Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"ABSTRAKPenelitian ini bermaksud lmtuk melihat perbandingan manajemenredaksiona] antara sims sims berita Detilccom dan Kompas.com. Bcrdasarkanpcnclitian., masing-masing news media online ini memiliki karakteristik sebagaisitus media online dan mempunyai konsep manajemen redaksional. Adaperbedaan-perbedaan yang mendasar di antara kedua sims berita online ini yajtukonsep kecepatan dan updating. target pembaca, proscs rekruitmen, jumiahSumber Daya Manusia.I-Iasil temuan peneliiian, dapat dilihat bahwa Dezikcom mengutamakankecepatan dan bersifat ?Breaking News?, semeniara Kompascom mengutamakankeakuratau dan kelengkapan dalam pcnyampaian beritanya.Ada pcrbedaan target pcmbaca ke dua sims lersehut dimana targetpembaca Delilacom hampir seimbang antara laki-Iaki & perempuan, bommur 18tahun kcatas, tingkat pendidikan SMA ke atas, dan dibaca semua golonganpendapatan. Sementara Kompaacom dibaca olch dominan laki-laki, beiumur 20-35 tahun, dengan tingkal pendidikan sazjana.Proscs rekruitmen di kedua sims berita tersebut juga bcrbedzn Deiilccommem?-erikan pelatihan terlcbih dahulu sebelum reporternya turun ke Iapangan,sementara Kompasxom langslmg menunmkan rcporternya ke lapangan sebagaisaiah sam bentuk ujian bagi menekaJumlah staf mdaksi di Kompas.com lebih sediicit dibandingkan denganDetiic com karena rnemiliki integrated newsroom dengan koran-koran lain dalamsatu grup di Keompok Kompas Gmmedia, sementara Delikcom mempunyaijumlah stef rodaizsi yang lebih banyak karena berdiri sendiri.Kata Kunci : keuapatan, target pembacm proses rekruitmen, Staf redaicsi,integrated newsroom.

---

ABSTRACT The objective of this research is to End out the comparisons of pertainingto editing management between news media online Detilccom and news mediaonline Kompascom. This research shows how the methods are and what amechanism of working is, and also shows the other variables that are related withpertaining to editing management by Detikcam and Kornpaszcom. Basically thedifferentiation are speed/updating, target audience, recruitment process, HumanResources.Based on this research, the results shows Kompasncom has prioritized to beaccurate and complete news, on the other side, Detikcom has more prioritized tobc fast through ?breaking news?_ The target audience of Dctik.com is Male (55%)& Female (45%) by age I8 above, with education level is Senior High School andread in all SES. While readers of Kompas.com are dominant Male (71%), by age20-35 yrs old (60%), with education level is Bachelor (54%).Recruitment process has also different. Detik.com give training betbrecandidate go to field, while Kompascom has to a new reporter go to iield first tosee the ability of those person as the one o"recruilment test.Besides that, Kompaszcom owns a network system/group which is havingthe total of human resources is less; it is because they have an integratednewsroom with other newspapers in a group. In the other hand, Detikcom doesn?town a network system/ group so they are having a lot of human resources.Keyword : speed/updating, target audience, recruitment process, Humanresources, integrated newsroom."

"Sistem penegakan hukum yang diterapkan di Indonesia, secara spesifik dalam ranah hukum pidana dikenal dengan Integrated Criminal Justice System (ICJS), yang terdiri dari empat komponen aktor penegak hukum, yaitu hakim, jaksa, advokat, dan polisi. Keselarasan aktor ICJS dapat dicapai dengan kesepadanan kualitas aktor ICJS. Namun, pada saat ini masih terjadi diferensiasi kualitas input aktor ICJS, khususnya antara polisi dengan aktor ICJS lainnya. Implikasi dari diferensiasi tersebut menyebabkan proses penegakan hukum di Indonesia jauh dari cita hukum untuk dapat menyelaraskan antara kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan. Penelitian ini bertujuan sebagai alternatif solusi perbaikan desain pendidikan polisi untuk mewujudkan ICJS yang selaras. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan menggunakan bahan hukum sekunder. Revitalisasi sumber daya manusia polisi melalui sinkronisasi pendidikan polisi dengan aktor ICJS diperlukan mengingat polisi akan bekerja secara simultan dengan aktor ICJS lainnya. Revitalisasi lembaga pendidikan polisi akan difokuskan pada penataan kembali lembaga pendidikan polisi pada berbagai jenjang kepangkatan polisi. Kurikulum pendidikan polisi harus dapat menjadi bekal polisi untuk dapat menjalankan fungsinya ketika menjadi aparat penegak hukum. Ekuivalensi bobot pendidikan diharapkan dapat mewujudkan kesamaan cara pandang yang sama antara perwira polisi dengan aktor ICJS lainnya.

