Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Proses pengadaan material pada proyek adalah proses pengadaan material dari luar proyek guna terlaksananya proyek. Risiko-risiko yang tidak dilakukan tindakan selama proses pengadaan dapat menyebabkan penyimpangan biaya proyek sehingga kinerja biaya proyek tidak tercapai. Maka tujuan dari penelitian ini adalah menganalisa risiko pada tahap pengadaan proyek EPC yang berpengaruh pada biaya proyek. Dalam penelitian ini digunakan data primer hasil dari kuesioner terhadap responden yang kemudian dianalisa dengan menggunakan qualitative risk analysis untuk memperoleh risiko dengan level tertinggi untuk setiap fasenya dari 30 faktor risiko. Dari hasil penelitian ini, diperoleh 6 faktor risiko tertinggi dari 3 fase pada pengadaan proyek EPC.

---

Material procurement processes is the process of carry resource from outside for success of project. Unmitigated risk on the processes will result the discrepancy of Cost Performance Index. Therefore, this research will analyse all the associated risk on the Procurement Process that take effect to Cost Performance Index.

The study uses primary data from questionnaires ‎and analysed using Qualitative Risk Analysis to generate the highest level of risk for all procurement phases from 30 risk factors. Form the study, 6 highest risk factors coming from 3 phases of Procurement."

"ABSTRAKSalah satu kegiatan perdagangan internasional adalah ekspor-impor dimana kegiatan tersebut didasari atas kondisi bahwa tidak ada suatu negara yang benar-benar mandiri karena antara satu negara dengan negara lainnya membutuhkan dan saling mengisi dimana pengangkutan merupakan salah satu sektor penunjang guna terlaksananya kegiatan tersebut. Dalam hal ini, pengangkutan mempunyai peran yang sangat besar dalam kegiatan ekspor-impor. Peran pengangkutan, khususnya pengangkutan laut, dalam ekspor-impor bersifat mutlak karena tanpa pengangkutan, kegiatan ekspor-impor tidak mungkin dapat berjalan. Berbicara mengenai skema pengangkutan dalam perdagangan, Kamar Dagang Internasonal atau The International Chamber of Commerce ICC menerbitkan The International Commercial Terms atau lebih dikenal dengan istilah Incoterms. Ketentuan di dalam Incoterms menjelaskan tanggung jawab penjual dan pembeli untuk mengantarkan barang di bawah perjanjian jual-beli. Ketentuan-ketentuan tersebut menentukan peralihan biaya dan risiko bagi para pihak. Yang menjadi permasalahan adalah, adakah implikasi Incoterms itu sendiri terhadap pihak-pihak diluar dari ketentuan yang diatur dalam Incoterms? Mengingat jalur distribusi barang dalam kegiatan perdagangan tentunya melibatkan pihak ketiga di luar pihak penjual dan pembeli yakni pihak pengangkut. Dengan menggunakan metode yuridis-normatif, diketahui dalam hasil penilitian ini bahwa meskipun Incoterms hanya mengatur hubungan antara penjual dengan pembeli, namun memiliki keterkaitan dan implikasi yuridis dengan perjanjian pengangkutan dan juga tanggung jawab pengangkut.

---

ABSTRACTOne of the activities of international trade is import export which based on the condition that there is not a single country is completely independent due to one country is fulfilled and complented each other country. Regarding the implementation of export import, transportation is one of the supporting sector for the implementation of such activities. In this case, transportation has a massive role in import export activities. Tranportation in import export is essential, especially sea transport, because without transportation, those activities are unable to work. In international scope, the International Chamber of Commerce ICC has published The International Commercial Terms or well known as Incoterms. Incoterms rules define the responsibilites of buyers and sellers for the delivery of goods under contract of sale. They are the authoritive rules for determining how costs and risk are allocated to the parties. The question is, is there any implications to the parties outside the Incoterms rules Considering the third parties are certainly involved in distribution of goods in trade activities, i.e. carrier. The shape of this research is normative juridical which concluded that even though Incoterms are the rule only for seller and buyer, but it has relation and implications to the contract of carriage and also to the carrier liability."

