Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Berbitjara tentang pemberontakan PKI di Madiun pada bulan September 1948, maka kita harus pula membitjarakan latar belakang dari peristiwa2 jang telah membentuk tokoh2nja. Karena sikap dan tindak tanduk tokoh2 ini sangat banjak dipengaruhi oleh masa lampau mereka. Disamping pengaruh komunis internasional, situasi dalam negeri ataupun theori2 perdjuangan Marxist-Loninist individu2 jang telah dibentuk oleh masa lampau ini tetap mempunjai andil besar. Disamping factor tadi, panggung sedjarah dimana mereka telah bermain, mempunyai pengaruh pula. Djawa tahun 1926, Rusia, Negeri Belanda, Australia, Tiongkok, Digul semuanja meninggalkan djedjak2nja dalam _tragedy Madiun_. Kaum _komunis revolusioner_. Sedjak achir abad ke-XIX, teknologi Barat mulai memasuki pedalaman Indonesia, chususnja pulau Djawa-setjara intensip. Rel2 kereta api mulai merajapi tanah Djawa menggantikan tjikar dan kereta kuda. Pabrik2 tebu mulai berkepul-kepul, dan kebun2 tebu merambati persawahan2 tanah Djawa. Dan kota2, bukan dalam arti kata kota tradisional, mulai bermuntjulan. Bandung, Semarang, Tandjung Priok, Magelang, Madiun mulai merupakan pusat2 konsentrasi baru dari penduduk. Penjakit2 jang dahulu begitu menakutkan, wabah pes, disentri, tjatjar, cholera telah dapat dikendalikan. Dan kematian anak2 dapat dikurangi dengan tjepat. Semuanja ini membawa perubahan2 sosial jang besar bagi kehidupan masjarakat Indonesia umumnja, masjarakat Djawa chususnja. Dan bersamaan dengan perkenalan pada tehnik Barat jang _menakdjub_kan ini, berdiri pula sekolah2_"

"Pada tanggal 10 Agustus 1948 Moeso kembali ke Indonesia. Sejak tahun 1926, setelah pemberontakan komun is, ia menghilang ke Moskow dan mengabdikan dirinya pada Komintern - Komun is Internasional. Pada tahun 1936 sebagai agen rahasia ia tinggal selama enam bulan di Surabaya untuk membangun kembali Partai Komun is Indonesia (PK I). Kemudian ia bermukim di Uni Soviet dengan aktivitas utamanya sebagai penasihat untuk urusan Indonesia. Sesudah kemenangan Sekutu dalam Perang Dunia II dan Proklamasi Kemerdekaan Indonesia, PK I memperoleh posisi yang kuat di dalam Republik, tapi tetap mempertahankan eksistensinya yang setengah ilegal. Anggota-anggotanya menyebar masuk ke dalam berbagai macam partai. Amir Sjarifoeddin - anggota rahasia PK I - pernah menjadi perdana menteri, tapi pada Januari 1948 ia mengundurkan diri. Kabinet di bawah pimpinan Wakil Presiden Hatta tampil tanpa mengikutsertakan komun is. Sementara itu, Soviet mengubah haluan politiknya menjadi beroposisi keras terhadap Barat. Moeso mendapat restu dari Moskow untuk melakukan reorganisasi terhadap PK I."