---

Law enforcement system in Indonesia, specifically in criminal law known as the Integrated Criminal Justice System (ICJS), which consists of four components, namely judges, prosecutors, lawyers, and police. The harmony of actors of ICJS can be achieved by equivalence of ICJS quality. But, police are getting different input in human resource compare with another actors of ICJS. The implication of differentiation is causing law enforcement in Indonesia far from law ideas to achieving legal certainty, justice and expediency. This research is aimed to design an alternative solution for the improvement of police education to realize the harmony of ICJS. This research is a normative legal research with using secondary legal materials. Revitalization of police human resources through police education synchronization with actors of ICJS needed because the police will work simultaneously with other actors of ICJS. Revitalization of police educational institutions will be focused on the realignment of police educational institutions at various police ranks. Police education curriculum should be a provision for the police to function as a law enforcement officer. Equivalence of education is expected to create the same light similarities between police officers with other actors of ICJS."

"Dengan mengambil diskursus media massa, studi ini bertujuan untuk melihat proses pengambilan keputusan dalam newsroom Koran Tempo pada pemberitaan kasus korupsi Wisma Atlet Palembang. Melalui pendekatan kualitatif, penelitian ini menemukan berbagai interaksi agen baik yang bersifat allocative resources maupun yang bersifat authoritative resources, hal tersebut sekaligus memperlihatkan kemampuan agen menciptakan struktur baru dalam praktik sosial pemberitaan. Sementara di sisi lain, struktur juga memperlihatkan kemampuannya dalam newsroom, di mana keputusan berita tidak mengabaikan aturan-aturan jurnalistik yang sudah ditetapkan. Kendati demikian, pada prosesnya newsroom tidak dapat melepaskan diri dari kekuasaan ekonomi dan politik. Adapun faktorfaktor yang berperan di dalamnya yaitu pemahaman sebagai profesi wartawan, kode etik jurnalistik, koran tempo dalam era konvergensi media, kebebasan jurnalistik dalam undang-undang pers.

---

By taking a mass media discourse, this study aims to find out a decision-taking process in a newsroom of Koran Tempo on the press of a corruption case of Wisma Atlet Palembang. Employing a qualitative approach, this study found a numerous press agents? interactions, both in terms of allocative resources and authoritative resources. These indicate the press agents? competences to create a novel structure in a social press practice. On the other hand, that structure also shows their capability in the newsroom, in which a press decision may not disregard the journalism regulations having been defined. Despite those facts, in terms of the process, the newsroom may not secede from the economy and politic powers leading to a market interest which derive from the four factors playing a part in the process, namely the understanding of journalism profession, code ethics system of the journalism, media convergence and freedom of the journalism in Pers Regulations."

