Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Penggunaan Teknologi Informasi (TI) yang optimal semakin dirasakan penting dalam upaya mencapai tingkat kinerja yang maksimal. Untuk meningkatkan kinerja, diperlukan perencanaan dan tata kelola yang baik. Implementasi kegiatan TI yang bersifat ad-hoc akan menyebab kan terjadinya pemborosan. Penelitian yang bersifat deskriptif ini bertujuan untuk mendapatkan gambaran bagaimana kondisi tata kelola pada proses kegiatan TI di Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi (Ditjen Migas) yang merupakan lembaga pemerintah bersifat teknis dibawah naungan Departemen ESDM yang dijadikan sebagai tempat studi kasus. Proses kegiatan TI Ditjen Migas banyak bergantung pada penyedia layanan yang berasal dari luar Ditjen Migas, dimana layanan didapatkan melalui proses pengadaan barang dan jasa. Proses pengadaan tersebut merupakan salah satu cara Ditjen Migas menjalankan tugas dan fungsinya dalam mencapai tujuan organisasi. Karena itulah layanan yang diterima harus optimal dan sesuai dengan kebutuhan. Dengan menggunakan kombinasi best practices Cobit dan IT Infrastructure Library (IT-IL) versi 3, penulis mencoba mengukur kondisi kematangan pada tahap Delivery and Support, khususnya tahap DS-1, 'Define and Manage Service Level' . Pada tahap ini dapat diketahui komunikasi yang terjalin antara Ditjen Migas dengan penyedia layanan untuk menghasilkan layanan yang berkualitas. Untuk melengkapi rekomendasi langkah-langkah yang perlu diambil dalam upaya mendapatkan layanan yang berkualitas, penulis mengambil referensi dari IT-IL, dimana IT-IL merupakan kumpulan best practice yang sangat komprehensif dan rinci untuk lingkup manajemen layanan TI yang spesifik serta proses-proses yang terkait didalamnya. Hasil penelitian ini meliputi penggambaran kondisi tata kelola TI saat ini dengan menggunakan beberapa kerangka kerja, kondisi kematangan tahap Delivery and Support DS1, serta rekomendasi yang berupa langkah-langkah atau kondisi yang perlu diperhatikan agar pengguna layanan bisa mendapatkan layanan yang berkualitas. Kata Kunci : Tata kelola TI, proses kegiatan layanan TI, pendekatan best practice

---

The optimum use of Information Technology (IT) is taking an important role in the efforts to achieve the maximum level of performance. To improve performance, good planning and governance are required. An ad-hoc IT implementation of IT will cause inefficiency in the future. This descriptive research is aimed to capture the description on how the condition of governance in the process of IT activity in Directorate General of Oil and Gas, which is a technical government institution under Department ESDM, as the case study. The process of IT activity in Directorate General of Oil and Gas highly depends on the service providers from outside the organization. Services are obtained through the process of procurement. Procurement process is one of the ways the Directorate General of Oil and Gas run the tasks and functions in achieving the goals of the organization. Therefore, the services received must be optimal and in align with their organization needs. By using a combination of best practices COBIT and IT Infrastructure Library (IT-IL) version 3, the author tries to measure how the condition and maturity level of Delivery Support (COBIT), especially the DS-1 stage, "Define and Manage Service Level", to find out how the communication between the Directorate General Oil and gas with service provider can produce good quality services. To complete the recommendations, the author obtain references from the IT-IL, where IT-IL is a collection of best practice which is very comprehensive and detailed for IT service management and the specific processes related. Results of this research are the description of current IT governance condition using some framework , conditions and maturity level of Delivery Support - DS1 stage, and the recommendations in the form of steps or points that need to get attention, so the users can receive qualified service."

