Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Karya tulis ini berisi tentang pola tata ruang Kota Pontianak dan faktor-faktor yang diperkirakan mempengaruhi pola tata ruang kota ini. Penelitian ini dilakukan untuk menambah data sejarah Indonesia tentang pola tata ruang kota-kota di Indonesia, khususnya pola tata ruang Kota Pontianak yang tetap mempertahankan bentuk tata ruang kota tradisional bercorak Islam dan mengalami perkembangan dengan hadirnya tata ruang kota kolonial.Dalam penelitian ini dilakukan pengidentifikasian komponen-komponen kota yang disebutkan dalam sumber pustaka, mencari komponen-komponen kota yang sudah tidak terlihat secara fisik dan terdapat dalam kepustakaan melalui data toponim dan teknik wawancara untuk kemudian menempatkannya ke dalam peta yang pada akhirnya memperlihatkan pola tata ruang kota. Untuk memperkuat hipotesa digunakan data-data pembanding berupa pola tata ruang kota bercorak Islam yang kemudian dipengaruhi kebudayaan kolonial.Pada hasil akhir dibuat uraian tentang pola tata ruang dan faktor-faktor yang diperkirakan mempengaruhinya. Pada tahap pengolahan data digunakan serangkaian metode arkeologi berupa pengumpulan data baik literatur, peta maupun foto-foto, dilanjutkan dengan pengumpulan data kembali di lapangan berupa pendeksripsian komponen-komponen kota yang masih dapat diamati dan menempatkannya ke dalam peta. Setelah pendeskripsian dilakukan analisis terhadap data primer dan sekunder. Langkah terakhir adalah penginterpretasian semua hasil analisa terhadap data primer dan data sekunder.Hasil penelitian menunjukkan bahwa Kota Pontianak pada masa awal terbentuknya menunjukkan pola tata ruang kota tradisional bercorak Islam, ini diperlihatkan dari ditemukannya komponen-komponen kota berupa bangunan-bangunan di dalam kompleks istana, mesjid jami, kompleks makam, pasar, pelabuhan, kelenteng, jaringan jalan dan pemukiman penduduk. Dalam perkembangan selanjutnya pola tata ruang kota kolonial juga terlihat di kota ini dengan ditemukannya komponen_komponen kota berupa bangunan-bangunan di dalam kompleks gereja, rumah sakit, kantor pos, tugu khatulisiwa, jaringan jalan dan jaringan kanal dan pemukiman penduduk. Kedua tata ruang kota ini saling berkembang dan berinteraksi."

"Proses perencanaan pembangunan melalui musyawarah pembangunan kelurahan (musbangkel) di Kelurahan Benua Melayu Darat Kecamatan Pontianak Selatan Kota Pontianak masih dilaksanakan oleh Lembaga Ketahanan Masyarakat Desa/Kelurahan (LKMD/K). Proses perencanaan pembangunan di kelurahan Benua Melayu Darat melalui dua tahap yaitu tahap pengidentifikasian/penyelidikan masalah dan tahap perumusan masalah yang dilakukan pada saat pelaksanaan musbangkel. Partisipasi WNI Keturunan Tionghoa pada tahap identifikasi masalah dan tahap perumusan masalah tergolong pada tipe Manipulasi (tingkat tidak berpartisipasi) menurut Sherry Amstein. Dalam membuat usulan rencana pembangunan masih cenderung pada partisipasi perwakilan semata dan belum melibatkan seluruh masyarakat khususnya WNI Keturunan Tionghoa. Kelurahan hanya mengikutsertakan elite lokal (Ketua RT, RW dan Tokoh Masyarakat setempat) sehingga aspirasi dari masyarakat belum dapat terwakili oleh mereka yang hadir. Faktor lain yang menyebabkan masyarakat WNI Keturunan Tonghoa di Kelurahan Benua Melayu Darat ini masih kurang berpartisipasi adalah model perencanaan yang top down dimana peranan pemerintah Kota lebih besar dalam penyusunan rencana pembangunan.Berdasarkan hasil penelitian terdapat beberapa kendala yang dihadapi yaitu belum adanya informasi yang lengkap dan pemerintah Kota Pontianak seperti Renstra dalam penyusunan perencanan pembangunan, peranan pemerintah Kota Pontianak yang masih dominan dalam menentukan proyek atau program yang akan dilaksanakan serta kurangnya pemahaman WNI Keturunan Tionghoa mengenai pentingnya partisipasi mereka dalam perencanaan pembangunan mulai dari tingkat terkecil yaitu kelurahan.Selain itu berdasarkan hasil penelitian juga terdapat bebarapa hal yang menjadi pendoman bagi masyarakat WNI Keturunan Tionghoa untuk berpartisipasi dalam perencanaan pembangunan melalui Musyawarah Pembangunan Kelurahan yaitu karena kewajiban sebagai Ketua RT/RW untuk mengikuti kegiatan musbangkel setiap tahunnya serta karena RT/RWnya ikut memberikan usulan proyek/program pembangunan.Untuk itu disarankan kiranya pelaksanaan musbangkel pada masa yang akan datang informasi mengenai dokumen perencanaan daerah sudah sampai pada para peserta musbangkel. Peran pemerintah saat ini diharapkan hanya sebagai fasilitator/mediator saja. Pertunya sosialisasi mengenai pentingnya partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan dan sosialisasi mengenai kegiatan perencanaan pembangunan itu sendiri kepada masyarakat khususnya WNI Keturunan Tionghoa."

