Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Pada saat ini Poliklinik telah dikenal sebagai salah satu fasilitas kesehatan masyarakat dalam skala kecil baik itu swasta maupun milik pemerintah yang menyediakan pelayanan kesehatan dasar, sehingga Poliklinik juga perlu menyelenggarakan kegiatan manajemen logistik farmasi dalam pemenuhan obat-obatan pada poliklinik tersebut seperti layaknya Rumah Sakit. Adapun tahapan dari kegiatan manajemen logistik yang perlu mendapat perhatian lebih adalah perencanaan, karena perencanaan obat-obatan merupakan suatu tahapan untuk memilih cara yang paling sesuai untuk mencapai tujuan.Poliklinik LP Kelas II A Narkotika Jakarta di dalam melaksanakan kegiatan perencanaan perbekalan obat selama ini hanya berdasarkan pada ketersediaan stok obat pada saat itu dan data konsumsi obat tahun sebelumnya Hal ini menyebabkan beberapa jenis obat mengalami stok kosong (out of stock) dan beberapa jenis yang lainnya mengalami kelebihan stok (over stock).Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui gambaran tentang proses perencanaan perbekalan obat dalam menyediakan obat yang sesuai dengan jenis dan jumlah serta ketepatan waktu pengirimannya yang dipengaruhi oleh sumber daya manusia, dana/anggaran, metode, sarana, data, struktur organisasi dan kebijakan yang berkaitandengan kegiatan penyusunan perencanaan kebutuhan obat tersebut.Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif dengan metode yang digunakan yaitu studi deskriptif. Pengambilan data dilakukan dengan dua cara yaitu dengan melakukan wawancara mendalam dan observasi untuk pengambilan data primer, sedangkan untuk data sekunder melalui telaah dokumen meliputi; laporan harian pemakaian obat, laporan pemakaian dan pemesanan obat, laporan kebutuhan obat pertahun, dan laporan kegiatan tahunan Poliklinik LP Kelas II A Jakarta.Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa perencanaan obat selama ini hanya berdasarkan ketersediaan stok dan dengan menggunakan data kebutuhan obat tahun sebelumnya karena perencana obat tidak mengetahui metode atau analisis yang sesuai untuk melakukan perencanaan obat. Dari hasil analisis ABC Pemakaian, diketahui bahwa terdapat sebanyak 63,53 % jenis obat berada pada kelompok A, sedangkan pada kelompok B terdapat sebanyak 25,13 % dan pada kelompok C terdapat sebanyak 8,66%. Sedangkan hasil analisisVEN menunjukan bahwa terdapat 5 jenis obat kelompok V, 17 jenis obat kelompok E dan 4 jenis obat yang termasuk kelompok N. Pada analisis ABC-VEN diketahui bahwa dari 26 jenis obat yang diteliti terdapat obat yang termasuk golongan (A-N) yaitu obat denganpemakaian dana hampir sebesar 70 % yang digunakan untuk obat non esensial.Saran yang diajukan dengan melihat kondisi tersebut adalah sebaiknya para perencana obat mulai membekali diri dengan pengetahuan dan keterampilan di dalam merencanakan obat. Metode yang sesuai untuk digunakan adalah metode konsumsi, mengingat poliklinik telah memiliki data-data yang cukup yang dapat digunakan untuk metode tersebut. Sedangkan analisis penyesuaian rencana pengadaan sebaiknya memakaianalisa ABC-VEN, karena dapat lebih tajam mengetahui jenis obat apa yang menjadi prioritas untuk diadakan maupun yang dikurangi atau dihapuskan sehingga diharapkan ketersediaan obat menjadi lebih tepat jenis, jumlah dan waktu."

"Seiring dengan perkembangan di dunia bisnis saat ini, peranan jaringan distribusi yang handal sangat berpengaruh dalam rangka menjaga eksistensi usaha. Sebagai perusahaan yang mendapatkan tugas dari pemerintah untuk melaksanakan peningkatan pemakaian LPG Domestik mengantikan (konversi) Minyak Tanah untuk rumah tangga, selain juga bisnis produk LPG dan gas lainnya yang berorientasi laba, maka perlu dilakukan peningkatkan kehandalan pada rantai suplainya serta peningkatan laba dengan mengoptimalkan jaringan distribusi LPG yang ada saat ini. Metode yang digunakan untuk mengoptimalkan jaringan distribusi adalah Algoritma Tabu Search dengan model Two Echelon - Mixed Integer Programming Problem. Dengan menggunakan metode ini diharapkan perusahaan dapat menentukan rantai suplai yang baik demi mendapatkan jaringan logistik yang optimal.

