Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Skripsi ini membahas mengenai teori ranah publik Jürgen Habermas dan media komunikasi internet sebagai dua substansi yang dipandang mampu mewujudkan sebuah bentuk ruang diskursus baru yang komunikatif dan dapat menjangkau khalayak ramai. Degradasi sosial akibat progres ekonomi, yang menurut Habermas sedang terjadi di masyarakat ini, ia percaya telah membawa masyarakat kepada situasi dimana keterbukaan sosial telah tertutup oleh kontrol yang coba diimplementasikan oleh korporasi dan sistem kapitalisme. Hal tersebut meruntuhkan ranah publik yang oleh Habermas dipandang telah terbangun di abad ke-18. Internet sebagai sebuah media komunikasi massa yang memiliki tingkat keterbukaan yang tinggi masuk menjadi nominasi sebagai pendukung pembangunan kembali ranah publik tersebut.

---

This thesis explains about Jürgen Habermas? theory of public sphere and internet, both as two substance that is capable of forming a new public sphere that is communicative and widely accessible to the mass. The social degradation because of economical progresswhich according to Habermas is happening right now in the societyis believed to be bringing the society to the situation where the used-to-be-open society is now being repressed by the control implemented by corporation and the capitalism system. Such thing has torn down the public sphere th that is been built in the 18century. Internet as a mass communication media that allowed high access is being nominated as the new accomodator to rebuilt the public sphere."

"Skripsi ini membahas mengenai KTSP (Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan). KTSP merupakan sistem kurikulum nasional yang diselenggarakan di setiap sekolah formal tingkat dasar dan menengah. Skripsi ini menelaah relevansi antara KTSP dengan Teori Komunikasi Jurgen Habermas. Serta kaitannya dengan permasalahan ideologi di dalam aspek pendidikan.

---

AbstractThis graduation project is about to explain KTSP. KTSP is a national curriculum that organized in level basic and elementary formal school. This graduation project is about to analyze relevance between KTSP and Habermas' theories of communication. And it's connection with problem of ideologies in aspect of education."

