Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui parameter dinamik struktur yaitu: frekuensi alami dan mode getar . Parameter dinamik struktur didapatkan secara teoritis dan percobaan. Objek struktur yang digunakan adalah struktur fly over jalan rel, di dekat Stasiun Cikini, yang merupakan struktur box girder beton dengan bentang 24,98 m. Box girder dimodelkan sebagai elemen solid, shell dan frame pada program SAP 2000 untuk mendapatkan parameter dinamik secara teoritis. Untuk percobaan dipasang accelerometer pada struktur, eksitasi yang digunakan adalah getaran dari kereta yang lewat, namun data yang digunakan adalah data ketika kereta sudah melewati struktur, yaitu ketika struktur dalam kondisi free vibration. Dari permodelan didapatkan frekuesni alami struktur box girder mode 1 sebesar 4,48-4,61 Hz, mode 2 sebesar 8,5-10,15 Hz dan mode 3 sebesar 14,71-17,85 Hz, dari percobaan didapatkan frekuesnsi alami struktur box girder sebesar mode 1 sebesar 5,85 Hz, mode 2 sebesar 10,74 Hz, mode 3 sebesar 18.066-19.53 Hz, dan mode getar yang didapatkan dari percobaan identik dengan mode getar dari permodelan. Nilai rasio redaman rata-rata yang didapat adalah 11,776 %.

---

The purpose of this study was to obtain dynamic parameters of structure such as natural frequency and mode shape . Dynamic parameters of structure obtained by doing theoretical and experimental analysis. The object used is railway fly over structure near Cikini Station which is a concrete box girder structure with a 24,98 m long. Box girder structure was modeled as solid, shell , and frame elements using SAP 2000 program to obtain dynamic parameters theoretically. the experiments conducted by placing the accelerometer sensor on the structure, excitation used is vibration from passing trains, But the data used are the data when the train was passing through the structure, i.e. when the structure is in free vibration conditions.

From structures modeling, showed natural frequency of the structure mode 1 was 4,48-4,61 Hz, mode 2 is 8,5-10,15 Hz and mode 3 is 14,71-17,85 Hz. From experiments showed natural frequency of the structure mode 1 was 5,85 Hz Hz, mode 2 is 10,74 Hz and mode 3 is 18.066-19.53 Hz. Mode shapes obtained from experiments was identical to the mode shapes from modeling result . Average value of damping ratio from experimental was 11,776%."

