Pemerintah wajib untuk segera mengembalikan pembiayaan kepada IDB dengan menggunakan akad-akad syariah. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah murabahah dapat diterapkan sebagai skema pengembalian pembiayaan Proyek Pengembangan Pelabuhan Belawan. Selain itu penelitian ini juga akan membahas mengenai kondisi perkembangan Proyek Pengembangan Pelabuhan Belawan saat ini, kemudian mengidentifikasi kendala-kendala yang dapat mempengaruhi serta syarat-syarat yang perlu diperhatikan dalam penerapan murabahah sebagai skema pengembalian pembiayaan Proyek Pengembangan Pelabuhan Belawan. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara mendalam, studi dokumentasi dan studi pustaka.

---

ABSTRACTInfrastructure plays an important role in supporting the economic delvelopment of a country. To build an infrastructure project require a process begin from planning, design, construction, operation, maintenance, followed by demolition or refurbishment, where every phase requires financing. Islamic financing became one of Indonesia's infrastructure financing alternatives to reduce the burden on the government budget. Currently Islamic financing for infrastructure has been applied in The Development of Belawan Port Project. This project is funded by Islamic Development Bank (IDB) with istisna financing and at the end of the construction period, the government is obliged to immediately return the financing to the IDB by using sharia contracts. This study aims to determine whether the murabaha can be applied as an alternative financing in The Development of Belawan Port Project. In addition, this study will discuss the current condition of The Development of Belawan Port Project, and then identify the constraint of murabaha financing implementation and the requirements that need to be considered in the implementation of murabaha as an alternative financing in The Development of Belawan Port Project. This study used qualitative method with techniques of collecting data through in-depth interview, documentary study and literature."

"Pembangunan infrastruktur merupakan salah satu faktor penting dalam meningkatkan daya saing global. Hal ini terlihat pada peningkatan pembangunan jembatan beton pracetak di Indonesia. Tetapi sayangnya hal tersebut diiringi dengan peningkatan kecelakaan kerja, dimana jatuh dari ketinggian merupakan salah satu penyebab utama cedera serius dan kematian pada pekerja konstruksi. Hal ini dikarenakan ketidakmampuan dalam mengidentifikasi risiko dan penyebab karena terdapat aktivitas pekerjaan yang tidak terawasi dengan baik. Rencana Keselamatan Konstruksi (RKK) diperlukan karena dapat mengidentifikasi risiko dan penyebab berdasarkan aktivitas pekerjaan, tetapi masih kurang efektif karena bersifat tradisional yaitu pengamatan melalui gambar spesifikasi teknis 2D, dan memberikan informasi usang sehingga mengakibatkan kesalahan dalam tahap pelaksanaan. Building Information Modelling (BIM) dapat membantu mengidentifikasi risiko secara lebih efektif karena visualisasi desain 3D serta pembaruan informasi yang up to date. Penelitian ini bertujuan untuk mengembangkan RKK yang terintegrasi dengan BIM untuk mencegah kecelakaan jatuh dari ketinggian pada jembatan beton pracetak. Metode yang digunakan adalah tinjauan literatur, survey kuesioner, dan studi kasus. Hasil survey menunjukkan terdapat 30 penyebab dengan nilai risiko tinggi, dimana penyebab utama sebesar 57% dikarenakan unsafe act, seperti fatigue, kecerobohan pekerja, dan salah pijakan. Serta dilakukan pengendalian risiko, sasaran program, dan biaya keselamatan konstruksi. Selain itu, RKK yang terintegrasi dengan BIM lebih efektif dalam perencanaan karena visualisasi kondisi lapangan yang sebenarnya dan memberikan informasi pengendalian risiko terkini. Sehingga dengan adanya RKK berbasis BIM dapat meningkatkan kinerja keselamatan konstruksi.

