Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Yayasan yang merupakan badan hukum yang terdiri atas harta kekayaan yang dipisahkan dengan tujuan sosial, keagamaan dan kemanusiaan. Berlakunya Undang-undang No. 9 Tahun 2009 tentang Badan Hukum Pendidikan, maka suatu yayasan yang usahanya dibidang pendidikan harus tunduk pada ketentuan undang undang tersebut. Dampak berlakunya UU BHP terhadap yayasan adalah yayasan harus membentuk BHP kemudian membubarkan diri.

---

Foundation which is a legal entity consisting of the separate property with the objective of social, religious and humanitarian. The introduction of Indonesian Law No. 9 Year 2009 about Legal Education, the foundation of a business education should be subject to the provisions of the law. The effect of the introduction of BHP Law is the foundation of the foundation must be established and BHP discharge."

"Yayasan merupakan badan hukum yang terdiri atas harta kekayaan yang dipisahkan dengan tujuan social, keagamaan dan kemanusiaan. Dengan diundangkannya Undang-undang nomor 16 Tahun 2001 juncto Undang-undang nomor 28 Tahun 2004 tentang Yayasan, sudah seharusnya yayasan dijalankan dengan prinsip non-profit oriented. Pokok Permasalahan yang dibahas dalam penulisan tesis ini adalah perlindungan hukum terhadap harta kekayaan yayasan yang tidak berstatus sebagai badan hukum, perlindungan terhadap harta kekayaan yayasan yang telah berstatus sebagai badan hukum dan perlindungan terhadap harta kekayaan yayasan berdasarkan Undang-undang nomor 16 Tahun 2001 juncto Undang-undang nomor 28 Tahun 2004,serta penerapan asas keterbukaan dan akuntabilitas dalam pengelolaan harta kekayaan yayasan. Penulisan ini menggunakan metode yuridis normative yaitu menitikberatkan pada peraturan yang berlaku, referensi dan literature-literatur serta pelaksanaan peraturan dalam prakteknya. Dari hasil penelitian ini ditemukan dalam praktek bahwa dengan diundangkannya Undang-undang nomor 16 tahun 2001 juncto Undang-undang nomor 28 Tahun 2004 sebenarnya harta kekayaan yayasan mendapatkan perlindungan hukum dari Undang-undang Yayasan tersebut. Untuk itu masih dibutuhkan peran aktif yang terkait kepada masyarakat dan juga kepada instansiinstansi yang terakut dengan permasalahan ini agar amanat Undang-undang dapat tercapai.

---

The Foundation is a legal entity consisting of separated assets with social purpose, religious and humanitarian. With the promulgation of Law No.16 Year 2001 Jo. Act No.28 of 2004 on Foundation, it has become a necessity that the foundation should be opearated using the principle of non-profit oriented. Subject to be discussed in this writing is about legal protection of Foundation?s assets as a non legal entity, as a legal entity and based on Law No.16 Year 2001 Jo. Act No. 28 of 2004 on Foundation.

This writing method is using the judicial normative which focuses on promulgation of Law No.16 Year 2001 Jo. Act No. 28 of 2004 on Foundation, Foundation?s assets actually get the legal protection of the Laws that apply Foundation. For it is still needed a very active role of government to socialize the law Foundation and other regulations related to society, to the agencies associated with the foundation so that the mandates of the Law can be achieved."

