Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Departemen Pekerjaan Umum dari tahun ke tahun selalu masuk dalam kategori lima besar instansi yang memperoleh anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) terbesar. Namun demikian penyimpangan yang bersifat ketidakefisienan, juga mengalami peningkatan dari tahun 2005 hingga 2007. Dalam pengawasan fungsional yang dilaksanakan Inspektorat Jenderal Departemen PU apabila ditemukan adanya indikasi inefisiensi (pemborosan) akibat ketidakwajaran harga konstruksi, analisis pemilihan lipe/jenis konstruksi, perhitungan konstruksi, maupun metode konstruksi, maka akan direkomendasikan kepada Pengguna Jasa dan Penyedia Jasa untuk melakukan value engineering (VE), dengan demikian diharapkan kesiapan, baik Pengguna Jasa maupun Penyedia Jasa dalam penerapan VE tersebut.Penelitian dilakukan untuk mengidentifikasi faktor-faktor dominan yang memengaruhi tingkat kesiapan Pengguna Jasa dalam penerapan VE dan menganalisis tingkat pengaruh penerapan VE terhadap pencapaian efektivitas penggunaan anggaran dalam penyelenggaraan infrastruktur bidang ke-PU-an di lingkungan Departemen PU. Selain itu dalam tugas akhir ini juga diuraikan langkah-langkah pelaksanaan studi VE sebagai studi kasus. Hasil penelitian menunjukkan bahwa beberapa faktor yang memengaruhi kesiapan Pengguna Jasa dalam penerapan VE adalah regulasi, ketersediaan sumber daya manusia ditinjau dari tingkat pendidikan, personil yang bersertifikat keahlian VE, tingkat pemahaman, dan komposisi personil di lingkungan Pengguna Jasa. Variabel penerapan VE dalam penyelenggaraan infrastruktur bidang ke-PU-an di lingkungan Departemen PU mempunyai pengaruh yang kuat (74,8%) terhadap efektivitas penggunaan anggaran. Dengan demikian diharapkan para pengambil kebijakan di Departemen PU dapat menerapkan VE sebagai salah satu alternatif dalam meningkatkan efektivitas penggunaan anggaran.

---

Ministry of Public Works of Republic Indonesia is one of the big five institutions which get the biggest budget. Nevertheless the ineficiency deviation was also increasing froni 2005 to 2007. In functional audit performed by Inspectorate General of Ministry of Public Works, if there are ineficiency indications as the consequences of illogical construction price, analysis of construction type selection, construction calculation as well as construction method, the Employer or Contractor will be recommended to underlake value engineering (VE). For that reason, the readiness of the Employer and Contractor in implementing the VE is required.

The research is conducted to identify dominant factors that affect the readiness level of the Employer in VE application and analyze the level of VE application effect to increase the effectivity of budget usage in infrastructure public work sector implementation in Ministry of Public Works. In this paper, the VE apllication steps are also elaborated as the case sludy. The result indicates that some factors which influence the readiness of the Employer in applying VE are regulations, human resource availability in terms of education level, personnel with VE certificate, understanding level, and personnel composition of the Employer. VE application in public work sector infrastructure implementation in Ministry of Public Work has strong influence (74,8%) to the effectivity of budget usage. It is expected that the policy maker in Ministry of Public Work can apply VE as one of alternatives to improve the effectivity of budget usage."

"Departemen Pekerjaan Umum dari tahun ke tahun selalu masuk dalam kategori lima besar instansi yang memperoleh anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) terbesar. Namun demikian penyimpangan yang bersifat ketidakefisienan, juga mengalami peningkatan dari tahun 2005 hingga 2007. Dalam pengawasan fungsional yang dilaksanakan Inspektorat Jenderal Departemen PU apabila ditemukan adanya indikasi inefisiensi (pemborosan) akibat ketidakwajaran harga konstruksi, analisis pemilihan tipe/jenis konstruksi, perhitungan konstruksi, maupun metode konstruksi, maka akan direkomendasikan kepada Pengguna Jasa dan Penyedia Jasa untuk melakukan value engineering (VE), dengan demikian diharapkan kesiapan, baik Pengguna Jasa maupun Penyedia Jasa dalam penerapan VE tersebut. Penelitian dilakukan untuk mengidentifikasi faktor-faktor dominan yang memengaruhi tingkat kesiapan Pengguna Jasa dalam penerapan VE dan menganalisis tingkat pengaruh penerapan VE terhadap pencapaian efektivitas penggunaan anggaran dalam penyelenggaraan infrastruktur bidang ke-PU-an di lingkungan Departemen PU. Selain itu dalam tugas akhir ini juga diuraikan langkah-langkah pelaksanaan studi VE sebagai studi kasus. Hasil penelitian menunjukkan bahwa beberapa faktor yang memengaruhi kesiapan Pengguna Jasa dalam penerapan VE adalah regulasi, ketersediaan sumber daya manusia ditinjau dari tingkat pendidikan, personil yang bersertifikat keahlian VE, tingkat pemahaman, dan komposisi personil di lingkungan Pengguna Jasa. Variabel penerapan VE dalam penyelenggaraan infrastruktur bidang ke-PU-an di lingkungan Departemen PU mempunyai pengaruh yang kuat (74,8%) terhadap efektivitas penggunaan anggaran. Dengan demikian diharapkan para pengambil kebijakan di Departemen PU dapat menerapkan VE sebagai salah satu alternatif dalam meningkatkan efektivitas penggunaan anggaran.