"Tesis ini membahas permasalahan mengenai penilaian kinerja yang harus dipakai agar kinerja pemeriksa pajak dapat menunjang peningkatan kinerja KPP Wajib Pajak Besar Satu sekaligus memperbaiki citra Direktorat Jenderal Pajak. KPP Wajib Pajak Besar Satu dibentuk sebagai wujud dari reformasi administrasi perpajakan. Dengan kata lain, citra tetap baik kinerja pemeriksa pajak meningkat. Tesis ini untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan sebagai berikut :a. Bagaimana kinerja pemeriksa pajak pada KPP Wajib Pajak Besar Satu pada saat ini dinilai?b. Bagaimana penilaian kinerja pemeriksa pajak yang lebih baik ?c. Perbaikan-perbaikan apa yang dapat dilakukan agar penilaian kinerja pemeriksa pajak pada KPP Wajib Pajak Besar Satu dapat lebih menunjang kinerja lembaga tersebut.Penelitian yang dilakukan bersifat deskriptif analitis dengan menguraikan semua data dan informasi yang diperoleh dalam penelitian yang dilakukan melalui penelitian dokumen berupa kepustakaan, peraturan-peraturan tentang organisasi dan pembentukan KPP WP Besar Satu dan pemeriksaan pajak serta dokumen pada KPP WP Besar Satu yang memuat data tentang pelaksanaan pemeriksaan dan hasil-hasil pemeriksaan. Penelitian juga dilakukan melalui wawancara dengan pihak-pihak yang terkait dengan pemeriksaan pajak pada KPP WP Besar Satu. Dengan penelitian tersebut diharapkan dapat diambil kesimpulan yang penting sehubungan dengan penilaian kinerja pemeriksa pajak yang diterapkan pada Kantor Pelayanan Pajak WP Besar Satu dan penilaian kinerja yang baik dan memberikan saran-saran yang perlu dilakukan dan diupayakan oleh KPP WP Besar Satu agar dapat meningkatkan kinerja pemeriksaan tersebut.Selain peranan dari kejelasan dan kesederhanaan dari ketentuan undang-undang yang memudahkan bagi wajib pajak untuk mematuhi kewajiban perpajakannya, hal lain yang juga panting untuk terselenggaranya administrasi pajak yang baik adalah adanya reformasi dalam bidang perpajakan yang realistis yang harus mempertimbangkan tercapainya efisiensi dan efektivitas Administrasi Perpajakan. Reformasi Administrasi Perpajakan juga harus menyentuh reformasi pemeriksaan pajak sebagai bagian dari Administrasi Perpajakan. Keberhasilan reformasi pemeriksaan pajak tergantung pada keberhasilan reformasi perundang-undangan perpajakan, reformasi moral etika dan integritas dan roformasi pelayanan.Sistem perpajakan kita menganut self assessment system dan oleh karenanya diperlukan adanya pengujian terhadap kebenaran laporan wajib pajak atas kewajiban perpajakannya. Tujuan dari pemeriksaan pajak adalah untuk meningkatkan dan memelihara tingkat kepatuhan wajib pajak secara sukarela.Dilihat dari teori sistem, tercapainya tujuan reformasi perpajakan tergantung pada kinerja unit pelaksana administrasi perpajakan. Kinerja unit pelaksana administrasi perpajakan tergantung pada kinerja unit pemeriksaan pajak sebagai instrumen pengawasan kewajiban perpajakan wajib pajak. Kinerja unit pemeriksaan pajak tergantung pada kinerja pemeriksa pajak di dalamnya Untuk mengetahui kinerja pemeriksa pajak diperlukan penilaian kinerja yang baik. Dari berbagai pendapat dapat disarikan definisi penilaian kinerja adalah evaluasi secara sistematik yang dilakukan secara periodik mengenai kontribusi, nilai, kinerja, kekuatan dan kelemahan karyawan terhadap organisasinya dan potensi pengembangannya yang dilakukan oleh atasan atau penilai yang ditunjuk. Dengan demikian penilaian kinerja selain digunakan untuk mengetahui kontribusi anggota organisasi terhadap organisasinya juga digunakan untuk merencanakan potensi pengembangan anggota organisasi, misalnya dalam merencanakan pendidikan dan pelatihan.Temuan-temuan panting penelitian adalah penilaian kinerja yang dilakukan oleh KPP Wajib Pajak Besar Satu mengikuti peraturan yang berlaku mengenai kebijakan pemeriksaan, hanya melihat dari sisi kuantitas yakni jumlah penyelesaian Pemeriksaan Lengkap dan jangka waktu penyelesaian Pemeriksaan.Lengkap, Pemeriksaan Sederhana Lapangan, dan Pemeriksaan Sederhana Kantor.Dari hasil analisis dapat diambil kesimpulan adalah bahwa aspek-aspek penilaian kinerja pemeriksa pajak pada KPP WP Besar Satu yang harus dipertimbangkan adalah jumlah cabang, lokasi wajib pajak, kemampuan pemeriksa pajak mengenai teknologi informasi, penguasaan bidang usaha, pembentukan citra, dan ketersediaan data internal yang memadai serta kemampuan penggalian potensi pajak.Dari temuan penelitian dan kesimpulan disarankan kepada KPP Wajib Pajak Besar satu dalam membuat penilaian kinerja pemeriksa pajak memberikan bobot yang lebih tinggi kepada pemeriksaan wajib pajak yang memiliki banyak cabang, kegiatan usaha di lokasi, memilih pemeriksa yang memiliki keahlian teknologi informasi, memberikan pendidikan dan latihan mengenai bidang usaha wajib pajak dan teknologi informasi, melakukan sosialisasi Sistem Administrasi Perpajakan Terpadu (SAPT) dalam rangka memperbaiki penyediaan data internal, kenjasama dengan pihak ketiga untuk mendapatkan data eksternal, dan melakukan fokus audit untuk mengatasi besarnya volume data wajib pajak."

