Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Dalam hukum kontrak dikenal adanya beberapa asas perjanjian yang merupakan tiang pokok bangunan hukum perdata di bidang hukum perikatan. Salah satu asas dalam KUH Perdata yang kerap dijadikan pedoman pada saat pelaksanaan perjanjian ada Pacta Sunt Servanda yang mengedepankan kepastian hukum. Dalam kelangsungannya ternyata sulit untuk menerapkan Pacta sunt Servanda secara mutlak terlebih jika terdapat suatu perubahan keadaan fundamental yang mengakibatkan ketidakseimbangan posisi para pihak. Asas Rebus Sic Stantibus adalah salah satu asas yang membatasi keberlakuan Pacta Sunt Servanda dalam asas ini ditekankan bahwa perjanjian akan dilaksanakan oleh para pihak sesuai yang telah disepakati sepanjang lingkungan dan keadaaan pada saat dibuatnya perjanjian tidak berubah untuk masa yang akan datang. Asas Rebus Sic Stantibus telah diberlaku di banyak negara negara Eropa Kontinental dan Amerika sebagai salah satu syarat pengakhiran perjanjian.Thesis ini dilakukan dengan menggunakan metode yuridis normatif yang ditujukan untuk menjawab pertanyaan mengenai batasan definisi dari perubahan keadaan sebagaimana dimaksud dalam asas Rebus Sic Stantibus sehingga memungkinkan untuk dianulirnya keberlakukan asas Pacta Sunt Servanda serta bagaimana penerapannya di Indonesia.Hasil dari penelitian ini adalah perubahan keadaan barulah dapat dilakukan untuk mengakhiri kontrak dalam hal keadaan tersebut tidak dapat diperkirakan sebelumnya dan resiko yang terjadi haruslah benar benar menimbulkan kondisi yang tidak seimbang bagi para pihak Kata Kunci Pacta Sunt Servanda Kepastian Hukum Rebus Sic Stantibus Perubahan Keadaan.

---

There are several principles in Civil Code known as a fundamental pillar in agreement One of fundamental principles that is often used as a guideline when implementing contract is Pacta Sunt Servanda. This principle mainly expressed the matter of legal certainty However it is uneasy to absolutely implement this principle since there are several impracticability conditions of agreements Several requisites of that impracticability among others fundamental change of circumstances which result in an imbalance parties 39 bargaining positions is the legal doctrine allowing for treaties to become inapplicable because of a fundamental change of circumstances. It is essentially an escape clause that makes an exception to the general rule of Pacta Sunt Servanda promises must be kept. This principles has been enforced as a condition of termination of the agreement in many Continental European countries also in the United States.The author used the normative method The research was aimed to answer questions about the limitation of change of circumstances definition of referred in principle Rebus Sic Stantibus When the change of circumstances can possibly make an annulment of the Pacta Sunt Servanda principle and how it is applied in Indonesia.In conclusion change of circumstances must be define as a condition where the occurrence of events fundamentally alters the equilibrium of the contract either because the cost of a party rsquo s performance has increased or because the value of the performance a party received has diminished Keywords Pacta Sunt Servanda Rule of Law Rebus Sic Stantibus Change of Circumstances."

"Perbankan sebagai jantung perekonomian mempunyaifungsi intermedlary, sehingga perbankan harus mampuberperan sebagai sarana mobilisasi dana masyarakat yangefektif serta sebagai penyalur yang cermat dari danatersebut untuk kegiatan pembiayaan yang produktif, yangpada gilirannya akan mendorong pertumbuhan ekonomi itusendiri. Fungsi tersebut diwujudkan dalam kegiatanmenghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanandan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentukpinjaman atau lazim disebut pemberian kredit.Dalam pemberian kredit terkandung resiko yangbesar bagi Bank, yaitu dalam hal debitur cidera janji.Apabila banyaknya kredit yang tidak dilunasi oleh paradebitur, maka dapat terjadi mismatch dalam manajemenBank tersebut. Hal itu sangat membahayakan kelangsunganusaha Bank. Untuk mengurangi resiko tersebut,sehubungan dengan pemberian kredit tersebut, Bankmeminta suatu jaminan pelunasan piutang kepada debiturberupa jaminan pokok dan jaminan tambahan. Jaminanpokok adalah proyek yang dibiayai oleh kredit tersebut,sedangkan jaminan tambahan itu dapat berupa jaminankebendaan dan jaminan perorangan. Namun jaminankebendaan lebih disukai oleh Bank karena adanya bendatertentu yang dijaminkan untuk pelunasan utang debitur.Salah satu objek jaminan tambahan yang banyakdigunakan oleh Bank adalah piutang, karena bernilaiekonomis dan bisa dialihkan. Piutang ini dapatdibebankan dengan jaminan gadai, jaminan cessie danjaminan fidusia. Namun karena peraturan mengenaijaminan fidusia belum terlalu diberlakukan, sehinggamasih hangat untuk didiskusikan, penulis tertarik untukmenganalisa pembebanan piutang tersebut dengan jaminanfidusia. Walaupun piutang dapat dibebankan denganPembebanan jaminan..., Ratu Helda Purnamasari, FH UI, 2002Jaminan Fidusia, namun dalam praktek perbankan masihdipakai jaminan lain untuk menjaminkan piutangtersebut, seperti jaminan gadai. Oleh sebab itu,penulis ingin mengetahui piutang apa saja yangdibebankan jaminan fidusia dan alasannya; bagaimanamekanisme pembebanannya serta kedudukan pemberi fidusiadalam Jaminan Fidusia Piutang tersebut"

