Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Tesis ini mengevaluasi kinerja yang telah dilakukan sebuah kelembagaan bentukan masyarakat dalam Program Penanggulangan Kemiskinan Perkotaan di Kelurahan Pancoran Mas kota Depok yang dinamakan Badan Keswadayaan Masyarakat (BKM) Bina Budi Mulya. Metode yang dilakukan dalam penilaian kinerja adalah melalui Balance Scorecard, sebuah alat pengukuran kinerja yang mampu menerjemahkan visi, misi, dan strategi organisasi menjadi tindakan strategis organisasi berdasarkan informasi pengukuran yang dihasilkannya. Kinerja keseluruhan masing-masing perspektif Balanced Scorecard BKM Bina Budi Mulya berdasarkan perhitungan tabel Balanced Scorecard menunjukkan hasil cukup baik namun masih kurang memuaskan. Ketidakoptimalan ini terutama disebabkan karena pencapaian target yang kecil pada perspektif pembelajaran dan pertumbuhan yang diukur dari ketidakmampuan BKM Bina Budi Mulya dalam menciptakan agen-agen baru yang lebih segar untuk menjadi anggotaBKM di periode mendatang. Atas dasar penilaian tersebut kemudian disusun suatu rekomendasi rencana aksi yang dapat digunakan untuk mengoptimalkan fungsi BKM Bina Budi Mulya.

---

This thesis is trying to evaluate the performance of community institution on Poverty Eradication Program in Urban Area at Kelurahan Pancoran Mas, Depok that is called BKM Bina Budi Mulya. The method is using Balance Scorecard, a tool to measure performance which is able to reflect vision, mission, and organizational strategy to organization strategic acts, based on measurement information. The whole performance from each Balance Scorecard?s perspective shows a significant result however, there are still some displeased that are caused by a little achievement in learning and growing perspective, which is measured by the incapability of BKM to recreate a new agent to be a new member of BKM in the future. Based on the evaluation, the next step is making a recommendation of action plan which can be used to optimize the role of BKM Bina Budi Mulya."

"ABSTRAKManajemen pengetahuan merupakan suatu proses untuk menyediakan cara sehingga perusahaan dapat mengenali dimana aset intelektual kunci berada, menangkap ukuran aset intelektual yang relevan untuk dikembangkan. Hal tersebut menyebabkan banyak perusahaan yang memutuskan untuk menerapkan knowledge management ke dalam strategi bisnisnya. Dalammenerapkan knowledge management (KM) yang baik dibutuhkan langkah-langkah strategis dimana salah satunya adalah evaluasi kinerja KM. Namun nyatanya tidak semua perusahaan telah memiliki sebuah evaluasi kinerja KM secara mandiri. Implementasi KM melibatkan tiga faktor penting yaitu faktor people, process, dan technology yang dikenal dengan sebutan KM Triad. Sehingga penelitian ini mengusulkan sebuah model evaluasi kinerja KM berindikator menggunakan perspektif people, process, dan tekhnologi.

---

ABSTRACTKnowledge management is a process to provide a way so that companies can identify which are their intellectual assets, and capturing the size of the relevant intellectual assets to be developed. This causes a lot of companies decided to implement knowledge management into its business strategy. In implementing knowledge management (KM), a company needs some strategic steps which one of the steps is evaluating the KM performance. But unfortunately, not all the companies that implement KM already have their own evaluation system of KM performance. KM implementation involves three important factors are factors people, process, and technology known as KM Triad. Therefore, this research proposes a model of KM performance evaluation using the indicators from people, process, and technology perspectives."

"Pengukuran kinerja yang dilakukan perusahaan konsultan IT selama ini hanya berfokus pada aspek finansial. Dimana pengukuran kinerja ini tidak begitu komprehensif dalam mengukur kinerja suatu perusahaan yang mengakibatkan sulit untuk memperbaiki kondisi internal dan eksternal perusahaan sehingga berdampak pada lambatnya laju pertumbuhan perusahaan. Metode performance PRISM yang dikolaborasikan dengan metode IPA dan AHP digunakan dalam penelitian ini untuk mendapatkan suatu pengukuran kinerja yang komprehensif dengan melibatkan peran stakeholder untuk melengkapi indikator kinerja yang selama ini diberikan dalam mengukur kinerja perusahaan. Dengan identifikasi kebutuhan dan kontribusi stakeholder, diperoleh indikator kinerja sebagai indikator keberhasilan kinerja perusahaan. Dari penelitian ini diketahui bahwa terdapat 30 indikator kinerja atau KPI yang dapat menggambarkan kondisi kinerja perusahaan, terdiri dari 4 KPI kepuasan stakeholder, 10 KPI strategi, 8 KPI proses, 4 KPI kapabilitas, 4 KPI kontribusi stakeholder.

