Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Ketersediaan infrastruktur berkualitas merupakan salah satu faktor penentu daya tarik suatu kawasan. Sementara itu, kinerja infrastruktur merupakan faktor kunci dalam menentukan daya saing global. World Competitiveness Yearbook 2008 menempatkan Indonesia pada peringkat 55 dari 134 negara, yang ketersediaan infrastrukturnya tidak memadai dan birokrasi pemerintah yang tidak efisien. Dengan demikian, tantangan pembangunan infrstruktur ke depan adalah bagaimana untuk terus meningkatkan ketersediaan infrastruktur berkualitas dan kinerja semakin dapat diandalkan agar daya tarik dan daya saing Indonesia dalam konteks global membaik.Untuk menjawab perkembangan infrastruktur di masa yang akan datang seperti diuraikan di atas, Kementerian Pekerjaan Umum telah melaksanakan program pelatihan bagi aparatnya baik di tingkat pusat maupun di tingkat provinsi dan kabupaten/kota pada tahun 2006-2009 agar supaya dapat melaksanakan pembangunan infrastruktur pekerjaan umum dengan produktif dan memuaskan. Pelatihan tersebut adalah tentang ?Planning, Appraisal and Management of Infrastructure Projects?, atau disebut ?Project Cycle?.Pelatihan ini bertujuan untuk memberikan pembekalan kepada para aparat Kementerian Pekerjaan Umum, khususnya yang terlibat langsung dalam proses penyusunan, perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan kegiatan pembangunan infrastruktur pekerjaan umum dan permukiman. Dengan pelatihan ini diharapkan aparat Kementerian Pekerjaan Umum menjadi tenaga yang profesional, sehingga mampu membuat perencanaan yang matang, mampu menilai kelayakan proyek, serta menerapkan manajemen proyek yang modern, supaya proyek selesai tepat waktu, berkualitas tinggi, dengan biaya sesuai yang direncanakan. Sampai saat ini, setelah 3 tahun pelatihan ?Project Cycle? berjalan, belum pernah dilakukan penilaian apakah pelatihan tersebut tepat mengenai sasaran.Tujuan tesis ini adalah mengkaji efektivitas pelatihan ?Project Cycle? Kementerian Pekerjaan Umum. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif analitik. Peserta pelatihan ?Project Cycle? dilibatkan sebagai responden. Pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan kuesioner.Dari hasil penelitian diperoleh kesimpulan bahwa pelatihan ?Project Cycle? Kementerian Pekerjaan Umum ini secara umum cukup efektif. Namun untuk meningkatkan efektivitasnya pada waktu yang akan datang perlu ditempuh langkahlangkah yang konkret sebagai rekomendasi, antara lain: 1) Seleksi peserta pelatihan agar sesuai dengan bidang tugas dan kemampuan; 2) Dukungan dari pimpinan kepada peserta pelatihan pasca pelatihan dalam menunaikan tugas pekerjaan sesuai dengan pengetahuan yang telah diperoleh selama pelatihan supaya lebih diintensifkan; 3) Lama waktu pelaksanaan pelatihan yang hanya satu minggu agar ditambah.The availability of qualified infrastructure is one of the decisive factors of attraction power for a region. Besides, infrastructure performance is a key factor to establish global competition power. World Competitiveness Yearbook 2008 has placed Indonesia on the 55th rangking among 134 countries, which the infrastructure availability is not satisfied and the government birocracy is not efficient. Thus, the challenge of infrastructure development in the future is how to increase the qualified infrastructure availability continuously and the performance could be more reliable in order to make better power of attraction and and power of competition of Indonesia in the global context.

To anticipate the infrastructure development in the future as described above, the Ministry of Public Works has run a program of training for its apparatus either in central level or in province and district/city level in 2006-2009 in order to be able to implement the public works and resettlement infrastructure development productively and satisfactorily. The training is regarding ?Planning, Appraisal and Management of Infrastructure Projects?, or so called ?Project Cycle?. The objective of this training is to give provisions to the apparatus of the Ministry of Public Works, particularly for them who are directly involving in the process of arrangement, planning, implementation and supervision of the public works and resettlement infrastructure development. By this training, it is expected that the apparatus of the Ministry of Public Works will become professional expert, that capable to make firm planning, capable to appraise feasibility of project, and applying modern project management, in order to finish the project on time, in high quality, with the cost to meet the plan. Untill now, 3 years after the training of ?Project Cycle? has run, it has not conducted evaluation whether the training has achieved the target.