"ABSTRAKTesis ini membahas mengenai Pengangkatan dan Pemberhentian Anggota PembinaYayasan dengan mencoba meneliti Undang-Undang Yayasan dan Standard AktaYayasan sebagai pedoman teknis pembuatan atau pengesahan Akta PendirianYayasan. Pengangkatan anggota Pembina yayasan diatur dalam Pasal 28 Ayat (3)Undang-Undang Yayasan walaupun tidak secara explisit termasuk dalam wewenangpembina dalam Pasal 28 Ayat (2) huruf b Undang-Undang Yayasan. Terkait denganpemberhentian anggota Pembina Yayasan baru diatur di dalam Standar Akta YayasanPasal 8 Ayat (2) huruf d yang mana perumusan kewenangan Pembina nampak kurangjelas. Hal ini bisa menjadi celah hukum bagi pihak-pihak yang tidak bertanggungjawab dan beritikad buruk untuk memanfaatkan kesempatan tersebut. Oleh karena itu,sebaiknya Undang-Undang Yayasan direvisi kembali menjadi undang-undang yangbetul-betul mengikat, tegas, dan jelas guna mengakomodir kepastian hukum sertamenghindari permasalahan hukum yang secara lazim sering terjadi pada yayasan dansecara khusus terjadi pada organ yayasan yaitu Pembina, mengingat Pembinamerupakan organ tertinggi di dalam suatu Yayasan. Selanjutnya mengenai syarat,mekanisme dan prosedur pengangkatan dan pemberhentian anggota Pembina diaturdalam Standar Akta Yayasan Pasal 10 dan 11. Terakhir mengenai efektifitaskeberlakuan pengangkatan dan pemberhentian anggota Pembina diatur dala Pasal 19Ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2013. Metode penelitian yangdigunakan adalah yuridis normatif.

---

ABSTRACTThis thesis discusses about the appointment and dismissal of foundation?s trusteesthrough examining the Foundation Law and Foundation document standard. thefoundation's trustee appointment is arranged in paragraph 28 Verse (3) Law offoundation eventhough it is not explicitly included to the trustees authorities inparagraph 28 verse 2 in Law of Foundation. Regarding the dismissal of the newtrustee members Associated with the dismissal of members of the FoundationTrustees set new standards in the Foundation Deed of Paragraph 8 verse (2) letter bthat the formulation of Trustees authority seems not clearly explaind in theFoundation document standard. This could be a legal loophole for those who are notresponsible and act in bad faith to take advantage of the opportunity. Therefore, thelaw of Foundation is advised to be revised and re -evaluated in terms of validity andclarity in order to accommodate the legal certainty, and also avoiding the commonlegal issues or problems occur in foundation, particularly in the foundation's organ,which is trustee, the highest organ in foundation structure.Furthermore, therequirements, mechanisms and procedures for the appointment and dismissal ofTrustees Deed of Foundation Standards set in Paragraph 10 and 11. Newsletterregarding the effectiveness of the enforceability of the appointment and dismissal ofTrustees are set out in Paragraph 19 Verse (2) of Government Regulation No. 2 of2013. The method applied in this research is normative juridical."

"ABSTRAKYayasan merupakan badan hukum nirlaba yang mempunyai tujuan sosial, keagamaan dan kemanusiaan karenanya harta kekayaan yayasan hanya boleh digunakan untuk aksud dan tujuan tersebut. Yayasan-yayasan yang berdiri sebelum berlakunya Undang-undang Yayasan, diakui sebagai badah hukum berdasarkan kebiasaan, yurisprudensi dan doktrin. Sedangkan yayasan yang berdiri setelah adanya Undang-undang Yayasan adanya yang diakui sebagai badan hukum dan ada yang tidak diakui sebagai badan hukum yang mengakibatkan yayasan tersebut kehilangan status badan hukumnya. Dari hasil penelitian ini, status harta kekayaan yayasan berdiri sebelum berlakukan Undang-undang Yayasan tetapi kehilangan status badan hukumnya tersebut masih diakui keberadaannya dan hanya boleh digunakan oleh yayasan yang mempunyai maksud dan tujuan yang sama. Untuk itu dibutuhkan langkah-langkah pemecahan yang kongkrit, sehingga pendirian Yayasan sejak berlakunya Undang-Undang tidak menemui banyak masalah.