---

The performance measurement conducted by the IT consultant firms this day focused solely on the financial aspect. Where the performance measurement is not too compherensive in measuring the performance of a company which cause it’s hard to improve the internal and external conditions of a company and has impact on the slow growth rate of a company.

The performance PRISM method colaborated with IPA and AHP methods were used in this study in order to get the a performance measurement comprehensively by involving stakeholder to complete the performance indicators which have been given in measuring the company’s performance. With the identification of the stakeholder needs and contributions, obtained the performance indicators as the success indicators of a company’s performance.

From this research known that there were 30 performance indicators or KPIs which can describe the condition of the company's performance, consisting of 4 KPIs of stakeholder satisfaction, 10 KPIs of strategy, 8 KPIs of process, 4 KPIs of capability, 4 KPIs of stakeholder contributions."

"Industrilisasi merupakan salah satu upaya yang efektif dalam rangka menciptakan struktur ekonomi yang lebih kuat bagi pembangunan nasional. Di dalam proses industrialisasi tersebut, diperlukan strateji yang tepat mulai dan tingkat makro ekonomi sehingga secara terkoordinasi benar-benar dapat mengarahkan strateji di tingkat mikro ekonomi secara terpadu untuk mencapai tujuan industnialisasi tersebut. Salah satu bidang industri yang cukup stratejik posisinya adalah bidang otomotif kendaraan bermotor roda dua (sepeda motor). Kemudian, salah satu strateji dalam proses industrialisasi di bidang otomotif kendaraan bermotor roda dua tersebut adalah integrasi vertikal ke hulu (backward integration), seperti yang dilakukan oleh PT Federal Motor di dalam Federal Group yang bertindak sebagai penanggung jawab garis industri sepeda motor PT Astra International Inc. Semakin panjang rangkaian industri dari hulu ke hilir atau semakin besar tingkat integrasi vertikal suatu industri, semakin besar pula nilai tambah yang dapat diciptakan. Nilai tambah yang diciptakan tersebut adalah dalam arti luas ekonomis maupun non ekonomis misalnya teknologi. Dalam perkembangan industri itu sendiri, semakin kompleks tahapan aktifitas industri yang terintegrasi vertikal ini, semakin kompleks pula masalah operasional dan pengorganisasiannya. Agar organisasi yang semakin besar itu dapat beroperasi dengan baik, desentralisasi menjadi topik yang menarik. Untuk organisasi PT Federal Motor yang terintegrasi vertikal, optimasi antara pola desentralisasi untuk dapat beradaptasi terhadap perkembangan keadaan, dengan pola sentralisasi agar dapat mengarahkan berbagai aktifitas tersebut pada pencapaian tujuan bisnis secara efisien. Dengan semakin kompleksnya aktifitas dalam konteks desentralisasi ini, diperlukan suatu sistem pengendalian manajemen agar dapat menjamin implementasi strateji secara efektif dan efisien. Sistem pengendalian manajemen mencakup dua hal pokok yaitu struktur pengendalian manajemen dan proses pengendalian manajemen. Salah satu hal pokok dalam struktur pengendalian manajemen adalah penetapan pusat pertanggungjawaban di samping struktur organisasi, pembagian wewenang dan tanggung jawab dan sistem informasi. Struktur pengendalian manajemen juga banyak mendapat pengaruh dan lingkungan, aspek perilaku manusia yang terlibat dan budaya. Sedangkan hal pokok dalam proses pengendalian manajemen adalah evaluasi kinerja berdasarkan berbagai pengukuran kinerja, di samping secara otomatis proses penyusunan program, anggaran, pelaporan hasil kegatan, analisis selisih dan sebagainya, juga tercakup dalam proses pongendalian manajemen. Dalam operasinya, proses pengendalian manajemen ¡ni banyak dipengaruhi oleh struktur pengendalian manajemen, khususnya dalam hal pengukuran kinerja. PT Federal Motor sebagai tipikal industri sepeda motor yang terintegrasi vertikal, bertanggung jawab atas kesuksesan garis industrinya, sehingga penanggung jawab garis industri tersebut perlu mengarahkan organisasinya pada pencapaian tujuan, dengan formulasi dan implementasi strateji yang dilengkapi dengan sistem pengendalian yang relevan. Dalam pengendalian manajemen. kinerja dan aktifitas yang berurutan dari industri terintegrasi vertikal seperti PT Federal Motor ini harus dapat dievaluasi secara baik, mengingat kinerja dan unit industri yang berada di hilir sangat dipengaruhi kinerja dan unit yang lebih hulu. Untuk mengevaluasi kinerja dan industri yang tenintegrasi vertikal ini, penanggung jawab industri harus memiliki acuan yang benar-benar representatif dan andal, sehingga masalah dísfungsional dapat dieliminiasi. Di dalam PT Federal Motor yang terintegrasi vertikal telah terdapat sistem pengendalian manajemen yang memungkinkan penanggung jawab industri sampai dengan penanggung jawab unit untuk dapat mengevaluasi pusat pertanggungjawaban di bawah wewenangnya. Berbagai peralatan pengukuran kinerja díkelompokkan dalam suatu paket yang disebut key result area. Variabel pengukuran kinerja ini dapat dikelompokkan secara finansial dan non-finansial, secara jangka pendek dan jangka panjang, bahkan secara internal (yang controllable dan uncontrollable bagi unit) dan eksternal. Penetapan variabel pengukuran kinerja tersebut benar-benar harus memperhatikan key success factor dan bisnis PT Federal Motor dan konsisten dengan strateji. Hal yang penting sekali untuk menunjang proses pengukuran kinerja PT Federal Motor adalah dikembangkannya sistem akuntansi manajamen yang relevan dengan key success factor dan strateji, sebagaimana konsep Strategic Cost Management yang mencakup tiga tema yaitu Value Chain Analysis, Strategic Positioning Analysis dan Cost Driver Analysis, yang menjadi paradigma akuntansi manajemen kontemporer dewasa ini. "

