Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Kebijakan saldo kas minimal pada Rekening Kas Umum dimaksudkan agar penyaluran danaAPBN di awal hari dapat berjalan dengan lancar dan tepat waktu. Seiring dengan perkembangan kebutuhan pengelolaan kas yang optimal dan kemajuan teknologi perbankan, kebijakan saldo kas minimal perlu dilakukan evaluasi. Kajian bertujuan untuk meningkatkan pemahaman atas pengelolaan saldo kas khususnya saldo kas minimal pada Rekening Kas Umum Negara (RKUN) di Bank Indonesia dan membuka ruang pengembangan kebijakan pengelolaan saldo kas pada RKUN yang lebih optimal dengan tujuan mengelola cost of fund Pemerintah. Kajian atas saldo kas optimal dalam penelitian ini menggunakan model simple average, model Baumol,dan model Miller-Orr’sdengan data transaksi harian pada RKUN selama tiga tahun untuk memperoleh bentuk saldo kas yang optimal dengan asumsi yang berbeda terkait biaya transaksi dan kebutuhan kas. Hasil olah data berdasarkan tiga model menunjukan bahwa kas optimal pada RKUN di akhir hari seharusnya bisa lebih kecil dari kebijakan saldo kas minimal RKUN sebesar dua triliun Rupiah. Hal ini dapat membuka kemungkinan perubahan kebijakan saldo kas minimal pada RKUN agar lebih optimal."

"Penelitian ini bertujuan untuk membuktikan secara empiris pengaruh pengungkapan environmental, social, governance (ESG) terhadap akses pembiayaan dan biaya utang. Penelitian ini mengambil 107 perusahaan nonkeuangan yang terdaftar di masing-masing bursa efek di negara-negara ASEAN selama tahun 2014-2018. Pengujian hipotesis pengaruh pengungkapan ESG terhadap akses pembiayaan dan biaya utang dilakukan masing-masing menggunakan metode regresi data panel fixed effect dan common effect. Hasil penelitian menunjukkan bahwa semakin tinggi skor pengungkapan ESG gabungan dan skor pengungkapan aspek tata kelola (governance), maka perusahaan memiliki akses pembiayaan yang lebih baik dari pemberi pinjaman (lenders) dan hasil ini signifikan secara statistik, sedangkan pengungkan aspek lingkungan (environmental) dan sosial (social) tidak berpengaruh secara signifikan. Hasil penelitian juga menunjukkan bahwa pengungkapan ESG dan masing-masing komponennya tidak berpengaruh signifikan terhadap biaya utang.

---

This study aims to prove empirically whether or not ESG disclosures (i.e. aggregate as well as its three sub-indicators) provide better access to debt financing and reduce cost of debt. The research takes 107 non-financial firms listed on six stock exchanges of ASEAN countries (Indonesia, Malaysia, Singapore, Philipines, Thailand, and Vietnam) from 2014 to 2018. The hypothesis testings regarding the effect of ESG disclosure on access to debt financing and cost of debt are carried out using the fixed-effect and common-effect panel data regression method, respectively. The empirical results demonstrate that overall CSR disclosure score as a combination of ESG disclosure and governance disclosure are positively related to better access to finance. While environmental dan social disclosure are found to have insignificant association. The results also indicate that both combined and separated components of ESG disclosures have insignificant association with the cost of debt."

"The independence of the asset and liability composition in modigliani and miller (1958) capital structure theory research is implied in much modern financial theory

---

."

"Penelitian ini menginvestigasi determinan pemegangan kas pada perusahaan non keuangan di Indonesia periode 2002 2011 Penelitian ini fokus pada hubungan antara pemegangan kas dan trade credit Perusahaan dapat menggunakan credit management untuk mengatur tingkat pemegangan kas perusahaan Ada beberapa hal yang didapatkan dari penelitian ini Pertama peneliti mendapatkan adanya dampak asimetris dari hutang usaha dan piutang usaha pada pemegangan kas perusahaan dimana credit receivable tidak dapat dijadikan substitusi dari kas untuk menutupi credit payable karena adanya risiko piutang tak tertagih Kemudian peneliti mendapatkan bahwa pemegangan kas tidak secara signifikan memiliki hubungan dengan credit payable dan pemegangan kas secara signifikan memiliki hubungan dengan credit receivable Di Indonesia sebagian besar variabel yang digunakan pada penelitian ini relevan untuk menjelaskan kebijakan pemegangan kas Kata Kunci Determinan Hutang Usaha Pemegangan Kas Piutang Usaha Trade Credit.