---

ABSTRACTPrior to and after the enactment of Law No. 16 year 2001 Juncto Law No. 28 oyear 2004 Regarding The Foundation (Review of Supreme Court’s Decree No. 822 K/Pdt/2010). Foundation is non-profitable leal entity with certain purpose such as, social, religion and humanity purposes. Therefore, the assets owned by Foundation should only be used for those particulal purposes.Foundations that were established prior to the enactment of the Law of Foundations are being recognized as legal entities, based on habitually, jurisdiction and doctrine. Some of the Foundations that were established after the enactment of Law of Foundation are successfully recognized as legal entities, but some of them are not. As the result, those particular foundations lost their legality statuses.This research indicate that the assets’s status of the Foundation that were established prior to the enactment of The Law of Foundation, but lost its legality status are still recognized, and could only be used for Foundations with similar purposes. Therefore, accurate steps of solution is needed, so the establishment process of new foundations could encounter less trouble, along with the enactment of the Law of Foundations."

"Tesis ini membahas mengenai pengaturan perkumpulan sebagai badan hukum dengan menganalisa Sistem Administrasi Badan Hukum (SABH) yang merupakan sistem online. Perkumpulan untuk menjadi badan hukum harus membuat akta pendirian yang dilanjutkan dengan permohonan pengesahan Badan Hukum Perkumpulan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia melalui SABH. Prosedur pengesahan perkumpulan sebagai badan hukum melalui SABH tentunya diharapkan sinkron dengan pengaturan Akta pendirian dan pengesahan perkumpulan sebagai badan hukum. Prosedur pengesahan perkumpulan merujuk pada Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 Tentang Organisasi Kemasyarakatan (UU Ormas) dan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia nomor 3 tahun 2016 tentang Tata Cara Pengajuan Permohonan Pengesahan Badan Hukum dan Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perkumpulan (Permenkumham No. 3/2016). Sedangkan Format isian SABH tidak ditemukan pengaturannya dalam UU Ormas maupun Permenkumham no. 3 Tahun 2016, namun diambil dari draft Rancangan Undang-Undang Perkumpulan, sehingga menimbulkan ketidakpastian hukum. Pengaturan perkumpulan tidak sinkron dalam hal pendirian, pengesahan badan hukum dan perubahan anggaran dasar. Sampai saat ini RUU Perkumpulan belum disahkan, tetapi dalam aplikasi SABH menggunakan aturan yang terdapat dalam RUU Perkumpulan, sementara RUU belum menjadi hukum positif.

---

This thesis discusses about the settings of associations as a legal entity by analyzing the Legal Entity Administration System (SABH) which is an online

system. The association to become a legal entity shall establish a deed of incorporation followed by the application for ratification of the Legal Entity to the

Minister of Law and Human Rights through SABH. The procedure of legitimating the association as a legal entity through SABH is certainly expected to be in sync

with the establishment of the Deed of establishment and ratification of the association as a legal entity. The procedure for ratification of the association refers

to Law Number 17 Year 2013 on Community Organizations (Community Law) and Regulation of the Minister of Law and Human Rights No. 3 of 2016 on Procedures for Applying of Legal Entitlement and Approval of Amendment of Articles Association (Permenkumham No. 3/2016). While the SABH fielding format is not found in the Community Law and Permenkumham no. 3 of 2016, but taken from the draft bill of association, thus causing legal uncertainty. The arrangement of associations is out of sync in the establishment, legalization and amendment of the articles of association. Up until now the Associations Law has not yet been ratified, but in SABH applications use the rules contained in the Draft

Bill, while the bill has not become a positive law yet."

