Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Tesis ini membahas mengenai upaya perlindungan konsumen film Indonesia yang diperankan oleh Lembaga Sensor Film ditinjau dari ketentuan hukum perfilman dan hukum perlindungan konsumen, karena selama ini konsumen sering kurang menyadari atas adanya dampak negatif film yang dapat merugikan konsumen. Penelitian ini adalah penelitian yuridis normative. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa film sebagai produk representasi budaya dilindungi oleh peraturan perundang-undangan begitu pula kepentingan pihak-pihak yang terkait didalamnya terutama kepentingan konsumen film. Sebagai upaya perlindungan konsumen terhadap dampak negatif film hadirlah Lembaga Sensor Film sebagaimana diamanatkan dalam Undang-undang perfilman yang bertugas menyensor setiap film yang akan diedarkan ke masyarakat.

---

This Thesis discusses about the protection effort of Indonesian film consumer which is role by Lembaga Sensor Film reviewed from film law and consumer protection law, because all this time consumer often less consious of the existence of film?s negative effect that endanger the consumer. This research is a normative juridical research. Results of research conclude that film as a representation product of culture is protected by the law, as well as the interest of related parties especially film consumer?s interest. As a way to protect the consumer from the negative effects of film, there is Lembaga Sensor Film which is mandated in film law to censor every film that will be published to the society."

"ABSTRAKPembajakan film menjadi lazim seiring tersebarnya akses Internet yang menjadi semakin umumdi seluruh dunia. Akses pengunduhan film ilegal menjadi lebih mudah bagi pengguna Internetdengan adanya protokol P2P dan situs online streaming. Oleh sebab itu industry perfilman lahyang dirugikan atas perkembangan dan maraknya pembajakan film. Penelitian ini sebertujuanuntuk menganalisa Undang-undang (UU) kekayaan intelektual (IP) yang berkaitan dengan filmdan meninjau kemungkinan solusi untuk masalah ini. Ulasan hukum dan tinjauan pustakadilakukan beserta dengan pembagian kuesioner. Hal ini ditemukan bahwa ketatnya UU KekayaanIntelektual di sebuah negara berkontribusi dalam melindungi industri dari pembajakan sertainovasi dari perusahaan jasa streaming dapat menyediakan platform baru bagi industri perfilmanuntuk mengubah model bisnis mereka

---

ABSTRACTMovie piracy becomes prevalent as the Internet becomes common all over the world. Means ofaccessing illegal movies are becoming easier for wide population to access such as the P2Pprotocols and streaming websites. The developments of the above contribute to incongruences inthe motion picture industry, as they are the ones who bear the disadvantages from movie piracy.This study thus aims to analyze the Intellectual Property (IP) Law related to motion picture andreview possible solutions to these problems. Reviews of the laws and literature were conductedand questionnaires were distributed. It is found that stringent Intellectual Property contribute inprotecting the industry from piracy as well as innovation from streaming services company canprovide new platform for the industry to modify their business model."

"Agar tidak terjadi pelanggaran terhadap hak-hak konsumen oleh pelaku usaha, konsumen harus sadar, mengetahui dan memahami apa yang menjadi hak-haknya sebagai konsumen. Tetapi pada kenyataannya, hak-hak konsumen dalam praktek sehari-hari sering tidak diterapkan, baik karena ketidaktahuan atau keengganan konsumen dalam memanfaatkannya. Sementara itu, tidak sedikit produsen yang bertindak semena-mena dibalik ketidakberdayaan dan ketidaktahuan konsumen tersebut. Oleh karena itu Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia sebagai Lembaga Perlindungan konsumen Swadaya Masyarakat telah melakukan berbagai macam upaya. Salah satu upayanya adalah di bidang pendidikan, yang telah mengadakan berbagai macam kegiatan seperti Training Motivator Konsumen, seminar dan diskusi panel. Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia juga menjadi pembicara di radio, televisi, dan media cetak. Selain di bidang pendidikan, upaya lain yang dilakukan Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia adalah di bidang penerbitan, dengan menerbitkan majalah bulanan Warta Konsumen. Sedangkan di bidang Informasi dan Dokumentasi, Yayasan Lembaga Konsuman Indonesia menyediakan sarana perpustakaan yang terbuka untuk umum. Apabila telah terjadi pelanggaran terhadap hak-hak konsumen oleh pelaku usaha maka konsumen dapat melakukan pengaduan kepada bidang pengaduan Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia. Penanganan pengaduan di Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia dibagi menjadi dua bagian yaitu penanganan secara non-litigasi dan penanganan secara litigasi. "

