Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Perbuatan melawan hukum dapat diterapkan terhadap banyak perbuatan. Perbuatan melawan hukum dapat dipersamakan dengan tort atau negligence dalam negara yang mengakomodasi sistem common law. Pure economic loss adalah salah satu jenis ganti kerugian dalam rezim negligence. Aplikasi dan aturan mengenai pure economic loss telah dikritik oleh para ahli hukum dan praktisi. Tujuan dari skripsi ini adalah untuk menjawab pertanyaan sederhana, seharusnya seberapa luas perbuatan melawan hukum dapat diterapkan? Skripsi ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif dengan pendekatan konseptual dan perbandingan. Skripsi ini akan membahas pandangan law and economics terhadap pure economic loss. Terlepas dari itu, akhirnya, penerimaan atau penolakan dari pure economic loss harus disadari dan segera diperbaiki oleh praktisi dan ahli hukum Indonesia. Tujuan dari law and ecomonomics adalah penulis ingin menjelaskan bagaimana mencapai efisiensi dari perbuatan melawan hukum. Mengingat luasnya pertanggungjawaban berdasarkan perbuatan melawan hukum di Indonesia. Hasil dari skripsi ini adalah dibutuhkan pemaparan informasi kepada praktisi, khususnya hakim, terkait penerimaan pure economic loss secara holistik. Pure economic loss harus dibatasi oleh undang-undang, dan hal ini telah dilakukan di Indonesia.

---

Perbuatan melawan hukum could be imposed to innumerable action. Perbuatan melawan hukum is equivalent to tort or negligence within the nation which accommodate common law system. Pure economic loss is one of the loss within the negligence regime. Application and regulation regarding pure economic loss has been criticized by jurist and legal practitioner. This thesis purposes shall provide answer on how broad should Perbuatan melawan hukum liabilities applied? The research method used for this thesis is normative juridical research with conceptual and comparative approach. This thesis will further display law and economic approach regarding pure economic loss. Regardless, in the end, acceptance or refusal on pure economic loss shall be noted and immediately repair by practitioner and realized by legal expert in Indonesia. The purpose of using law and economics approach is writer want to further explain and achieving efficiency on perbuatan melawan hukum, considering, the broad applicability of perbuatan melawan hukum in Indonesia. The outcome of this thesis is exposure of information is required to be delivered to legal practitioner, especially judges, regarding the danger if suddenly Indonesia entirely adopted pure economic loss. Pure economic loss shall be restricted by law, which has been done in Indonesia."

"Penelitian ini menganalisis pertanggungjawaban perdata yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim kepada seorang mantan suami (Turut Tergugat) terhadap Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan oleh mantan istrinya (Tergugat). Pada tulisan ini, digunakan metode penelitian doktrinal. Di Indonesia, Perbuatan Melawan Hukum secara umum diatur pada Pasal 1365 KUHPerdata. Adapun, ketentuan dari Perbuatan Melawan Hukum tersebut bersifat kumulatif yang berarti keseluruhan unsur-unsur dari Perbuatan Melawan Hukum harus terpenuhi untuk menyatakan suatu perbuatan adalah Perbuatan Melawan Hukum. Melalui Putusan Hoge Raad Belanda tahun 1919 (perkara Lindenbaum vs. Cohen), cakupan dari Perbuatan Melawan Hukum di Indonesia telah meluas. Pada tulisan ini, studi kasus dilakukan terhadap Putusan No. 1654 K/PDT/2022 yang merupakan perkara dengan putusan berjenjang dimulai dari tingkat pertama, tingkat banding, hingga memperoleh kekuatan hukum tetap melalui putusan tingkat kasasi. Pada perkara ini, Majelis Hakim dari tingkat pertama hingga tingkat kasasi berpendapat bahwa benar Tergugat telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum kepada Penggugat sehingga dapat dimintakan pertanggungjawabannya atas kerugian yang timbul. Adapun, Turut Tergugat yang merupakan mantan suami dari Tergugat pun dihukum untuk secara tanggung renteng mengganti kerugian pada Penggugat. Menurut pertimbangan hukum Majelis Hakim, harta bersama dalam perkawinan menjadi dasar turut bertanggungjawabnya mantan suami terhadap Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan oleh mantan istrinya.