The objective of this thesis is to study the effectiveness of training on ?Project Cycle? of Ministry of Public Works. The method to be used in this study is analytical descriptive. The training participants of ?Project Cycle? were involved as respondents. Data collection was done by using questionnaires.

From the result of study obtained, it gave conclusion that the training on ?Project Cycle? of Ministry of Public Works in general is sufficiently effective. However, for strengthening the effectiviness of training on ?Project Cycle? in the future should take real actions as recommendations, among others are: 1) Selection of participants should met the task area and capability; 2) Support from the management to the participants in post-training in the excecution of tasks to meet the knowledge obtained during the training course more intensively; 3) The training duration that was only one week should be lengthened."

"ABSTRAKPenelitian ini bertujuan untuk menguji efektivitas pelatihan dalam meningkatkan kualitas SDM dibidang Ketenteraman dan Ketertiban DKI Jakarta. Penelitian ini membahas manajemen pelatihan dalam konteks manajemen SDM, sehingga fokus penelitian ditujukan untuk menguji persepsi responden terhadap pelaksanaan pelatihan dan pengaruh pelatihan dalam meningkatkan pengetahuan aparatur dibidang Ketenteraman dan Ketertiban di DKI Jakarta. Unit analisis penelitian ini adalah peningkatan pengetahuan individu pegawai selama mengikuti pelatihan. Peningkatan pengetahuan responden menggunakan indikator skor pretes dan postes yang diperoleh masing-masing responden selama mengikuti pelatihan. Skor pretes dan postes selama 3 tahun (1995-1997) digunakan untuk menganalisis konsistensi pengaruh pelatihan terhadap peningkatan pengetahuan pegawai dibidang Ketenteraman dan Ketertiban. Analisis statistik t-tes dipakai untuk menguji pengaruh pelatihan terhadap peningkatan pengetahuan pegawai bidang Ketenteraman dan Ketertiban. Analisis frekuensi prosentase digunakan untuk mengkaji persepsi responden terhadap pelaksanaan program pelatihan. Sedangkan analisis regresi berganda digunakan untuk mengkaji kontribusi 5 (lima) variabel prediktor terhadap prestasi pelatihan. Koefisiensi determinasi (R2) menjelaskan kontribusi variabel prediktor terhadap prestasi pelatihan bagi pegawai bidang Ketenteraman dan Ketertiban. F-tes akan menguji sikniflkansi R2 didalam menjelaskan sumbangan kelima prediktor variabel terhadap prestasi pelatihan. Studi ini menunjukkan bahwa persepsi responden terhadap dimensi efektivitas pelatihan cukup baik sehingga dapat disimpulkan program pelatihan telah cukup efektif. Program pelatihan secara konsisten mempengaruhi peningkatan pengetahuan dan Ketrampilan pegawai dibidang Ketenteraman dan Ketertiban. Kelima variabel prediktor memberikan kontribusi sebesar 79% terhadap prestasi responden pada program pelatihan."