---

Along with the development in today's business world, the reliable distribution network is very influential in maintaining the existence of the business. As a company that get the job of government to implement the increased use of domestic LPG to replace kerosene households, as well as LPG and gas products business more profit-oriented. It is necessary for increasing the reliability of the supply chain and increase profits by optimizing the existing LPG distribution network today.

The method used to optimize the distribution network is a Tabu Search Algorithm with Two Echelon - Mixed Integer Programming Problem Model. By using this method can determine the company expected, a good supply chain in order to obtain an optimal logistics network."

"Sesuai dengan konsep sistem pemasyarakatan bertujuan menjadikan narapidana sebagai warga negara yang baik dan bertanggung jawab agar dapat kembali kemasyarakat dan melindungi masyarakat terhadap kemungkinan diulanginya tindak pidana oleh narapidana, serta merupakan penerapan dari nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila. Berdasarkan ketentuan dalam Undang-undang Nomor 12 Tahun 1995 tetang Pemasyarakatan, khususnya Pasal 14 mengenai hakhak narapidana, merupakan dasar bahwasanya narapidana harus diperlakukan dengan baik dan manusiawi dalam satu sistem pembinaan yang terpadu.Sehingga peneliti ingin melihat bagaimana petugas Lapas Kelas IIA Pekanbaru memperlakukan narapidana narkotika dalam konsep pembinaan tersebut, dengan kondisi jumlah narapidana kasus narkotika mendominasi di Lapas Kelas IIA Pekanbaru baik itu dengan kategori bandar dan pengedar narkotika yang perlu ada penanganan yang lebih komprehensif dan berkelanjutan.Dalam melakukan penelitian peneliti menggunakan metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif, sumber data utama berasal dari informan narapidana narkotika yang sedang menjalani massa pidana di Lapas Kelas IIA Pekanbaru, untuk mengumpulkan data menggunakan teknik observasi, studi pustaka, dan wawancara mendalam. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian mencakup beberapa hal yaitu: pendekatan penelitian, teknik pengumpulan data, dan teknik analisis data.Hasil penelitian peneliti menemukan Perlakuan terhadap narapidana narkotika dengan kategori bandar dan pengedar di perlakukan sama dengan narapidana kasus kejahatan lainnya baik didalam penempatan dan perlakuan lainnya, tetapi juga dilakukan berbeda pada perawatan kesehatan dimana saat narapidana kategori bandar dan pengedar tersebut mengalami reaksi sakau atau ketagihan di dalam Lapas Kelas IIA Pekanbaru yang merupakan Lapas umum. Narapidana narkotika dengan kategori bandar dan pengedar mengetahui adanya aturan khusus tentang perlakuan narapidana narkotika resiko tinggi meskipun tidak terlaksana di Lapas umum Pekanbaru Riau, sehingga karena itu perilaku narapidana narkotika kategori bandar dan pengedar melakukan kesepakatan-kesepakatan informal dengan petugas Lapas Kelas IIA Pekanbaru dalam mengatasi pemenuhan kebutuhan mereka.

---

In accordance with the concept of the correctional system aims to make inmates as good citizens and responsible in order to return the society and protect the public against the possibility of repeated criminal acts by inmates, as well as an application of the values contained in Pancasila. Under the provisions Undang-Undang No. 12 of 1995 Correctional neighbors, particularly pasal 14 on the rights of prisoners, is the basis that prisoners should be treated well and humanely in an integrated coaching system.So the researchers wanted to see how the Lapas Kelas IIA Pekanbaru prison officers treat prisoners narcotics in the coaching concept, the condition number of inmates in prisons narcotics cases dominate both the Lapas Kelas IIA Pekanbaru with status as users, traffickers and drug dealers that there needs to be more comprehensive treatment and sustainable.In conducting the study researchers used a descriptive method with qualitative approach, the primary data source is derived from narcotics informant inmate who is serving a criminal mob in Lapas Kelas IIA Pekanbaru, to collect data using observation, library research, and in-depth interviews. The method used in the study includes several things: research approach, data collection techniques, and data analysis techniques.The results of the study researchers found treatment of inmates with drug dealers and traffickers category is treated the same as other crimes inmates both in placement and other treatments, but it is also done differently in the health care category where current inmates and drug dealers are having a reaction sakau or hooked in the Lapas Kelas IIA Pekanbaru which is common prison. Inmates with drug dealers and traffickers categories aware of any specific rules concerning the treatment of prisoners at high risk narcotics although not implemented in the general prison Pekanbaru Riau, so therefore the behavior of inmates category narcotics dealers and dealers do informal agreements with Lapas Kelas IIA Pekanbaru officers in dealing with compliance their needs."

