Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Sebelum undang-undang tentang yayasan diberlakukan, terdapat ketidakpastian mengenai pengertian dan bentuk yayasan, maupun batasan yang tegas terhadap maksud, tujuan, dan kegiatan yayasan. Akibatnya yayasan cenderung disalahgunakan sebagai wadah berkedok sosial untuk memperkaya pihak-pihak tertentu. Diberlakukannya UU Yayasan memberi jawaban atas dibutuhkannya payung hukum mengenai pendirian, pengelolaan, dan pengawasan yayasan yang tadinya belum memiliki kepastian hukum. Namun UU Yayasan belum menekankan secara khusus batasan antara perbedaan yayasan keagamaan dengan yayasan pada umumnya. Padahal yayasan keagamaan khususnya yayasan Islam memiliki karakter berbeda dibandingkan dengan yayasan yang hanya bersifat sosial dan kemanusiaan, sebagai contoh fungsi yayasan sebagai instrumen syiar keagamaan, penyelenggara pendidikan diniyah, berperan sebagai lembaga amil zakat, dan lain sebagainya. Atas sebab itu timbul pertanyaan mengenai bagaimana peran UU Yayasan dalam mengakomodir pendirian yayasan keagamaan khususnya yayasan Islam.Penelitian ini berlatar belakang dari adanya pemikiran terhadap perlunya UU Yayasan memberi batasan yang tegas antara yayasan keagamaan dengan yayasan sosial dan yayasan kemanusiaan. Sehingga pokok permasalahan dalam penelitian ini yaitu mengenai apakah UU Yayasan sudah dapat mengakomodir pendirian yayasan keagamaan, dan bagaimana bentuk yayasan keagamaan yang sesuai dengan hukum Islam. Untuk menjawab permasalahan tersebut, penulisan tesis ini menggunakan metode penelitian eksplanatoris yakni menggambarkan dan menjelaskan tentang proses pendirian yayasan keagamaan khususnya yayasan Islam untuk menjadi badan hukum, penelitian evaluatif yakni memberi penilaian atas peranan UU Yayasan dalam mengakomodir pendirian Yayasan Keagamaan khususnya terhadap Yayasan Islam, serta penelitian analitis yakni analisis terhadap pendirian yayasan keagamaan yang sesuai dengan kaidah Islam dan perundang-undangan yang berlaku. Perolehan data dalam penelitian ini adalah berdasarkan studi dokumen, wawancara, dan penelitian lapangan.Berdasarkan hasil penelitian tersebut diketahui bahwa UU Yayasan belum sepenuhnya mengakomodir pendirian yayasan keagamaan khususnya yayasan Islam, oleh karena UU Yayasan belum memandang yayasan keagamaan sebagai yayasan yang berbeda dengan yayasan pada umumnya, sehingga pendirian yayasan Islam tidak dituntut untuk sesuai dengan kaidah hukum Islam. Atas sebab ini maka hal-hal yang belum diakomodir UU Yayasan tersebut harus ditutupi dengan pengetahuan tentang keagamaan dan permohonan izin operasional dari Departemen Agama. Selain itu diketahui pula bahwa yayasan keagamaan yang sesuai dengan hukum Islam adalah yayasan keagamaan yang dilandasi akhlak, akidah, dan syariat, sehingga pendirian yayasan keagaman yang sesuai dengan Hukum Islam berarti yayasan keagamaan didirikan dengan memenuhi kaidah normatif dan yuridis dalam syariat Islam.

