Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"

Sebagai salah satu sektor usaha yang tidak memiliki aset yang dapat dijaminkan, maka dibutuhkan suatu alternatif metode pembiayaan bagi sektor usaha hulu minyak dan gas bumi. Permasalahan yang dibahas dalam skripsi ini adalah regulasi dan mekanisme mengenai trustee borrowing scheme sebagai alternatif pembiayaan bagi kegiatan usaha hulu minyak dan gas bumi dan perbedaaannya dengan metode pembiayaan berbentuk project finance pada umumnya. Metode penelitian yang dilakukan adalah yuridis normatif, dan data yang diperoleh dianalisis dengan menggunakan metode deskriptif kualitatif. Penerapan dan mekanisme trustee borrowing scheme di Indonesia mengacu pada trust dalam sistem hukum common law. Hal ini didasarkan pada adanya klausula pilihan hukum dalam perjanjian trustee borrowing scheme, namun skema ini harus tetap mematuhi hukum Indonesia yaitu dalam hal pengaturan devisa utang luar negeri. Mekanisme trustee borrowing scheme ini pada prinsipnya merupakan bentuk derivatif dari project finance¸ namun terdapat perbedaan di antara keduanya yaitu dalam hal bentuk hukum pihak yang melakukan pinjaman, sistem jaminan/agunan, recourse dalam pembiayaan, dan prioritas negara terhadap pendapatan. Ketiadaan kerangka hukum trust yang kuat membuat perjanjian trustee borrowing scheme harus memilih hukum negara-negara common law yang telah memiliki kerangka hukum trust yang kuat. Sehingga regulator perlu membuat suatu kerangka hukum trust yang memadai, termasuk mengenai kedudukan utang luar negeri dalam trustee borrowing scheme demi keamanan dari pihak pemberi pinjaman.

Kata kunci: Trust, Jaminan, Project Finance.

---

As one of the business sectors that does not have assets that can be pledged as collateral, an alternative method of financing is needed for the upstream oil and gas business sector. The problems discussed in this thesis are regulations and mechanisms regarding trustee borrowing schemes as an alternative financing for upstream oil and gas business activities and the difference with financing methods in the form of project finance. The research method used is normative juridical, and the data obtained were analyzed using qualitative descriptive methods. The application and mechanism of trustee borrowing schemes in Indonesia refers to the regulation of trust in the common law. This is based on the existence of a choice of law clause in the trustee borrowing scheme agreement, but this scheme must still comply with Indonesian law, namely in terms of foreign exchange regulation. The trustee borrowing scheme mechanism is a derivatives form of finance¸ but there are differences between the two in terms of the legal form of the party making the loan, the collateral system, recourse in financing, and the country's priorities for income. In the absence of a strong trust legal framework, a trustee borrowing scheme must choose the law of common law countries that have a strong legal framework of trust. Hence, the regulator needs to create an adequate legal framework for trust, including regarding the position of foreign debt in a trustee borrowing scheme for the security of the lender.

"

"ABSTRAKPenelitian ini membahas tentang penerapan sistem manajemen K3 di Rumah Sakit RST Dompet Dhuafa berdasarkan kriteria penerapan SMK3 dalam PP No. 50 Tahun 2012. Rumah Sakit sebagai salah satu sarana pelayanan kesehatan yang memiliki potensi kecelakaan dan penyakit kerja wajib melalukan penilaian penerapan SMK3 sebagai salah satu upaya dalam meminimalisir risiko bahaya kesehatan dan penilaian terhadap capaian penerapan SMK3 di rumah sakit itu sendiri. Oleh karena itu analisis penerapan SMK3 dipandang perlu dilakukan untuk mengetahui penerapan sistem kebijakan, perencanaan, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi kinerja, sampai dengan peninjauan dan peningkatan kinerja K3 di Rumah Sakit RST Dompet Dhuafa. Metode penelitian yang digunakan oleh peneliti bersifat deskriptif. Pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan observasi, telaah dokumen, dan wawancara mendalam. Analisis data yang digunakan adalah 12 elemen dengan 166 kriteria yang ada di lampiran II PP 50 Tahun 2012. Hasil akhir dari penelitian ini, menunjunkan bahwa penerapan sistem manajemen K3 di Rumah Sakit RST Dompet Dhuafa adalah baik dengan persentase 77,6%, dimana terdapat 125 kriteria yang sudah dilaksanakan, 36 kriteria masih dalam proses atau belum dilaksanakan, dan 5 kriteria lainnya dianggap tidak relevan dengan Rumah Sakit RST Dompet Dhuafa.