"Pemetaan kegiatan Teknologi Infromasi (TI) yang baik pada pemerintahan, khususnya sektor layanan publik memiliki tingkat urgensi yang sama tinggi dengan sektor korporat. Tuntutan akan akuntabilitas dan transparansi, baik dari stakeholder maupun masyarakat luas, membutuhkan suatu perangkat pendukung terciptanya tata kelola yang baik di dalam organisasi. Penelitian ini memotret kegiatan TI yang sudah ada pada Sekretariat Jenderal KESDM dengan beberapa model IT Governance, dengan tujuan ingin mengidentifikasi bagaimana penarapan IT Governance yang ada di Sekretariat Jenderal KESDM berdasarkan teori-teori yang ada. Dengan menggunakan best practices COBIT 4.1, penulis mencoba mengukur kondisi kematangan proses-proses dari 4 domain yang terdapat dalam standar Maturity Level berbasis COBIT 4.1. Hasil penelitian ini meliputi pemetaan kondisi pelaksanaan kegitan TI saat ini dengan menggunakan beberapa model IT Governace, kondisi kematangan dari semua prosesproses yang ada, serta rekomendasi dan prioritas rencana implementasi yang perlu dilakukan demi perbaikan pengelolaan TI di masa yang akan datang.

---

Effective information technology (IT) mapping activities in the government sectors, particularly at the public service sector, has the same high level of urgency as that of the corporate sector. With demands for accountability and transparency, either from the stakeholders and public, there is a need to have supporting tools which will create and promote good governance within the organization.

This research describes existing IT activity at the Secretariat General of the Ministry of Energy and Mineral Resources with some models of IT governance, aiming to identify how IT Governance is implemented at the Secretariat General based on the existing theories. By using COBIT 4.1 best practices, the author is trying to measure the maturity level of the processes of 4 (four) domains contained in the standards-based COBIT 4.1 Maturity Level.

The results of this study are include among others; mapping the current IT implementation activity by using some models of IT Governance, maturity level of all existing processes, as well as the implementation plan which include recommendations and priorities that need to be done to improve the management of IT in the future."

"Penelitian ini bertujuan untuk menilai dan memberikan rekomendasi tingkat kapabilitas proses tata kelola Teknologi Informasi TI di STIE XYZ. Kebutuhan TI telah berkembang dengan pesat hampir di tiap lingkungan organisasi, baik yang bersifat komersial maupun non-profit. Penelitian ini menilai tingkat kapabilitas terhadap seluruh proses yang ada di STIE XYZ menggunakan kerangka kerja COBIT 5. Berdasarkan hasil pengukuran, secara keseluruhan tingkat kapabilitas proses tata kelola di STIE XYZ berada pada tingkat 1 Performed yang berarti bahwa proses pengelolaan TI pada STIE XYZ sudah berjalan dan mencapai tujuan yang diharapkan tetapi sebagian besar proses di STIE XYZ belum memiliki dokumentasi dan proses standar yang dipersyaratkan. Dalam rangka meningkatkan tingkat kapabilitas tata kelola TI, STIE XYZ perlu melakukan perbaikan dengan memfokuskan pada inisiasi proses yang belum dilaksanakan dan melengkapi dokumentasi serta prosedur untuk proses yang telah berjalan.

---

The purpose of this research is to assess and give recommendation about Information Technology IT Governance Process Capability Level at STIE XYZ. IT needs has been growing rapidly in almost every type of organization, both commerial and non profit. This research is assess the process capability level of the whole process in STIE XYZ according to COBIT 5 framework. Based on the measurement, the overall result of governance process capability at STIE XYZ is at level 1 Performed which means that the IT governance procces at STIE XYZ already running and achieve the desired goals but STIE XYZ yet have documentation and standards process as required. In order to increase the process capability level, STIE XYZ need to makes improvements by focusing on the initiation of a process that does not exist and completing documentation and procedures for processes that are already running."