"Pembahasan dalam penulisan tugas akhir ini merupakan rekomendasi bagi PT. X untuk melakukan pelatihan kepada para managemen untuk dapat menerapkan gaya kepemimpinan yang efektif dalam proses kerja sehari-hari dengan bawahannya. Penulis memfokuskan bahwa tim managemen perlu menerapkan gaya kepemimpinan situasional (situational leadership) agar lebih efektif dalam proses pelaksanaan pekerjaan sehari-harinya.Dari analisa permasalahan di PT. X, umumnya para pimpinan kurang berorientasi pada tugas dan terhadap bawahan. Atasan hanya membicarakan masalah tugas yang diberikan. Komunikasi lebih banyak berlangsung satu arah. Dengan poly ini atasan tidak fokus pada masalah pengembangan karyawannya. Komunikasi yang berlangsung tidak kondusif untuk pencapaian kinerja yang baik. Memang sudah ada penetapan target kerja. Tetapi penilaian tidak digunakan untuk proses kenaikan gaji, atau kenaikan jabatan. Hasil penilaian tidak pemah dikomunikasikan. Hal ini membuat karyawan menjadi tidak tau prestasi apa yang harus mereka pertahankan, apa yang harus ditingkatkan. Karena itu tingkat motivasinya masih rendah. Unsur skill juga belum berkembang dengan baik. Pelatihan belum ada, terutama yang berhubungan dengan managerial. Permasalahan yang terjadi adalah pada hubungan atasan bawahan. Hal tersebut kurang sesuai dengan sasaran PT. X yaitu menyediakan lingkungan kerja yang nyaman dan termotivasi yang membuat karyawan bekerja lebih profesional. Salah satu hal yang menyebabkan permasalahan tersebut adalah pada komunikasi. Untuk itu, perlu dilakukan pembenahan terhadap sistim komunikasi yang diterapkan oleh atasan terhadap bawahan, dalam hal ini sistim kepemimpinannya.Penerapan gaya kepemimpinan haruslah disesuaikan dengan situasi yang ada, terutama dengan tingkat kematangan para anak buahnya. Hal ini perlu menjadi pertimbangan mengingat situasi perusahaan yang barn melakukan penggabungan dengan tingkat kesiapan bawahannya yang berbeda-beda. Gaya kepemimpinan situasional (Hersey & Blancard, 1992) dianggap banyak ahli manajemen sebagai gaya yang sangat cocok untuk diterapkan saat ini. Gaya dalam memimpin yang akan diterapkan tidak dapat digeneralisasikan pada setiap bawahan, sangat tergantung kepada tingkat kematangan yang secara alamiah setiap bawahan. Kematangan (maturity) bawahan sangat bergantung pada tingkat kemauan (willingness) dan kemampuan (ability) dari bawahan. Tinjauan secara rinci literatur dibahas dalam Bab IT.Gaya komunikasi satu arah (yang umumnya dilakukan pada gaya delegating) seperti yang dijalankan oleh managemen PT X menjadi kurang efektif karena tidak mempertimbangkan tingkat kesiapan kemampuan dan kemauan (able and willing) bawahan. Dengan tingkat kematangan karyawannya yang berbeda, gaya delegating menjadi tidak sesuai penggunaannya. Managemen PT X perlu melakukan perubahan dalam menerapkan gaya kepemimpinan manajemennya. Untuk itu, managemen harus mengetahui bagaimana melakukan komunikasi dua arah dan mengembangkan gaya kepemimpinan situasional yang efektif. Melihat kondisi yang terjadi di PT. X, diperlukan penerapan gaya kepemimpinan situasional yang efektif. Gaya kepemimpinan yang diberikan perlu memilah tingkat kematangan setiap individu bawahannya. Untuk itu pimpinan harus mengetahui tingkat mana bawahan tersebut berada. Dengan melakukan kategorisasi tersebut, Atasan dapat menentukan mana bawahan yang pantas diberikan delegation dan mana yang harus di perhatikan dengan gaya selling dan participating. Atasan tentunya harus melakukan penggantian bagi bawahan yang unable-unwilling. (ulasan rind dalam Bab III).Agar dapat melakukan gaya kepemimpinan yang efektif dengan menggunakan komunikasi dua arah, dan mampu mengatasi persoalan bawahannya, maka perlu diberikan pelatihan ketrampilan komunikasi kepada para atasan. Rancangan pelatihan dibuat sesuai dengan prosedur yang ada agar tujuan dan manfaat pelatihan tercapai. (selengkapnya dalam Bab IV) untuk meningkatkan effektivitas kepemimpinan Managemen PT X."

"Training And education represent a important element in improving officer skill and interest in executing duly. To reach correct training and education target utilize require to be a effectiveness evaluation to see what training given have reached target. This research use 30 (threeten) responder which is taken away from a training kesamaptaan and education which is executing in Regional Office of Banten. Approach to this research have the character of quantitative, and the training kesamaptan and education executed during one month more five day to see what there improvment corrections officer skill and knowledge as their capital in executing good everyday duty is those who undertake in Lapas, Rutan, Bapas, and also in Rupbasan. As for insuffiencys which is earning in research of writer in character only in addition of book of guidance of education and training of permanent kesamaptaan as reference of competitor in accepting items of the training and mount ability of widyaiswara in giving items and use of language of body and also constraint of system of budget going into effect where Dep. Monetary apply system of budget newly while in Regional Office of system of budget which is wearing still old ones, so that the fund which descend for training of kesamaptaan become minim but as a whole the the insuffiencys do not bother the way education and training of the kesamaptaan."