---

This thesis analyzes the civil liability imposed by the Judges towards an Ex-Husband (Co-Fendant) for an Unlawful Act committed by his Ex-Wife (Defendant). In this thesis, the doctrinal research method is used. Provisions regarding Unlawful Acts in Indonesia are generally regulated in Article 1365 of the Civil Code. Meanwhile, the provisions of this Unlawful Act are cumulative, meaning that all elements of the Unlawul Act must be met to declare an act as an Unlawful Act. Through the Netherland's Hoge Raad's Decision in 1919 (case of Lindenbaum vs. Cohen), the scope of the Unlawful Act in Indonesia has expanded. In this thesis, a case study is conducted on Decision No. 1654 K/PDT/2022 which is a case with a tiered decision starting from the first level court, appeal level court, to obtaining permanent legal force through a cassation level of decision. In this case, the Judges from the first level court to the cassation level is of the opinion that it is true the Defendant has commited an Unlawful Act againts the Plaintiff, and because of that she can be held responsible for the lossess incurred. Meanwhile, the Co-Defendant who is the Defendant's Ex-Husband was also sentenced to joitly and severally compensate the Plaintiff for the losses. According to the legal considerations of the Panel of the Judges, joint assests in marriage are the legal basis for the co-responsibility of the Ex-Husband towards the Unlawful Act committed by his Ex-Wife. "

"Putusan pengadilan terhadap gugatan yang diajukan oleh WALHI dan YLBHI terkait kasus Lapindo telah berkekuatan hukum tetap (inkracht), meskipun dinilai tidak dapat membuktikan hubungan kausalitas antara gempa bumi dengan luapan lumpur, selain hanya menyatakan bahwa semburan lumpur di area BJP-1 merupakan fenomena alam. Hakim telah tidak menggunakan pendekatan ilmiah untuk mendapatkan fakta ilmiah (scientific fact) dalam menetapkan putusan hukumnya karena fakta hukum memuat fakta ilmiah. Putusan pengadilan tidak dapat membuktikan tentang adanya hubungan kausalitas antara gempa bumi Bantul/Yogyakarta/Klaten dengan luapan lumpur yang terjadi di Porong Sidoarjo. Putusan tersebut telah menimbulkan pendapat-pendapat kontroversial yang mengemuka baik itu dari kalangan ilmuwan terutama ilmuwan tentang geologi/gempa bumi dan ilmuwan/ahli hukum maupun warga masyarakat.Tujuan dilakukannya penelitian ini bukan untuk menjustifikasikan bahwa Lapindo Brantas benar atau salah ataupun memandang bahwa putusan yang sudah berkekuatan hukum tetap tersebut merupakan putusan pengadilan yang tidak benar, selain untuk melihat implikasi ekonomi yang dapat timbul dari suatu penegakan hukum yang menggunakan dan/atau menerapkan asas-asas hukum dan konsep-konsep hukum tentang strict liability. Pendekatan melalui strict liability sebagai suatu konsep hukum yang telah dituangkan dalam undang-undang sebagai norma hukum dipandang dapat ditelusuri dan dianalisis dengan pendekatan ekonomi melalui pendekatan critical legal studies (CLS) yang memandang hukum melalui pandangan teori sosial, sebagai social institution, akan mempunyai arti yang penting dalam menegakkan keadilan bagi masyarakat yang terkena dampak.

---

Court ruling against a lawsuit filed by WALHI and related YLBHI Lapindo case has legal force and inkracht, although deemed unable to prove causality between an earthquake with a flood of mud, in addition to simply stating that the mudflow in the area of BJP-1 is a natural phenomenon. The judge was not using a scientific approach to get the scientific facts in setting legal decision because the legal facts contain scientific facts. The court's decision not to prove the existence of causality between the earthquake in Bantul / Yogyakarta / Klaten with mudflow that occurred in Porong Sidoarjo. The verdict has led to controversial opinions which arise either from among scientists, especially scientists about the geology / earthquakes and scientists / experts or legal residents.The purpose of this study is not to justify that Lapindo Brantas is right or wrong or who considers that the decision has legal force and equipment is a court ruling that is not true, other than to look at the economic implications that may arise from a law enforcement use and / or apply the principle of law and legal concepts of strict liability. Approach through strict liability as a legal concept that has been poured in the law as a legal norm is seen to be traced and analyzed with the economic approach through the critical legal studies approach (CLS) which looked at the law through the view of social theory, as a social institution, will have meaning important role in upholding justice for the affected communities."