"ABSTRAKTesis ini menganalisa masalah pokok bagaimana akibat hukum klausula arbitrasedalam perjanjian terhadap kewenangan pengadilan mengadili sengketa perbuatanmelawan hukum dan bagaimana pandangan pengadilan terhadap sengketa dalamperjanjian investasi yang mengandung klausula arbitrase terhadap kewenanganmengadili sengketa perbuatan melawan hukum dalam kasus Siti Haryanti Rukmana,dkk melawan PT. Berkah Karya Bersama, dkk. Metode penelitian yang dipakaiadalah metode yuridis normatif dan alat pengumpulan data yang digunakan adalahstudi pustaka dan wawancara tidak langsung melalui surat/pos dengan BANI gunamendapatkan pandangannya terkait penelitian. Hasil penelitian, yaitu sesuai pasal 3,5, 11, dan 30 Undang-Undang Arbitrase, perbuatan melawan hukum termasuk dalamsengketa yang dapat di-arbitrase-kan dan adanya pihak ketiga yang berkepentingantidak dapat menjadi alasan untuk tidak menjalankan klausula arbitrase sehinggapengadilan tidak berwenang memeriksa dan memutus perkara tersebut, dan putusantingkat PN dan MA dalam kasus yang diteliti tidak sesuai dengan ketentuan UUArbitrase.

---

ABSTRAKThis thesis analyzes the legal consequences of arbitration clause regardingjurisdiction to adjudicate tort disputes and the court?s view over disputes onInvestment Agreement, which has an arbitration clause regarding jurisdiction toadjudicate tort disputes in the case of Siti Hardiyanti Rukmana, et al v. PT. BerkahKarya Bersama., et al. The research method used was a normative method and datacollection tools used were literature studies and indirect interviews by writtenletter/post with BANI to get their views related to the research. The results of thestudy are: first, in accordance with article 3, 5, 11, and 30 Arbitration Act, tortdisputes is arbitrable and the presence of third parties who relates to the disputescannot be a reason not to apply the arbitration clause, therefore the court has noauthority to adjudicate the case, and second, the District Court and Supreme Court?sverdict in this case were not in accordance with the provisions of the Arbitration Act."

"Skripsi ini membahas mengenai kepatuhan bank terhadap Peraturan OJK Nomor 1/POJK.07/2013 tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan dan Surat Edaran OJK Nomor 13/SEOJK.07/2014 tentang Perjanjian Baku terkait dengan klausula baku yang ada dalam formulir pembukaan rekening tabungan pada Bank X dan Bank Y. Peraturan OJK dan Surat Edaran tersebut merupakan peraturan baru yang mengatur mengenai klausula baku dalam bidang perbankan. Penelitian ini menemukan masih adanya pelanggaran dalam klausula baku, baik dalam hal format penulisan ataupun substansi, yang terdapat pada formulir pembukaan rekening tabungan pada kedua bank tersebut. Selain itu, di dalam skripsi ini juga dibahas mengenai upaya hukum yang dapat dilakukan konsumen apabila terdapat hak-hak nya yang dilanggar.

---

This thesis discusses about the bank’s compliance to Indonesia Financial Services Authority Regulatory Number 1/POJK.07/2013 about Consumer Protection on Financial Services Sector and Circular Letter of Indonesia Financial Services Authority Number 13/SEOJK.07/2014 about Standard Clause Agreement associated with standard clause that exist in the savings account opening form of Bank X and Bank Y. These regulations are concerning about consumer protection in the banking field. The result of this research found there are still violations of the standard clause, both in terms of the format or substance, which is contained in the form at both banks. Moreover this thesis also discusses about the legal effort that consumers can do if their rights are being violated."