"ABSTRAKKlaim konsensus yang menjadi dasar kebijakan politik Orde Baru memunculkan berbagai persoalan, jika dikaitkan dengan nilai-nilai konsensus dalam perspektif Jürgen Habermas. Habermas mengandaikan konsensus dalam ruang tanpa paksaan dan dominasi yang membuat legitimasi konsensus Orde Baru patut dipertanyakan. Tiga peristiwa yang dianggap sebagai konsensus, yakni Sumpah Pemuda (1928), Pancasila (1945) dan Orde Baru (!966) mengandung asumsi atas kuatnya kepentingan kekuasaan dan pihak-pihak tertentu begitu besar mewarnai proses pengesahan konsensus tersebut. Redaksi Sumpah Pemuda (1928) yang menjadi referensi persatuan dan kesatuan bangsa, lahir dari sebuah pemikiran akan pentingnya menyatukan bangsa dibawah asumsi persatuan bangsa, bahasa, dan tanah air. Dilihat dari tujuannnya, hal tersebut memiliki efek besar pada terciptanya nasionalisme kebangsaan, khususnya untuk mengusir penjajah dan menjadi bangsa yang merdeka. Meski demikian, proses pengesahan redaksi Sumpah Pemuda sendiri terkesan sangat sederhana. Meskipun proses menuju kesepakatan redaksi Sumpah Pemuda bukanlah hal yang simpel dan sederhana, setelah didahului peredebatan panjang dengan mendengarkan berbagai pendapat elemen bangsa yang beraneka ragam. Dipandang dari paradigma komunikatif, konsensus Sumpah Pemuda merupakan bagian dari komunikasi politik. Momen tersebut juga bagian dari ruang publik politik dimaksud, dimana semua partisipan dalam ruang publik politik memiliki peluang yang sama untuk mencapai suatu konsensus yang fair dan memperlakukan mitra komunikasinya sebagai pribadi otonom yang mampu bertanggung jawab dan bukanlah sebagai alat yang dipakai untuk tujuan-tujuan diluar diri mereka. Bahkan dengan tegas, efek dari momen Sumpah Pemuda memunculkan semangat nasionalisme yang menjadi bekal dalam mengisi kemerdekaan. Kepentingan nasionalisme itu sendiri mewadahi ruang publik politik yang "inklusif", "egaliter", dan "bebas tekanan". Konsensus kedua, yakni konsensus Pancasila, bersumber pada kehendak untuk menyatukan visi kebangsaan dibawah naungan satu ideologi, yakni Pancasila. Meski kalangan religius pada awalnya menentang dihapuskannya tujuh kata pada sila pertama Pancasila, namun dengan memahami keberatan dari kalangan non muslim, serta mempertimbangkan cita-cita kemerdekaan dan persatuan Indonesia, maka mereka sepakat Pancasila dengan lima sila yang dikenal sampai hari ini, sebagai dasar negara. Syarat-syarat konsensus yang digagas Habermas terpenuhi dalam proses menuju kesepakatan dasar negara ini. Sedangkan konsensus Orde Baru sangat jelas mengakomodasi kepentingan kekuasaan Orde Baru. Munculnya konsensus tersebut yang berdasar dari hasil Seminar Angkatan Darat II tahun 1966, menegaskan bahwa pihak-pihak yang merumuskan kebijakan kenegaraan tersebut adalah mereka yang termasuk berada dalam lingkaran kekuasaan. Peserta seminar baik dari kalangan akademisi, aktivis, dan militer, terbukti dalam sejarah bahwa mereka adalah pendukung setia Orde Baru. Justifikasi etis dan politis yang menjadi prasyarat konsensus tidak dimiliki secara penuh, sehingga konsensus tersebut lebih bermakna ideologis ketimbang kepentingan untuk mewadahi aspirasi dan partisipasi rakyat secara utuh."

"Perkembangan Teknologi Informasi (TI) telah memberikan banyak kemudahan dalam berbagai aspek kehidupan. Satu aspek penting yang menjadi kebutuhan setiap manusia adalah pendidikan. Melalui teknologi informasi, pendidikan jarak jauh atau Distance Learning dapat diselenggarakan dalam beragam model dengan pemakaian media dan teknologi yang beragam pula. Salah satu media yang banyak digunakan adalah media internet dengan pertumbuhan yang sangat pesat di seluruh belahan dunia.Tesis ini akan membahas perencanaan strategis Distance Learning melalui media internet di Indonesia. Institusi pendidikan tinggi sebagai pihak penyelenggara Distance Learning dapat mengadakannya dalam tiga model yaitu: Single Mode, Dual Mode atau Model Konsorsium. Dengan memperhatikan kondisi lingkungan dan kesiapan penyelenggara, maka model yang menurut perkiraan paling efektif untuk diterapkan di Indonesia adalah model Konsorsium. Melalui model ini, penyelenggaraan Distance Learning dilakukan oleh institusi pendidikan tinggi bekerja sama dengan institusi lain.Berdasarkan segmentasi pengguna jasa Distance Learning maka model Konsorsium dikembangkan menjadi tiga model yaitu: Model A (Kelas Terbatas), Model B (Kelas Singkat) dan Model C (Kelas Terpadu). Ketiga model dianalisis untuk mengetahui kondisi/posisi masing-masing dan merumuskan strategi yang akan diterapkan dengan menggunakan alat bentu analisis matrik IFAS dan EFAS, matrik Internal Eksternal (IE), matrik SWOT dan matrik Grand Strategy.Analisis memperlihatkan bahwa Model A berada pada kondisi Growth (sel 1) yaitu strategi konsentrasi melalui integrasi vertikal, sehingga strategi utamanya adalah kuadran 1 (strategi S-0). Model B berada pada kondisi Growth (sel 5) yaitu strategi konsentrasi dengan integrasi horizontal, dengan strategi utama pada kuadran 2 (strategi S-T). Model C juga berada pada kondisi Growth (sel 8) yang berarti menggunakan strategi diversifikasi konsentrik, dengan strategi utama pada kuadran 2 (strategi S-T).