"

Penelitian ini membahas mengenai Perkebunan Teh Gedeh di Cianjur, Jawa Barat dengan menggunakan sudut pandang arkeologi industri. Penelitian ini bertujuan untuk merekonstruksi proses produksi teh dan kehidupan sosial di Perkebunan Teh Gedeh melalui keletakan bangunan-bangunan serta arsip. Bangunan-bangunan yang diteliti antara lain bangunan untuk produksi, bangunan untuk tempat tinggal, dan infrastruktur sedangkan arsip yang digunakan berupa foto, peta dan surat kabar. Berdasarkan hasil analisis diketahui bahwa terdapat tiga tahapan dalam proses produksi teh Perkebunan Teh Gedeh, yaitu praproduksi, produksi dan pasca produksi serta alat-alat yang digunakan pada tahapan-tahapan tersebut. Kelas sosial di Perkebunan Teh Gedeh terbagi menjadi golongan atas, golongan menengah dan golongan pekerja yang terlihat dari pekerjaan, tempat tinggal, pakaian, serta gender. Keletakan bangunan-bangunan di Perkebunan Teh Gedeh memiliki makna dan tujuan tertentu terkait dengan fungsi pengawasan dan fungsi strategis.

 

---

This study discusses Gedeh Tea Plantation in Cianjur, West Java, using point of view of industrial archaeology. This study aims to reconstruct the tea production process and social life in Gedeh Tea Plantation through the location of buildings and archives. The buildings studied include buildings for production, buildings for housing, and infrastructure, while the archives used are photos, maps, and newspapers. Based on the results of the analysis, it is known that there are three stages in the tea production process of Gedeh Tea Plantation, namely preproduction, production, and post-production, and the tools used at these stages. The social class in Gedeh Tea Plantation is divided into the upper class, middle class, and working-class as seen from their occupation, residence, clothing, and gender. The location of the buildings in the Gedeh Tea Plantation has a specific meaning and purpose related to its supervisory and strategic functions.

 

"