"Jenis-jenis masalah perlindungan konsumen semenjak berlakunya Undang-undang No.8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen sangat beragam, namun gugatan konsumen terhadap pelayanan jasa kesehatan dan yang berhubungan dengan masalah kesehatan masih tergolong langka. Hal ini antara lain disebabkan karena selama ini hubungan antara si penderita dengan si pengobat, yang dalam terminologi dunia kedokteran dikenal dengan istilah transaksi terapeutik- lebih banyak bersifat paternalistik.Seiring dengan perubahan masyarakat, hubungan dokter-pasien juga semakin kompleks, yang ditandai dengan pergeseran pola hubungan dokter-pasien dari pola paternalistik menuju pola partnership. Memang harus diakui bahwa hak-hak para pengguna jasa layanan kesehatan masih sering dikalahkan oleh kekuasaan para petugas kesehatan; dengan demikian kebutuhan akan pemberdayaan konsumen kesehatan yang dibekali dengan daya tawar dan daya pilih yang lebih besar merupakan suatu keharusan. Dasar pemikiran ini yang mendorong pendirian Yayasan pemberdayaan Konsumen Kesehatan Indonesia yang mempunyai motto: "Membela dan memberdayakan konsumen kesehatan agar memiliki daya pilih dan daya tawar tinggi." Yayasan Pemberdayaan Konsumen Kesehatan Indonesia (YPKKI) mempunyai kedudukan sebagai Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat yang merupakan lembaga non-Pemerintah yang terdaftar dan diakui oleh Pemerintah.Yayasan Pemberdayaan Konsumen Kesehatan Indonesia yang bergerak di bidang perlindungan terhadap konsumen kesehatan telah melakukan berbagai macam upaya guna melindungi hakhak konsumen kesehatan. Salah satu upaya yang telah dilakukan Yayasan Pemberdayaan Konsumen Kesehatan Indonesia adalah menangani 254 kasus pengaduan masalah kesehatan dalam kurun waktu bulan November 1998 sampai bulan Juli 2003 dan menyelesaikan 90 persen kasusnya melalui mediasi."

"Bank merupakan salah satu usaha yang memberikan pelayanan jasa kepada masyarakat. Untuk dapat bersaing dalam dunia perbankan maka suatu bank harus dapat berusaha untuk meningkatkan pelayanan mereka kepada para nasabah, sehingga nasabah tersebut tidak tertarik untuk menggunakan jasa bank lain yang mereka nilai lebih memberikan kenyamanan bagi mereka. Teknologi sistem informasi dan telekomunikasi yang semakin berkembang merupakan sarana yang dapat dipergunakan oleh bank untuk meningkatkan mutu pelayanan kepada masyarakat. Salah satu jenis pelayanan yang sudah lazim saat ini diberikan adalah Internet banking. Yang menjadi focus pembahasan pada tesis ini adalah ketentuan yang mengatur mengenai pelaksanaan internet banking dan tanggung jawab dari pelaku usaha (Bank) sebagai penyelenggara layanan Internet banking, adalah Pasal 6 huruf n Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan yang telah diubah melalui Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998. Selain itu Bank Indonesia melalui SKDBI No.27/164/KEP/DIR dan SEBI No.27/9/UUPB tanggal 31 Maret 1995 menginstruksikan Penggunaan Sistem Informasi Oleh Bank yang merupakan pedoman pelaksanaan teknologi informasi. Pada tanggal 20 April 2004 Bank Indonesia juga mengeluarkan Surat Edaran Nomor 6/18/DNDP perihal Penerapan Manajemen Risiko Pada Aktivitas Pelayanan Jasa Bank Melalui Internet (Internet Banking). Bank sebagai penyelenggara layanan wajib memberikan jaminan kenyamanan dan keamanan bagi nasabah dalam bertransaksi melalui internet banking dengan mengikuti standarisasi yang telah ditetapkan dan menerapkan manajemen risiko pada aktivitas internet banking secara efektif."

"Keluhan konsumen di media masa akhir-akhir ini serta pengaduan yang masuk ke YLKI dari tahun ke tahun menunjukkan peningkatan. Dengan demikian masalah perlindungan konsumen seharusnya mendapat perhatian yang serius, namun sampai sekarang belum ada peraturan yang integral dan comprehensif. Terlepas dari belum adanya Hukum Perlindungan Konsumen yang memadai, tampaknya pendidikan masalah ini sudah saatnya mendapat perhatian dari kalangan akademisi dan sudah saatnya diajarkan di Fakultas Hukum. Pengetahuan dan pemahaman tentang masalah tersebut sangat diperlukan oleh seorang sarjana hukum apalagi dalam menghadapi era pasar bebas dan globalisasi."

"Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tingkat etnosentrisme konsumen muda di Indonesia pada merk lokal kategori fesyen serta apa saja faktor psikososial dan demografi yang melatarbelakanginya. Etnosentrisme konsumen merupakan suatu konsep etnosentrisme yang meneliti kepercayaan konsumen tentang kelayakan dan moralitas dalam membeli produk impor. Tingkat etnosentrisme konsumen dapat diukur dengan skala pengukuran CETScale yang terdiri dari beberapa pernyataan dengan pertimbangan faktor psikososial konsumen. Penelitian ini menggunakan analisis deskriptif, uji signifikansi, dan tabulasi silang dengan teknik pengambilan sampel non-probabilitas. Hasil penelitian menunjukkan tingkat etnosentrisme konsumen muda Indonesia cukup tinggi dengan ada perbedaan yang signifikan dari faktor psikososial dan demografi konsumen.

---

This study aims to find out the level of young consumer ethnocentrism in Indonesia on fashion local brand and its antecedents. Consumer ethnocentrism is a concept derived from ethnocentrism in Sociology which examine the consumer’s belif about appropriateness and morality of purchasing foreign-made products. The level of consumer ethnocentrism is measured by CETScale with psychosocial and demographic factors as its antecedents. This survey uses descriptive analysis, one sample t test, and cross tabulation with non-probability sampling technique. This study revealed the level of young consumer ethnocentrism in Indonesian is high significant divergence in psychosocial and demographic factors."