"State Owned Companies in Indonesia basically aim to improve the welfare and prosperity of the people. The background of the establishment of the State Owned Company can be carried out with good performance from within the State Owned Company body itself. So that State Owned Company can realize their goals and can become the driving force of the national economy in Indonesia. To be able to improve the welfare and prosperity of the people in accordance with the initial objectives of the establishment of State Owned Company, a State-Owned Companies is declared successful if it can increase people's prosperity which begins by improving the performance of the company. From the explanation above, a state-owned enterprise is able to increase people's prosperity by increasing the performance of its company by identifying the goals of each success factor or the High Level Structure clause in the Integration of the Management System Process, then evaluating the company's performance through the outputs that are the objectives. This research method was carried out by means of interview surveys to experts and respondents and also literature study. The integration of management systems is ultimately seen as a very effective tool in optimizing the functions of the quality, safety, health, and environmental management system procedures in carrying out construction projects by a construction service organization. Based on the results of this study, it was found that the most influential objective for the efficiency of organizational performance came from the leadership clause.

---

BUMN di Indonesia pada dasarnya bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran rakyat. Latar belakang berdirinya BUMN tersebut dapat terlaksana dengan adanya kinerja yang baik dari dalam tubuh BUMN itu sendiri. Sehingga BUMN dapat mewujudkan tujuannya dan dapat menjadi motor penggerak perekonomian nasional di Indonesia. Untuk dapat meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran rakyat sesuai dengan tujuan awal didirikannya BUMN, maka suatu BUMN dinyatakan berhasil jika sudah dapat meningkatkan kemakmuran rakyat yang diawali dengan cara meningkatkan kinerja perusahaannya. Dari penjelasan diatas, suatu perusahaan BUMN mampu meningkatkan kemakmuran rakyat dengan cara meningkatkan kinerja perusahaannya dengan melakukan identifikasi sasaran-sasaran dari setiap faktor sukses atau klausul High Level Structure pada Integrasi Proses Sistem Manajemen, kemudian mengevaluasi kinerja perusahaan melalui output yang merupakan sasaran-sasaran tersebut. Metode penelitian ini dilakukan dengan cara survey wawancara kepada pakar dan responden serta studi literatur. Integrasi sistem manajemen pada akhirnya dilihat sebagai alat yang sangat efektif dalam mengoptimalkan fungsi dari prosedur sistem manajemen mutu, K3 dan lingkungan dalam melaksanakan proyek konstruksi oleh sebuah organisasi jasa konstruksi. Tujuan dari penelitian ini adalah mengetahui sasaran yang berpengaruh dari setiap klausul integrasi proses sistem manajemen dalam peningkatan efisiensi kinerja organisasi jasa konstruksi BUMN di Indonesia. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa sasaran yang paling berpengaruh terhadap efisiensi kinerja organisasi berasal dari klausul kepemimpinan Integrasi Proses, High Level Structure , Sistem manajemen, evaluasi kinerja, BUMN di Indonesia, manajemen mutu, manajemen k3, manajemen lingkungan, manajemen sistem standard."