---

Before the establishment of Foundation Act there was uncertainty in the meaning and form of foundations, as well as strict limits on the purposes, objectives, and activities of the foundation. Hence foundations tend to be misused under "social" guise to enrich certain parties. The implementation of Foundation Act has provided answers to the necessity for the legislation on foundations establishment, management, and supervision which previously hadn't complied to the need of legal certainty. On the other hand, Foundation Act doesn't emphasize the boundary between the difference of religious foundation with the foundation in general. Whereas religious foundations in particularly Islamic foundations, have different characters compared to foundations based on merely social and humanitarian purpose, as examples their establishment purpose for the benefit of missionary endeavor, to conduct diniyah education program, to conduct a role as the formal institution of zakat, et cetera. These factors have raised questions on the extent of Foundation Act to be able to facilitate the establishment of religious foundations, in particularly Islamic foundations.This research background was incited by the thought of how important it is to emphasize the boundary between religious foundation and social or humanitarian foundations. Hence the main issues in this research are about whether Foundation Act has been able to accommodate the establishment of religious foundations, and how to establish Islamic foundation that is in accordance with the rules of Islam. Research methods used to answer these issues were explanatory research to describe and explain the process of religious foundations establishment in particularly Islamic foundations to become legal entities, evaluative research to assess the role of Foundation Act in accommodating the establishment of Religious Foundations in particularly Islamic foundations, and analytical research to analyze the establishment of religious foundations that comply with Islamic rules and Indonesian regulations. This research obtained informations by document studies, interviews and field research.The research results noted that Foundation Act hasn't entirely accommodated the religious foundations establishment in particularly Islamic foundations, since Foundation Act hasn't noticed the difference between religious foundations and foundations in general, thus compliance with the rules of Islamic law is not a requisite in Islamic foundation establishment. What haven't been accommodated by Foundation Law shall be covered by religious knowledge and activity license approval from the Ministry of Religious Affairs. Also note that the religious foundation that complies with Islamic law is a foundation based on religious morals, faith, and the Shari'a, thus establishment of religious foundations that in accordance with Islamic law means that the establishment has met the normative and juridical rules in Islamic Law."

"ABSTRAKYayasan merupakan badan hukum nirlaba yang mempunyai tujuan sosial, keagamaan dan kemanusiaan karenanya harta kekayaan yayasan hanya boleh digunakan untuk aksud dan tujuan tersebut. Yayasan-yayasan yang berdiri sebelum berlakunya Undang-undang Yayasan, diakui sebagai badah hukum berdasarkan kebiasaan, yurisprudensi dan doktrin. Sedangkan yayasan yang berdiri setelah adanya Undang-undang Yayasan adanya yang diakui sebagai badan hukum dan ada yang tidak diakui sebagai badan hukum yang mengakibatkan yayasan tersebut kehilangan status badan hukumnya. Dari hasil penelitian ini, status harta kekayaan yayasan berdiri sebelum berlakukan Undang-undang Yayasan tetapi kehilangan status badan hukumnya tersebut masih diakui keberadaannya dan hanya boleh digunakan oleh yayasan yang mempunyai maksud dan tujuan yang sama. Untuk itu dibutuhkan langkah-langkah pemecahan yang kongkrit, sehingga pendirian Yayasan sejak berlakunya Undang-Undang tidak menemui banyak masalah.

---

ABSTRACTPrior to and after the enactment of Law No. 16 year 2001 Juncto Law No. 28 oyear 2004 Regarding The Foundation (Review of Supreme Court’s Decree No. 822 K/Pdt/2010). Foundation is non-profitable leal entity with certain purpose such as, social, religion and humanity purposes. Therefore, the assets owned by Foundation should only be used for those particulal purposes.Foundations that were established prior to the enactment of the Law of Foundations are being recognized as legal entities, based on habitually, jurisdiction and doctrine. Some of the Foundations that were established after the enactment of Law of Foundation are successfully recognized as legal entities, but some of them are not. As the result, those particular foundations lost their legality statuses.This research indicate that the assets’s status of the Foundation that were established prior to the enactment of The Law of Foundation, but lost its legality status are still recognized, and could only be used for Foundations with similar purposes. Therefore, accurate steps of solution is needed, so the establishment process of new foundations could encounter less trouble, along with the enactment of the Law of Foundations."

"Yayasan yang merupakan badan hukum yang terdiri atas harta kekayaan yang dipisahkan dengan tujuan sosial, keagamaan dan kemanusiaan. Berlakunya Undang-undang No. 9 Tahun 2009 tentang Badan Hukum Pendidikan, maka suatu yayasan yang usahanya dibidang pendidikan harus tunduk pada ketentuan undang undang tersebut. Dampak berlakunya UU BHP terhadap yayasan adalah yayasan harus membentuk BHP kemudian membubarkan diri.