---

Ministry of Public Works of Republic Indonesia is one of the big five institutions which get the biggest budget. Nevertheless the ineficiency deviation was also increasing from 2005 to 2007. In functional audit performed by Inspectorate General of Ministry of Public Works, if there are ineficiency indications as the consequences of illogical construction price, analysis of construction type selection, construction calculation as well as construction method, the Employer or Contractor will be recommended to undertake value engineering (VE). For that reason, the readiness of the Employer and Contractor in implementing the VE is required.

The research is conducted to identify dominant factors that affect the readiness level of the Employer in VE application and analyze the level of VE application effect to increase the effectivity of budget usage in infrastructure public work sector implementation in Ministry of Public Works. In this paper, the VE apllication steps are also elaborated as the case study.

The result indicates that some factors which influence the readiness of the Employer in applying VE are regulations, human resource availability in terms of education level, personnel with VE certificate, understanding level, and personnel composition of the Employer. VE application in public work sector infrastructure implementation in Ministry of Public Work has strong influence (74,8%) to the effectivity of budget usage. It is expected that the policy maker in Ministry of Public Work can apply VE as one of alternatives to improve the effectivity of budget usage."

"Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis apakah probity audit diperlukan dalam mengawal proses pengadaan barang/jasa pada Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) dan apakah probity audit yang dilaksanakan telah berjalan secara optimal. Penelitian dilakukan dengan metode kualitatif. Dilakukan analisis terhadap sepuluh paket yang telah dilakukan probity audit selama tahun 2011-2014 dan sepuluh paket yang tidak dilakukan probity audit dalam periode yang sama. Dilakukan juga analisis terhadap pelaksanaan probity audit yang telah dilaksanakan oleh Kementerian PUPR. Hasil dari penelitian ini adalah probity audit diperlukan dan probity audit terbukti dapat memberikan keyakinan yang memadai atas ketaatan pada ketentuan dan mampu mencegah pelanggaran peraturan. Probity audit yang dilaksanakan oleh Kementerian PUPR belum berjalan optimal karena pelaksanaannya belum sesuai dengan Perka BPKP Nomor: PER-362/K/D4/2012

---

The aim of this research is to analyze whether probity audit urgently needed within procurement process at Ministry of Public Works and Housing and investigate the implementation towards its effectiveness. By using qualitative method, analysis was carried out as based on ten probity audit work during the 2011 and 2014 as well as ten packages without probity audit which were taken in the same period. This research also analyze the implementation of the probity audit which has been conducted at that period. The results indicates that probity audit is urgently needed by Ministry of Public Works and Public Housing as quality assurance to prevent fraud and minimalize risks on procurement process. Secondly, the result concludes that the probity audit were not well executed as mandated by Perka BPKP Number: PER-362/K/D4/2012."