"ABSTRAKKantor Perbendaharaan dan Kas Negara (KPKN) mempu nyai peran yang cukup berarti dalam melayani masyarakat, karena tugas KPKN adalah menyalurkan pembiayaan yang ber sumber dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), dengan tepat waktunya serta tepat besaran dana yang diba yarkannya. Karena KPKN menyalurkan dana yang bersìfat pem biayaan pembangunan, maka KPKN juga mempunyai tanggung jawab yang kuat dengan kelangsungan pernbangunan Nasional.Salah satu masalah penting yang dihadapi oleh KPKN ialah semakin lama beban kerja semakin tinggi, namun di lain pihak sangat terasa sekali fasilitas kerja yang tidak mengiringi kenaikan beban pekerjaan demikian pula segi kewenangan yang belum .terasa adanya peningkatan yang berarti.Tujuan penelitian ini ialah untuk menganalisis hubungan serta pengaruh faktor ketersediaan fasilitas kerja dan faktor memadai tidaknya kewenangan yang dimiliki dalam bekerja terhadap efektivitas pelaksanaan tugas.Faktor fasilitas kerja dalam hal komponennya mengikuti model dan penelitian Pusat Penelitian sumber Daya Manusia Universitas Padjadjaran ? Bandung, sedangkan segi kewenangan dalam hal komponennya mengacu teori yang ditetapkan dan para pakar organisasi di antaranya RichardHall dan lain-lain.Berdasarkan teori tersebut maka disusunlah hipotesis, bahwa terdapat pengaruh antara ketersedian fasilitas kerja serta kewenangan yang dimiliki terhadap efektivitas pelaksanaan tugas.Untuk menguji hipotesis tersebut, kuesioner dan wawancara disebar dan dilakukan terhadap 252 responden yang seluruhnya adalah karyawan dan 4 KPKN yang semuanya berlokasi di Jakarta, agar jawaban dan responden yang terdiri dan karyawan KPKN dapat diyakini kebenarannya maka terhadap pengguna jasa KPKN juga dimintakan pendapat nya, selanjutnya untuk mendapatkan informasi dan para pengguna jasa KPKN maka kuesioner telah diedarkan kepada 85 responden yang terdiri dari para Bendaharawan. Hasil tersebut dianalisis secara komputerisasi dengan mempergu nakan program sss (Statistical Package for Social Sciences), yang hasilnya sebagian terbesar mempunyai hubungan yang signifikan.Berdasarkan temuan dan penelitian ini maka penulis mencoba memberi saran agar segi fasilitas kerja dan kewenangan mendapat perhatian yang utama untuk lebih ditingkat kan, hal tersebut diharapkan dapat lebih meningkatkan lagi efektivitas pelaksana tugas berkenaan dengan beban tugas yang semakin lama semakin bertambah seiring dengan bertambahnya irama pembangunan dan memperkecil kesalahan? kesalahan."