"ABSTRAKManajemen Sumber Daya Manusia (SDM) pada saat ini sudah bukan hanya mengerjakan pembuatan laporan, pengarsipan atau pekerjaan-pekerjaan administrasi lainnya. Selayaknya salah satu fungsi manajemen SDM menjadi partner stratejik perusahaan dalam upaya pengembangan SDM. Oleh karena itu diperlukan peningkatan kompetensi dasar perusahaan yaitu dengan meningkatkan kualitas SDM yang ada.SDM yang berkualitas merupakan syarat mutlak untuk mencapai keberhasilan perusahaan dimasa yang akan datang. Untuk mendapatkan SDM yang berkualitas tersebut salah satunya adalah melalui pelatihan dimana tujuan pelatihan sendiri adalah meningkatkan pengetahuan (knowledge), keterampilan (skill) dan perilaku (behavior) karyawan. Ketiga hal tersebut dibutuhkan untuk menunjang pelaksanaan pekerjaan sehari-hari. Selain itu pelatihan juga dapat memberikan keunggulan kompetitif (competitive advantage) untuk perusahaan.Namun demikian program pelatihan dan pengembangan karyawan merupakan investasi yang cukup mahal untuk perusahaan. Oleh karena itu pelatihan harus memberikan kontribusi yang optimal untuk meningkatkan kinerja perusahaan. Namun demikian walaupun pelatihan telah mengeluarkan biaya ya yang cukup tinggi kadang kala efektivitas pelatihan tidak dapat tercapai. Masalah ini pada akhirnya dapat menjadi faktor pertimbangan untuk menunda atau bahkan meniadakan program pelatihan.Lebih lanjut penulis akan mengadakan evaluasi pelatihan secara menyuluruh melalui audit pelatihan di PT. PRG untuk mengukur efektivitas pelatihan yang selama ini berjalan. Audit pelatihan itu sendiri memakai 8 faktor yang mempengaruhi efektivitas pelatihan Pada audit pelatihan yang dilakukan di PT. PRG ini, penulis menggunakan 8 faktor yang mempengaruhi efektivitas pelatihan antara lain: Tahapan pelatihan yang dilakukan antara lain: analisis kebutuhan yang dipakai perusahaan selama ini, Desain pelatihan, Metode yang dipakai untuk menyampaikan pelatihan, Materi yang diberikan, Alih belajar (transfer of training), Evaluasi pelatihan yang dilakukan untuk mengukur efektivitas pelatihan dan faktor lain seperti perencanaan pelatihan (training master plan), daftar keahlian (expertise inventory) baik buat karyawan maupun pihak ketiga penyelenggara pelatihan (vendor).Kedelapan faktor tersebut memiliki beberapa aspek yang diukur, masing-masing aspek tersebut akan dievaluasi, dengan melihat aspek yang belum dan sudah digunakan. Untuk setiap aspek yang digunakan akan diukur efektivitasnya. Nilai efektivitas tersebut 1 untuk efektivitas yang sangat kurang dan 5 untuk efektivitas yang baik sekali.Dari hasil audit tersebut masih terdapat banyak kekurangan-kekurangan pada hampir semua faktor. Oleh karena itu untuk memperbaiki efektivitas pelatihan tersebut penulis menawarkan dua buah alternatif solusi yaitu memperbaiki sistem pelatihan yang ada atau mengembangkan model pelatihan yang berbasis kompetensi dimana kedua usulan mempunyai kelebihan dan kekurangan masing-masing.Dengan melihat beberapa pertimbangan penulis mengusulkan untuk menerapkan model pelatihan yang berbasis kompetensi di mana penulis juga memberikan masukan tahapan pelaksanaan, waktu pelaksanaan, biaya dan kendala-kendala yang mungkin dihadapi sekaligus cara untuk mengatasi kendala tersebut."

"Kupon merupakan suatu sertifikat yang diberikan kepada penjual untuk memperoleh penghematan atas pembelian suatu produk tertentu bagi pembawanya. Sebagai salah satu alat promosi penjualan, kupon ini masih jarang digunakan di Indonesia. Oleh karena itu, dalam skripsi ini, penulis bertujuan untuk mengevaluasi keefektifan promosi kupon yang dilakukan di Indonesia oleh PT Federal Cycle Mustika. Metode yang digunakan dalam memperoleh bahan dan data yang diperlukan meliputi penelitian kepustakaan dan penelitian lapangan. Penelitian kepustakaan berasal dari catatan kuliah, buku, artikel majalah, dan laporan hasil survei. Penelitian lapangan berasal dari datadata promosi kupon PT Federal Cycle Mustika. Hasil analisa menunjukkan bahwa secara keseluruhan terjadi kenaikan dalam periode promosi kupon. Namun kenaikan tersebut tidak memenuhi target penjualan produk yang ditetapkan. Selain itu, timbul reaksi negatif dari anggota saluran distribusi karena mereka dirugikan dengan penawaran kupon tersebut. Secara teoritis, penawaran kupon ini juga dapat mendorong terjadinya penyalahgunaan kupon. Hal ini karena biaya pengembalian kupon lebih besar daripada biaya distribusi dan nilai kupon tersebut cukup signifikan dibandingkan dengan nilai jual produk sepeda. Dari hasil analisa tersebut disimpulkan bahwa promosi kupon yang dilakukan FCM tidaklah efektif. Ketidakefektifan promosi tersebut terlihat dari kegagalan promosi mencapai tujuan, reaksi negatif yang timbul, dan resiko penyalahgunaan kupon. Penulis menyarankan agar perencanaan promosi kupon lebih seksama, dengan memperhatikan pengalaman perusahaan yang telah melakukan promosi kupon. Selain itu, perusahaan juga harus mengkoordinasikan promosi kupon tersebut dengan saluran distribusinya sehingga menguntungkan semua pihak."