---

Infrastructure development is an important factor in increasing global competitiveness. This can be seen in the increase in the construction of precast concrete bridges in Indonesia. Unfortunately, this has been accompanied by an increase in work accidents, where falling from heights is one of the main causes of serious injury and death to construction workers. This is due to the inability to identify risks and causes because there are work activities that are not properly monitored. The Construction Safety Plan (RKK) is needed because it can identify risks and causes based on work activities, but it is still ineffective because it is traditional, namely observation through 2D technical specification drawings, and provides obsolete information, which results in errors in the implementation stage. Building Information Modeling (BIM) can help identify risks more effectively due to the visualization of 3D designs and up-to-date information updates. This study aims to develop RKK that is integrated with BIM to prevent accidental falls from heights on precast concrete bridges. The methods used are literature review, questionnaire survey, and case studies. The survey results show that there are 30 causes with a high-risk score, where the main cause is 57% due to unsafe acts, such as fatigue, carelessness of workers, and wrong footing. As well as risk control, program objectives, and construction safety costs. In addition, RKK, which is integrated with BIM, is more effective in planning because it visualizes actual field conditions and provides up-to-date risk control information so that the BIM-based RKK can improve construction safety performance."

"Tesis ini mengkaji tentang kesesuaian tahapan pelaksanaan pembangunan Jalan Tol Ruas Bakauheni-Terbanggi Besar dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta peran Pemerintah dalam hal pendanaan dan penjaminan yang mendasarkan perjanjian kerjasama dengan pola Bangun Guna Serah dalam pembangunan Jalan Tol tersebut. Dalam penelitian ini, Pemerintah bertindak sebagai pemegang hak atas tanah yang diwakili oleh Badan Pengatur Jalan Tol, yang menunjuk PT Hutama Karya (Persero) sebagai investor dan disebut dengan Badan Usaha Jalan Tol. Tesis ini disusun dengan metode penulisan hukum normatif untuk menghasilkan data yang bersifat deskriptif kualitatif. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa seluruh tahapan pelaksanaan pembangunan Jalan Tol Ruas Bakauheni-Terbanggi Besar telah sesuai dengan peraturan yang berlaku, dimulai dengan adanya kesepakatan antara Pemerintah dengan investor yang tertulis dalam Perjanjian Pengusahaan Jalan Tol Trans Sumatera Ruas Bakauheni-Terbanggi Besar. Selanjutnya, investor diberikan hak pengusahaan Jalan Tol untuk pendanaan, perencanaan teknis, pelaksanaan konstruksi, pengoperasian dan pemeliharaan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2005 tentang Jalan Tol. Masa konsesi yang diberikan Pemerintah kepada investor adalah selama 40 (empat puluh) tahun. Setelah masa konsesi berakhir, investor harus menyerahkan kembali Ruas Jalan Tol tersebut kepada Pemerintah. Hal baru di dalam pelaksanaan pembangunan Jalan Tol Ruas ini bahwa Pemerintah berperan memberikan tambahan Penyertaan Modal Negara kepada bagian ekuitas PT Hutama Karya (Persero) selaku investor, serta memberikan jaminan penggantian kerugian kepada investor apabila pendapatan atas tol tidak mencukupi nilai investasi yang telah dikeluarkan.

---

This Thesis examines the suitability of stages on implementing the construction of Bakauheni-Terbanggi Besar Toll Road with the applicable regulations and the role of the Government in terms of funding and guarantees based on the cooperative agreement of Build Operate Transfer contract model of the Toll Road. In this research, Government acts as the holder of the land's right represented by the Toll Road Regulatory Agency, which appoints PT Hutama Karya (Persero) as an investor and is referres to as the Toll Road Business Entity. This Thesis is prepared using the normative legal research to result descriptive qualitative datas. The results of the research concluded that all stages of the construction of Bakauheni-Terbanggi Besar Toll Road have been in accordance with applicable regulations, began with an agreement between Government and PT Hutama Karya (Persero) as an investor, that is written in the Concession Agreement for the Trans Sumatera Toll Road of Bakauheni-Terbanggi Besar Section. Furthermore, investors are given concession rights for Toll Road for funding, technical planning, construction, operation and maintenance in accordance with Government Regulations Number 15 of 2005 concerning Toll Road. The concession period granted by the Government to investor for about 40 (forty) years. After the concession period is over, investors must return the Toll Road section to the Government. New things found in this construction, that is the Government has the role of providing additional State Capital Participation to the equity section of PT Hutama Karya (Persero). The Government also guarantees investor compensation if the revenues from the Toll Road are insufficient to the investment values that has been spent."