---

This research investigates the determinants of the cash holdings of non financial Indonesia firms over the period 2002 2011 This paper focus on the relationship between cash holding and trade credit Firms can use credit management to manage cash holding There are few findings first this research document an asymmetric effect of trade payables and trade receivables on cash holding in that firms don rsquo t use the credit receivables as a substitute for cash to cover trade payables caused the risk of non payment of these receivables Furhermore there is no significant relationship between credit payable and cash holding and significant relationship between credit receivable and cash holding In Indonesia setting most of the variables that are relevant for explaining cash holdings Key words Cash Holding Determinan Receivable Payable Trade Credit."

"Melalui ratifikasi Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2016 tentang Ratifikasi ParisAgreement, Indonesia memiliki target untuk dapat menurunkan emisi gas rumahkaca. Saat ini penyediaan energi listrik di Indonesia masih didominasi daripembangkit listrik energi yang tidak ramah lingkungan yaitu batu bara. Salah satusektor yang dapat mengurangi peningkatan emisi gas rumah kaca adalah melaluipengembangan Energi Baru Terbarukan yaitu sektor Panas Bumi. Kurangnyapemanfaatan energi panas bumi disebabkan tingginya risiko dan biaya yangmengakibatkan perusahaan pengembang sulit mengakses pembiayaankonvensional karena dinilai berisiko tinggi. Pemerintah Indonesia, melalui PT SMI,berusaha untuk menyediakan pembiayaan dalam bentuk penyediaan dana padaproyek infrastruktur terhadap energi sektor panas bumi melalui salah satu programmitigasi risiko yang bernama Geothermal Resource Risk Mitigation. Akan tetapi,pengaturan mengenai pembiayaan infrastruktur ini masih mengacu pada PeraturanMenteri Keuangan Nomor 62/PMK.08/2017 tentang Pengelolaan DanaPembiayaan Infrastruktur Sektor Panas Bumi pada Perusahaan Perseroan (Persero)PT SMI dan masih terdapat beberapa hal yang belum diatur secara tegas. Skripsiini akan membahas mengenai bagaimana pengaturan dan upaya mitigasi risikopembiayaan infrastruktur sektor panas bumi yang direncanakan PemerintahIndonesia. Metode penelitian pada skripsi ini adalah yuridis-normatif denganpendekatan kualitatif, dan menggunakan bahan-bahan kepustakaan seperti bahanhukum primer dan sekunder. Pada akhirnya, peneliti memperoleh kesimpulan yaituupaya Pemerintah Indonesia untuk menyediakan pembiayaan infrastruktur melaluiprogram Geothermal Resource Risk Mitigation masih belum diatur sepenuhnya,sehingga dibutuhkan payung hukum agar mitigasi risiko ini dapat berjalan dansemua pihak dalam pengusahaan energi panas bumi mendapatkan kepastian hukum

---

Through the ratification of Law Number 16 of 2016 concerning the Ratification of

the Paris Agreement, Indonesia has a target to reduce greenhouse gas emissions.

Currently, the supply of electrical energy in Indonesia is still dominated by energy

power plants that are not environmentally friendly, namely coal. One sector that

can reduce the increase in greenhouse gas emissions is through the development of

New and Renewable Energy, namely the Geothermal sector. The lack of utilization

of geothermal energy is due to the high risks and costs that make it difficult for

development companies to access conventional financing because they are

considered high risk. The Indonesian government, through PT SMI, seeks to

provide financing in the form of providing funds for infrastructure projects for the

geothermal energy sector through a risk mitigation program called Geothermal

Resource Risk Mitigation. However, the regulation regarding infrastructure

financing still refers to the Minister of Finance Regulation Number 62 / PMK.08 /

2017 concerning Management of Geothermal Sector Infrastructure Financing

Funds at the Limited Liability Company (Persero) PT SMI and there are still several

things that have not been explicitly regulated. This thesis will discuss how to

manage and mitigate the risk of geothermal sector infrastructure financing planned

by the Government of Indonesia. The research method in this thesis is juridicalnormative

with a qualitative approach, and uses library materials such as primary

and secondary legal materials. In the end, the researchers concluded that the

Indonesian Government's efforts to provide infrastructure financing through the

Geothermal Resource Risk Mitigation program are still not fully regulated, so a

legal protection is needed so that this risk mitigation can take place and all parties

in the exploitation of geothermal energy get legal certainty"