"Penelitian ini bertujuan untuk memberikan gambaran yang jelas mengenai keterlibatan orang-orang Batak Toba dalam pemberontakan PRRI di Sumatera Utara pada tahun 1958-1961. Keterlibatan orang-orang Batak Toba dalam pemberontakan tersebut merupakan sebuah Manifestasi dari "Mudar Namangkuling". Teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah teori collective action dari Charles Tilly. Teori ini kemudian ditempatkan dalam kerangka metodologi strukturis yaitu suatu metodologi yang berusaha mengungkapkan realitas peristiwa berdasarkan sumber sejarah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa keterlibatan orang-orang Batak Toba dalam pemberontakan PRRI merupakan ledakan akumulasi dari ketidakpuasan Batak Toba terhadap pihak pemerintah pusat yang tidak menghiraukan kehidupan ber-Pancasila dan ber-Bhinneka Tunggal Ika. Hal ini tampak dari tekanan dari orang-orang non Batak Toba dalam mematahkan dominasi orang-orang Batak Toba secara khusus di Sumatera Timur. Keinginan orang-orang Batak Toba supaya penyelesaian pergolakan daerah-daerah umumnya dan Sumatera Utara khususnya diselesaikan dengan jalan tidak melalui kekerasan tidak mendapat tanggapan dari Pemerintah Pusat di Jakarta. Orang-orang Batak Toba yang mengetahui bahwa pemberontakan PRRI-Permesta bertujuan untuk mengadakan koreksi dan bukan untuk memisahkan diri dari negara kesatuan Republik Indonesia, telah menyebabkan munculnya dukungan terhadap PRRI yang diproklamasikan pada tanggal 15 Pebruari 1958 di Padang. Akan tetapi selain ketidakpuasan tersebut, keterlibatan orang-orang Batak Toba juga disebabkan adanya solidaritas di antara sesama orang Batak Toba yang disebut "mangkuling mudar" (darah yang berbunyi). Hal itu tampak, misalnya, dari adanya ucapan "kalau teman menarik bambu secara terbalik, maka terbalik pula kita tarik". Artinya, walaupun sudah mengetahui bahwa tindakan yang dilakukan oleh orang-orang lain itu merupakan pemberontakan, namun orang-orang lainnya yang sebelumnya tidak menghendakinya, dengan adanya "mangkuling mudar" menyebabkan ikut serta di dalamnya. Keterlibatan dari Komando Resimen Infantri-3 Tapanuli dan partisipasi masyarakat Batak Toba di Tapanuli Utara dalam pemberontakan telah membuktikan hal itu. Kembalinya Negara Republik Indonesia ke Undang-Undang Dasar 1945, perjuangan menghadapi Belanda dalam masalah Irian Barat, seruan KSAD Mayjen A.H. Nasution supaya "kembali ke pangkuan ibu pertiwi", kekhawatiran akan semakin kuatnya komunis di Indonesia, dan perpecahan di kalangan pemimpin pemberontak sehubungan dengan pembentukan PRRI, telah mendorong orang-orang Batak Toba untuk menghentikan pemberontakan. Untuk itu, orang-orang Batak Toba yang tidak terlibat dan menghendaki agar pemberontakan selesai, ikut berperan didalam penyelesaian itu. Dengan demikian, keterlibatan orang-orang Batak Toba dalam pembentukan PRRI merupakan sebuah Manifestasi dari "Mudar Namangkuling"."

"Penelitian mengenai orang-orang Tionghoa di Malang pada tahun 1942-1949 ini ditujukan untuk melengkapi penulisan tentang sejarah lokal dan sejarah etnis Tionghoa di Indonesia. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode sejarah yang terdiri dari empat tahapan, yaitu heuristik, kritik, interpretasi, dan historiografi. Selain menggunakan sumber-sumber tertulis, penelitian ini juga dilengkapi dengan menggunakan sumber-sumber lisan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kehidupan orang-orang Tionghoa di Malang pada tahun 1942 _ 1949, yang merupakan masa pendudukan Jepang dan masa Revolusi, mengalami beberapa perubahan dalam bidang politik, sosial, dan ekonomi. Di bidang politik, pemerintah Jepang memaksa orang-orang Tionghoa yang memiliki orientasi politik berbeda-beda untuk bersatu serta melarang seluruh organisasi sosial dan politik Tionghoa. Di bidang sosial, pemerintah pendudukan Jepang menutup sekolah-sekolah Tionghoa dan menerapkan kebijakan pengerahan massa terhadap orang-orang Tionghoa sebagaimana diterapkan juga kepada orang-orang pribumi. Di bidang ekonomi, pemerintah pendudukan Jepang menganggap orang-orang Tionghoa sebagai sumber pendapatan ekonomis yang potensial. Untuk itu, pemerintah pendudukan Jepang membentuk Komite Hoakiao Penolong Kesengsaraan sebagai wadah untuk mengumpulkan derma dari orang-orang Tionghoa Malang. Kehidupan orang-orang Tionghoa di Malang pada masa Revolusi juga mengalami beberapa perubahan. Di bidang politik, persatuan antara orang-orang Tionghoa kembali pecah. Mereka terbagi-bagi ke dalam orientasi-orientasi politik yang berbeda-beda. Di bidang sosial, salah satu persoalan yang dihadapi orang-orang Tionghoa di Malang adalah pendidikan bagi anak-anak Tionghoa. Persoalan ini baru terpecahkan pada tahun 1949 dengan kembali dibukanya sekolah Tiong Hoa Hwee Kwan. Di bidang ekonomi, potensi ekonomi yang dimiliki orang-orang Tionghoa di Malang digunakan oleh pemerintah Republik. Pada bulan November 1945, mereka memberikan sumbangan sebesar f. 50.000 kepada pemerintah Republik."