"Indonesia adalah negara dengan kegiatan ekonomi besar dan dinamis tercermin oleh pertumbuhan ekonomi telah mencapai 6% per tahun. Jembatan Selat Sunda (JSS) adalah salah satu mega proyek yang ditawarkan oleh pemerintah Indonesia yang akan menghabiskan biaya sekitar US$ 25 miliar. Dengan minimnya value for money yang diperoleh menjadi kendala utama JSS sehingga belum dapat menarik pihak swasta untuk berinvestasi dalam pembangunan proyek. Pengadaan infrastruktur dengan skema Kemitraan Pemerintah dan Swasta (KPS) konvensional tidak dapat berjalan optimal sesuai harapan, jadi diperlukan alternatif model skema pembiayaan lain seperti skema Aliansi Strategis dalam Kemitraan Pemerintah dan Swasta (AS-KPS) untuk meningkatkan minat pihak swasta. Pendekatan model skema AS-KPS pada JSS dengan melakukan inovasi fungsi proyek dari satu fungsi menjadi multi fungsi (multi stakeholders). Konseptual desain proyek JSS pada awalnya hanya berfungsi untuk penyeberangan orang dan barang antara dua pulau utama di Indonesia, setelah dilakukan proses inovasi fungsi berbasis value engineering maka dihasilkan penambahan fungsi pariwisata, kawasan industri, telekomunikasi, instalasi pipa minyak dan gas serta pemanfaatan energi terbarukan. Pada penelitian ini dilakukan pendekatan forecasting demand dengan system dynamic pada studi kasus. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa analisa kelayakan Jembatan Selat Sunda dengan menggunakan skema SA-PPP berbasis value engineering dapat meningkatkan pendapatan proyek secara keseluruhan hingga 683,27%, meningkatkan Internal Rate of Return (IRR) hingga 7,37% dengan Net Present Value (NPV) positif.

---

Indonesia is a country with a great economic activity and dynamically reflected by economic growth has reached 6% per year. Sunda Strait Bridge (SSB) is one of the mega project is being offered by the Government of Indonesia which will cost around US$ 25 billion. The lack of value for money obtained a major obstacle SSB so haven?t been able to increase investment of private parties. Procurement of infrastructure with conventional Pubic-Private Partnership (PPP) scheme can not run optimally match expectations, so it is necessary for other alternative financing scheme such Strategic Alliance in Public-Private Partnership (SA-PPP) scheme to boost interest in private parties.

Approach to the model SA-PPP scheme on SSB with innovating projects from a single function to a multi functional (multi stakeholders). The conceptual design of the SSB was originally only for people and goods crossing between the two main islands in Indonesia, after a process of innovation-based vaue engineering then produced the addition function is tourism, industrial, telecommunication, oil and gas pipeline installations as well as the utilization of renewable energy.

This research approach forecasting demand using system dynamics in the case study. This research showed that the analysis of the feasibility of the SSB project used SAPPP scheme can increase the overall revenue projects up to 683,7%, Internal Rate of Return (IRR) improved to 7,37% and get a positive Net Present Value (NPV)."

"ABSTRACTTesis ini membahas penerapan konsep shared learning di Perpustakaan Kementerian PUPR yang dapat dilihat dari desain, layanan, fasilitas, dan kegiatan yang diadakan. Metode penelitian yang digunakan adalah metode studi kasus menggunakan kualitatif. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah observasi, wawancara, dan analisis dokumen. Hasil penelitian yang dilakukan menunjukkan bahwa Perpustakaan Kementerian PUPR telah berhasil menerapkan pembelajaran bersama. Buat ruangan sesuai dengan kriteria fungsional, mudah disesuaikan, diakses, bervariasi, interaktif, kondusif, kompatibel dengan lingkungan, aman dan terkendali, efisien, menggunakan teknologi informasi, dan memiliki desain yang baik. Layanan dan fasilitas yang dibuat disesuaikan dengan kebutuhan pengguna, yaitu Ada layanan pendidikan, layanan rujukan, loker, wifi, ruang tamu, area kerja komputer, area pengumpulan, area baca, ruang baca anak, ruang diskusi, ruang baca VIP, audio visual ruang, ruang pustakawan, dan dapur. Kegiatan itu diadakan review buku dan pelatihan pustakawan. Persetujuan Kementerian Pekerjaan Umum dan Pekerjaan Umum menjadi yang ketiga.

---

ABSTRACTThis thesis discusses the application of the concept of shared learning in the Ministry Library PUPR that can be seen from the design, services, facilities, and activities that are held. The research method used is the case study method using qualitative. Data collection techniques used were observation, interviews, and document analysis. The results of research conducted indicate that the LibraryThe PUPR Ministry has successfully implemented joint learning Make a room according to functional criteria, easy adapted, accessed, varied, interactive, conducive, compatible with the environment, safe and controlled, efficient, using information technology, and has a good design. Services and facilities created are tailored to the needs of users, i.e. There are education services, referral services, lockers, wifi, living rooms, computer work areas, collection area, reading area, children's reading room, discussion room, VIP reading room, audio room visuals, librarian room, and pantry. The activity held was book review and librarian training. The Ministry of Public Works and Public Works Library approval became the place third."