"Tesis ini membahas perkara mengenai penerapan klausula baku dalam lease proposal ruangan kantor di Plaza Great River Kuningan, Jakarta Selatan. Pembahasan dalam tesis ini dilakukan berdasarkan pada Putusan Arbitrase Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Kota Bogor dan beberapa Putusan Pengadilan Negeri serta Pengadilan Tinggi yang terkait dengan perkara tersebut. Teori yang digunakan untuk menganalisis permasalahan adalah teori hukum alam dalam kaitannya dengan asas kebebasan berkontrak dan teori keadilan John Rawls. Lebih lanjut, tesis ini juga menguraikan pengaturan dan teori tentang hukum perjanjian serta perjanjian baku secara khusus. Adapun dasar hukum yang digunakan dalam tesis ini adalah Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Pada bagian akhir, disimpulkan bahwa Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen merupakan penerapan dari teori keadilan John Rawls sebagai batasan terhadap asas kebebasan berkontrak untuk menjamin hak-hak dasar dari konsumen.

---

This thesis discusses about the implementation of standard clause on the proposal of lease agreement of office room in Plaza Great River Kuningan, South Jakarta. The study of the problem in this thesis is based on the arbitral award of Consumer Dispute Resolution Body (BPSK) of Bogor and several decisions of district court and appellate court which are related to the said above case. The theories which used to analyze the problem in this thesis are theory of natural law in relation to freedom of contract principle and John Rawls? theory of justice. Furthermore, this thesis also elaborates the regulation and the theory related to contract law and especially to standard contract. The legal basis which used in analyzing the problem in this thesis are Indonesia Civil Code and Law Number 8 of 1999 regarding Consumer Protection. In the final part of this thesis concluded that the Law Number 8 of 1999 regarding Consumer Protection is an example of the implementation of John Rawls? Theory of Justice as a limitation to freedom of contract principle in order to assure the basic rights of consumer."

"ABSTRAKSkripsi ini membahas mengenai klausula dalam perjanjian pengangkutan yangdilakukan antara Perusahaan Pengangkutan dengan Tertanggung Asuransi yangdapat menyebabkan kerugian bagi Perusahaan Asuransi karena mengancam haknyasebagai pemegang subrogasi. Penelitian ini menggunakan metode YuridisNormatif, yaitu data dari penelitian ini sebagian besar didapat melalui studikepustakaan dan wawancara kepada narasumber. Hasil penelitian penulis mengenaipermasalahan yang dibahas dalam penelitian ini adalah adanya klausula yang dibuatoleh Pengangkut yang dijadikan dasar untuk tidak membayar kerugian yangdisebabkannya, tidak dapat menghilangkan tanggung jawabnya untuk menggantikerugian pada barang yang diangkut. Hal ini sebagaimana yang telah diatur dalamKitab Undang-Undang Hukum Perdata KUHPerdata , Kitab Undang-UndangHukum Dagang KUHD , dan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 TentangLalu Lintas dan Angkutan Umum. Oleh karena itu, adanya penafsiran klausula yangdilakukan secara a contrario menjadi klausula eksonerasi oleh Pengangkut dalamperjanjian pengangkutan antara Tertanggung dengan Perusahaan Pengangkutan,tidak menghilangkan keberlakuan hak subrogasi Perusahaan Asuransi selamaPerusahaan Asuransi telah melakukan pembayaran klaim kepada Tertanggung.Apabila Pihak Pengangkut tidak mau membayar ganti kerugian yangdisebabkannya, Perusahaan Asuransi dapat menuntut di muka pengadilan atas dasarperbuatan melawan hukum. Kata Kunci:Klausula eksonerasi, subrogasi, asuransi.

