Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Dalam melaksanakan tugasnya, Direktorat Jenderal Pajak sebagai bagian dari instansi pemerintah tidak dapat melepaskan diri tuntutan banyak pihak baik internal maupun eksternal untuk menerapkan tata kelola pemerintahan yang baik (Good Public Governance). Wujud penerapan Good Public Governance ini tidak hanya terbatas pada saat melaksanakan tugas dan fungsinya di dalam negeri saja akan tetapi juga diwujudkan pada saat menjalankan perannya di dunia internasional. Transparansi dan Kredibilitas Direktorat Jenderal Pajak sebagai representasi Negara Indonesia di dunia internasional harus diwujudkan dan dipertahankan. Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui penyelenggaraan Exchange of Information di Direktorat Jenderal Pajak yang saat ini sudah memiliki standar internasional. Penelitian ini dilakukan melalui metode kualitatif deskriptif dengan memanfaatkan data primer (wawancara) dan data sekunder dari Direktorat Jenderal Pajak serta sumber lainnya. Hasil penelitian menunjukan bahwa penyelenggaraan Exchange of Information di Direktorat Jenderal Pajak telah sesuai dengan standar internasional dan hal tersebut merupakan bentuk transparansi Pemerintah Indonesia dalam menjalankan perannya di masyarakat internasional yang merupakan salah satu pemangku kepentingan dari Pemerintah Indonesia.

---

In doing its role, Directorate General of Taxes as a part of government can't avoid internal and external demand to implement Good Public Governance. Good Public Governance is implemented while Directorate General of Taxes carrying its role and functions in the country but also internationally. Transparency and credibility of Directorate General of Taxes as a representative of Indonesia must be done and maintained. This study is to analyze the implementation of Exchange of Information (EOI) in Directorate General of Taxes. This research using descriptive-qualitative method and utilizing primary data (interviews) and secondary data from Directorate General of Taxes and other sources. The results showed that the implementation of the Exchange of Information in Directorate General of Taxes in accordance with international standards and it is done as a form of transparency of Government of Indonesia to the international society as one of its stakeholder while carrying out its role in the world."

"Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah ada hubungan antara jenis kelamin, indeks prestasi kumulatif, tingkat semester mahasiswa, program studi dan tahu tidaknya mahasiswa mengenai Undang-Undang Akuntan Publik No. 5 Tahun 2011 terhadap minat mahasiswa untuk menjadi akuntan publik. Pengumpulan data dilakukan dengan menyebarkan kuesioner dan subjek penelitian adalah mahasiswa akuntansi Fakultas Ekonomi dan Vokasi Universitas Indonesia.Penelitian ini menemukan bahwa bahwa variabel semester dan IPK memiliki hubungan terhadap minat mahasiswa untuk menjadi akuntan publik dengan nilai signifikan masing-masih di bawah 0,05. Sementara variabel jenis kelamin, program studi dan tahu tidaknya mahasiswa mengenai UU AP tidak memiliki hubungan terhadap minat mahasiswa menjadi akuntan publik.

---

This research aims to determines whether there is a relationship between gender, grade point average, the level of the semester students, study programs and the knowledge of student about the Public Accountant Act No. 5 Year 2011 to the interest of students to become CPAs. The data was collected by distributing questionnaires and the study subjects were students of accounting Vocational Program and Faculty Economics of Universitas Indonesia.

This research discovers that the variables such as the semester and GPA have correlation the interest of students to become public accountants with their significant value is still below 0.05. While the gender variable, the program of study and know whether or not a student of the Public Accountant Act does not have correlation the interest of students into public accounting."

"Laporan ini bertujuan untuk mengevaluasi sistem pengendalian internal yang dimiliki Kementerian Perhubungan terhadap pelaksanaan Public Service Obligation yang merupakan kerja sama Kementerian Perhubungan diwakili Direktorat Jenderal Perkeretaapian sebagai pihak pemerintah dengan PT Kereta Api Indonesia (Persero), kegiatan magang dilakukan pada periode Januari - April 2013. Fokus ada pada evaluasi efektivitas pelaksanaan sistem pengendalian internal yang dimiliki dengan menggunakan teori efektivitas berdasarkan COSO?s Framework, Sistem Pengendalian Internal Pemerintah, dan COBIT. Berdasarkan hasil pengamatan dan wawancara penulis dengan beberapa narasumber terkait, dapat disimpulkan bahwa pengendalian internal untuk Public Service Obligation di Kementerian Perhubungan adalah baik secara prosedur dan teori namun secara praktik masih harus diperbaiki serta disempurnakan agar lebih efektif.