"[Tesis ini membahas tentang budaya produksi dalam newsroom TVONE pada pilpres 2014. Budaya produksi media, berkaitan dengan komposisi dan struktur sosial internal dari para pekerja media dan hubungan yang dipelihara. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan menggunakan studi kasus di dalam program “Presiden Pilihan Rakyat”. Untuk mengetahui budaya produksi dalam newsroom TVONE pada pilpres 2014, peneliti menggunakan observasi dan wawancara mendalam terhadap jurnalis TVONE. Hasil penelitian menunjukanbahwa individual level, level rutinitas media, level organisasi, level ekstra media serta level ideologi berperan dalam budaya produksi pada newsroom TVONE di pilpres 2014.;This research focused on the cultural production in newsroom TVONE at the 2014 presidential election. Media production culture, with regard to the composition and internal social structure of the media workers and relationships are maintained. This is a qualitative research that using case study on Presiden Pilihan Rakyat programme. To find out cultural production in newsroom TVONEat the 2014 presidential election, therefore the author use case study on Presiden Pilihan Rakyat TV programme. In order to find out the cultural production in newsroom TVONE at the 2014 presidential election, the author observed and interview the TVONE journalist. The results showed that individual level, routines media level, organization level, extra media level and ideology play a role in the cultural level of production in the newsroom of TVONE at the 2014 presidential election, This research focused on the cultural production in newsroom TVONE at the2014 presidential election. Media production culture, with regard to thecomposition and internal social structure of the media workers and relationshipsare maintained. This is a qualitative research that using case study on PresidenPilihan Rakyat programme. To find out cultural production in newsroom TVONEat the 2014 presidential election, therefore the author use case study on PresidenPilihan Rakyat TV programme. In order to find out the cultural production innewsroom TVONE at the 2014 presidential election, the author observed andinterview the TVONE journalist. The results showed that individual level,routines media level, organization level, extra media level and ideology play arole in the cultural level of production in the newsroom of TVONE at the 2014presidential election]"

"ABSTRAKPenelitian ini ingin melihat bagaimana salah satu media independen di Indonesia,yaitu Tempo, melakukan perubahan konvergensi pada ruang berita mereka.Penelitian kualitatif dengan pendekatan etnografi ini mengeksplorasi bagaimanabudaya ruang berita Tempo berperan dalam perubahan tersebut. Penelitimengumpulkan data melalui wawancara mendalam pada delapan informan danobservasi selama 4 minggu. Penelitian ini menemukan bahwa nilai-nilai budayayang melandasi Newsroom Culture di Tempo tertanam pada asas jurnalismeTempo. Nilai-nilai budaya tersebutlah yang membentuk Constructive NewsroomCulture di Tempo dan membuat Tempo bertahan dari perubahan ke perubahan

---

ABSTRACTThis research seeks to find out how one of Indonesia?s independent media,Tempo, performs changes in order to establish a convergence newsroom. Usingan ethnographic method, this study explores how Tempo?s newsroom culture istaking part during the changes through a four week observation and eight in-depthinterviews with the newsroom personnels. This research has found that Tempo?snewsroom culture has its values rooted on its journalism principles which waswritten on the magazine?s first edition in 1971. These values?namely,egalitarianism and pluralism?have been the epitome of Tempo?s everydaypractices for more than 40 years. These values also shaped Tempo?s culture into aConstructive one, which is?and has always been?the key to Tempo?s survivalin facing many changes."

"Penelitian yang tertuang dalam tesis ini mengungkap banyak mengenai ketimpangan (disparitas) regional ekonomi dan tenaga kerja di Indonesia selama 1995-2003. Seperti diketahui bahwa Indonesia merupakan negara kepulauan dengan jumlah pulau sangat banyak akan berpotensi besar melahirkan ketimpangan. Ketimpangan tersebut bisa muncul karena adanya perbedaan potensi Sumber Daya Alam (SDA) dan Sumber Daya Manusia (SDM) antar regional, kemudian diperburuk lagi oleh minimnya sarana transportasi dan komunikasi antar regional. Faktor lainnya yang sangat besar pengaruhnya adalah kebijakan pemerintah pusat maupun daerah yang tidak pro-pasar seperti munculnya peraturan atau Perda (Peraturan Daerah) yang menghambat investasi, ketldak pastian hukum, dan lain sebagainya.Tenaga kerja terdidik (TTD) merupakan kelompok tenaga kerja yang mempunyai potensi dan kemampuan besar menghasilkan output. Kelompok ini merupakan tenaga kerja yang berpendidikan minimal SLTA/sederajat dan mempunyai tingkat produktivltas tinggl. Kelompok ini semakin menunjukan peranannya daiam perekonomian di Indonesia, terutama periode pasca krlsis dimana recovery perekonomian Indonesia berlangsung. Walaupun jumlahnya relatif tidak banyak, yaitu sekitar 23 persen dari total tenaga kerja Indonesia, hasil penelitian mengungkapkan bahwa keterkaitan mereka dengan pertumbuhan PDB maupun PDRB propinsi di Indonesia cukup erat.Pengaruh TTD yang cukup signifikan terhadap perekonomian regional ini membawa berbagai implikasi, diantaranya adalah ketimpangan dari sebaran TTD akan berpengaruh pula terhadap ketimpangan perekonomian regional. Ketimpangan yang serius ini terutama muncul antara regional Jawa dengan regional Luar Jawa, atau regional IBB (Indonesia Bagian Barat) dengan regional IBT (Indonesia Bagian Timur).Belajar dari pengalaman sebelumnya, konflik antar daerah sebagian besar dipicu oleh masalah ekonomi, seperti pembagian hasil yang tidak adil, tenaga kerja Iokal banyak menganggur, dan lainnya. Konflik dari masalah ekonomi ini kemudian meluas menjadi konflik sosial, politlk dan budaya, dan pada akhirnya menghasilkan situasi krisis. Konflik ini bukan suatu keniscayaan dan mengakibatkan permasalahan besar dikemudian hari bagi keutuhan NKRI. Oleh sebab itu ketimpangan dalam bidang ketenagakerjaan maupun perekonomian regional seharusnya menjadi prioritas pemerintah dalam meratakan pembangunan di Indonesia."