"Direktorat Jenderal Pajak mengemban tugas mengumpulkan dana masyarakat yang digali dari sumber dalam negeri di sektor pajak. Penerimaan dalam negeri dari sektor pajak dari tahun ke tahun terus meningkat rata-rata diatas 17.3%, keadaan seperti ini merupakan tugas yang sangat berat. Tugas ini akan dapat terwujud apabila didukung oleh 4 unsur yang saling menunjang yaitu undang-undang perpajakan yang adil dan sederhana, sumber daya manusia pajak yang profesional, masyarakat yang mengerti pajak dan sarana serta prasarana pelayanan masyarakat. Dalam merealisir penerimaan dan menggali wajib pajak baru, Direktorat Jenderal Pajak terus mengintensifkannya dengan menambah kantor-kantor pelayanan pajak baru disetiap daerah yang memiliki potensi ekonomi yang memungkinkan. Pembukaan kantor-kantor baru tersebut menyebabkan tersedianya jabatan-jabatan yang perlu diisi. Cara yang paling cepat untuk mengisinya adalah dengan menambah pegawai baru, terutama untuk pegawai golongan III setara sarjana ( S1 atau S2 ) dan setelah itu kepada mereka diberi pendidikan dan pelatihan keahlian di bidang perpajakan. Adapun tujuan diberikannya pendidikan dan pelatihan adalah untuk memperoleh petugas pajak yang profesional dan berfikir spesialisasi. Adapun nama pendidikan dan pelatihan tersebut adalah Pendidikan dan Pelatihan Penyesuaian Tugas III Khusus Keahlian Pajak atau DPT-III KKP dan sebagai pelaksananya adalah Pusat Pendidikan dan Latihan Pajak ( Pusdiklat Pajak ). Setelah mereka bekerja, selanjutnya kepada mereka dilakukan evaluasi yang meliputi unsur-unsur kemampuan penyerapan akademis, perubahan sikap kerja, loyalitas, kerja sama dan kreativitas kerja. Dari evaluasi tersebut diperoleh hasil bahwa mereka telah melaksanakan pekerjaannya sesuai dengan tugas dan misi Direktorat Jenderal Pajak. Hal ini mengandung arti bahwa proses alih pengetahuan perpajakan yang dilakukan oleh Pusdiklat Pajak dengan metode yang dipakai, telah berhasil sesuai dengan harapan. Oleh karena alasan itulah maka apabila ada rekrutmen pegawai baru untuk golongan III setara sarjana (S1 dan S2), sebaiknya model DPT-III KKP ini dapat ditetapkan sebagai diktat yang baku."

"Perubahan sistem perpajakan dari sistem official assessment ke sistem self assessment memunculkan kelemahan-kelemahan, salah satunya adalah menghendaki adanya pengawasan yang cukup dari administrasi perpajakan. Pemeriksaan sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Perpajakan adalah salah satu cara untuk melakukan pengawasan. Jumlah tenaga pemeriksa (auditor) yang terbatas dan jumlah wajib pajak yang meningkat (auditee) akan mempengaruhi beban kerja pemeriksa. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui beban kerja fungsional pemeriksa pajak di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) PMA Satu, Dua dan Empat meliputi persepsi fungsional pemeriksa pajak terhadap beban kerjanya, jumlah Surat Perintah Pemeriksaan (SPP) rata-rata yang dapat diselesaikan dan jumlah kebutuhan fungsional pemeriksa pajak menurut standar waktu bekerja. Beban kerja merupakan jumlah kemampuan mental dalam memproses atau sumber daya lainnya dan jumlah yang diperlukan untuk suatu penugasan dalam waktu tertentu. Pengertian beban kerja ini mengandung dua dimensi yaitu kuantitatif dan kualitatif. Dimensi kuantitatif merupakan jumlah pekerjaan dibanding sumber daya yang mengerjakan dalam waktu tertentu. Dimensi kualitatif adalah bagaimana respon pekerja terhadap pekerjaannya, apakah pekerjaan menjadi membebaninya atau terlalu ringan baginya.Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif. Guna memudahkan dalam mengidentifikasi persepsi fungsional pemeriksa pajak terhadap beban kerjanya digunakan pengolahan data dengan skala likert. Teknik analisis data menggunakan analisis beban kerja (workload analysis). Hasil analisis menunjukkan bahwa volume pekerjaan saat ini tidak sebanding dengan jumlah pemeriksa, sehingga tekanan terhadap pemeriksa tinggi. Jumlah SPP rata-rata yang dapat diselesaikan melebihi standar waktu kerja, dan mendesaknya penambahan fungsional pemeriksa pajak di tiga KPP ini. Tetapi, mayoritas responden menurut job characteristic model mempersepsikan kebijakan administrasi perpajakan saat ini masih memberikan motivasi yang kuat untuk bekerja. Motivasi bekerja lebih kepada tanggungjawab untuk menyelesaikan pekerjaan karena jatuh tempo yang berakibat sanksi. Saran penelitian ini adalah diperlukan kebijakan administrasi perpajakan untuk menambah jumlah fungsional pemeriksa pajak dengan mempertimbangkan analisis beban kerja menurut standar waktu kerja Departemen Keuangan RI, volume serta kompleksitas Wajib Pajak yang diperiksa, spesialisasi pemeriksa, serta signifkansi penerimaan negara."