"Penelitian ini bertujuan menjelaskan kesesuaian penerapan transaksi Simpanan dan Pembiayaan Mudharabah pada KJKS BMT BUMi serta menganalisis kesesuaiannya berdasarkan ketentuan yang berlaku, yaitu SOP KJKS dan Fatwa DSN MUI No.02/DSN-MUI/IV/2000 tentang tabungan mudharabah serta Fatwa DSN MUI No.07/DSN-MUI/IV/2000 tentang pembiayaan mudharabah. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa dalam penerapan transaksi Simpanan dan pembiayaan mudharabah tersebut masih terdapat banyak ketidaksesuaian. Hal ini terjadi karena beberapa praktik operasional yang dimodifikasi oleh KJKS BMT BUMi antara lain penerapan perhitungan bagi hasil Simpanan Sukarela yang tidak berdasarkan saldo rata-rata serta pembiayaan mudharabah yang diterapkan berdasarkan estimasi pendapatan di awal akad.

---

This study aims to explain the application of the suitability of the transaction on Mudharaba Savings and Financing on KJKS BMT BUMi and analyze their suitability based on existing regulations, namely SOP KJKS and MUI Fatwa DSN No.02/DSN-MUI/IV/2000 about saving deposit and MUI Fatwa DSN. 07/DSN-MUI/IV/2000 of financing is. The results of this study indicate that the application of the Deposit transaction and the financing is still a lot of mismatches. This occurs because some operational practices are modified by KJKS BMT BUMi include the application of the results of the calculation for Simpanan Sukarela and profit sharing of Mudharabah Financing is calculated by estimation profit in the beginning mudharaba agreement."

"Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh social influence, awareness, religious obligation, price of financing, dan attitude terhadap niat untuk memilih pembiayaan syariah sebagai pembiayaan kendaraan bermotor oleh generasi muslim milenial. Selain itu, peran religiosity sebagai moderasi juga dikaji. Penelitian ini mengadaptasi model penelitian theory of reasoned action (TRA) untuk menguji niat generasi mulsim milenial dalam memilih pembiayaan syariah sebagai pembiayaan kendaraan bermotor. Data di kumpulkan melalui survei terhadap 233 responden generasi Muslim milenial di Jabodetabek dan dianalisa menggunakan metode partial least square structural equation model (PLS-SEM) dengan SmartPLS 3.0. Hasil penelitian ini menemukan bahwa pengaruh sosial, kewajiban agama, dan harga pembiayaan berpengaruh signifikan terhadap sikap terhadap niat generasi muslim milenial dalam memilih pembiayaan syariah sebagai pembiayaan kendaraan bermotor. Sementara itu, kesadaran dan peran moderator religiusitas tidak ditemukan memiliki pengaruh yang signifikan. Manajer dan pemasar bank syariah dapat mengambil manfaat dari temuan penelitian ini, yang memberikan wawasan tentang faktor-faktor yang harus dipertimbangkan untuk mempromosikan pembiayaan syariah. Temuan ini berkontribusi pada literatur tentang produk pembiayaan syariah dengan menunjukkan pendorong sikap dan niat untuk menggunakan pembiayaan syariah. Kajian ini juga memperluas literatur dengan mengkaji peran moderasi religiusitas.

---

This study aims to examine the effect of social influence, awareness, religious obligation, price of financing, and attitude on the intention to choose sharia financing as motor vehicle financing by the millennial muslim generation. In addition, the role of religiosity as a moderator is also studied. This study adapts the theory of reasoned action (TRA) research model to examine the intentions of the millennial generation in choosing Islamic financing as motor vehicle financing. Data was collected through a survey of 233 millennial Muslim respondents in jabodetabek and analyzed using the partial least square structural equation model (PLS-SEM) method with SmartPLS 3.0. The results of this study find that social influence, religious obligation, and price of financing have a significant effect on attitude on the intentions of the millennial Muslim generation in choosing Islamic financing as motor vehicle financing. meanwhile, awareness and the moderating role of religiosity were not found to have a significant effect. Islamic bank managers and marketers could benefit from the findings of this study, which provide insight into the factors that should be considered for promoting Islamic financing. This finding contributes to the literature on Islamic financing products by showing the drivers of attitudes and intentions to use Islamic financing. The study also expands the literature by examining the moderating role of religiosity."