---

ABSTRACTThis study discusses about a clause in cargo contract between The Cargo Companyand The Insured that may cause harm to The Insurer as a holder of subrogation rsquo srights. This study using Juridical Normative method where most of data gain frombooks, literatures, and interview. The result of this research is the existence of aclause can not eliminate The Cargo Company rsquo s responsibility to responsible for thelosses occured. This responsibility as regulated in Code of Private Law, Code ofBusiness Law, and Code of Traffic Law and Public Transportation. Therefore, acontrario interpretation from The Cargo Company towards the clause to beexoneration clause in cargo contract between The Insured and The Cargo Company,does not eliminate the validity of the subrogation rights of The Insurance Companyas long as the Insurance Company has paid claim to The Insured. If The CargoCompany is not willing to pay the loss, The Insurance rsquo s Company can sue it as tort. Key words Exoneration Clause, Subrogation, Insurance "

"ABSTRAKPerkembangan dunia masa kini di era globalisasi sudah demikian mengesankan. Salah satu tanda kemajuan dunia adalah lahirnya sistem perdagangan internasional. Transaksi barang dan jasa kini terjalin antar benua. Tetapi pada praktiknya terdapat hambatan-hambatan di dalam perdagangan dunia oleh sebab itu maka lahirlah suatu organisasi internasional yang bernama WTO World Trade Organization. Di dalam WTO itu sendiri terdapat prinsip-prinsip yang harus diterapkan oleh seluruh negara-negara anggota. Namun apakah implementasi nilai-nilai tersebut pada praktiknya sudah berjalan dengan baik dan sesuai dengan yang diharapkan tentunya perlu diperhatikan kembali. Dalam melakukan penelitian ini, bentuk penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif, yaitu penelitian yang difokuskan untuk mengkaji penerapan norma-norma dalam hukum positif. Penggunaan metode penelitian ini untuk menjawab permasalahan dengan berdasarkan asas dan konsep hukum, sumber hukum positif, dan beberapa teori-teori pendukung lainnya serta prinsip-prinsip yang terkait dengan permasalahan dalam penelitian ini. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan prinsip-prinsip yang dilakukan oleh WTO ialah sangat konsisten serta penerapan prinsip kesetaraannya dilakukan secara absolut. Menyikapi hal tersebut sudah seharusnya Indonesia bersikap tegas dalam menyiasati perdagangan dunia agar jangan sampai Indonesia sampai tersungkur dan gugur dalam persaingan yang sangat ketat.

---

ABSTRACTThe development of the world today in the era of globalization has been so impressive. One sign of world progress is the birth of the international trading system. Transactions of goods and services are now intercontinental. But in practice there are obstacles in world trade therefore an international organization called WTO World Trade Organization was born. In the WTO itself there are principles that all member states should apply. But whether the implementation of these values in practice has been going well and in accordance with the expected course need to be considered again. In conducting this research, the form of research used is normative juridical, ie research that is focused to review the application of norms in positive law. The use of this research method to answer the problem based on legal principles and concepts, positive law sources, and some other supporting theories and principles related to the problems in this study. The results show that the application of the principles undertaken by the WTO is very consistent and the application of the principle of equality is done in absolute terms. In response, Indonesia should be firm in dealing with world trade so that Indonesia should not fall and fall in a very tight competition."

"The paper argues that differences between German and Japanese environmental politics during the 1990s are due to differences in the composition and working of the environmental policy-making networks in both countries. The main assumption is that the relatively proactive role of German environmental politics can be explained by a highly integrated pluralistic network, which includes all major actors in the environmental field. The paper explores this argument by focusing on the role NGOs play in the national environmental policymaking in Germany and Japan. It presents empirical data concerning the position of NGOs in the policymaking networks in both countries with regard to NGOs' resources and opportunities to shape environmental policies. The analysis of the data demonstrates that NGOs are still weak in the network in Japan while, in Germany, the big national NGOs are well integrated and are considered to play a significant role in the policy-making process. This comparison suggests that what accounts for their greatest difference is the availability of means of compensating for weak resources, which is considered to be much more favorable in Germany than in Japan."