"Direktorat Jenderal Pajak sebagai salah satu institusi pemerintah yang besar bila dilihat dari berbagai sisi seperti jumlah pegawai, jumlah kantor maupun tugas dan fungsinya, telah melakukan berbagai reformasi mencakup reformasi administrasi dan kebijakan. Reformasi administrasi mencakup pembangunan dan pengembangan administrasi perpajakan modern yang antara lain membangun kantor-kantor pajak modern. Kebijakan tersebut berarti melakukan suatu perubahan dalam berbagai aspek yaitu struktur, sistem dan prosedur, infrastruktur maupun sumber daya manusianya. Pemeriksa pajak, mengacu pada Sadhani adalah satu subsistem dari keseluruhan karyawan yang ada di dalam organisasi DJP yang mempunyai tugas dan tanggung jawab di dalam pemeriksaan pajak untuk meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak. Apabila kepatuhan Wajib Pajak meningkat maka diharapkan penerimaan pajak juga meningkat. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah pelaksanaan sistem administrasi sumber daya manusia pada sistem administrasi pajak modern berpengaruh terhadap kepuasan pemeriksa pajak. Instrumen yang digunakan berupa kuesioner yang diberikan kepada pemeriksa pajak di wilayah KPP WP Besar, KPP Madya, KPP PMA dan KPP Pratama di wilayah Kanwil DJP Jakarta Khusus dan Kanwil DJP Jakarta 1. Pengujian dilakukan dengan membandingakan kinerja/pelaksanaan sistem administrasi SDM terhadap persepsi/harapan para pemeriksa itu sendiri.Hasil penelitian menunjukkan tidak satupun dari seluruh butir pendapat mengenai kinerja/pelaksanaan sistem administrasi SDM yang melampaui harapan/persepsi para pemeriksa, demikian juga dengan keenam dinensinya yaitu perekrutan, remunerasi, pengembangan karir, evaluasi kinerja, pendidikan/pelatihan, dan kepemimpinan. Apabila dibandingkan antara kinerja DJP dengan harapan pemeriksa maka terdapat perbedaan yang signifikan untuk dimensi pengembangan karir dan pendidikan/pelatihan sedangkan untuk keempat dimensi lainnya, sekalipun kinerja lebih kecil dari harapan, ternyata tidak menunjukkan perbedaan yang nyata. Saran yang bisa diajukan adalah perlunya perbaikan pada pengembangan karir. Diharapkan juga remunerasi dapat dikaitkan dengan pencapaian seluruh dimensi dalam administrasi sumber daya manusia diharapkan meningkatkan kepuasan kerja yang nantinya akan berpengaruh pada kinerja

---

The Directorate General of Taxes as one of the major government institutions when viewed from various aspects such as the number of employees, the number of offices as well as their duties and functions, has carried out various reforms including administrative and policy reforms. Administrative reform includes the construction and development of modern tax administration, which includes building modern tax offices. The policy means making changes in various aspects, namely the structure, systems and procedures, infrastructure and human resources. Tax auditors, referring to Sadhani, are a subsystem of all employees in the DGT organization who have duties and responsibilities in tax audits to improve taxpayer compliance.