"ABSTRAKKawasan Asia Tenggara memiliki tingkat kejadian perdagangan manusia yang tinggidengan latar belakang dan penyebab yang beragam; baik dari aspek ketenagakerjaan,migrasi, kemiskinan, kejahatan maupun konflik negara. Hal ini menyebabkanpendekatan untuk pemberantasan perdagangan manusia menjadi beragam pula; baikdari tahapan pencegahan, penegakan hukum, maupun dukungan untuk korban. Tesisini membahas pemberantasan perdagangan manusia di kawasan Asia Tenggarasebagai tindak pidana pelanggaran hak asasi manusia dan hukum pidanainternasional; baik secara internasional maupun regional antar negara-negara anggotaASEAN. Pendekatan yang digunakan adalah kerja sama internasional melaluibantuan hukum timbal balik atau mutual legal assistance (MLA). Instrumen bantuanhukum timbal balik yang digunakan dan dianggap sesuai untuk kawasan AsiaTenggara adalah perjanjian yang dihasilkan oleh Association of South East AsiaNations (ASEAN) yaitu ASEAN Mutual Legal Assistance Treaty in Criminal Matters(ASEAN MLAT). Bantuan hukum timbal balik merupakan instrumen kerjasamaformal yang sesuai untuk pemberantasan kejahatan formal maka mampu mengikatkomitmen negara secara penuh. Penelitian dilakukan dengan studi kasus perdaganganmanusia yang terjadi di kawasan ZAMBASULTA (Zamboanga, Basilan, Sulu, Tawi-Tawi) di Filipina. Sebagai daerah di Filipina dengan kasus perdagangan manusiayang secara dominan lintas batas Negara antara Filipina dengan Malaysia.ZAMBASULTA dapat menggambarkan penerapan ASEAN MLAT di kawasan AsiaTenggara sebagai instrument regional pemberantasan manusia.

---

ABSTRACTSouth East Asia region has a high level of human trafficking case with variousbackgrounds and causes; whether from aspects of labor, migration, poverty, crime orhomeland conflict. Hence the approach for human trafficking suppression varies;whether from the phase of prevention, law enforcement, or victim support. This thesisaddresses human trafficking suppression in South East Asia region as a crime againsthuman rights. Writer describes the law for human rights protection and internationalcrime against human trafficking; internationally and amongst ASEAN membercountries. The approach being taken is international cooperation through mutual legalassistance (MLA). The instrument considered appropriate is ASEAN Mutual LegalAssistance Treaty in Criminal Matters (ASEAN MLAT). Mutual legal assistance is acompatible formal cooperation instrument for suppressing human trafficking becauseof its ability to handle transnational crimes and provides binding commitmentamongst countries. Research is conducted with case study of ZAMBASULTA(Zamboanga, Basilan, Sulu, Tawi-Tawi) in Philippine. Being a Philippine region withcross border human trafficking cases between Philippine and Malaysia,ZAMBASULTA can represent the implementation of ASEAN MLAT in South EastAsia region as a regional instrument of human trafficking suppression."