"Tesis ini membahas sengketa pengangkatan pengurus cabang yayasan yang disebabkan karena adanya ketentuan Anggaran Dasar yang dilalaikan oleh para pihak. Penelitian ini merupakan penelitian deskritif analitis yang bersumber pada studi dokumen. Hasil dari penelitian menemukan bahwa banyak ketentuan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Yayasan yang bertentangan dengan ketentuan Undang-Undang tentang Yayasan disebabkan oleh latar belakang sejarah pembentukan yayasan tersebut sebagai badan hukum.Penelitian ini juga menyimpulkan bahwa Putusan Pengadilan Negeri yang menyatakan bahwa pengangkatan pengurus cabang yang dilakukan melalui mekanisme yang tercantum dalam Anggaran Dasar adalah sudah tepat dan benar. Penyesuaian Anggaran Dasar seperti yang diwajibkan oleh undang-undang harus segera dilakukan untuk memberi kepastian dan jaminan hukum.

---

This tesis discuss a conflict arise from the appointment of branch management of a foundation resulted from neglection of rules on its Article of Association by each party. This research uses descritive analysis which is based on library study. The result of this research found that many of the rules in the foundation?s Article of Association contradict with the rules required by Indonesian Laws specifically the laws that govern the establishment of a foundation in Indonesia. This is as a result of history which govern the forming of foundation in Indonesia before the law of foundation itself formed and in place as a law.The result of this research also found that the Verdict of District Court was truely correct because the appointment of head branch management was complied with its Article of Association thus Branch Board Meeting is the only mechanism to do so. By adapting the Article of Association to the rule required by the Indonesian Law of the establishment of foundation will give more certainty and assurance of law."

"Dengan berlakunya Undang-Undang Yayasan berikut peraturan pelaksanaannya telah diamanatkan kepada seluruh pengurus yayasan untuk menyesuaikan akta pendiriannya terhadap ketentuan dalam Undang-Undang Yayasan dalam jangka waktu 3 (tiga) tahun sejak berlakunya Undang-Undang Yayasan. Ternyata ketentuan tersebut sebagian besar tidak dilaksanakan oleh pengurus yayasan, termasuk Yayasan ?BS? yang akan diteliti penulis. Permasalahan yang diteliti dalam penelitian ini adalah : pertama, bagaimana status yayasan yang didirikan sebelum dan sesudah berlakunya Undang-Undang Yayasan?, kedua, bagaimana keabsahan Anggaran Dasar Yayasan ?BS? yang tidak sesuai dengan Undang-Undang Yayasan?, dan ketiga, bagaimana keabsahan kegiatan pendidikan Yayasan ?BS?? Jenis metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis-normatif, dengan tipologi penelitian deskriptif-evaluatif.Kesimpulan dalam penelitian ini adalah : status yayasan yang didirikan sebelum berlakunya Undang-Undang Yayasan sepanjang dibuat dalam akta notarial dan didaftarkan ke Pengadilan Negeri setempat maka akan memperoleh status badan hukum, sedangkan setelah berlakunya Undang-Undang Yayasan maka anggaran dasar yayasan tersebut mendapatkan pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia untuk mendapatkan status sebagai suatu badan hukum, dan wajib diumumkan dalam Tambahan Berita Negara RI. Apabila anggaran dasar yayasan yang didirikan sebelum berlakunya Undang-Undang Yayasan tidak disesuaikan dengan ketentuan Undang-Undang Yayasan, maka yayasan tersebut dapat dibubarkan berdasarkan putusan pengadilan atas permohonan Kejaksaan atau pihak yang berkepentingan.

---

With the validity of the Foundation Law and followed by the implementation of the Foundation Law has been mandated to the entire of foundation management to adjust the establishment certificate and act toward to the provision of the Foundation Law in 3 (three) years terms since the Foundation Law was valid. Obviously the most of the provisions were not implemented by the foundation management, including Yayasan ?BS? will be researched by the author. The issues will be researched in this case are: first, how is the status of a foundation which is established before and after the Foundation Law is applied? second, how is the validity of Yayasan ?BS??s articles of association which is not in accordance with the Foundation Law? and third, how is the validity of the education activity which is built by the Yayasan ?BS?? Type of research method will be used in this case is juridical-normative, with typology of this research is descriptive-evaluative.The conclusions of this research are: the status of foundation which is established before the Foundation Law is applied as long as is legitimized in a notarial certificate and registered to the local District Court, then this foundation will get the legal status, while after the Foundation Law is applied, the foundation act must be adjusted to the provision of the Foundation Law and must be legitimized by the Ministry of Law and Human Rights to get the legal status and required to announce in Official Gazette Republic Indonesia (Tambahan Berita Negara RI). If the foundation was established before the Foundation Law was not adjusted to the provisions of the Foundation Law, then the foundation can be disbanded according to the court verdict on the petition the attorney or interested parties."