"Transformasi digital merupakan salah satu visi PT XYZ, perusahaan yang bergerak dalam bidang keuangan non-bank untuk dapat mendukung proses bisnisnya. Dalam mencapai visi transformasi digital tersebut, infrastruktur teknologi informasi merupakan salah satu komponen yang harus dimiliki secara matang dan baik. Selain teknologi terkini yang diterapkan dalam infrastruktur teknologi informasi, tata kelola pada infrastruktur juga diperlukan untuk memastikan keberhasilan transformasi digital dalam implementasi infrastruktur. Berdasarkan pengukuran tingkat kapabilitas tata kelola TI tahun 2019 PT XYZ hanya mencapai tingkat 2.1 sedangkan ekspektasi mencapai tingkat 3 menggunakan COBIT 5. Sehingga dalam karya akhir ini akan dilakukan pengukuran tingkat kapabilitas tata kelola infrastruktur TI yang telah dijalankan saat ini di PT XYZ serta memberikan rekomendasi dalam rangka perbaikan untuk meningkatkan tingkat kapabilitas. Pengkuran tingkat kapabilitas menggunakan Process Assessment Model (PAM). Berdasarkan hasil pengukuran tersebut akan dianalisis rekomendasi perbaikan yang harus dilakukan PT XYZ berdasarkan pemetaan proses pada COBIT 5.

---

Digital transformation is one of PT XYZ's visions as non-bank finance sector company to be able to support its business processes. In achieving the digital transformation vision, information technology infrastructure is one of the components that must be carefully and properly owned. Besides the latest technology that applied in information technology infrastructure, infrastructure governance is also needed to ensure digital transformation in infrastructure implementation. Based on the measurement of the level of IT governance capability in 2019, PT XYZ only at level 2.1 while expectation is level 3 using COBIT 5. So that in this final work will measure the level of IT infrastructure governance capability that has been implemented at PT XYZ and provide recommendations for improvement to increase the level of capability. Capability level measurement using Process Assessment Model (PAM). Based on measurement result, the improvements will be analyzed based on the mapping process on COBIT 5."

"Implementasi Teknologi Informasi (TI) memberikan peluang dan kemudahan untuk organisasi dalam melakukan inovasi dan mempercepat proses bisnis. Salah satu pemanfaatan teknologi informasi dalam pemerintahan guna inovasi pembangunan aparatur negara melalui penerapan Sistem Pemerintah Berbasis Elektronik (SPBE) atau E-government. SPBE atau E-government, yaitu penyelenggaraan pemerintahan yang memanfaatkan TIK untuk memberikan layanan kepada instansi pemerintah, aparatur sipil negara, pelaku bisnis, masyarakat dan pihak-pihak lainnya.Tata kelola teknologi informasi diperlukan untuk pemenuhan regulasi yang ditetapkan, serta menghindari kerugian yang mungkin dihadapi dikemudian hari dari solusi teknologi informasi yang diberikan. Tata kelola teknologi informasi juga diperlukan untuk menentukan arah strategi penerapan TI di masa mendatang. Permasalahan yang terjadi terkait perubahan nomenklatur Kemeristekdikti berakibat pada proses transisi sumber daya TI meliputi SPBE, infrastruktur, dan Sumber Daya Manusia pengelola TI. Penelitian ini bertujuan untuk mengukur tingkat kapabilitas tata kelola teknologi informasi terkait SPBE dalamtransisi organisasi di Kemenristekdikti menggunakan kerangka kerja COBIT 5. Pengumpulan data dilakukan dengan metode kualitatatif. Pengukuran tingkat kapabilitas tata kelola TI dari data yang diperoleh menggunakan metode kuantitatif dengan COBIT 5 Process Assessment Model (PAM). Hasil penelitian ini yaitu penilaian tingkat kapabilitas berdasarkan 19 proses COBIT 5 yang relevan dengan permasalahanorganisasi. Hasil rata-rata tingkat kapabilitas sebesar 0.65 dengan rincian 7 proses pada tingkat 0 (Incomplete Process), 11 proses pada tingkat 1 (Performed Process), dan 1 proses pada tingkat 2 (Managed Process). Analisis kesenjangan antara tingkat kapabilitas saat ini dan yang ditargetkan oleh organisasi dilakukan untuk merumuskan sejauh mana perbaikan pada proses tersebut. Rekomendasi perbaikan pada setiap proses dirumuskan berdasarkan kerangka kerja COBIT 5 dan disesuaikan dengan kebutuhan organisasi agar dapat memberikan manfaat untuk perbaikan layanan TI.