If taxpayer compliance increases, it is expected that tax revenues will also increase. This study aims to determine whether the implementation of the human resource administration system in the modern tax administration system has an effect on tax examiner satisfaction. The instrument used in the form of a questionnaire given to tax inspectors in the area of KPP WP Besar, KPP Madya, KPP PMA and KPP Pratama in the Special Region of Jakarta Regional Tax Office and Regional Office of DJP Jakarta 1. The test is carried out by comparing the performance/implementation of the HR administration system against perceptions/expectations the examiners themselves.

The results showed that none of the points of opinion regarding the performance/implementation of the HR administration system exceeded the expectations/perceptions of the examiners, as well as the six dimensions, namely recruitment, remuneration, career development, performance evaluation, education/training, and leadership. When compared between the DGT's performance and the examiner's expectations, there is a significant difference for the dimensions of career development and education/training, while for the other four dimensions, even though the performance is smaller than expectations, it does not show a significant difference. Suggestions that can be put forward are the need for improvement in career development. It is also hoped that remuneration can be linked to the achievement of all dimensions in human resource administration, which is expected to increase job satisfaction which will later affect performance."

"Programs and activitities in reformation and modernization of taxation is conducted comprehensively covering aspect of software, hardware and humanware. Included in software reform is to repair organization chart and institution, also completion and moderation of operating system (start from recognition and spreading of taxation information, inspection, payment, service, and observation), so that to be more efficient and effective. Entirety of operation based on information technology and supported by cooperation with other institution. Revision of UU KUP and other related regulation, also applying of practice of good governance executed in context of strengthening justice and law, covering all operational steps and lines. There are three targets as speciffically will reach by administration of taxation reform in middle term, that are : (a) significant tax compliance, (ii) high-level of trust upon tax administration and high productivity of tax officer.These three target is selected to become the target of taxation administration reform according to study of condition and existence of Directorate General of Taxation and priority which will be reached in middle term.Based on those programs, it is important to test whether program applied by DJP to improve tax compliance reach its goal. This research will check aspect that are the parts of good governance, that is applying code of ethic for examiner in relation with tax compliance.Issue concerning ethics in service of public in Indonesia is not widely discussed as in developed countries, eventhough it is realized that one of weakness in service of public in Indonesia is the problem of morality. Ethics is often seen as less relevant element related service of public. Though, in literature concerning service of public administration, ethics is one of element which determine satisfaction of public served at the same time efficacy of organization service of public itself.Based on research result, known that there is significant influence statistically from code of ethics examiner to tax compliance of Taxpayer. Significance level that are obtained are integrity, objectivity, secrecy and competence. There are influences of applying integrity values, objectivity, secrecy and competence altogether in code of ethic toward tax compliance of Taxpayer (Sig. 0,000). Those four independent variables are able to explain 65,3% variance of tax compliance. This number mean there are 34,7% variance of tax compliance which is able to be explained by another variables beside four independent variables in this research.According to data-processing result in this research, it is found that application competence value in code of ethic have biggest influence to tax compliance compared to application of other values in code of ethic. Therefore, it is recommended, to improve tax compliance, DJP to put attention upon effort of human resource competence, especially tax examiner. Attention at this variable require to be given high priority, because as variable having biggest coefficient, applying of competence value will affect greatest to tax compliance, compared to other variables.

