Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Perkembangan teknologi saat ini menyebabkan perubahan pada cara berbisnis konvensional, dimana saat ini untuk melakukan jual beli dapat dilakukan melaluimedia internet. Jual beli barang bergerak melalui media elektronik dapat ditemui dalam perjanjian ekspor impor. Penjual dan pembeli dalam transaksi ekspor impor sering kali membuat perjanjian tanpa bertatap muka secara langsung dikarenakan adanya perbedaan jarak Negara. Oleh karena tidak bertemunya para pihak saat melakukan kesepakatan, maka dipertanyakan kapan lahirnya kontrak elektronik tersebut, keabsahan perjanjian melalui media elektronik dan tanggung jawab penyelenggara sistem elektronik. Selain itu, barang yang menjadi objek perjanjian ekspor impor memerlukan pertanggungan atau asuransi untuk ganti rugi atas kerugian yang timbul sebagai akibat dari suatu peristiwa yang tidak pasti.

---

Current technological developments lead to changes in the conventional way of doing business, which is now to make buying and selling can be done through the internet. Sale and purchase of goods moving through the electronic media can be found in the import-export agreement. Sellers and buyers in the export-import transactions often make agreements without direct face to face because of differences within the State. Therefore, no meeting of the parties when making a deal, is questionable; when the birth of the electronic contract, the validity of the agreement through the electronic media and the parties’ responsibility of the electronic system. In addition, the goods that become the object of export import agreement requires to be insured for compensation for losses incurred as a result of an uncertain event."

"ABSTRAKEkspansi modal dan perdagangan Negara-negara didunia sebenarnya telah lama dimulai. Hal ini terjadi sejak dimulainya Revolusi Industri pada abad XVIII di Eropa. Dengan penerapan teknologi dalam bidang industri, Negara-negara Eropa mengalami surplus produksi, Salah satunya dalam bidang tekstil, sehingga mereka membutuhkan pasarbaru untuk menyerap hasil produksinya. Hal inilah yang mendorong terjadinya imperialisme dan kolonialisme yang melanda Negara-negara di Asia dan Afrika, selain kebutuhan akan bahan mentah bagi industri mereka.Dalam penelitian ini penulis mencoba untuk mengkaji dampak dari liberalisasi perdagangan, khususnya bidang tekstil yang diatur dalam aturan perdagangan WTO terhadap industri tekstil Indonesia akibat masuknya TPT impor dari China Serta Cara penanggulangannya berdasarkan pasal 19 tentang tindakan pengamanan (safeguard measures) yang terdapat dalam aturan GATT.Tujuan penelitian :1. Menganalisis dampak kenaikkan impor tekstil dan produk tekstil dari China ke Indonesia terhadap industri tekstil dalam negeri. 2. Menjelaskan penerapan aturan Tindakan Pengamanan yang diatur dalam Pasal XIX GATT untuk mengatasinya.3. Menjelaskan prosedur penerapan Tindakan Pengamanan yang dapat dilakukan pemerintah Indonesia berdasarkan ketentuan Keputusan Presiden No.84 Tahun 2002 untukmenanggulangi kenaikkan impor TPT China.Metode pengolahan dan analisa data bersifat kuantitatif dan kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui studi kepustakaan. Sedangkan sumber datapenelitian didapat dari data statistik buku ?Indikator Industri Besar dan Sedang Indonesia 1996-2004" yang dikeluarkan oleh Badan Pusat Statistik (BPS) Indonesia."

"Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah terdapat kointegrasi antara ekspor dan impor di Indonesia. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah Uji Kointegrasi Gregory- Hansen dengan pertimbangan adanya structural break berdasarkan pada data tahunan ekspor impor Indonesia dari tahun 1970 sampai dengan 2013. Hasil penelitian memperlihatkan bahwa tidak terjadi kointegrasi antara ekspor dan impor. Hal ini berarti bahwa Indonesia menghadapi masalah neraca pembayaran, serta defisit perdagangan yang terjadi bukan merupakan fenomena jangka pendek."

"Pesatnya kemajuan teknologi telekomunikasi, media dan informatika atau yang disingkat dengan telematika serta meluasnya perkembangan infrastruktur informasi global telah merubah pola dan cara kegiatan bisnis di bidang industri, perdagangan, dan pemerintahan. Perkembangan ekonomi berbasis ilmu pengetahuan dan masyarakat informasi telah menjadi paradigma global yang dominan. Kemampuan untuk terlibat secara efektif dalam jaringan infonnasi akan menentukan masa depan bangsa.E-commerce yang merupakan salah satu bagian dari perkembangan tersebut semakin diminati oleh masyarakat banyak, di seluruh penjuru dunia, tidak terkecuali di Indonesia.Perkembangan teknologi yang terjadi tersebut hendaknya dicermati oleh para pembuat kebijakan untuk mengantisipasi masalah-masalah yang mungkin timbul di kemudian hari. Penelitian ini dimaksudkan untuk menganalisis kebijakan yang ada sekarang guna mengetahui apakah terdapat suatu kepastian hukum yang dapat menjamin bagaimana seharusnya perundang-undangan terhadap transaksi e-commerce diberlakukan di Indonesia, dengan menitikberatkan pada permasalahan pengenaan pajak penghasilan atas transaksi e-commerce.Analisis ini dilakukan dengan melakukan pendekatan studi kepustakaan terhadap peraturan perundang-undangan mengenai transaksi e-commerce baik dalam peraturan undang-undang hukum dagang dan peraturan perpajakan Indonesia. Dari hasil analisis, secara umum diperoleh kesimpulan bahwa hingga saat ini belum ada peraturan perundang-undangan yang secara terintegrasi mengatur dengan tegas aspek hukum dari transaksi e-commerce yang dapat menjamin kepastian hukumnya. Untuk itu apabila terdapat masalah didalam pengenaan hukum atas transaksi e-commerce masih akan menggunakan peraturan hukum yang sudah ada sebagai rujukan.Berdasarkan pada kesimpulan yang diperoleh diatas maka disarankan untuk melakukan beberapa pembenahan dan peninjauan ulang terhadap perangkat perundangundangan yang sudah ada saat ini guna mendapatkan suatu perangkat hukum yang dapat memberikan jaminan kepastian yang mutlak terhadap masalah-masalah yang berkaitan dengan transaksi e-commerce, baik masalah hukumnya maupun masalah perpajakannya, khususnya pajak penghasilan yang timbal dari transaksi e-commerce. Perangkat perundang-undangan yang dihasilkan dapat berupa peraturan pemerintah yang selaras dengan undang-undang yang berlaku."