---

Implementation of Information Technology (IT) provides opportunities and convenience for organizations to innovate and accelerate business process. One of the pertinence of information technology in government is to innovate development of state apparatus through the application of E-government (SPBE). E-government (SPBE) is implementation of government that utilizes Information and Communication Technology to provide services for government institution, state civil apparatuses, business parties, public society, and others.IT Governance is needed to fulfill the stipulated regulations and

to avoid deprivation that may be faced in the future from the information technology solutions provided. Information technology governance is also needed to determine the direction of IT implementation strategy in the future. Problems that occur are related to changes in the nomenclature of Ministry of Research, Technology, and Higher Education (Kemenristekdikti) resulting in the process of IT resources transition including Egovernment, infrastructure, and Human Resources of IT managers. This reasearch aims to measure the capability level of information technology governance related to Egovernment in the organizational transition in Ministry of Research, Technology, and Higher Education using COBIT 5 framework. Data collection is conducted by using qualitative methods. Measurement of IT governance capability level is derived from data using quantitative methods with COBIT 5 Process Assessment Model (PAM). The results

of this study are the assessment of capability level based on 19 COBIT 5 processes that are relevant to organizational issues.The average result of the capability level is 0.65 with details of 7 processes at level 0 (Incomplete Process), 11 processes at level 1 (Performed Process), and 1 process at level 2 (Managed Process). Gap analysis between current

capability level and target of organization is conducted to formulate the extented improvement in the process. Recommendation for improvement in each process is formulated based on COBIT 5 framework and adjusted to the needs of organization in order to provide benefits for the improvement of IT services."

"Dalam upaya penyatuan berbagai urusan pemerintahan, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menetapkan Peraturan Gubernur Nomor 16 Tahun 2008 tentang Rencana Induk Teknologi Informasi dan Komunikasi yang harus dilaksanakan oleh seluruh Satuan Kerja Perangkat Daerah sesuai dengan tugas dan pokok masing-masing. Namun, hingga saat ini, Dinas Olahraga dan Pemuda sebagai salah satu SKPD belum melaksanakan Rencana Induk Teknologi Informasi ini. Penelitian ini bertujuan untuk memberikan pemetaan Strategi Teknologi Informasi terhadap Strategi Bisnis yang dimiliki Dinas Olahraga dan Pemuda dengan menggunakan Information Technology Balanced Scorecard dan COBIT 5, yang diharapkan dapat memberikan manfaat bagi Dinas Olahraga dan Pemuda dalam melaksanakan Rencana Induk Teknologi Informasi Provinsi DKI Jakarta yang nantinya akan membantu dalam pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan yang baik.

---

In the effort to unify various affairs of government, the Provincial Government of DKI Jakarta Governor issued a Governor Regulation Decree No. 16 on 2008 about the Information and Communication Technology Master Plan to be implemented by all regional work units according with the duties and principal of each. However, until now, the Department of Sports and Youth as one of the unit has not yet implemented this Information Technology Master Plan.

This research aims to provide a mapping of the Information Technology Strategy to Organizational Strategy owned by the Department of Sports and Youth, using Information Technology Balanced Scorecard and COBIT 5, which is expected to provide benefits to the Department of Sports and Youth in implementing the Information and Communication Technology Master Plan which will assist in the implementation of good governance."