---

Information Technology (IT) development has given many lightness in every aspect of life. An important aspect that becomes human need is education. Over the information technology distance education or distance learning can be implemented in various models with various technology and media. One of the most used media is internet with a very rapid growth rate all over the world.

This thesis will discuss strategic plan of distance learning over internet media in Indonesia. Higher education institution as the service provider can implement distance learning in three models, i.e. Single Mode, Dual Mode or Consortium Mode. After due consideration of environmental condition and service provider readiness, the most effective model predicted to be implemented in Indonesia is consortium mode. Through this model, distance learning carry out by higher education institution cooperate with other institution/party.

Based on distance learning user segmentation, Consortium Mode developed into three models, i.e. Model A (Limited Class), Model B (Short Class) and Model C (Integrated Class). These Three models analyzed to find each condition/position and formulate the strategy to be implemented; with tools analysis used are EFAS and IFAS matrix, Internal External matrix (IE), SWOT matrix and Grand Strategy matrix.

Analysis showed that Model A position is Growth in cell 1 (concentration strategy through vertical integration), thus the grand strategy is in quadrant 1 (S-0 Strategy). Model B condition is Growth in cell 5 (concentration strategy through horizontal integration) and the grand strategy is in quadrant 2 (S-T Strategy). Model C is in cell 8, Growth condition too (Concentric diversification strategy) with the grand strategy is in quadrant 2 (S-T Strategy)."

"Tesis ini berfokus pada pembahasan pembuatan perjanjian antara kedua pihak yang sepakat untuk melakukan jual-beli via internet, serta masalah terjadinya sengketa pada perjanjian jual-beli yang dilakukan melalui media internet.Hasil penelitian menunjukan terdapat kesepakatan pada perjanjian jual-beli melalui internet, seperti yang juga terjadi pada perjanjian jual-beli konvensional. Namun dalam melakukan kesepakatan, penjual dan pembeli tidak harus bertemu langsung dalam arti kedua pihak hadir secara fisik untuk menyampaikan kehendak dalam suatu perjanjian.Jika dikemudian hari terjadi perselisihan antara apa yang dikehendaki dengan apa yang dinyatakan oleh salah satu pihak, maka pernyataan itulah yang dijadikan sandaran bagi pihak lainnya untuk menuntut prestasi.Terdapat pola untuk mencapai sepakat dalam transaksi elektronik yang dikenal dengan 3 klik. Klik pertama: calon pembeli melihat penawaran. Klik kedua: calon pembeli menerima penawaran tersebut, dan klik ketiga merupakan peneguhan dan persetujuan calon penjual/penawar terhadap penerimaan calon pembeli.Jika ada salah satu pihak wanprestasi, maka pihak yang dirugikan dapat menuntut pelaksanaan prestasi sesuai dengna Hukum Acara Perdata.Penyelesaian sengketa di luar pengadilan dapat dilakukan melalui arbitrase atau penyelesaian sengketa alternatif berdasarkan itikad baik dengan mengesampingkan penyelesaian dengnan litigasi di pengadilan."