"Pembangunan Nasional bertujuan untuk mewujudkan suatu masyarakat yang adil dan makmur, merata materil dan sprituil, serta telah di laksanakan baik di desa maupun di kota. Pelaksanaan pembangunan tersebut seyogianya tidak hanya bersifat fisik saja tetapi harus dilaksanakan juga pembangunan yang bersifat non fisik dalam hat ini adalah bahwa setiap program pembangunan tersebut harus dilakukan upaya pemberdayaan masyarakat.Dalam pelaksanaan Program Pemugaran Perumahan dan Lingkungan Desa Terpadu yang ada di Kota Pontianak, peran Community Worker sebagai kader pembangunan sangat panting untuk menggantikan peran kader pembangunan yang ada di Kelurahan, pelaksanaan peran tersebut tidak dapat dilakukan secara efektif.Ada beberapa faktor yang mempengaruhi efektifitas peran Community Worker yang terdiri dari faktor internal 'Community Worker yaitu motivasi dan niat, faktor kemampuan dan keterampilan Community Worker, faktor kerjasama (masyarakat), serta faktor kebijakan Pemerintah yang meliputi faktor sosialisasi program yang bersamaan dengan turunnya bantuan dan kebijakan Pemerintah yang bersifat top down menempatkan masyarakat hanya sebagai penerima pembangunan. Ada dua aspek yang diteliti, yaitu efektifitas peran Tenaga Penggerak Masyarakat dalam Program Pemugaran Perumahan dan Lingkungan Desa terpadu, serta faktor-faktor yang mempengaruhi efektifitas peran Community Worker. Pada efektifitas Peran Community Worker penelitian ini mencoba mendeskripsikan dan menganalisa pelaksanaan peran Community Worker di dalam Program Pemugaran Perumahan dan Lingkungan Desa Terpadu, sedangkan faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi peran Community Worker.Penelitian yang dilaksanakan di Kota Pontianak merupakan penelitian melalui pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif analitis Pengumpulan data dilakukan dengan cara observasi serta melalui wawancara terhadap 13 informan, selain itu juga di dukung oleh pendekatan kuantitatif dengan penyebaran kuesioner kepada 30 responden.Berdasarkan hasil penelitian ini maka dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan peran Community Worker di dalam Program Pemugaran Perumahan dan Lingkungan Desa Terpadu tidak dapat dilakukan secara efektif, Community Worker yang ada ditunjuk oleh Pemerintah Kota dan bukan pilihan masyarakat, selain itu tidak disediakannya dana operasional bagi mereka untuk melaksanakan perannya, yang mengakibatkan belum terlaksananya peran dengan baik dan lancar.Pelaksanaan pembangunan yang dilaksanakan oleh Pemerintah agar tidak mengabaikan upaya pemberdayaan masyarakat, selain itu dalam pelaksanaan pembangunan hendaknya melalui pendekatan partisipatoris artinya dimulai dari masyarakat yang mengetahui tentang sistem kehidupan mereka sendiri dengan menganut sistem pembangunan yang berpusat pada rakyat (people centered development).Selanjutnya agar peran Community Worker dapat dilaksanakan secara efektif Pemerintah Kota seharusnya menyerahkan kepada masyarakat untuk menentukan pilihannya terhadap Community Worker yang sesuai dengan keinginannya, disamping itu perlu dukungan dana bagi kegiatan operasional Community Worker."

"Pengecekan sertipikat hak atas tanah merupakan kewajiban sekaligus syarat dalam rangka pembuatan akta bagi Pejabat Pembuat Akta Tanah, dengan tujuan untuk memastikan kesesuaian sertipikat. Seiring dengan perkembangan zaman dan teknologi, serta untuk merealisasikan sebuah layanan yang mudah, cepat, dan biaya ringan, maka dilakukan digitalisasi layanan pengecekan sertipikat. Namun dalam pelaksanaannya ditemukan kendala-kendala, yang juga terjadi di Kantor Pertanahan Kota Pontianak yang berupa ketidaksesuaian hasil pengecekan sertipikat. Hal itu menyebabkan ketidakpastian hukum dan kekhawatiran bagi pihak yang berkepentingan. Oleh karena itu, penelitian ini mengkaji proses validasi data elektronik dalam pengecekan sertipikat secara elektronik dan mekanisme penanganan yang dilakukan apabila terdapat ketidaksesuaian data dalam pengecekannya. Kajian dilakukan menggunakan metode penulisan yuridis normatif dan didukung oleh hasil wawancara kepada narasumber. Hasil penelitian ini menemukan bahwa, pertama, Permasalahan yang muncul berasal dari data-data pertanahan yang tidak valid. Proses validasi oleh Kantor Pertanahan Kota Pontianak dilakukan dengan memeriksa dan memastikan kesesuaian data-data yang tersimpan di pangkalan data Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional melalui aplikasi Komputerisasi Kantor Pertanahan yang telah disediakan oleh Pusat Data dan Informasi Pertanahan, Tata Ruang, dan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan. Namun kekosongan prosedur yang jelas menyebabkan inkonsistensi data. Kedua, Kantor Pertanahan Kota Pontianak juga bertanggung jawab atas hasil pengecekan yang tidak sesuai. Klarifikasi dan perbaikan data telah dilakukan tetapi masih bersifat pasif. Pencantuman keterangan terkait tata ruang dalam hasil pengecekan dapat pula menimbulkan ketidaksesuaian apabila data tersebut belum disesuaikan dengan Rencana Detail Tata Ruang yang terbaru. Miskonsepsi birokrasi juga berpengaruh dalam masalah tersebut. Dengan demikian, integrasi data harus segera diajukan kepada Direktorat Jenderal Tata Ruang Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional.