"Sesuai dengan Permen Kominfo No. 6 Tahun 2018 pasal 412 Direktorat Layanan Aplikasi Informatika Pemerintahan mempunyai tugas melaksanakan kebijakan, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang layanan aplikasi informatika pemerintahan. Direktorat Direktorat Layanan Aplikasi Informatika Pemerintahan (LAIP) telah memberikan layanan aplikasi pemerintahan seperti Web Hosting, Virtual Private Server, Office, Mail, perizinan, dan integrasi jaringan intra pemerintah. Seluruh layanan yang diberikan menggunakan infrastruktur pusat data yang dikelola oleh Subdirektorat Infrastruktur dan Teknologi Interoperabilitas. Berdasarkan hasil observasi dan wawancara terhadap pengguna layanan TI termasuk pengelola infrastruktur sendiri, terdapat banyak gangguan terhadap layanan yang menyebabkan ketidakpuasan pengguna terhadap layanan TI yang diberikan sehingga menimbulkan kurang kepercayaan terhadap layanan TI yang telah diberikan Direktorat LAIP. Dengan banyaknya permasalahan pada layanan TI yang diberikan, proses pengelolaan layanan TI dalam Subdirektorat Infrastruktur dan Teknologi Interoperabilitas menjadi sebuah perhatian. Berdasarkan permasalahan yang terjadi, perlu dilakukan penelitian untuk melakukan evaluasi dan memberikan perbaikan terhadap pengelolaan layanan TI khususnya pada proses Incident Management, Change Management, dan service asset and configuration management pada Subdirektorat Infrastruktur dan Teknologi Interoperabilitas untuk meningkatkan kualitas layanan TI menggunakan framework ITIL versi 3. Tahap pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan observasi dokumentasi, wawancara dan Group Discussion. Hasil dari evaluasi memperlihatkan bahwa proses Incident Management saat ini berada pada level 1 – pre-requisites, proses Change Management berada pada level 0 atau belum sama sekali dikelola, dan proses service asset and configuration management berada pada level 1 – pre-requisites. Hal ini menunjukan kematangan dalam proses pengelolaan layanan TI yang ada saat ini mempengaruhi layanan TI yang diberikan. Oleh karena itu perbaikan dirancang dengan memberikan rekomendasi pengelolaan layanan TI sesuai best practice ITIL versi 3 pada people, process, dan tools untuk proses Incident Management, Change Management, dan service asset and configuration management.

---

In accordance with ministerial regulation Kominfo No. 6 Year 2018 Article 412. The Directorate of Informatics Application Services is responsible for the implementation of policies, provision of technical guidance and supervision, as well as supervision, evaluation, and reporting in the field of government informatics application services. The Direktorat Layanan Aplikasi Informatika Pemerintahan (LAIP) has provided government application services such as Web Hosting, Virtual Private Servers, e-Office, Mail, Licensing, network integration, and various other applications. All services provided use data center infrastructure managed by the Subdirektorat Infrastruktur dan Teknologi Interoperabilitas. Based on the results of observations and interviews with IT service users including infrastructure managers themselves, more attention was given to services that caused user dissatisfaction with the IT services provided, giving rise to a lack of trust in IT services provided by the Directorate LAIP. With the complexity of the IT services provided, the process of managing services in the Subdirektorat Infrastruktur dan Teknologi Interoperabilitas is a concern. Based on the problems that occur, it is necessary to conduct research to evaluate and provide improvements to IT services specifically in the incident management process, change management, and asset services and management configuration in the Subdirektorat Infrastruktur dan Teknologi Interoperabilitas to improve the quality of IT services using ITIL version 3 framework. The stage of data collection is done using observation, interviews and group discussions. The results of the approved evaluation when the management process is currently at level 1 – pre-requisites, the management change process is at level 0 or not managed at all, and the asset service and management configuration processes are at level 1 - a prerequisite. This shows the maturity in IT services that are currently affect IT services. Therefore improvements are designed by providing IT service installations in accordance with ITIL version 3 best practices for people, processes, and tools for incident management processes, change management, and asset services and configuration management."

"Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi bagaimana penerapan dan pencapaian tingkat kapabilitas tata kelola teknologi informasi pada Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. Evaluasi yang dilakukan diberikan rekomendasi pada celah yang ditemukan pada hasil penilaian. Penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan desain deskriptif. Metodologi yang digunakan untuk mengukur tingkat kapabilitas adalah kerangka COBIT 5 yang dikeluarkan oleh ISACA. Penelitian menghasilkan tingkat kapabilitas Direktorat Jenderal Bea dan Cukai sebesar 2.027, yang artinya berada kisaran tingkat 2 (proses terkelola). Hasil tersebut telah sesuai dengan sasaran jangka pendek entitas. Kesimpulannya adalah bahwa DJBC telah dikelola dan diimplementasi dengan tepat, meskipun pencapaian tingkat kapabilitas masih berada pada posisi menengah karena kurangnya memadainya standar operasional prosedur.