"Tingkat penyalahgunaan narkotika di Indonesia dinilai cukup tinggi dengan nilai persentase sebesar 1,80% berdasarkan hasil survei Badan Narkotika Nasional dan Pusat Penelitian Masyarakat dan Budaya – Lembaga Pengetahuan Ilmu Indonesia (PMB-LIPI) pada tahun 2019. Dalam peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 9 Tahun 2019, penyaluran obat narkotika wajib memenuhi ketentuan peraturan dan perundang-undangan dan Cara Distribusi Obat yang Baik (CDOB). Namun hanya Pedagang Besar Farmasi (PBF) yang telah mendapatkan izin khusus dapat menyalurkan narkotika ke apotek, puskesmas, rumah sakit, dan klinik. Sehingga, sebagai salah satu langkah antisipasi untuk mencegah penyimpangan dalam jalur distribusi narkotika, apoteker dalam PBF dengan izin khusus tersebut wajib melakukan evaluasi secara berkala terhadap rasionalitas jumlah dan frekuensi pesanan narkotika dari klien PBF terkait. Tujuan dilakukan penelitian dalam tugas ini adalah untuk menilai kewajaran pesanan narkotika dari apotek-apotek yang merupakan klien dari KFTD cabang Bekasi. Penilaian kewajaran dilakukan berdasarkan jumlah dan frekuensi pesanan suatu apotek serta lokasi apotek yang berdekatan dengan suatu fasilitas kesehatan tertentu atau praktik dokter perorangan. Dari 65 apotek, ditemukan sebanyak 7 apotek yang membuat pesanan narkotika dengan jumlah dan frekuensi diatas rata-rata. Namun, berdasarkan penilaian kewajaran terhadap lokasi ketujuh apotek tersebut, semua apotek berada dengan dengan klinik-klinik kesehatan dan rumah sakit.

---

The level of narcotics abuse in Indonesia is considered quite high with a percentage value of 1.80% based on the results of a survey by the National Narcotics Agency and the Center for Research on Society and Culture - Indonesian Institute of Science (PMB-LIPI) in 2019. Based on the Food and Drug Supervisory Agency regulation Number 9 of 2019, the distribution of narcotic drugs must comply with the provisions of regulations and legislation and Good Drug Distribution Methods (CDOB). However, only Pharmaceutical Wholesalers (PBF) who have obtained the special permits can distribute narcotics to pharmacies, health centers, hospitals and clinics. Thus, as one of the anticipatory steps to prevent irregularities in the narcotics distribution channel, pharmacists in PBF with special permits are required to carry out regular evaluations of the rationality of the number and frequency of narcotics orders from relevant PBF clients. The aim of the research in this assignment was to assess the fairness of narcotics orders from pharmacies which are the clients of the Bekasi branch of KFTD. The fairness assessment is carried out based on the number and frequency of orders from a pharmacy as well as the location of the pharmacy which is close to a particular health facility or individual doctor's practice. Of the 65 pharmacies, it was found that 7 pharmacies made orders for narcotics with quantities and frequencies above the average. However, based on a reasonable assessment of the locations of the seven pharmacies, all pharmacies are located near health clinics and hospitals."