"Yayasan adalah badan hukum yang terdiri atas kekayaan yang dipisahkan dan diperuntukkan untuk mencapai tujuan tertentu di bidang sosial, keagamaan, dan kemanusiaan, yang tidak mempunyai anggota. Pendirian yayasan oleh orang asing menurut Undang-undang Nomor 16 Tahun 2001 junto Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004 tentang Yayasan, Yayasan didirikan oleh satu orang atau lebih dengan memisahkan sebagian harta kekayaan pendirinya, sebagai kekayaan awal. Pendirian Yayasan tersebut dilakukan dengan akta notaris dan dibuat dalam bahasa Indonesia. Dalam hal Yayasan didirikan oleh orang asing atau bersamasama orang asing, mengenai syarat dan tata cara pendirian Yayasan tersebut diatur dengan Peraturan Pemerintah yang diundangkan bulan September tahun 2008 yakni dalam Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2008. Permasalahan pokok mengenai syarat atau kriteria orang asing selaku pendiri atau sebagai organ yayasan dalam pembuatan akta notaris mengenai pendirian yayasan di Indonesia dan peran Notaris dalam pembuatan akta pendirian Yayasan yang didirikan oleh orang asing untuk memperoleh pengesahan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia. Penelitian yang akan dilakukan, dilihat dari sudut jenisnya, adalah penelitian kepustakaan yang bersifat yuridis normatif, yaitu penelitian yang menitikberatkan pada data sekunder. Dilanjutkan dengan penelitian terhadap data primer dengan cara mengamati penerapan ketentuanketentuan hukum tersebut dalam praktik dan melakukan wawancara dengan para narasumber. Dalam Undang-Undang mengenai Yayasan dimungkinkan bagi orang asing mendirikan Yayasan dan menjadi anggota dalam organ Yayasan dengan syarat mempunyai Kartu Ijin Tinggal Sementara (KITAS) sebagai syaratnya. Peran Notaris dalam Pendirian Yayasan oleh Orang Asing yakni dalam pembuatan akta pendiriannya hingga mendapatkan pengesahan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.

---

Foundation is corporation which consists from asset which divided and utilized to reach specific purpose in social, religion, and human aspect, which hasn’t members. Establishing foundation by foreigner based on Law Number 16 Year 2001 juncto Law Number 28 Year 2004 about Foundation. Foundation which established by one or more by divide as partial of asset from builder, as early asset. Establishing such Foundation is accomplished by notary act which made in Indonesia language. In case about Foundation which established by foreigner or together with foreigner, about terms and provision of such Foundation is regulated in Government Regulation Number 63 Year 2008. Main problems about terms or criteria of foreigner as establisher or as Foundation organ in making notary act to establishing foundation in Indonesia and Notary role in making Act of Foundation which established by foreigner to obtain ratification from Law and Basic Human Rights Minister of Republic Indonesia. Research is performed, is viewed from its type, that library research which normative juridical in nature, research which more focused on secondary data. Continued by research to primary data by observe application such law provisions in practical and interviews by informant. In Law about Foundation is possible for foreigner which establish and become as member in Foundation organ by provision must own Temporary Living Permit Card (KITAS) as its provision. Role of Notary in Establishing of Foundation by Foreigner especially in Making its establishing act until obtain ratification by Law and Basic Human Rights Minister of Republic Indonesia."