---

This report evaluates the internal control system in Ministry of Transportation to the implementation of Public Service Obligation activity, which is a cooperation between Direktorat Jenderal Perkeretaapian as government and PT Kereta Api Indonesia (Persero), the internship is held from January until April 2013. Focusing about the effectivity from internal control system they have using effectivity theory from COSO's Framework, Sistem Pengendalian Internal Pemerintah, and COBIT. Result from this report is Ministry of Transportation has a good internal control system for Public Service Obligation activity, but only in procedure and theory not in practice. That is why they need to improve it to be more effective."

"Dalam APBN-P 2013, penerimaan pajak ditargetkan mencapai sekitar 76% dari penerimaan negara, sehingga peran Direktorat Jenderal Pajak (DJP) menjadi penting. DJP harus selalu melakukan perbaikan diantaranya dilakukan dengan reformasi birokrasi dan menerapkan prinsip-prinsip Good Public Governance (GPG). Salah satu langkah nyata DJP adalah dengan kebijakan sentralisasi pengolahan data dengan didirikannya Pusat Pengolahan Data dan Dokumentasi Perpajakan (PPDDP) pada Tahun 2007. Penelitian dilakukan untuk mengetahui bagaimana operasional dan kebijakan pengolahan data di PPDDP melalui metode kualitatif dengan memanfaatkan data primer (wawancara) dan data sekunder dari DJP serta sumber lainnya. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa hampir seluruh aspek operasional dan kebijakan telah sesuai dengan pedoman dan literatur yang berkaitan dengan GPG. Pelaksanaan GPG di PPDDP berjalan dengan baik, tetapi beberapa kendala masih terjadi terutama mengenai asas transparansi yang harus disesuaikan dengan lingkungan kerja PPDDP. Namun, di masa depan PPDDP menghadapi tantangan besar yang dapat mengancam eksistensinya akibat elektronisasi pekerjaan di hampir semua bidang kehidupan. Adanya potensi yang besar, standarisasi, dan kontrol internal yang baik di PPDDP dapat membuat PPDDP tetap eksis dan berkembang sejalan dengan kemajuan di dunia.

---

In the year of 2013 State Budget-Revised, tax revenue is expected to reach approximately 76% of state revenues, so the role of the Directorate General of Taxes (DGT) becomes important. DGT needs to make continuous improvements which can be done through bureaucracy reform and applying the principles of Good Public Governance (GPG). DGT established data processing centralization policy in the year 2007 with built Data Processing Center (DPC). The study was conducted to determine how the operations and data processing policies in the DPC through a qualitative method utilizing primary data (interviews) and secondary data from the DGT and other sources. The research concluded that almost all aspects of the policy has been in accordance with the GPG's guidelines and literature. GPG's implementation in DPC is going well, but some problems still occur, especially on the principle of transparency that should be tailored to the working environment PPDDP. However, in the future PPDDP will facing big challenges that may threaten its existence, mainly due to the use of electronic devices in almost all areas of human life. The existence of great potential, standardization, and good internal controls in PPDDP can make PPDDP still exist and evolve in line with advances in the world."