"Kendala keterbatasan pembiayaan dari Pemerintah untuk meningkatkan fasilitas publik dapat diselesaikan melalui pola kerjasama yang bersifat Kerjasama Pemerintah dan Swasta (KPS), yang membawa manfaat bagi pihak-pihak yang terlibat. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi alokasi resiko dan hubungan klausal kontrak pada Pembangunan Terminal Kapal Pesiar di Indonesia (Studi Kasus Terminal Kapal Pesiar Tanah Ampo Bali) sedangkan pengolahan data dari Pilihan Alokasi Resiko sampai dengan penanggung jawab resikonya menggunakan Analytical Hierarchy Process (AHP) dengan bantuan software Expert Choice 11.1. Hasil dari penelitian ini 51,3% dari seluruh risiko di tanggung oleh Pemerintah, dan 48,7% di tanggung oleh pihak Swasta. Bentuk pengelolaan seharusnya berdasarkan aset yang ada adalah melalui O&M Contract.

---

Constraints of financing limitedness from the Government to increase public facilities can be resolved through a pattern of cooperation that are Public-Private Partnership (PPP), which brings benefits to the parties involved. This study aimed to identify risk allocation and relations of contract clauses on Cruise Ship Terminal Development in Indonesia (Case Study Cruise Ship Terminal Bali Land Ampo) whereas processing data from the Risk Allocation up to risk responsible parties using the Analytical Hierarchy Process (AHP) with the help of software Expert Choice 11.1. The results of this study 51.3% of entire the risk borne the Government, and 48.7% on the responsibility by private parties. Form of management based on existing assets is through the O & M Contract."

"Tesis ini membahas analisis strategi kebijakan bidang telekomunikasi sebagai masukan dalam rangka penyusunan Rencana pembangunan jangka menengah nasional II 2010-2014 bidang komunikasi dan informatika. Lingkup penelitian menitikberatkan pada regulasi dan infrastruktur telekomunikasi nasional. Penelitian ini adalah menggunakan studi literature dari berbagai sumber, seperti presentasi para narasumber ahli dari pemerintah, Undang-undang terkait maupun bahan bacaan lainnya dari buku dan website, dengan menggunakan model analisis dari teori Fred R. Davis tentang perencanaan strategi. Hasil penelitian ini adalah berupa sasaran jangka panjang sebagai program dan kegiatan yang juga memuat target/sasaran setiap tahun maupun analisis strategi dengan faktor-faktor kekuatan, kelemahan, peluang dan tantangan.

---

The focus of this research is telecommunication policy for designing Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional II 2010-2014 in ICT sector. The scope of this study are regulation and national telecommunication infrastructure. This research use literature study from many sources, such as presentation from regulator, the law which related with this study and also other sources from book, magazine and website, that using analyze model from Fred R. Davis theory about strategy planning. The result of this study is vision and mission of strategy planning for national telecommunication, long term objectives as program and activity which include target/objectives every year from 2010-2014 and also strategy analyze that attend many factors like strengths, weaknesses, opportunity and threats."

"Ketersediaan infrastruktur jalan merupakan salah satu aspek penting guna mempercepat proses pembangunan nasional. Dengan segala keterbatasan fiskal dalam membiayai kebutuhan penyediaan infrastruktur yang besar, maka diperlukan strategi pendanaan yang optimal untuk mencapai sasaran pembangunan melalui alternatif pembiayaan skema Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU) guna menjembatani kesenjangan pembiayaan melalui investasi.. Namun, dalam realisasinya investasi infrastruktur merupakan hal yang kompleks, sehingga dibutuhkan proses penyiapan dan perencanaan proyek KPBU yang berkualitas agar tujuan proyek dapat dicapai secara efektif dan efisien. Penelitian ini bertujuan untuk meninjau penerapan Metode Project Development pada proyek Jalan Tol Gedebage – Tasikmalaya – Cilacap dimana merupakan proyek yang dilakukan dengan skema KPBU. Metode ini dilakukan dengan menilai kompleksitas dan risiko strategis proyek dan menilai kapabilitas area tanggung jawab utama yang terlibat, serta mengembangkan rekomendasi dan action plan sebagai output penelitian. Berdasarkan hasil penelitian, didapatkan bahwa proyek Jalan Tol Gedebage – Tasikmalaya – Cilacap merupakan proyek dengan kompleksitas tinggi. Kapabilitas stakeholder terkait meliputi Sponsor (PJPK), Client (BUJT), Aset manager (Operator), dan Market (Penyedia Jasa) saat ini sudah bekerja secara tepat, namun masih terdapat beberapa area yang perlu diperbaiki. Didapatkan temuan bahwa terdapat enam area yang membutuhkan perbaikan, dan tiga praktik yang sudah sesuai dan perlu dilanjutkan."