---

Program dan kegiatan dalam kerangka reformasi dan modernisasi perpajakan dilakukan secara komprehensif meliputi aspek software, hardware dan humanware. Tercakup dalam reformasi perangkat lunak (software) adalah perbaikan struktur organisasi dan kelembagaan, serta penyempurnaan dan penyederhanaan sistem operasi (mulai dari pengenalan dan penyebaran informasi perpajakan, pemeriksaan dan penagihan, pembayaran, pelayanan, hingga pengawasan) agar lebih efektif dan efisien. Keseluruhan operasi berbasis teknologi informasi dan ditunjang oleh kerja sama operasi dengan instansi lain. Revisi UU KUP dan peraturan terkait lainnya, juga penerapan praktek good corporate governance dilaksanakan dalam konteks penegakan hukum dan keadilan, yang memayungi semua lini dan tahapan operasional.Terdapat tiga tujuan yang secara spesifik hendak dicapai oleh reformasi administrasi perpajakan jangka menengah, yaitu : (i) tercapainya tingkat kepatuhan perpajakan yang tinggi, (ii) tercapainya tingkat kepercayaan terhadap administrasi perpajakan dan (iii) tercapainya produktivitas aparat perpajakan yang tinggi. Ketiga tujuan ini dipilih menjadi tujuan reformasi administrasi perpajakan berdasarkan pengkajian yang dilakukan atas kondisi dan keberadaan Direktorat Jenderal Pajak saat ini serta prioritas yang hendak dicapai dalam jangka menengah.Berdasarkan program tersebut, menjadi penting untuk menguji apakah program yang diterapkan Direktorat Jenderal Pajak untuk meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak telah mengenai sasaran. Dalam penelitian ini akan diteliti aspek yang merupakan bagian dari good governance, yaitu penerapan kode etik bagi pemeriksa pajak dalam pengaruhnya terhadap kepatuhan Wajib Pajak.Isu tentang etika dalam pelayanan publik di Indonesia kurang dibahas secara luas dan tuntas sebagaimana terdapat di negara maju, meskipun telah disadari bahwa salah satu kelemahan dasar dalam pelayanan publik di Indonesia adalah masalah moralitas. Etika sering dilihat sebagai elemen yang kurang berkaitan dengan dunia pelayanan publik. Padahal, dalam literatur tentang pelayanan publik dan administrasi publik, etika merupakan salah satu elemen yang sangat menentukan kepuasan publik yang dilayani sekaligus keberhasilan organisasi pelayanan publik itu sendiri.Berdasarkan hasil penelitian, diketahui bahwa terdapat signifikasi pengaruh kode etik pemeriksa terhadap kepatuhan Wajib Pajak. Tingkat signifikasi yang diperoleh dalam penelitan adalah integritas, obyektifitas, kerahasiaan, dan kompetensi. Terdapat pengaruh penerapan nilai-nilai integritas, obyektivitas, kerahasiaan dan kompetensi secara bersama-sama dalam kode etik pemeriksa pajak terhadap kepatuhan Wajib Pajak (Sig. 0,000). Keempat variabel independen tersebut mampu menerangkan 65,3% variansi variabel Kepatuhan Wajib Pajak. Artinya masih terdapat 34,7% variansi variabel Kepatuhan Wajib Pajak yang dapat diterangkan dengan variabel-variabel di luar empat variabel independen dalam penelitian ini.Berdasarkan hasil pengolahan data penelitian ini, ditemukan bahwa penerapan nilai kompetensi dalam kode etik memiliki pengaruh yang paling besar terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dibandingkan penerapan nilai-nilai lain dalam kode etik. Karena itu direkomendasikan, untuk meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak, maka Ditjen Pajak perlu menaruh perhatian pada upaya peningkatan kompetensi sumber daya manusianya, terutama pemeriksa pajak. Perhatian pada variabel ini perlu diprioritaskan, karena sebagai variabel yang memiliki koefisien paling besar, penerapan nilai kompetensi akan berdampak paling besar terhadap kepatuhan Wajib Pajak, dibandingkan variabel-variabel yang lain."

"Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh karakteristik komisaris dan direksi terhadap penghindaran pajak. Karateristik yang dimaksud dalam penelitian ini adalah keahlian pajak dewan direksi, keahlian pajak dewan komisaris, afiliasi pajak dewan direksi, afiliasi pajak dewan komisaris, dan independensi dewan komisaris. Sampel yang digunakan adalah perusahaan manufaktur di Bursa Efek Indonesia Tahun 2013-2015. Hasil penelitian menunjukkan keahlian pajak dewan direksi berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak, sedangkan afiliasi pajak dewan direksi berpengaruh negatif terhadap praktik penghindaran pajak perusahaan. Sedangkan untuk dewan komisaris, hanya independensi dewan komisaris yang berpengaruh positif terhadap praktik penghindaran pajak.