"Sejauh ini belum ada evaluasi komprehensif mengenai kinerja Kamar Bedah RSUD Fakfak, sehingga signifikan untuk mengevaluasinya. Berdasarkan latar belakang tersebut, tujuan penelitian adalah didapatkan kinerja layanan bedah di kamar operasi RSUD fakfak dan menganalisis strategi untuk meningkatkan kinerja layanan bedah RSUD Fakfak pada tahun 2019-2021. Pendekatan penelitian ini kualitatif. Lokasi penelitian Kamar Bedah RSUD Fakfak, Papua Barat. Teknik pengumpulan data melalui wawancara mendalam, survei, dan studi dokumen. Teknik analisis data menggunakan perangkat balanced scorecard untuk mengevaluasi kinerja layanan Kamar Bedah RSUD Fakfak. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Standar Pelayanan Minimal (SPM) Kamar Bedah sudah terpenuhi namun bisa ditingkatkan mengenai pencegahan infeksi, dan electronic health records, Pelanggan merasa puas terhadap layanan Kamar Bedah, kecuali masalah pengaduan pelanggan yang kurang tertangani. Karyawan relatif puas kecuali mengenai tunjangan dan penghargaan. Manajemen pengelolaan pegawai masih harus ditingkatkan. Pengelolaan keuangan masih harus ditingkatkan, dan masih belum bisa diketahui cost and benefit per unit kerja termasuk pada unit Kamar Bedah.

---

So far there has been no comprehensive evaluation of the performance of the Fakfak Hospital Operating Room, so it is significant to evaluate it. Based on this background, the research objective was to obtain the performance of surgical services in the operating room of Fakfak Hospital and to analyze strategies to improve the performance of surgical services at Fakfak Hospital in 2019-2021. This research approach is qualitative. The research location is the operating room of the Fakfak Hospital, West Papua. Data collection techniques through in-depth interviews, surveys, and document studies. The data analysis technique used the balanced scorecard to evaluate the performance of the Fakfak Hospital Operating Room services. The results showed that the Minimum Service Standards (SPM) for Operating Rooms had been met but could be improved regarding infection prevention, and electronic health records. Customers were satisfied with Operating Room services, except for customer complaints that were not handled properly. Employees are relatively satisfied except regarding benefits and rewards. Employee management still needs to be improved. Financial management still needs to be improved, and the costs and benefits per work unit, including those in the operating room unit, cannot yet be known."

"Skripsi ini membahas tentang analisis implementasi penilaian sasaran kerja pegawai (SKP) pada pegawai negeri sipil di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Provinsi DKI Jakarta. Kebijakan sasaran kerja pegawai (SKP) sebagai penilaian kinerja bagi pegawai negeri sipil mulai digunakan secara serentak pada tahun 2014 termasuk Komisi Pemilihan Umum Provinsi DKI Jakarta. Skripsi ini mengangkat dua pertanyaan penelitian yaitu bagaimana implementasi penilaian sasaran kerja pegawai (SKP) pada pegawai negeri sipil di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Provinsi DKI Jakarta dan apa saja yang menjadi hambatan dalam implementasi kebijakan ini. Penelitian ini menggunakan pendekatan postpositivis dengan teknik analisis data kualitatif. Penelitian ini menggunakan teori implementasi kebijakan publik oleh Van Metter dan Van Horn sebagai acuan pengukuran dalam perolehan informasi penelitian. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Komisi Pemilihan Umum Provinsi DKI Jakarta belum maksimal dalam pengimplementasian sasaran kerja pegawai (SKP). Hal tersebut terjadi karena disebabkan beberapa hambatan, diantaranya tidak adanya tugas pokok dan fungsi (tupoksi) jabatan pada setiap jabatan yang diemban pegawai negeri sipil Komisi Pemilihan Umum Provinsi DKI Jakarta.

---

This thesis discusses the analysis of the implementation of employee appraisal target (SKP) on civil servants in the Election Commission of Jakarta. Employee policy objectives (SKP) as a performance evaluation for civil servants began to be used simultaneously in 2014 included the Provincial Election Commission of Jakarta. This thesis studies raised two questions, namely how the implementation of employee appraisal target (SKP) on civil servants in the Election Commission of Jakarta and what are the obstacles in the implementation of this policy. This study uses a post-positivist approach to qualitative data analysis techniques. This study uses the theory of public policy implementation by Van Metter and Van Horn as a reference measurement in the acquisition of information research. The results of this study indicate that the Election Commission of Jakarta is not maximized in the implementation of the objectives of employee (SKP). This happens because due to several obstacles, including lack of basic tasks and functions (TOR) positions at each position that carried civil servants Election Commission of Jakarta."