---

This research aims to evaluate how the implementation and achievement capability level of information technology governance at Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. Evaluation was also conducted to give recommendations to the gap that found in IT governance assessment results. This research is qualitative descriptive design. The methodology used to measure the level of capability is COBIT 5 framework issued by ISACA. The research indicate that the level of capability DJBC is 2,027, which means still at the level 2 (managed process). This result has been in accordance with the company?s short-term target. The conclusion is IT governance at DJBC has been implemented quite well and managed appropriately, although the achievement of capability level is still at intermediate level because of lack of inadequate standard operating procedure."

"Teknologi Informasi harus ditata dan dikelola dengan baik sehingga dapat menghasilkan manfaat berupa keuntungan perusahaan. Namun pada kenyataannya penatakelolaan TI Perum BULOG saat ini masih belum memenuhi target perusahaan yang ditetapkan oleh Kementerian BUMN sebagai pemangku kepentingan. Penelitian ini bertujuan untuk melakukan evaluasi terhadap tata kelola TI yang dijalankan di Perum BULOG. Evaluasi tersebut menggunakan kerangka kerja COBIT 2019 sesuai arahan pemangku kepentingan. Penelitian menggunakan pendekatan kuantitatif dan kualitatif dengan metode kuesioner dan wawancara. Data primer diperoleh dari 12 responden di Divisi Teknologi Informasi Perum BULOG. Hasil penelitian menunjukkan terdapat 17 dari total 24 area proses tata kelola TI yang dijalankan dengan optimal dan memenuhi target stakeholder yaitu tingkat kapabilitas TI di level 3 (Established). Terdapat 7 area proses yang memerlukan perbaikan karena masih belum optimal dalam memenuhi target stakeholder atau masih mencapai tingkat kapabilitas TI di level 2 (Managed). Ketujuh area proses tersebut adalah Ensured Resource Optimization, Managed Enterprise Architecture, Managed Requirement Definition, Managed Solutions Identification and Build, Managed Knowledge, Managed Configuration dan Managed Continuity. Hasil evaluasi dan rekomendasi sangat penting untuk mengoptimalkan Tata Kelola TI di Perum BULOG, memungkinkan perusahaan memenuhi ekspektasi pemangku kepentingan dan memberikan nilai tambah serta manfaat bagi perusahaan. Manfaat penelitian ini bagi akademis dapat memberikan perspektif terhadap tata kelola TI menggunakan kerangka kerja COBIT 2019. Bagi praktisi dan perusahaan juga dapat mendapatkan manfaat dari penelitian ini dengan menggunakan rekomendasi yang dihasilkan melalui penelitian ini terhadap perbaikan tata kelola TI. Penelitian selanjutnya dapat mengintegrasikan kerangka kerja lain untuk peningkatan nilai dan kualitas tata kelola TI, misalnya mengadopsi standar layanan internasional seperti ISO/IEC 20000 atau juga meningkatkan perspektif keamanan dengan menggunakan standar ISO/IEC 27001.

---

Well-managed IT can generate benefits in terms of corporate profits. However, in reality, current IT management of Perum BULOG still falls short of the targets set by the Ministry of State-Owned Enterprises as stakeholders. This research aims to evaluate the IT Capabilities implemented in Perum BULOG. The evaluation will utilize the COBIT 2019 frameworks as guided by stakeholders. The research employed a mixed-methods approach, utilizing both quantitative and qualitative methods through the use of questionnaires and interviews. Primary data were obtained from 12 respondents in the Information Technology Division of Perum BULOG. The research findings indicate the presence of 17 IT governance processes out of a total of 24 processes that are optimally executed, thus meeting the stakeholder's target of achieving IT capability at level 3 (Established). Seven processes require improvement to meet stakeholder targets as they are currently suboptimal, resulting in an attainment of IT capability at level 2 (Managed). These seven processes are Ensured Resource Optimization, Managed Enterprise Architecture, Managed Requirement Definition, Managed Solutions Identification and Build, Managed Knowledge, Managed Configuration dan Managed Continuity. The evaluation results and recommendations are crucial for optimizing IT Governance in Perum BULOG, enabling it to meet stakeholder expectations and deliver added value and benefits to the company. The benefits of this research for academia are to provide a perspective on IT Governance by utilizing the COBIT 2019 frameworks. For practitioners and companies, they can also benefit from this research by implementing the recommendations generated through this study to improve IT Governance. Future research can integrate other frameworks to enhance the value and quality of IT Governance, such as adopting international service standards like ISO/IEC 20000 or expanding the security perspective by incorporating ISO/IEC 27001 standards."