---

This study aim to test the effect of board of director and board of comissioner's characteristics on tax avoidance. Characteristics mentioned in this study are board of director's tax expertise, board of commissioner's tax expertise, board of director's tax affiliation, board of commissioner's tax afiliation, and board of commissioner's independency The samples used for this study are manufacturing companies listed in Indonesian Stock Exchange for period 2013 2015.

The result shows that board of director's tax expertise has positive effect on tax avoidance, board of director's tax affiliation has negative effect on tax avoidance. For board of commissioners, board of commissioner's independency has positive effect on tax avoidance"

"ABSTRAKTesis ini merupakan tinjauan analisis organisasi penyidikan pada Direktorat Jenderal Pajak, sebagai organisasi yang mempunyai potensi sumbangan yang besar terhadap pengembangan kepatuhan pemenuhan ketentuan perundang-undangan perpajakan Penulisan secara diskriptif mengemukakan fakta keadaan organisasi, dengan meneliti sikap pihak yang berhubungan dengan penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan. Alat analisis yang dipakai adalah teknik wawancara menggunakan questionnaire dan data literatur. Berdasarkan basil pengumpulan data dan pendapat dari pihak yang berkaitan dengan penyidikan, ditemukan bahwa tujuan penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan belum dinyatakan dengan jelas, baik tujuan resmi maupun operasional. Pernyataan misi yang dapat menjawab pertanyaan mengapa organisasi penyidikan ada belum disiapkan. Responden juga berpendapat bahwa peraturan-peraturan baik berupa undang-undang maupun peraturan pelaksanaan sudah cukup jelas, sedang struktur organisasi penyidikan perlu perubahan untuk menampung tugas-togas lintas sektoral departemen dan agar dapat menjalankan kebijakan yang mandiri, yaitu dengan meningkatkan kedudukannya menjadi setingkat direktorat pada level nasional. Sumber daya manusia yang merupakan sumber daya inti ternyata dalam sikapnya masih banyak yang tidak siap untuk melakukan penyidikan dan jumlah yang enggan berhubungan dengan masalah penyidikan cukup signifikan. Sarana penunjang yang menjadi pendukung pelaksanaan togas masih kurang memadai dan secara jelas tidak ada responden yang menyatakan bahwa sarana penunjang cukup memadai. Selain itu secara umum responden menyatakan bahwa penyididkan tindak pidana di bidang perpajakan mempunyai pengaruh yang besar terhadap kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan jika dilaksanakan dengan memadai. Sejalan dengan upaya meningkatkan penerimaan pajak yang kuncinya adalah kepatuhan, sudah waktunya peningkatannya dilakukan melalui penegakan hukum dengan meningkatkan kegiatan penyidikan dan untuk itu perlu perbaikan organisasi dengan langkah reorganisasi dan revitalisasi sumber daya manusia."