---

ABSTRACTThis research discussed about the application of Management System Occupational Health and Safety in RST Dompet Dhuafa Hospital with assessment criteria from Indonesian Government Regulation No. 50 of 2012. Hospital as one of the health care facilities that have the highest potential for accidents and occupational diseases are required to do the assessment of implementation Management System of Occupational Health and Safety to minimize the risk of health hazards and the assessment of the achievements for management system of occupational health and safety in that hospital itself . Therefore, these analysis deemed necessary to determine the application of the system from policy, planning, implementation, monitoring and evaluation, to review and improvement of Occupational Health and Safety at Rumah Sehat Terpadu Dompet Dhuafa Hospital. The research method that used by the authors of this research is qualitative descriptive with Cross-sectional design study. Collecting data in this study conducted with a observation, document review, and in-depth interviews. And for the analysis data, the authors using 12 elements with 166 criteria in Appendix II of Indonesian Govermant Regulation No. 50 of 2012. The final results of this research, that the implementation of the management system occupational health and safety in RST Dompet Dhuafa Hospital is good with a percentage of 77.6 %. 125 criteria have been implemented, 36 criteria are still in the process or have not been implemented, and the other criteria (5 criteria) are considered irrelevant to the RST Dompet Dhuafa Hospital."

"Salah satu bentuk reformasi dibidang keuangan yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia saat ini ialah dengan melakukan perubahan sistem penganggaran dari sistem tradisional menjadi sistem anggaran berbasis kinerja, hal ini ditandai dengan dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.Sebagai organisasi pemerintahan RSUD Raden Mattaher saat ini menerapkan sistem anggaran berbasis kinerja dengan memperhatikan setiap komponen yang ada yaitu tujuan, ukura kinerja serta evaluasi. Skripsi ini membahas mengenai penerapan sistem anggaran berbasis kinerja yang dilakukan oleh RSUD Raden Mattaher Berdasarkan komponen utama dalam penerapan sistem anggaran berbasis kinerja yang disampaikan oleh Hanger yaitu tujuan, ukuran kinerja, keterkaitan dan akuntabilitas. Penelitian ini dilakukan secara post positivist dengan desai deskriptif.Hasil penelitian ini menujukan bahawa penerapan sistem penganggaran berbasis kinerja di RSUD Raden Mattaher masih belum berjalan dengan ideal karena masih terdapat program yang tidak memiliki inidikator Kinerja Kegiatan (IKK), selain itu masih rendahnya pemahaman SDM yang ada mengenai sistem Anggaran Berbasis Kinerja serta perencanaan yang kurang baik.

---

Through Law number 17 year 2003 about Keuangan Negara, there was reform in finance sector that implemeted by Indonesian Goverment from traditional budgeting system to performance budgeting system.As local organization, RSUD Raden Mattaher is using performance budgeting system. Implementation of Performanced Based Budgeting System in RSUD Raden Mattaher concerns in organization goal, performance measurement, and evaluation. This thesis disscuses about implementation of performance based budgeting in RSUD Raden Mattaeher based main components by hanger is objectives, performance measures, linkage and accountability.. This research uses post positivit with descriptive design.The result shows that implementation of performance based budeting in RSUD Mattaher is still not good enough because there is performance activity indicators in several programs. In addition, human resources in RSUD Mattaher is not understanding enough about Performanced Based Budgeting System, also the planning is not good enough."