"Salah satu penyebab kegagalan proyek disebabkan oleh perbedaan-perbedaan dalam perencanaan, perencanaan yang kurang baik, dan manajemen yang tidak efisien. Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui gap dari kegiatan SMM pada prinsip perencanaan dalam Permen PU No.04/PRT/M/2009 dengan ISO 9001:2015 dan untuk mengetahui bagaimana penerapan kegiatan SMM di proyek Bina Marga. Hasil dari penelitian ini ditemukan bahwa terdapat tujuh variabel ISO 9001:2015 yang belum terdapat di Permen PU No.04/PRT/M/2009, empat diantaranya mengenai klausul perencanaan dalam tindakan pada peluang dan risiko, serta tiga mengenai klausul perencanaan dalam merencanakan perubahan. Dalam penerapannya dua variabel dalam penerapannya berpengaruh terhadap proyek di kementerian PUPR mengenai merencanakan perubahan untuk meningkatkan SMM, serta satu variabel dalam penerapannya berpengaruh yang tidak dominan mengenai manual mutu.

---

One of the causes of project failure is due to differences in planning, poor planning, and inefficient management. This research was conducted to know the gap of SMM activities on the principles of planning in the Minister of Public Work Regulation No.04 PRT M 2009 with ISO 9001 2015 and to know how the implementation of SMM activities in Bina Marga project. The results of this study found that there are seven variables of ISO 9001 2015 that have not been included in Regulation of Minister of Public Works No.04 PRT M 2009, four of which are about planning clauses in action on opportunity and risk, and three regarding planning clause in planning change. In its application two variables in its application affect the project in the PUPR ministry on planning changes to improve the QMS, as well as one variable in its application has an effect that is not dominant about the quality manual."

"Dalam lingkungan proyek konstruksi di kementerian PUPR sistem manajemen mutu SMM sudah diatur dalam Permen PU No.04/PRT/M/2009. Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui gap dari kegiatan SMM pada prinsip pendukung dalam Permen PU No.04/PRT/M/2009 dengan ISO 9001:2015 dan untuk mengetahui bagaimana penerapan kegiatan SMM di proyek Bina Marga. Hasil dari penelitian ini ditemukan terdapat sembilan kegiatan SMM pada prinsip pendukung yang belum terdapat pada Permen PU No.04/PRT/M/2009 yaitu berkaitan dengan pengetahuan organisasi dan komunikasi. Selain itu, terdapat empat kegiatan SMM yang penerapannya masih kurang maksimal pada pelaksanaan proyek Bina Marga dimana kegiatan tersebut berkaitan dengan komunikasi dan penentuan sarana prasarana.

---

In the construction project environment in the ministry of PUPR the quality management system SMM is regulated in Ministry of Public Works No. 04 PRT M 2009. This research was conducted to know the gap of SMM activities on the principle of support in PU Regulation No.04 PRT M 2009 with ISO 9001 2015 and to know how the implementation of SMM activities in Bina Marga project. The results of this study found there are nine activities of SMM on the principle of support that has not been found in the PU Regulation No. 04 PRT M 2009 is related to organizational knowledge and communication. In addition, there are four SMM activities that are not maximized in implementation of Bina Marga projects where activities are related to communication and determination of infrastructure."

"Permasalahan yang cukup sering terjadi pada proyek-proyek jalan di Indonesia adalah tidak terpenuhinya batasan waktu, biaya, kualitas serta pengendalian resikonya. Permasalahan tersebut juga terjadi untuk proyek-proyek jalan dan jembatan di Ditjen Bina Marga, Departemen Pekerjaan Umum, yaitu disebabkan antara lain karena terjadinya keterlambatan pendanaan/pembiayaan yang disebabkan proses lambatnya pengesahan anggaran (DIPA) yang berakibat terhadap keterlambatan dalam proses pengadaan proyek. Permasalahan tersebut juga disebabkan salah satunya karena proyek-proyek konstruksi jalan dan jembatan yang ada saat ini masih menggunakan metode yang dianggap konvensional atau tradisional, seperti metode Design-Bid-Build (D-B-B). Metode kontrak yang saat ini sedang dikaji sebagai alternatif untuk diterapkan dalam proyek-proyek konstruksi jalan dan jembatan di lingkungan Ditjen Bina Marga, Departemen Pekerjaan Umum adalah metode kontrak Design and Build dengan mempertimbangan aspek kinerja hasil pekerjaan dan aspek pertimbangan pembagian resiko.