---

Certificate of land rights checking is an obligation and a condition in terms of making deeds for the Land Deed Making Officer, to ensure the suitability of the certificates. Through the development of times and technology, and to realize an easy, fast, and low-cost service, the digitization of certificate checking services is carried out. However, in its implementation, obstacles were found, which also occurred at the Pontianak City Land Office in the form of discrepancies in its results. This causes legal uncertainty and concern for interested parties. Therefore, this study examines the process of validating electronic data in electronic certificate check and the handling mechanism carried out if there is a data discrepancy in checking. Study was conducted using normative juridical writing methods and supported by the results of interviews with speakers. The results found that, first, the problems rose from invalid land data. Validation process by the Pontianak City Land Office is carried out by checking and ensuring the data suitability stored in the database of the Ministry of Agrarian and Spatial Planning/National Land Agency through the Computerized Application of the Land Office which has been provided by the Center for Data and Information on Land, Spatial Planning, and Sustainable Food Agricultural Land. But the blankness of obvious procedure leads to data inconsistencies. Second, the Pontianak City Land Office is also responsible for the inappropriate checks results. Clarification and improvement have been carried out, but it is still passive. The inclusion of spatial planning information in the results of the check can also cause discrepancies if the data has not been adjusted to the latest Detailed Spatial Plan. Bureaucratic misconceptions also influence the issue. Thus, data integration must be immediately submitted to the Directorate General of Spatial Planning of the Ministry of Agrarian and Spatial Planning/National Land Agency."

"Tesis ini merupakan hasil penelitian tentang pelaksanaan Kebijakan Penertiban Pedagang Kaki Lima (untuk selanjutnya disingkat dengan PKL) di tepian Sungai Jawi, Kelurahan Sungai Jawi, Kecamatan Pontianak Barat, Kota Pontianak, Propinsi Kalimantan Barat. Berdasarkan Surat Keputususan Walikota Pontianak Nomor 14 Tahun 2004 telah dibentuk Tim Penertiban Bangunan/Kios Liar Dalam Wilayah Kota Pontianak salah satu kegiatannya adalah melakukan penertiban terhadap PKL di tepian Sungai Jawi Kota Iontianak. Penertiban ini pada dasarnya bertujuan untuk menata wajah Kota Pontianak sesuai dengan Visi Kota Pontianak yaitu kota khatulistiwa berwawasan lingkungan sebagai pusat perdagangan dan jasa yang bertaraf internasional. Penelitian ini bermaksud untuk mendeskripsikan proses pelaksanaan kebijakan penertiban PKL mulai dari tahap persiapan, tahap sosialisasi, tahap pelaksanaanloperasi penertiban dan tahap pasca pelaksanaan untuk mengetahui berbagai kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan kebijakan tersebut di lapangan.Penelitian ini difokuskan di tepian Sungai Jawi Kota Pontianak di sepanjang jalan Hasanudin dan H. Rais A. Rahman, Kelurahan Sungai Jawi, Kecamatan Pontianak Barat sebagai lokasi yang terkena kebijakan penertiban PKL sesuai dengan Pengumuman Walikota Pontianak Nomor 6 Tabun 2001 mengenai larangan membangun tanpa ijin dan berjualan di tempat-tempat terlarang serta Keputusan Walikota Pontianak Nomor 299 Tabun 2003 mengenai larangan membangun kios/los dan berjualan di atas badan jalan/ parit/berem dan di atas trotoar pada ruas jalan dalam wilayah Kota Pontianak.Penelitian ini dilaksanakan dengan menggunakan metode kualitatif yang menghasilkan data deskriptif melalui proses studi kepustakaan, wawancara dengan informan dan pengamatan serta dokumentasi di lapangan. lnforman penelitian ini adalah beberapa pejabat di Pemerintahan Kota Pontianak dan beberapa PKL yang terkena pelaksanaan program kebijakan.Menurut hasil penelitian ini, Pemerintah Kota Pontianak merasa bahwa dalam pelaksanaan kebijakan Penertiban PKL di tepian Sungai Jawi Kota Pontianak melalui penertiban dan penataan PKL jika dibandingkan dengan penertiban sebelumnya telah dilakukan secara persuasif, hal ini dilihat dari jumlah 624 PKL yang terkena operasi penertiban, hanya sekitar 30 PKL atau sebesar 4,81% saja PKL yang bertahan untuk tetap melakukan jualan di sekitar tepian Sungai Jawi Kota Pontianak, selebihnya sebanyak 594 orang atau 95,19% bersedia untuk ditertibkan oleh pemerintah Kota Pontianak. Namun jika dilihat dari pihak PKL dalam pelaksanaan kebijakan penertiban terlihat bahwa Pemerintah kota Pontianak hanya memperhatikan keberhasilan pembangunan fisik saja, pelaksanaan kebijakan penertiban PKL tersebut bersifat top down, menempatkan PKL hanya sebagai penerima dan obyek dari program kebijakan. Hal ini terlihat jelas dari pembentukan tiro penertiban, dimana asosiasi PKL tidak dilibatkan, termasuk dalam hal penentuan lokasi yang akan dijadikan tempat penampungan PKL, sama sekali tidak dibicarakan terlebih dahulu.Dari berbagai tahapan pelaksanaan kebijakan Penertiban PKL tersebut, terdapat beberapa kendala yang dihadapi Pemerintah Kota Pontianak yaitu kurangnya keterlibatan seluruh unsur yang terkait sebagai stakeholder dari kebijakan dalam keanggotaan tim penertiban, kurangnya validitas data PKL yang akan ditertibkan, terbatasnya lokasi yang representatif di Kota Pontianak untuk tempat penampungan PKL yang telah ditertibkan, belum adanya dialog yang komunikatif dan transparan antara Pemerintah Kota Pontianak dengan pars PKL, kurangnya transparansi Pemerintah Kota Pontianak dalam mensosialisasikan kebijakan Program Penertiban PKL kepada para PKL, kurangnya konsistensi dan ketegasan Pemerintah Kota Pontianak beserta aparatnya di lapangan dalam menegakkan ketentuan dan peraturan yang ada.Berkenaan dengan kendala tersebut, disarankan dalam penelitian ini kepada Pemerintah Kota Pontianak agar merevisi SK Walikota Nomor 14 tahun 2004 dengan mengikutsertakan asosiasi PKL dalam keanggotaan tim penertiban PKL, melakukan berbagai dialog yang komunikatif, dan perlunya penegakan hokum serta ketegasan terhadap aparatnya di lapangan. Sementara saran yang diberikan kepada PKL, yaitu perlunya membangun rasa solidaritas bersama yaitu rasa saling percaya, saling ketergantungan dan tolong menolong di antara sesama PKL serta perlu membangun kerjasama dengan asosiasi yang ada, khususnya asosiasi PKL sebagai jembatan dalam menyampaikan berbagai keinginan dan aspirasi PKL tersebut dengan berbagai pihak."