"Salah satu Bahan Bakar yang masuk dalam kelompok Non-Bahan Bakar Minyak (NBBM) yang dipasarkan di dalam negeri atas Pertamina adalah LPG (Liquified Petroleum Gas) yang berupa campuran propana dan butanra, kondisi bertekanan. Pemasaran LPG ini dimaksudkan untuk mendapatkran keuntungan bagi perusahaan.Kebutuhan LPG dalam negeri yang dipakai untuk keperluan rumuh tangga maupun industri terus meningkat dari tahun ketahun, seperti selama ini ditunjukkan laju pertumhuhannya sekitar 15 % per tahun. Laju tersebut dapat lebih besar lagi dengan adanya rencana penggalakan penggunaan LPG sebagai bahan bakar bersih untuk transportasi maupun sebagai bahan baku industri petrokimia. Untuk melihat besarnya jumlah kebutuhan LPG dalam negeri dimasa mendatang dilakukan dengan permalan yang didasarkan pada realism; kebutuhan LPG selama 1 18 tahun terakhir. Konsentrasi kebutuhan terbesar adalah berada di Pulau Jawa yakni sebesar 80,30%, diantaranya khusus di DK.I dan Jawa Barat sekitar 52 %.Kenaikan kebutuhan LPG dalam negeri yang pesat tersebut tidak diimbangi dengan kemampuan sarana untuk supply. Pengadaan LPG dalam negeri yang selama ini berasal dari kilang - kilang minyak dan LPG yang ada maupun rencana produksi yang ada hanya akan mencukupi sampai tahun 2003 (data perkiraan produksi lebih didasarkan pada rencana produksi yang dikeluarkan oleh Dit. Pengolahan PERTAMINA), sehingga untuk seterusnya akan dijumpai defisit yang semakin lama semakin membengkak Oleh karena itu perlu dicarikan alternatif pengadaan dari sumber produksi LPG yang lain, yakni dari Kilang LNG Bontang (berupa bahan brrku LPG Refrigerated) yang selama ini diekspor. Kontrak ekspor LPG tersebut telah berakhir pada tahun 1998, sehingga ini merupakan potensi pengadaan LPG dalam negeri. Untuk keperluan tersebut dibutuhkan fasilitas terminal LPG untuk menampung, mengkanversi, menjadikan LPG Pressurized maupun menyiapkan distribusinya ke konsumen.Pada penelitian ini akan dibandingkan beberapa alternatif strategi untuk memenuhi kekurangan pasokan LPG tersebut yakni menggunakan Fasilitas LPG Bantang, atau menggunakan fasilitas terminal LPG yang telah ada di Tanjung Uban , atau membangun terminal LPG baru di Pulau Jawa di daerah yang paling dekatdengan D KI Jakarta.Setelah dikaji dengan penekanan pembahasan pada Analisa Keekonomian Proyek dari segi PW of Cost dan IRR, alternatif yang terbaik untuk memenuhi kekurangan pasokan LPG terutama untuk Pulau Jawa adalah dengan membangun Terminal LPG Refrigerated di Tanjung Gerem - Merak."

"Kawasan Kemang yang merupakan salah satu kawasan elite di Jakarta Selatan, mengalami perkembangan kegiatan ekonomi yang pesat sejak tahun 1975-2005. Kegiatan ekonomi di kawasan ini memiliki ciri khas, yaitu kegiatan ekonomi yang melayani kebutuhan Warga Negara Asing (WNA) khususnya yang tinggal di Kawasan Kemang. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pola perkembangan kegiatan ekonomi di Kawasan Kemang tahun pada 1975 –2005, yaitu dengan cara mengkorelasikan lokasi kegiatan ekonomi, permukiman, dan jaringan jalan. Metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu metode deskriptif dengan membagi tahun penelitian menjadi tiga periode, yaitu periode I (1975-1989), periode II (1989-1999), periode III (1999-2005). Perkembangan kegiatan ekonomi pada daerah penelitian cenderung mengikuti perkembangan permukiman dan perkembangan jaringan jalan yang berupa jalan arteri dan kolektor. Berdasarkan isi penelitian, arah perkembangan kegiatan ekonomi cenderung berkembang ke arah selatan dan membentuk pola ribbon."