---

The problems that often occur on the highway projects in Indonesia is not meet the restrictions of time, cost, quality and risk control. Problems also occurred for the projects of highways and bridges in the Directorate General of Highways, Ministry of Public Works, which is caused, among others, because of a delay in the funding Z financing because of the slow process of ratification budget (DTPA), which result in delays in the process of the procurement project. Problems are also caused because one of the construction projects of highways and bridges that are currently using a method that is considered conventional or traditional methods such as Design-Bid-Build (DBB). Method of contracts that are currently being examined as an altemative to implement projects in the construction of highways and bridges in the Directorate General of Highways, Ministry of Public Works is a method of Design and Build contract to consider performance aspects of the work and per-equilibrium distribution of risk."

"Permasalahan yang cukup sering terjadi pada proyek-proyek jalan di Indonesia adalah tidak terpenuhinya batasan waktu, biaya, kualitas serta pengendalian resikonya. Permasalahan tersebut juga terjadi untuk proyek-proyek jalan dan jembatan di Ditjen Bina Marga, Departemen Pekerjaan Umum, yaitu disebabkan antara lain karena terjadinya keterlambatan pendanaan/pembiayaan yang disebabkan proses lambatnya pengesahan anggaran (DIPA) yang berakibat terhadap keterlambatan dalam proses pengadaan proyek. Permasalahan tersebut juga disebabkan salah satunya karena proyek-proyek konstruksi jalan dan jembatan yang ada saat ini masih menggunakan metode yang dianggap konvensional atau tradisional, seperti metode Design-Bid-Build (D-B-B). Metode kontrak yang saat ini sedang dikaji sebagai alternatif untuk diterapkan dalam proyek-proyek konstruksi jalan dan jembatan di lingkungan Ditjen Bina Marga, Departemen Pekerjaan Umum adalah metode kontrak Design and Build dengan mempertimbangan aspek kinerja hasil pekerjaan dan aspek pertimbangan pembagian resiko.

---

The problems that often occur on the highway projects in Indonesia is not meet the restrictions of time, cost, quality and risk control. Problems also occurred for the projects of highways and bridges in the Directorate General of Highways, Ministry of Public Works, which is caused, among others, because of a delay in the funding Z financing because of the slow process of ratification budget (DTPA), which result in delays in the process of the procurement project. Problems are also caused because one of the construction projects of highways and bridges that are currently using a method that is considered conventional or traditional methods such as Design-Bid-Build (DBB). Method of contracts that are currently being examined as an altemative to implement projects in the construction of highways and bridges in the Directorate General of Highways, Ministry of Public Works is a method of Design and Build contract to consider performance aspects of the work and per-equilibrium distribution of risk."

"Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis seberapa jauh penerapan akuntansi berbasis akrual pada Biro Keuangan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. Penelitian dilakukan untuk mengidentifikasi kendala yang dihadapi dan upaya Biro Keuangan dalam menghadapinya. Penelitian dilakukan pada bulan April-Juni 2015. Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian kualitatif (studi kasus). Pengumpulan data dilakukan dengan wawancara, dokumentasi, dan observasi. Analisis dilakukan dengan mendalami kondisi infrastruktur pendukung: sistem pemerintahan dan politik, peraturan perundang-undangan, kebijakan dan model penerapan, sistem informasi akuntansi, dan SDM. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kondisi infrastruktur pendukung belum memenuhi seluruh kriteria untuk mendukung diterapkannya akuntansi berbasis akrual. Kendala terdapat pada aplikasi sistem akuntansi, peraturan yang sering bersifat backdate, dan SDM yang kurang kompeten.

---

This study aims to analyze how far accrual accounting implementation on the Finance Department of the Ministry of Public Works and Public Housing. This study was conducted to identify constraints faced and efforts made by the Finance Department. It was conducted in April-June 2015.

The method used is qualitative method research (case study). Data collection was done by doing in-depth interviews, documentation, and observation. Analysis was done by studying the condition of supporting infrastructures: government system and politics, laws, policies and implementation model, accounting system, and HR.

The result indicates that the supporting infrastructures have not met all criterias required to support the implementation of accrual accounting. Constraints are the application of accounting systems, backdate regulations, and incompetent HR."