"Pedagang Besar Farmasi (PBF) merupakan perusahaan berbentuk badan hukum yang memiliki izin untuk pengadaan, penyimpanan, penyaluran obat dan/atau bahan obat dalam jumlah besar, termasuk di dalamnya obat narkotika dan psikotropika, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Dalam melakukan pengadaan, penyimpanan, dan penyaluran obat termasuk narkotika dan psikotropika, PBF merujuk pada ketentuan yang terdapat dalam Cara Distribusi Obat yang Baik (CDOB). Setiap PBF dalam melakukan pengadaan, penyimpanan, dan penyaluran obat terutama narkotika dan psikotropika harus memenuhi persyaratan CDOB dan kemudian melakukan pelaporan kepada Badan Pengawaas Obat dan Makanan (BPOM) untuk mencegah terjadinya penyimpangan dan/atau kehilangan narkotika dan psikotropika dari jalur distribusi resmi, serta berbagai bentuk penyalahgunaan lainnya. Oleh karena itu, dilakukan kajian mengenai evaluasi penyimpanan dan pelaporan narkotika dan psikotropika di PBF Kimia Farma Trading & Distribution (KFTD) Cabang Jakarta 3. Tujuan dari tugas khusus ini adalah untuk melihat kesesuaian dalam penyimpanan dan pelaporan narkotika dan psikotropika di KFTD Cabang Jakarta 3 dengan CDOB. Melalui tugas khusus ini diketahui penyimpanan dan pelaporan narkotika dan psikotropika di PBF KFTD Cabang Jakarta 3 sudah memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam CDOB dan Permenkes No. 3 Tahun 2015 tentang Peredaran, Penyimpanan, Pemusnahan, dan Pelaporan Narkotika, Psikotropika, dan Prekursor Farmasi, serta telah menyampaikan laporan bulanan yang diunggah melalui website Sistem Pengawasan Obat BPOM.

---

Pharmaceutical Distributor (PBF) are companies in the form of legal entities that have permits for the procurement, storage, distribution of drugs and/or drug substances in large quantities, including narcotics and psychotropic drugs, in accordance with law statutes. In procuring, storing and distributing drugs including narcotics and psychotropics, pharmaceutical distributor refers to the regulation contained in the Good Distribution Practice (GDP). Each pharmaceutical distributor in procuring, storing, and distributing drugs, especially narcotics and psychotropics, must meet GDP requirements and then report to the National Agency of Drug and Food Control (BPOM) to prevent deviations and/or loss of narcotics and psychotropics from official distribution channels, as well as various other forms of abuse. Therefore, a study was conducted regarding the evaluation of storage and reporting of narcotics and psychotropics at PBF Kimia Farma Trading & Distribution (KFTD) Jakarta 3rd Branch. The purpose of this research was to see the suitability of storage and reporting of narcotics and psychotropics at KFTD Jakarta 3rd Branch with GDP. Through this research it is known that the storage and reporting of narcotics and psychotropics at PBF KFTD Jakarta 3rd Branch has met the requirements set out in the GDP and Permenkes No. 3 of 2015 about Distribution, Storage, Destruction, and Reporting of Narcotics, Psychotropics, and Pharmacy Precursors, and has submitted monthly reports which are uploaded via the Drug Monitoring System website of the BPOM."

"[ABSTRAKKeprihatinan terhadap penggunaan obat-obat terlarang oleh para petugas polisi. Para petugas polisi merupakan bagian dari masyarakat dan akan mencerminkan norma-norma dan nilai-nilai masyarakat, baik dan buruk. Penggunaan obat-obat terlarang merupakan sebuah keprihatinan, karena dapat merusakan kemampuan seorang petugas untuk menjalankan tugasnya dengan efektif dan tepat, mempertinggi kemungkinan korupsi, menggambarkan pelanggaran etika dan hukum kepercayaan, merusak kepercayaan publik terhadap kepolisian dan integritas mereka.Penelitian ini termasuk penelitian kualitatif yakni bertujuan mengetahui motivasi penyalahgunaan narkotika oleh oknum kepolisian di jajaran Polda X. Sedangkan penelitian ini lebih memfokuskan pada studi kasus yang merupakan wawancara secara mendalam dan tidak berstruktur. Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan faktor-faktor yang menyebabkan anggota polisi sebagai penegak hokum justru melakukan pelanggaran penyalahgunaan narkotika. Melalui penelitian kualitatif terhadap 6 kasus ditemukan bahwa faktor yang paling dominan adalah gaya hidupnya yang berhubungan dengan aktivits rutin.Teori aktivitas rutin manunjukkan bahwa mempelajari kejahatan maka harus mempertimbangkan tiga elemen yang dapat berpengaruh terhadap kemudahan munculnya kejahatan, yakni : (a) Pelaku yang memang mempunyai motivasi untuk melakukan kejahtan, (b) adanya sasaran yang cocok, dan (c) Ketidakhadiran sistem penjagaan yang cakap dan canggih, seperti masyarakat ketetanggaan yang siap siaga, dan system alarm untuk mencegah kejahatan. Berdasarkan penelitian tersebut diperoleh gambaran bahwa seorang oknum kepolisian yang melakukan prilaku menyimpang dikarenakan kama gaya hidup, aktivitas rutin yang mana sehari-hari bertugas sebagai penyidik.