"Kinerja memiliki hubungan yang erat dengan masalah produktivitas karena merupakan indikator dalarn menentukan bagaimana usaha untuk mencapai tingkat produktivitas yang tinggi dalarn suatu organisasi. Kinerja dapat dinilai dari apa yang dilakukan oleh seorang pegawai dalam kerjanya. Kinerja pegawai yang meningkat akan turut mempengaruhi prestasi organisasi tempat pegawai yang bersangkutan bekerja, sehingga tujuan organisasi yang telah ditentukan dapat tercapai.Standar kinerja perlu dirumuskan guna dijadikan tolok ukur dalarn mengadakan perbandingan antara apa yang telah dilakukan dengan apa yang diharapkan, kaitannya dengan pekerjaan atau jabatan yang telah dipercayakan kepada seseorang, Standar terrnaksud dapat pula dijadikan sebagai ukuran dalam mengadakan pertanggung jawaban terhadap apa yang telah dilakukan. Faktor yang mempengaruhi pencapaian kinerja adalah faktor kemampuan dan faktor motivasi.Kemampuan dipandang sebagai suatu karateristik umum dari seseorang yang berhubungan dengan pengetahuan dan keterampilan yang diwujudkan melalui tindakan. Indikator kemampuan pegawai secara aplikatif adalah keahlian teknis, sikap dan profesionalisme. Pegawai mempunyai cadangan energi potensial. Bagaimana energi dilepaskan dan digunakan tergantung pada kekuatan dorongan motivasi seseorang dan situasi serta peluang yang tersedia. Energi akan dimanfaatkan oleh pegawai karena didorong oleh motif, harapan dan insentif. Permasalahan pokok yang diajukan dalam penelitian ini adalah bagaimana pengaruh keahlian teknis, sikap, profesionalisme, motif bekerja, harapan dan insentif terhadap kinerja pemeriksa pajak pada KPP Jakarta Kebayoran Lama. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh keahlian teknis, sikap, profesionalisme, motif bekerja, harapan dan insentif Pemeriksa Pajak terhadap Kinerja Pemeriksa Pajak pada KPP Jakarta Kebayoran Lama. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran dalam upaya peningkatan kinerja pemeriksa pajak guna meningkatkan citra DTP yang terlanjur tercoreng dengan berbagai kesan negatif yang terutama disebabkan oleh kegiatan pemeriksaan.Tujuan penelitian tersebut akan dapat dicapai melalui metade Kuantitatif dan regresi tinier berganda sebagai teknik analisis dengan instrumen penelitian berupa kuesioner. Pengolahan data dalam penelitian ini menggunakan program SPSS.Hasil penelitian menunjukkan bahwa keahlian teknis, sikap, profesionalisme, motif bekerja, harapan dan insentif berpengaruh positif terhadap kinerja pemeriksa pajak pada KPP Jakarta Kebayoran Lama.Kebutuhan untuk menyempurnakan kinerja pemeriksa pajak pada KFP Jakarta Kebayoran Lama masih diperlukan dengan upaya mengadakan diktat-diktat yang menunjang kinerja pemeriksaan pajak, menciptakan iklim yang kondusif untuk memotivasi pemeriksa pajak dan lain sebagainya.

---

Performance have strong relationship with the productivity problem because representing indicator in determining how effort to reach the high productivity level in an organization, Appreciable performance from what done by personnel in his/her job. Personnel's performance mounting will partake to influence the organizational achievement of pertinent personnel place work, so that organization target which have been determined can be reached.

Performance standard require to be formulated to being measuring rod in performing a comparison of between what have been done is by what expected, its bearing with the work or position which have been entrusted to somebody. Standard intended to earn also made by as size measure in performing responsibility to what have been done. Furthermore, influencing factors of performance attainment are ability and motivation.

Ability viewed as a common characteristic from somebody of which have relation with knowledge and skill realized by through action. Indicators of personnel ability by aplication are technical skill, demeanor and professionalism. A personnel has the potential energy reserve. How energi discharged and used by depend on motivation strength of somebody's motivate and situation and also available opportunity. Energi will be exploited by personnel because pushed by motive, expectation and incentive.

The research problem raised in this study is whether tax-auditor's performance at "Jakarta Kebayoran Lama" Tax Services Office influenced by technical skill, demeanor, professionalism, motive, expectation and incentive of tax¬uditor. The research objective is to know the effect of technical skill, demeanor, professionalism, motive, expectation and incentive toward to tax-auditor's performance at "Jakarta Kebayoran Lama" Tax Services Office. This research expected can give the opinion contribution in the effort of increasing the tax-auditor's performance that utilized to improve the DJ P's image which have come too far unintentionally is smeared by various negative impression most off all because of audit activity.

The research objective has been accomplished through quantitative method and multiple linear regression as technique analyse with questionnair as the research instrument is. Data processing in this research use the SPSS programme.

The research result show that technical skill, demeanor, professionalism, motive, expectation and incentive have positive effect toward to tax-auditor's performance at "Jakarta Kebayoran Lama" Tax Services Office.

The requirement to complete the tax-auditor's performance at "Jakarta Kebayoran Lama" Tax Services Office, there are like performing an "education and training" that supporting the tax audit performance, create the conducive climate to motivate the tax-auditor, and others."