"Pelayanan kesehatan secara hukum memiliki tujuan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat atas kehidupan yang sehat. Idealnya, hal ini dilakukan oleh dokter dengan memberikan tindakan yang didasarkan sesuai diagnosa yang dilakukan. Ada kalanya dokter melakukan tindakan medis dengan kelalaian ataupun kesalahan sehingga menyebabkan kerugian bagi pasien yang ditanganinya, baik berupa materiil maupun immateriil. Penelitian ini dilakukan dengan metode yuridis doktriner dengan membandingkan ketentuan ganti rugi keperdataan dalam hal malapraktik kedokteran di Indonesia dan di Spanyol dengan membandingkan berbagai ketentuan seperti Kitab Undang-undang Hukum Perdata, Undang-undang Kesehatan, Kode Etik Kedokteran Indonesia, Kode Perdata Spanyol, Undang-undang Sektor Publik Spanyol, Undang-undang Kedokteran Spanyol, Kode Deontologis Medis Spanyol, serta peraturan perundang-undangan lainnya. Melalui penelitian ini dapat ditarik kesimpulan bahwa ketentuan hukum Indonesia mengenai ganti rugi perdata dalam hal malapraktek kedokteran perlu untuk dispesifikasi lagi, yaitu dalam hal perluasan ruang lingkup ganti rugi yang tidak hanya terbatas pada kerugian langsung, serta dalam hal kewajiban dokter untuk memiliki jaminan keuangan untuk menjamin dikompensasikannya kerugian yang dialami pasien sebagai akibat dari tindakan dokter yang lalai maupun tidak sesuai kode etik.

---

Health care legally aims to fulfil people's need for a healthy life. Ideally, this is done by doctors by providing actions that are based on the diagnosis made. There are times when doctors perform medical actions with negligence or errors that cause harm to the patients they handle, both in the form of material and immaterial. This research is written using the doctrinaire juridical method by comparing the provisions of civil compensation in the event of medical malpractice in Indonesia and Spain by comparing various provisions such as the Civil Code, Health Law, Indonesian Medical Code of Ethics, Spanish Civil Code, Spanish Public Sector Law, Spanish Medical Law, Spanish Medical Deontological Code, as well as other laws and regulations. Through this research, it can be concluded that the Indonesian legal provisions regarding civil compensation in the event of medical malpractice need to be further specified, namely in terms of expanding the scope of compensation that is not only limited to direct losses, as well as in terms of the doctor's obligation to have financial guarantees to ensure compensation for losses suffered by patients as a result of the doctor's negligent actions or not in accordance with the code of ethics."

"Perbuatan Melawan Hukum merupakan suatu perbuatan yang menimbulkan kerugian kepada pihak lain, dan mewajibkan kepada orang yang menimbulkan kerugian tersebut untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, dengan memberikan kompensasi ganti kerugian kepada pihak yang dirugikannya. Pertanggungjawaban perdata merupakan lapis pertama yang bekerja apabila timbul kerugian, dan pihak yang dirugikan dapat menuntut kompensasi tetapi tentu saja terlebih dahulu harus dapat membuktikan hubungan kausalitas antara kerugian yang diderita dan perbuatan yang menyebabkan kerugian tersebut.ini disebut pertanggungjawaban dengan kesalahan.Pada sistem Common Law (tort) terdapat suatu pertanggungjawaban dimana pihak yang dirugikan tidak perlu membuktikan unsur kesalahan tetapi tetap dapat menuntut ganti kerugian, dan ini disebut dengan Strict Liability atau Liability without fault, dimana pada rejim Strict Liability ini seseorang dapat dipersalahkan walaupun pihak yang dituntut telah melakukan prinsip kehati-hatian, apabila tergugat dapat membuktikan hubungan kausalitas antara kerugian yang timbul dengan perbuatan yang menimbulkan kerugian. Demikian juga pada penggunaan Teknologi rekayasa genetika yang banyak dipergunakan dewasa ini, yang adakalanya menimbulkan kerugian dan apabila timbul kerugian maka pihak yang dirugikan dapat meminta kompensasi atas kerugian yang ditimbulkan akibat penggunaan teknologi rekayasa genetika.Unlawful act is an act that causes harm to other parties, and oblige the person who caused the damages for his actions, by providing compensation for damages to the aggrieved party. Civil Liability is the first layer that works when incurred losses, and the injured party may sue for compensation but of course it must first be able to prove the causal between the losses suffered and the actions that cause harm called liabililty based on fault.