"ABSTRAKTidak ada periode dalam sejarah dunia di mana hubungan antara hukum dan moral sangat kuat berpengaruh terhadap pemahaman manusia tentang dunia kehidupan sehari-hari. Pernyataan ini dihubungkan dengan aturan-aturan yang ?mengikat? karena ditetapkan dengan atau oleh kekuasaan versus aturan-aturan yang ?mengikat? karena diterima melalui sebuah proses penilaian rasional. Jürgen Habermas mengakui bahwa Konstitusi merupakan sistem hukum yang membatasi kekuasaan berdasarkan pertimbangan moral, yakni hormat terhadap nilai martabat manusia. Hal itu berarti bahwa kondisi obyektif dunia kehidupan dengan pluralisme cara pandang di dalamnya harus menjadi dasar kajian hukum, bagaimana proses pengambilan keputusan politik dapat dilakukan dengan melibatkan semua pihak yang berkepentingan dengan sebuah keputusan itu sebagai aturan main yang berlaku umum dalam masyarakat. Jadi, hukum berlaku sebagai aturan yang ?mengikat? bukan kehendak si penguasa melainkan karena aturan tersebut memiliki alasan yang dapat dipahami dan bisa diterima oleh semua pihak sebagai alasan lebih baik untuk menciptakan keadilan dalam masyarakat.Disertasi ini merupakan kajian teori etika diskursus Jürgen Habermas terhadap pemahaman Undang-Undang Dasar (UUD) 1945 dan hubungannya dengan Pancasila. UUD 1945 dipahami sebagai norma hukum/ hukum dasar tertulis/ Konstitusi adalah sumber tata tertib perundangan. Pancasila merupakan nilai dasar/ falsafah hidup/ sumber hukum yang menyatakan nilai martabat manusia dalam Pembukaan UUD 1945. Seperti layaknya Konstitusi modern, pasal-pasal Batang Tubuh UUD 1945 dapat diubah agar disesuaikan dengan perkembangan masyarakat dalam merealisasikan tujuan negara sesuai nilai martabat manusia. Nilai martabat manusia yang terkandung dalam Pancasila merupakan ideal, model, dan visi sosial yang harus direfleksikan oleh norma hukum untuk mewujudkan keadilan. Jadi, Amandemen UUD 1945 adalah Amandemen Konstitusi, yakni perubahan dalam pasal-pasal UUD 1945. Validitas perubahan pasal-pasal UUD 1945 ditentukan oleh refleksifitas norma hukum tersebut: apakah benar sesuai dengan nilai universal tentang martabat manusia yang dikandung oleh Pancasila dalam Pembukaan?

---

ABSTRACTThere is no period in world history that the relationship between law and democracy has been making its greatest impact upon humankind in the life-world than it is today. This statement is referred to forcibly stabilized versus rationally legitimized orders in contemporary societies. Jürgen Habermas admits that the substance of constitutionalism is the taming of Leviathan while considering that it is not enough to define constitutionalism from the perspective of limiting political power. The real-life condition consists of various spheres of private and ethical worldviews must be allowed for effective techniques through which laws are legitimized through discourse for limitation on absolute power. Habermas develops this idea of deliberative democracy as a framework for improving of liberal democracy.This dissertation is basically the discussion on Habermas? theory of discourse ethics and the possibility of its application to understanding the 1945 Constitution and its relationship to the concept of Pancasila. The 1945 Constitution is the rule of law while Pancasila is the statement of fundamental norms of the State containing universal principles of human rights. As the modern Constitution is concerned, the Amendment of the Constitution is specifically addressed to the corpus of the Constitution to make that rule of law to meet its validity claims: whether such legal norms reflect the social ideal, social model, and social vision in the Preamble?"