"Penelitian ini menganalisis fenomena kehadiran China di negara-negara Magribi khususnya Aljazair dan Libya, yang merupakan top trade partner China di kawasan ini. Melalui wadah kerja sama FOCAC dan BRI, China telah berfokus pada kerja sama yang lebih stratejik dalam pada sektor pembangunan dan pinjaman ke negara-negara tersebut. Disamping itu, China menyatakan adanya keselarasan antara BRI dengan SDGs (Suistainable Development Goals), sehingga dirinya akan bersama-sama terlibat secara aktif dalam mendorong pencapain indikator SDGs dengan negara – negara yang terlibat proyek BRI. Penulis menggunakan konsep neokolonialisme serta teori ketergantungan, world sytem theory, dan indikator SDGs untuk memperoleh jawaban dari pertanyaan penelitian. Penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif dengan jenis penelitian kajian literatur. Melalui penelitian ini dapat disimpulkan bahwa keterkaitan antara BRI dengan SDGs hanya mengandalkan promosi pembangunan infrakstruktur sebagai kendaraan untuk pencapaian indikator - indikator SDGs. Sepanjang lima tahun Aljazair dan Libya bergabung dengan BRI, ditemukan bahwa agenda BRI di kedua negara tersebut hanya berfokus pada aspek – aspek yang berkaitan dengan kepentingan BRI dan khususnya kepentingan China.

---

This research analyzes the phenomenon of China's presence in the Maghreb countries, especially Algeria and Libya, which are China's top trade partners in the Maghreb region. Through the FOCAC and BRI cooperation forums, China has focused on more strategic cooperation in the development sector and lending to these countries. In addition, China stated that there is a link between BRI and the SDGs (Suistainable Development Goals), so that it will be actively involved in encouraging the achievement of SDGs indicators with countries involved in the BRI project. The author uses the concept of neocolonialism and dependency theory, world system theory, and SDGs indicators to obtain answers to research questions.This research uses qualitative research with the type of literature review research. Through this research, it can be concluded that the relationship between BRI and the SDGs only relies on the promotion of infrastructure development as a vehicle for achieving the SDGs indicators. During the five years that Algeria and Libya joined the BRI, it was found that the BRI agenda in both countries only focused on certain aspects related to the interests of BRI and especially for China national interest."

"ABSTRAKProyek pengembangan Pelabuhan Belawan merupakan proyek yang dibiayai IDB dengan pembiayaan syariah menggunakan skema istisna. Dengan skema istisna, karya dan aset yang dibiayai IDB adalah milik IDB. Dibutuhkan pengembalian pembiayaan dengan skema syariah juga agar kepemilikan aset berpindah menjadi milik Indonesia. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah skema ijarah dapat diimplementasikan sebagai pengembalian pembiayaan proyek tersebut. Metode penelitian yang digunakan adalah metode kualitatif deskriptif. Dari hasil penelitian diketahui bahwa akad ijarah dapat diimplementasikan sebagai pengembalian pembiayaan proyek Pengembangan Pelabuhan Belawan dengan memperhatikan beberapa syarat yaitu pertama, memastikan ada aset yang akan disewa, kedua, memperjelas hak dan kewajiban antara pemilik aset yaitu IDB dengan penyewa yaitu Pemerintah Indonesia, dan ketiga, memastikan ada pihak yang akan menyewa proyek tersebut.

---

ABSTRACTDevelopment of Belawan Port Project is a project funded by the Islamic financing by the IDB uses istishna scheme. Within istishna scheme, all the assets that are financed by IDB belong to IDB. It required an alternative financing to move the asset ownership to be belongs to Government of Indonesia. This study aims to determine whether the Ijara scheme can be implemented as an alternative financing in this project. The research uses descriptive qualitative method. The study results revealed that the Ijara can be implemented as an alternative financing for this project by pay attention to several things; to make sure there are assets to be leased, to clarify the rights and obligations between the lessor of assets with the tenant, and ensure there are those party will lease these assets."