"Kebakaran hutan dan lahan di Kalimantan Barat akan menghasilkan emisi pencemar udara yaitu partikulat (PM10), karbon monoksida (CO), sulfur dioksida (SO2), nitrogen dioksida (NO2), dan ozon (O3) yang berpotensi mencemari kualitas udara di Kota Pontianak. Hasil pemantauan kualitas udara ini berupa nilai Indeks Standar Pencemar Udara (ISPU) yang berisikan nilai konsentrasi dari 5 macam parameter pencemar udara yaitu partikulat (PM10), karbon monoksida (CO), sulfur dioksida (SO2), nitrogen dioksida (NO2), dan ozon (O3). Kebakaran hutan dan lahan yang terjadi antara lain dikarenakan proses konversi hutan dan lahan di beberapa daerah di Kalimantan Barat menjadi lahan perkebunan kelapa sawit serta pemahaman oleh masyarakat bahwa cara membakar hutan merupakan metode paling murah dalam melakukan pembersihan lahan (land clearing). Kebakaran hutan dan lahan dapat dideteksi dengan menggunakan teknologi penginderaan jarak jauh yaitu dengan melakukan pemantauan jumlah dan sebaran hotspot (titik panas) di wilayah Kalimantan Barat. Penelitian mengenai dampak kebakaran hutan dan lahan di Kalimantan Barat terhadap kualitas udara Kota Pontianak ini dimulai pada bulan Desember 2009 hingga bulan Mei 2010.Hasil penelitian ini memperlihatkan bahwa semakin banyak jumlah hotspot (titik panas) yang terpantau berpengaruh terhadap kualitas udara di Kota Pontianak. Dimana faktor-faktor yang mempengaruhi seberapa besar dampak dari peristiwa kebakaran hutan dan lahan terhadap kualitas udara Kota Pontianak antara lain adalah jarak hotspot dari Kota Pontianak, suhu, serta arah dan kecepatan angin. Penurunan kualitas udara Kota Pontianak sebagai akibat dari peristiwa kebakaran hutan dan lahan menyebabkan peningkatan jumlah penderita penyakit infeksi saluran pernafasan atas (ISPA) dan gangguan saluran pernafasan lainnya. Penelitian ini juga memperlihatkan bahwa walaupun nilai ISPU harian termasuk ke dalam kategori baik-sedang, terdapat beberapa jam di hari tersebut yang termasuk ke dalam katergori tidak sehat dan peristiwa peningkatan konsentrasi polutan seringkali terjadi di malam hari.