"PT. Datacomm Diangraha yang sudah mengimplementasikan manajemen layanan teknologi informasi selama kurang lebih satu tahun dan ternyata ditemukan masih terdapat beberapa realitas yang belum memenuhi harapan atau target dari manajemen dan membuat layanan TI yang diberikan kepada pelanggan/customer menjadi tidak optimal. Hal ini dibuktikan dengan tidak tercapainya beberapa target SLA yang diharapkan, belum terpenuhinya SDM di divisi service management, dan tidak up-to-date nya data configuration item. Untuk mengetahui pencapaian manajemen layanan TI dan rekomendasi perbaikan yang dapat dilakukan maka diperlukan evaluasi manajemen layanan TI secara menyeluruh terhadap proses terkait dengan cara mengukur tingkat kapabilitas saat ini. Kerangka kerja COBIT 5 digunakan sebagai pedoman dalam mengukur tingkat kapabilitas proses-proses manajemen layanan TI saat ini dan dikombinasikan dengan kerangka kerja ITIL V3 2011 dalam memilih proses-proses yang akan diukur tersebut. Pada penelitian ini tahap-tahap yang dilalui dimulai dengan pemetaan permasalahan ke dalam daur hidup kerangka kerja ITIL V3 2011. Setelah itu dilakukan pemetaan kembali dengan proses-proses dalam COBIT 5 sehingga diperoleh proses-proses yang akan diukur dan dianalisis tingkat kapabilitasnya. Kemudian target yang diharapkan ditentukan dan dilakukan analisis kesenjangan dan prioritas perbaikan proses. Tahap akhir yang dilakukan yaitu membuat KPI dan rekomendasi aktivitas berdasarkan setiap process practice yang terpilih. Berdasarkan penilaian tingkat kapabilitas proses dengan cara PAM (Process Assesment Model) diperoleh bahwa tingkat kapabilitas proses-proses yang ada di PT. Datacomm Diangraha berada pada level 2 (managed), level 3 (established), dan sebagian kecil pada level 4 (predictable). Rekomendasi aktivitas untuk masing-masing proses kemudian ditentukan melalui panduan dari COBIT 5.

---

PT. Datacomm Diangraha have already implemented IT service management for approximately one year and there are some realities that have not met the expectations or targets of management and it makes the IT services provided to customer are not optimal. This is evidenced by some SLA target which not achieved, unmet human resources management service division, and the configuration item which is not up to date to the latest change.

To determine the achievement of IT service management and improvement recommendations, it is necessary to evaluate the management of the overall IT service rekated process by measuring the level of current capability. COBIT 5 framework used as a guideline in assessing the capability of the current process of IT service management and combined with the ITIL V3 2011 framework in selecting the processes that will be measured.

In this study the stages starts with mapping the problem in the life cycle of ITIL V3 2011 framework then mapping again to the processes in COBIT 5 in order to obtain the processes that will be measured and analyzed. Then the expected targets are determined and carried out a gap analysis and process improvement priorities. The final stage is done by create KPI and recommendations based on each process activity practice which has selected.

Based on the assesment of process capability using PAM (Process Assesment Model), it showed that the level of capability of the processes that exist on PT. Datacomm Diangraha are at level 2 (managed), level 3 (established), and a small portion at level 4 (Predictable). Recommended activities for each process then determined by the guidelines of COBIT 5 framework."