"ABSTRAKTesis ini membahas tentang Tindak Pidana Perjudian Online Melalui MediaInternet. Perhatian utama dalam pembahasan tesis ini adalah bahwa tindak pidanaperjudian online melalui media internet merupakan akibat dari makinberkembangnya teknologi informasi dan telekomunikasi sehingga menyebakantindak pidana perjudian di Indonesia mengalami perkembangan metode atau caranyaPenelitian yang digunakan adalah pendekatan kualitatif dengan metode studi kasus.Pengumpulan data dilakukan melalui pengamatan terlibat, wawancara mendalamdan kajian perpustakaan. Hasil penelitian menunjukan: 1) Perjudian online adalahsuatu permainan dengan mempertaruhkan suatu nilai atau suatu yang dianggapbernilai dengan menyadari adanya resiko dan harapan-harapan tertentu padapermainan, pertandingan, perlombaan dan kejadian-kejadian yang belum pastihasilnya yang dilakukan dengan menggunakan media internet; 3) Jenis-jenisperjudian online: Sport Betting; Casino Style Games, Poker, Bingo, Lotteries, danLanguages/bahasa; 4) Sistem pembuktian dalam tindak pidana perjudian onlineyang diatur dalam KUHAP cukup sulit dilakukan karena KUHAP membutuhkanalat bukti yang sah dan dapat dilihat secara fisik, oleh karena itu dasar sistempembuktiannya mengacu kepada Pasal 5 ayat (1) UU ITE; 5) Tindakan hukumterhadap pelaku perjudian online dalam KUHAP diatur dalam Pasal 303 KUHP,sedangkan dalam UU ITE diatur dalam Pasal 27 ayat (2); 6) Tindak pidanaperjudian online dapat dikategorikan sebagai tindak kejahatan korporasi; 7)Beberapa kendala dalam penyidikan tindak pidana perjudian online adalah: (a)perangkat hukum yang belum memadai, (b) kemampuan penyidik, (c) penguatanalat bukti, dan (d) minimnya fasilitas komputer forensik. Implikasi dari kajian tesisini adalah: (a) Perlunya peningkatan komitmen yang tinggi dari aparat penegakhukum dalam penanggulangan kejahatan dunia maya; (b) Perlu merubah ketentuandalam Pasal 43 ayat (3) UU ITE; (c) Kementrian terkait harus berperan aktif dalammelakukan upaya pencegahan pemblokiran situs-situs judi online; (d)Memperbanyak sosialisasi yang dilakukan oleh para tokoh masyarakat dan pemukalintas agama dalam pembentukan karakter masyarakat sehingga bersikap engganterhadap praktek perjudian, (e) Perlunya meningkatkan kemampuan para penyidikPolri dalam penguasaan dan pemahaman dunia maya; (f) Para pelaku perjudianonline tidak saja dikenakan tindak pidana judinya saja, akan tetapi harus dikenakanjuga pasal tentang tindak pidana pencucian uang dan tindak pidana pemalsuandokumen.

---

ABSTRACTThis thesis discussed About Online Gambling Criminal Case through InternetMedia. The focus attention of the this thesis is online gambling crime throughinternet media is a result of the development of information technology andcommunication that caused gambling crime in Indonesia develops in method orscheme. The research that was conducted contained qualitative approaching usingcase study method. Data collection was conducted through involved observation,interview and library research. Research shows: 1) Online gambling is a game thatbid certain value things or something valuable by having awareness on the risks andcertain expectations on the game, match, competition and other uncertain results thatare conducted using internet; 3) online gambling categories: Sport Betting, casinoStyle Games, Poker, Bingo, Lotteries and Language; 4) Evidence system in onlinegambling crime as mentioned on Criminal Code (KUHAP) is difficult to implementas KUHAP needs legal evidence and can be seen physically, for that reason, theevidence system basis refers to Article 5 subsection (1) UU ITE; 5) Legal actiontoward online gambling suspect in KUHAP is mentioned in Article 303 KUHP,while UU ITE is mentioned on an Article 27 subsection (2); 6) Online gamblingcriminal can be categorized as corporate crime; 7) There are several obstacles in theinvestigation of online gambling crime are: (a) insufficient legal utilization, (b),investigators’ ability, (c) evidence improvement, and (d) the lack of forensiccomputer facility. The implication from this thesis is: (a) the requirement to increasehigh commitment form the law enforcement in reducing cyber crime; (b) therevision of provision in Article 43 subsection (3) UU ITE; (c) related ministryshould have active role in an effort to prevent or blockage online gambling sites; d)improving the socialization that is conducted by the society figures and religiousfigure in forming society’s character that have reluctance toward gambling practice,(e) the need in increasing the ability of Indonesian Police (Polri) officer incomprehending cyber; (f) online gambling suspects is not only charged by gamblingcrime, but also money laundering and document forging crime."