---

Foundation which is a legal entity consisting of the separate property with the objective of social, religious and humanitarian. The introduction of Indonesian Law No. 9 Year 2009 about Legal Education, the foundation of a business education should be subject to the provisions of the law. The effect of the introduction of BHP Law is the foundation of the foundation must be established and BHP discharge."

"Tesis ini membahas tentang Kemandirian Yayasan sebagai badan Hukum yang terpisah dari pendiri/para pendiri yaitu dalam Tesis ini adalah Perseroan Terbatas. Yayasan dan Perseroan Terbatas merupakan badan hukum mandiri, sehingga antara Yayasan dan Perseroan Terbatas tidak dapat saling mempengaruhi. Adapun setiap hubungan yang dilakukan oleh Yayasan dengan Perseroan Terbatas yang bertindak sebagai pendiri, ini merupakan hubungan hukum yang sederajat, dan tidak dapat saling mengintervensi antara yang satu dengan yang lainnya. Penggunanaan nama Perseroan Terbatas sebagai nama Yayasan, pembentukan organ Yayasan, dan pendayagunaan aset Yayasan menjadi pokok bahasan dalam Tesis ini. Tidak ada larangan, dalam penggunaan nama Perseroan Terbatas menjadi nama Yayasan, namun dengan pembatasan bahwa Yayasan tidak boleh memakai nama yang telah dipakai secara sah oleh Yayasan lain atau bertentangan dengan ketertiban umum dan/atau kesusilaan. Secara internal dalam Perseroan pendiri tersebut harus dilihat dulu apakah ada pembatasan dalam penggunaan nama atau simbol-simbol perusahaan, atau nama tersebut merupakan lisensi dari prinsipal. Selain itu organ Yayasan sangatlah penting hingga sebuah Yayasan dapat dikatakan sebagai sebuah Yayasan. Hal yang harus diperhatikan, kemampuan orang yang ditunjuk, kesediaan orang yang bersangkutan, ditunjuk bukan berdasarkan jabatan tertentu, pengangkatan dilakukan dengan memperhatikan mekanisme dalam Anggaran dasar dan undang-undang tentang Yayasan. Terakhir adalah tentang pendayagunaan kekayaan Yayasan harus digunakan sebesar-besarnya untuk kepentingan Masyarakat, bukan untuk kepentingan pendiri atau pihak lainnya yang tidak sesuai dengan visi misi didirikannya Yayasan tersebut.

---

This thesis analyzes the independence of Foundation as a separate entity from founders / the founder in this thesis is the Limited Liability Company. Foundation and Company Limited is an independent legal entity, therefore which between the Foundation and Limited Liability Company can not influence each other. As for any relationship that made by the Foundation with a limited liability company (previously is founder), this is a legal relationship of equals, and can not intervene in each other. Usage Company name (founder) as the name of the Foundation, Foundation?s organ, and utilization of the Foundation's assets became the subject of this thesis. Basically, there are no restrictions to use of the limited liability company's name became the name of the Foundation, but with the restriction that the Foundation should not use names that have been used legitimately by another foundation or contrary to public order and/or morality. Internally within the Company's founders must be seen first whether there are restrictions in the use of the name or corporate symbols, or names are licensed by the principals. Also, organ is very important thing in the Foundation which a foundation can be performing as a foundation. It should be noted, a designated person's ability, the willingness of the person, appointed not by a particular authority at the Company (founder), and the assignment made shall comply with mechanism in Articles of Association and laws of the Foundation. The last is about the Foundation assets should be used as much as possible for public interests, not for the founder or other parties who are not related with the vision and mission is the establishment of the Foundation."