"This study aims to find out the effect of the application of performance-based budgeting to performance budgetingmanager at the Centre for Education and Training Ministry of Home Affairs, Bandung Regional. The variables in thisstudy are the application of performance-based budgeting as an independent variable (X) and budget managementperformance as the dependent variable (Y). The dimensions of the indicators of variable X include the preparation phase(X1), the ratification stage (X2), the implementation phase (X3), reporting and evaluation phase (X4). While theindicators of variable Y include the dimensions of the level of efficiency (Y1), the level of effectiveness (Y2), and levels ofaccountability (Y3).The research method used is explanative research method because it intends to investigate the effect of one variable toanother variable. The sampling technique used is saturated by the number of sampling techniques sample of 38respondents. Data collection techniques are the study of literature and field research consisting of distributingquestionnaires and interviews. The results shows that the application of performance-based budgeting and performancemanagement budget is included in the Good category. Stages of preparation, ratification, implementation, reporting andevaluation of a positive effect on the level of efficiency, effectiveness, and level of accountability. It can be concluded thatthe application of variable performance-based budgeting has a positive effect on the performance variable budget managerat the Center for Education and Training Ministry of Interior Regional Bandung.The authors provide recommendations for improving the performance of the budget manager, by doing socializationregulations and guidelines on budget preparation and m Increasing the effectiveness of supervision and control of budgetexecution is managed by the managing budgets and doing so type of expenditure should consider the composition ofseveral types of shopping and p Need to involvement of both the head and the head of the field to describe the activities andtypes of budgets that have been proposed by each section."

"Tesis ini membahas Kebijakan pemberian subsidi program pelatihan tenaga kerja yang ada di lembaga pelatihan kerja swasta dalam upaya peningkatan kualitas dan produktivitas tenaga kerja dengan memanfaatkan scluruh potensi dan sumber daya pelatihan pada lembaga pelatihan kerja swasta. l'emberian subsidi program yang berjalan saat ini belum efektif. untuk itu periu perbaikan agar pelatihan tenaga kerja bisa berjalan efekti[ Penelitian ini adalah penelitian kuatitalif dengan pendekatao deskriptif dengan menggunakan metode Analytical Hierarchy Process (AiiP). Tujuan penelitian ini untuk mengctahui sasaran. kendala dan program prioritas agar pelatihan kcrja berjalan efektif. Dari hasil pengisian kuesioner yang diisi oleh 4 kelompok manajerial lalu diolah kedalam aplikasi exptert choice 2000 dengan hasH. untuk setiap kelompok respoden yang memiliki kepentingan yang berbeda tcrdapal hasil analisis yang berbeda tergantung kepentingannya, Untuk mengefektlfkan pelatihan tenaga kerja yang ada di lembaga pelatihan kerja swasta. maka sasaran yang paling prioritas adalah Minat dan bakat peserta pelatihan sebesar 34,3 persen. sescorang akan mengikuti pelatihan apabila pelatihan itu sesuai dengan kebutuhannya. dan akan membawa manfaat bagi kehidupannya, Kendal yang menjadi priodtas untuk diatasi dalam rangka mengefektifkan pelatihan kerja adaiah biaya pelatihan yang relatif mahal sebesar 31,7 persen, untuk rnenekan biaya pelatihan bisa diJakukan dengan mernperbaiki metodologi pelatihan dan kurikulum, Program yang menjadi prioritas adalah seleksi yang ketat dengan pcnelusuran minat peserta sebesar 37.4 perscn. seseonmg akan mengikuti pelatihan apabila pelatihan itu sesuai dengan karaktcr. jiwa. kesl.!nangan dan minatnya. dcngan dcmikian pcserta akan bersungguh sungguh dalam belajar. Hasil penelitian menyarankan kepada Dirjen Binalattas agar kebijakan pcmberian subsidi program pada LPKS efektif. perlu dilakukan; Peningkatkan sosialisasi program,, Melakukan Training Need Assesment (TNA) kedaerah untuk menyesuaikan antara jenis pelatihan yang di rencanakan dengan kebutuhan pelatihan yang sesuai dengan daerah pelaksana pelatihan. Monitoring perencanaan. dan penyelenggaraan pelaksanaan pelatihan subsidi program.