"Skripsi ini menelaah Laporan Keuangan yang disajikan oleh para emiten Pasar Modal di Indonesia. Adapun tujuannya untuk melihat kepatuhan dari emiten terhadap pedoman bentuk isi dan penyajian Laporan Keuangan yang digariskan Prinsip Akuntansi Indonesia dan SE-24 Bapepam. Metode penelitian yang dilakukan adalah studi kepustakaan berupa pengumpulan data dari berbagai sumber dan analisa dilakukan dengan membandingkan data dengan peraturan yaang berlaku. Penelitian dilakukan terhadap perusahaan-perusahaan yang go publik di industri makanan dan minuman dan industri pakan ternak. Hasil penelitian menunjukkan terdapat beberapa pelanggaran atau penyimpangan dalam penyajian laporan keuangan para emiten. Penyimpangan tersebut dapat terjadi akibat kesalahan pihak emiten dan dimungkinkan juga akibat kurang tegasnya 8apepam dalam menjatuhkan sanksi terhadap emiten yang melakukan pelanggaran. Skripsi ini mengusulkan agar pihak Bapepam lebih teliti dan tidak segan untuk menegur atau menjatuhkan sanksi terhadap emiten yang melanggar aturan. Selain itu dari pihak emiten juga dihimbau agar menyajikan laporan keuangannya sesuai dengan Prinsip Akuntansi Indonesia dan SE-24 Bapepam karena laporan keuangan tersebut merupakan suatu bentuk pertanggung jawaban emiten terhadap para pemegang sahamnya."

"Efisiensi merupakan salah tujuan dalam sebuah instansi, terlebih pada pemerintah provinsi di era desentralisasi seperti saat ini. Efisiensi pemerintah provinsi dalam penelitian ini diukur dengan metode Data Envelopment Analysis (DEA) dengan menggunakan serangkaian indikator input dan output sebagai acuan, Hasil yang didapatkan menunjukkan bahwa untuk model orientasi output menunjukkan ada 20 provinsi di Indonesia yang sudah mencapai efisiensi penuh dan 13 provinsi tidak mencapai efisiensi penuh. Penelitian ini juga melihat persebaran daerah yang efisien dan yang tidak efisien dilihat dari sisi besar kecil APBD, banyak sedikit jumlah penduduk, geografis provinsi-provinsi tersebut, serta dibandingkan dengan jenis opini BPK.

---

Efficiency is a focus on all institutions, especially at the provincial government that face decentralization era nowadays. Efficiency of the provincial government in this research is measured by Data Envelopment Analysis (DEA) method. It is used some indicators that can reflect the performance results of local expenditures and the number PNS as inputs. So that, governments, societies, and researchers get the insight whether provincial governments in Indonesia efficient or not. For output indicators in this research used indicators of health, education, and indicators that refer to musgravian, which is a combination of economic stability, economic distribution, and economic performance. As the result of this research, in 2011 there were 13 provinces in Indonesia that did not reach full efficiency, whereas the rest, 20 provinces could achieve full efficieny. This study also elaborated the distribution of efficient and inefficient provinces in terms of the size of budget managed, the population, geographic area, and also opinion result form BPK."

"Penyusunan skripsi ini bertujuan untuk mengetahui sistem pengukuran kinerja saat ini, analisis implementasi balanced scorecard dan analisis indikator kinerja di Sekretariat Jenderal Kementerian Perdagangan. Penelitian ini menggunakan metodologi kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Hasil analisis menyimpulkan bahwa Sekretariat Jenderal memiliki dua alat ukur kinerja yaitu LAKIP dan balanced scorecard dimana keduanya menghasilkan output yang sama. Balanced scorecard memiliki keunggulan karena dapat memberikan gambaran kinerja setiap empat bulan. Implementasi balanced scorecard di Sekretariat Jenderal sudah baik namun masih ditemukan indikator kinerja yang tidak tepat atau penetapan target yang terlalu rendah. Berdasarkan pemahaman dan pengetahuan yang dimiliki, penulis berusaha memberikan saran-saran guna memperbaiki kelemahan-kelemahan atas implementasi balanced scorecard tersebut.

---

The aim of the paper is to discover the performance measurement system at this moment in time, balanced scorecard analysis implementation and performance indicator at the Secretariat General of Ministry of Trade. The research applied the qualitative methodology using case study approach. The analysis result concludes that the Secretariat General has two means of performance measurement systems, which are LAKIP and balanced scorecard, where both systems produce the same output. Balanced scorecard has the superiority for it's ability to provide the report every four months. The balanced scorecard implementation at the Secretariat General has been well performed but there are still several performance indicator that are not appropriate or the target is too low. Based on the writer's understanding and knowledge, the writer tries to provide some suggestions to overcome the shortcomings on the balanced scorecard implementation."