---

ABSTRACTConcern over drugs by police officers. Police officers are part of the society and behove to reflect the norms and the values of community, whether good or not. The consumption of illegal drugs is a concern, by reason of can be damaging the ability of the an officer to carry out their duties effectively and appropriately, increasing possibility of corruption, describes the ethical and legal breach of trust, undermine public trust in the police and their integrity. This study is a qualitative research which aims to know the motivation of drug abuse by unscrupulous police in ?X? local police. This study focuses more on the case study is an in-depth interviews and unstructured. In addition this study aims to explain the factors that cause law enforcement officers as it violates the abuse of narcotics. Through a qualitative study of 6 cases found that the most dominant factor is the lifestyle associated with routine activities.Routine activities theory suggests that studying the crime then it should consider three elements that can affect the ease of emergence of crime, that is ; (a) perpetrator who are motivated to commit a crime, (b) presence of a suitable target, and (c) absence of surveillance systems and a skilled and sophisticated, like a neighborhood community that is ready alert, and alarm system to prevent crime.Based on these studies indicated that an unscrupulous police behavior as deviant because of lifestyle, routine activities of daily which served as an investigator., Concern over drugs by police officers. Police officers are part of the society and behove to reflect the norms and the values of community, whether good or not. The consumption of illegal drugs is a concern, by reason of can be damaging the ability of the an officer to carry out their duties effectively and appropriately, increasing possibility of corruption, describes the ethical and legal breach of trust, undermine public trust in the police and their integrity. This study is a qualitative research which aims to know the motivation of drug abuse by unscrupulous police in ‘X’ local police. This study focuses more on the case study is an in-depth interviews and unstructured. In addition this study aims to explain the factors that cause law enforcement officers as it violates the abuse of narcotics. Through a qualitative study of 6 cases found that the most dominant factor is the lifestyle associated with routine activities.Routine activities theory suggests that studying the crime then it should consider three elements that can affect the ease of emergence of crime, that is ; (a) perpetrator who are motivated to commit a crime, (b) presence of a suitable target, and (c) absence of surveillance systems and a skilled and sophisticated, like a neighborhood community that is ready alert, and alarm system to prevent crime.Based on these studies indicated that an unscrupulous police behavior as deviant because of lifestyle, routine activities of daily which served as an investigator.]"

"Skripsi ini membahas mengenai pertanggungjawaban korporasi dalam tindak pidana narkotika. Korporasi tidak dikenal sebagai subjek hukum pidana dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), namun korporasi telah diakui sebagai subjek hukum pidana dalam beberapa unang-undang di luar KUHP. Salah satu undang-undang yang mengakui korporasi sebagai subjek hukum pidana adalah UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk dapat mengetahui bagaimana pertanggungjawaban pidana korporasi dalam Tindak Pidana khususnya dalam tindak pidana Narkotika. Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif dengan pendekatan kualitatif untuk disajikan secara deskriptif analitis. Kesimpulan dari penelitian ini adalah bahwa korporasi dapat menjadi pelaku tindak pidana dalam tindak pidana narkotika dan dapat dibebani pertanggungjawaban pidana dengan menggunakan doktrin-doktrin pertanggungjawaban pidana korporasi.

---

The focus of this thesis is about corporate criminal liability in narcotics crime. Corporation is not known as the subject of criminal law in the Code of Penal (Penal Code), however Corporation has been recognized as a subject of criminal law through legislation outside the Indonesian Penal Code. One of the law that recognizes corporation as the subject of criminal law is Act No. 35 of 2009. The aim of this research is to know how a corporation could be responsible in criminal law especially in narcotics crime. This research use literature research method in the form of normative juridical with qualitative approach in order to provide analytical descriptive data. The conclusion of this thesis is that a corporation could be liable for committing narcotics crime according to the doctrines of corporate criminal liability."