---

This thesis discuss about the training subsidy program policy on employee training program in private employee training organization to increase the quality and the productivity of employee, by using all potential and training resources in private employee training organization, Today's training subsidy program was obtainable un-effectively. This research was a Qualitative Research with a Descriptive Approach by using Analytical Hierarchy Process (AHP) method, The research purpose is to acknowledge the target, constrain, and priority on the program to make the employee training program working effectively, From the questioner input by 4 (four) different managerial group then processed by using Expert Choice 2000 (an application) with a result, for each managerial group of respondent which has a different requirements, different result of analysis depend on the requirements. To make en effectively employee training program in private employee training organization, then the mainly priority on target is to reach 34,3% of interest and talent of participant, participant has to tag along with the training if the training are suitable to their requirements and will bring advantage to his life. The mainly priority on constrains have to solve in a means to increase effectiveness of employee training program is highly cost of training program around 31,7%, to decrease the cost of training program can be done by fixing training methodology and syllabus, The main training program is tight selection with the interest exposure on participant suitable to character, essence favorable, and interest then the participant will intensively tag along with the training. The research result advising to General Director of Guidance, Training, and Productivities (DitJen Binalattas) to give an effective training subsidy program policy to Private Employee Training Organization (LPKS), by doing a socialization of the program. In doing a Training Need Assessment (TNA) to local area have to sustainable to the planning of kind of training with the training necessity sustainable to area of training realization."

"Desentralisasi fiskal memberikan kewenangan dan tanggung jawab kepada pemerintah daerah untuk menggali dan mengelola sumber-sumber keuangan daerahnya. Sumber keuangan daerah yang memiliki peranan sangat penting dalam pelaksanaan desentralisasi fiskal adalah pungutan daerah yaitu pajak daerah dan retribusi daerah. Pada pelaksanaannya banyak peraturan daerah tentang pungutan daerah yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan. Untuk itu pemberian kewenangan dalam melakukan pemungutan pajak dan retribusi kepada pemerintah daerah harus disertai dengan pembinaan dari pemerintah pusat agar pelaksanaanya tidak bertentangan dengan peraturan perundangan-undangan yang berlaku, dalam hal ini dilakukan oleh Direktorat Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Kementrian Keuangan. Kota Bekasi sebagai salah satu Kota yang terus berkembang, memiliki potensi akan pajak daerah dan retribusi daerah yang terus tumbuh. Penelitian ini bertujuan untuk memberikan gambaran atas efektivitas kegiatan pembinaan yang dilakukan oleh Direktorat Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Kementrian Keuangan pada Pemerintah Kota Bekasi. Peneliti menemukan kegiatan pembinaan terhadap pemerintah Kota Bekasi belum mencapai efektif, hal ini dilihat dari masih kurangnya pemahaman dalam menghasilkan peraturan daerah yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan prinsip-prinsip pungutan daerah.

---

Decentralization of fiscal gives authority and responsibility to local governments to explore and manage the financial resources of the region. Source of local finance which has a pivotal role in the implementation of fiscal decentralization is local levies that form in local taxes and user charges. In practice, many local regulations on local levies opposed to the legislation in national level. For that, granting authority in making the collection of taxes and charges to the local government must be accompanied by guidance from central government so that its implementation does not conflict with national legal provisions applicable, in the case this is done by the Directorate of Regional Tax and Retribution Ministry of Finance. Bekasi as one of grow up municipal, has the potential for local taxes and user charges that continue to grow. This study aims to provide an overview of the effectiveness of supervision activities undertaken by The Directorate of Regional Tax and Retribution in the Ministry of Finance to Bekasi Municipality. Researchers found that the supervision activities at the Bekasi Municipality has not been reached effectively, it is seen from the lack of understanding in producing local regulations in accordance with the laws and principles of local tax and user charges."