---

Land and forest fire at West Borneo will emit carbon monoxide (CO), particulate (PM10), sulfur dioxide (SO2), nitrogen dioxide (NO2), and ozon (O3) which are potentially damage the air quality of Pontianak City. The monitoring result will be presented in air polluted standard index (ISPU) value. This index will contain the concentrating value from 5 different air polluting parameters like those that have been mentioned above. Most of land and forest fire caused by several things such as forest and land conversion process in some areas within West Borneo into coconut tree plantation, and the lack of understanding on how to do land clearing in a very cost effective way without burning the land and forest. Land and forest fire is able to be detected by far field identification technology like monitoring the amount and the spreaded hotspot of the burning area in West Borneo. The Research about the effect of land and forest fire at West Borneo to the air quality in Pontianak City was starting in December 2009 until May 2010.This research result then shows that the amount of the detected hotspot area will directly correlated to the air quality of Pontianak City. The distance of the detected hotspot area from Pontianak City, the temperature, the wind speed and direction are a few factors that contributes on how bad the land and forest fire caused the air pollution in Pontianak City. The degradation of air quality in Pontianak City has also made the increasing of the people who suffer upper breathing channel infection (ISPA) and other similar diseases. The research also indicates that although the daily ISPU value is categorized in middle range between good and bad, there are several hours in a single day especially in the evening where the ISPU value will be in the unhealthy range."