In the Common Law system (tort) liability where there is an injured party or plainttiffs no need to prove the the defendants? fault but still have to prove that the damaging activity is abnormally dangerous , and is called Strict Liability or Liability without fault, where the regime of Strict Liability is someone to blame even though the required has been committed to the precautionary principles, if the defendant can prove the causal between the losses incurred by actions that cause harm. Likewise, the use of genetically modified organisms which widely used today, which sometimes lead to losses and losses incurred when the injured party may seek compensation for losses incurred through the use of genetically modified organisms."

"Tulisan ini bertujuan untuk melakukan analisis terhadap pemindahan hak atas saham yang di dalamnya terdapat unsur perbuatan melawan hukum dengan fokus pada studi kasus Perkara Nomor 2845 K/Pdt/2023. Jika merujuk pada ketentuan yang ada dalam undang-undang sejatinya pemindahan hak atas saham memiliki sejumlah prosedur hukum yang harus dipatuhi guna memberikan jaminan keadilan bagi para pihak. Permasalahan utama yang akan dibahas dalam penulisan ini berkaitan dengan keabsahan secara hukum terkait pemindahan hak atas saham yang berimplikasi pada perubahan susunan pemegang saham beserta susunan Direksi dan Dewan Komisaris dalam Perseroan Terbatas. Penulisan dalam skripsi ini menggunakan metode penelitian doktrinal. Oleh karena itu, penulisan dilakukan dengan mengkaji berbagai mekanisme hukum yang ada. Selanjutnya analisis dilakukan untuk menentukan apakah para pihak yang terlibat dalam upaya pemindahan hak atas saham telah memenuhi unsur perbuatan melawan hukum sebagaimana Pasal 1365 KUHPerdata dan layak untuk dimintakan pertanggungjawaban. Hasil penulisan ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi Perseroan Terbatas tatkala hendak melakukan pemindahan hak atas saham agar dapat lebih memperhatikan syarat-syarat yang ditetapkan. Tak hanya itu, hasil analisis penulisan ini akan menunjukkan pentingnya memiliki pemahaman hukum guna memastikan keabsahan pemindahan hak atas saham dan perlindungan hak-hak yang terkait.

---

This paper aims to analyze the transfer of rights to shares involving elements of unlawful acts, with a focus on the case study of Case Number 2845 K/Pdt/2023. When referring to the provisions in the law, the transfer of rights to shares involves several legal procedures that must be followed to guarantee justice for the parties. The main issue to be discussed in this paper relates to the legal validity of the transfer of rights to shares, which has implications for changes in the composition of shareholders as well as the composition of the board of directors and board of commissioners in a limited liability company. This thesis employs a doctrinal research method. Therefore, the paper will examine various existing legal mechanisms. Furthermore, the analysis will determine whether the parties involved in the transfer of rights to shares have fulfilled the elements of unlawful acts as described in Article 1365 of the Civil Code and whether they should be held liable. The findings of this paper are expected to contribute to limited liability companies seeking to transfer rights to shares, urging them to pay closer attention to the conditions stipulated. Additionally, the analysis will highlight the importance of legal understanding in ensuring the validity of the transfer of rights to shares and the protection of related rights. "