"ABSTRAKYayasan yang berdiri sebelum Undang-undang Yayasan, harus menyesuaikan anggaran dasarnya, apabila tidak Yayasan tidak boleh menggunakan kata ldquo;Yayasan rdquo; didepan namanya dan/atau Yayasan tersebut dapat dibubarkan.Yayasan RJ didirikan pada tahun 1993. Sejak tahun 2008 sampai tahun 2015 Yayasan RJ tidak berbadan hukum. Baru pada tanggal 30 oktober 2015 Yayasan RJ, kembali didirikan dengan menggunakan aset dari Yayasan tahun 1993, tanpa melakukan proses likuidasi terlebih dahulu. Pokok permasalahan tesis ini adalah bagaimana ketentuan pengalihan aset dari Yayasan yang sudah tidak berbadan hukum menurut Undang-undang Yayasan, bagaimana pendirian Yayasan baru dengan nama maksud dan tujuan yang sama, dan bagaimana akibat hukum dari akta Yayasan RJ yang tidak memenuhi ketentuan yang berlaku. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif, dengan menganalisis data sekunder secara kualitatif. Simpulan tesis ini adalah ketentuan mengenai peralihan aset Yayasan yang tidak berbadan hukum tidak diatur secara rinci. Pendirian Yayasan yang sudah tidak berbadan hukum dengan nama, maksud dan tujuan yang sama, mengikuti ketentuan yang diatur dalam Undang-undang Yayasan. Akibat hukum dari akta pendirian Yayasan RJ yang dibuat tidak sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, akta Notaris tersebut batal demi hukum dan Notaris yang membuat akta tersebut dapat dikenai sanksi administratif atau sanksi perdata.

---

ABSTRACTFoundations were established before the Law Foundation, have to adjust their statutes, otherwise the foundation should not use the word foundation in front of its name and or the Foundation can be dissolved. RJ Foundation was founded in 1993. Since 2008 to 2015 RJ was an unincorporated foundation. On the 30th of October 2015 the RJ Foundation, was re established by using the assets of the Foundation in 1993, without making the process of liquidation first. The subject matter of this thesis is how the provisions of the transfer of assets from the foundation that has no legal status under the Law Foundation, how the establishment of new foundation with the name of the same aims and objectives, and how the legal consequences of the deed of RJ Foundation that does not meet the applicable provisions. The research method used juridical normative, by analyzing secondary data qualitatively. The conclusions of this thesis are the provision of transitional asset of the unincorporated Foundation is not regulated in detail. The establishment of the foundation that have no legal entities in the name, purpose and the same objectives, follow the provisions regulated in the Law Foundation. The legal consequences of the deed of establishment of the RJ Foundation made not in accordance with the provisions of applicable law, the notary deed was void by the law and notary who made such deed to sanction administrative or civil sanctions. "

"Skripsi ini membahas mengenai pengambilalihan yayasan yang dilakukan oleh Perseroan Terbatas dan akibat dari pelaksanaan pengambilalihan tersebut. Proses pengambilalihan yayasan sedikit berbeda dengan proses akuisisi Perseroan Terbatas, dimana dalam akuisisi Perseroan Terbatas jenis akuisisi yang sering terjadi adalah akuisisi saham. Dalam mengambilalih yayasan tidak mungkin dilakukan dengan akuisisi saham, hal ini dikarenakan yayasan tidak memiliki saham, sehingga jenis yang mungkin untuk dilaksanakan adalah pengambilalihan aset yayasan. Skripsi ini akan memaparkan salah satu contoh dari sebuah proses pengambilalihan aset yayasan yaitu Yayasan ABC yang diakuisisi oleh PT XYZ dan juga mengenai akibat dari akuisisi aset yayasan bagi Yayasan ABC.

---

The focus of this thesis is the take over of a foundation by a Limited Liability Company and the result of the implementation of the take over. Take over of a foundation is a little different from the acquisition of Limited Liability Company, which in the acquisition of Limited Liability Company a common type of acquisition which is performed is the acquisition of shares. In take over of a foundation, it is impossible with the acquisition of shares, it is because the foundation does not own shares, so the action which is possible to be implemented is take over of foundation’s assets. This thesis will describe an example of take over of foundation’s asset which is ABC Foundation which acquired by the PT XYZ and also the result of the take over of foundation’s assets for the ABC Foundation."