"Isi Ringkasan Penyakit Demam Berdarah Dengue (DBD) adalah penyakit menular yang disebabkan oleh virus dengue dan ditularkan oleh nyamuk Aedies aegypti, ditandai dengan demam mendadak 2 sampai dengan 7 hari tanda penyebab yang jelas, lemah/lesu, gelisah, nyeri ulu hati, disertai tanda bintik merah di kulit akibat pendarahan kulit. Penyakit dimaksud sangat menular dan berbahaya serta persebarannya hampir merata di seluruh Indonesia.Di Kota Pontianak, penyakit tersebut masih diprogramkan pemberantasannya, mengingat setiap tahun kejadian penyakit demam berdarah dengue cenderung meningkat. Sebagai upaya bersama mencegah dan membatasi penyebaran penyakit DBD, telah diterbitkan Keputusan Menteri Kesehatan .Nomor 581/Menkes/SK/VII/1992 tentang Pemberantasan Penyakit Demam Berdarah. Tujuan diterbitkannya keputusan ini adalah memberikan pedoman kepada masyarakat, petugas kesehatan, dan sektor-sektor terkait lainnya dalam upaya bersama pencegahan dan pemberantasan penyakit DBD agar masyarakat dapat terhindar dari penyakit yang berbahaya tersebut.Walaupun upaya pengendalian penyakit DBD di Kota Pontianak telah dilaksanakan, namun kasus/kejadian penyakitnya cenderung meningkat setiap tahunnya. Hal ini kemungkinan disebabkan kondisi lingkungan dan partisipasi masyarakat yang masih rendah. Untuk itu telah dllakukan suatu penelitian ilmlah yang menghubungkan kondisi lingkungan dan partisipasi masyarakat dengan pemberantasan demam berdarah. Tujuan umum penelitian ini adalah meningkaban taraf kesehatan masyarakat melalui ldentifikasi faktor-faktor lingkungan dan faktor-faktor yang mempengaruhi partisipasi masyarakat dalam upaya pengendalian penyakit DBD di Kota Pontianak.Desain penelitian yang digunakan adalah mode survei yang bersifat studi deskiptif cross sectional. Istilah cross sectional dihubungkan dengan waktu pengambilan sampel yang dilakukan pada satu saat tertentu, tidak diabaikan Intervensi atau perlawan pada populasi atau sampel saat dilakukan penelitian.Penelitian dilakukan pada bulan Mei sampai dengan Juni 2003 di Kota Pontianak, Kalimantan Barat Data primer diambll dari responden yang terpilih dengan teknik wawancara menggunakan kuesioner yang telah diuji coba terlebih dahulu kepada Kepala Keluarga di lokasi penelitian. Data sekunder sebagai data penunjang diperoleh dari Instansi terkait, seperti Dinas Kesehatan, Badan Pusat Statistik,, Kantor Kecamatan dan Kantor Kelurahan. Besarnya sampel yang digunakan adalah 399 KK yang tersebar di 3 Kelurahan (Sungai Bangkong, Sungai Lawi Luar, dan Sungai Lawi Dalam). Instrumen penelitian berupa kuesioner yang terbagi menjadi 4 bagian, yaitu: Kondisi Lingkungan (17 item), Pengetahuan, Sikap, dan Perilaku (PSP) sebanyak 15 item, Partisipasi Masyarakat (10 item), dan Pengendalian Penyakit (10 item).Hasil penelitian diolah menggunakan perangkat lunak komputer, sebagai berikut:1. Pengaruh umur, pendidikan, pendapatan dan PSP terhadap partisipasi masyarakat.Koefisien korelasi ganda R (multiple R) sebesar 0,755 menyatakan besarnya derajat hubungan antara variabel terikat (partisipasi masyarakat) dan variabel bebas (umur, pendidikan, pendapatan, dan PSP). Koefisien Determinasi (R Square = R2) sebesar 0,570 artinya 57,0% keragaman nilai partisipasi masyarakat ditentukan oleh besarnya nilai umur, pendidikan, pendapatan, dan PSP. Berdasarkan analisis ragam (nilai F) diperoteh hubungan antara variabel bebas dan variabel terikat adalah bersifat nyata. Dengan uji t diperoleh hasil bahwa koefisien regresi PSP mempunyai pengaruh yang besar/kuat terhadap partisipasi masyarakat, sedangkan koefisien regresi umur, pendidikan, dan pendapatan berpengaruh kecil/lemah terhadap variabel terikat partisipasi masyarakat. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa secara bersama-sama maka variabel bebas berpengaruh nyata terhadap variabel terikat, sedangkan secara parsial maka variabel PSP yang berpengaruh nyata.2. Hubungan Kondisi Lingkungan dan Partisipasi Masyarakat dengan Pengendalian Demam Berdarah Dengue.Dengan menggunakan perhitungan Korelasi Produk Mornen Pearson, didapatkan bahwa korelasi antara kondisi lingkungan dan pengendalian penyakit DBD mempunyai R hitung= 0,088 (lebih kecil dari R label= 0,116) pada tingkat signifikansi 0,01. Ini berarti bahwa kondisi lingkungan berhubungan sangat lemah terhadap pengendalian penyakit DBD. Sedangkan hubungan antara partisipasi masyarakat dan pengendalian penyakit DBD mempunyai R hitung= 0,826 (lebih besar dari R label= 0,116) pada tingkat signifikansi 0,01. Ini berarti bahwa terdapat hubungan positif yang tinggi/kuat dan signifikan antara partisipasi masyarakat dengan pengendalian penyakit DBD.Berdasarkan uraian pendahuluan, hasil penelitian dan pembahasan, maka dapat disimpulkan bahwa:

1. Tingkat partisipasi masyarakat dalam upaya pengendalian penyakit DBD di Kota Pontianak sudah cukup baik.
2. Tingkat pengetahuan masyarakat mengenai penyakit DBD dan akibat yang ditimbulkannya sudah cukup baik.
3. Sikap masyarakat Kota Pontianak mengenai penyakit DBD dan upaya pengendaliannya sudah cukup baik.
4. Perilaku masyarakat Kota Pontianak dalam upaya pengendalian penyakit DBD sudah cukup baik.
5. Faktor umur, pendidikan, pendapatan, dan PSP secara bersama-sama berpengaruh nyata terhadap partisipasi masyarakat Namun demikian, secara parsial hanya PSP yang berpengaruh besar tehadap partisipasi masyarakat, sedangkan umur, pendidikan, dan pendapatan mempunyai pengaruh yang kecil pada partisipasi masyarakat.
6. Kondisi lingkungan mempunyai hubungan yang sangat lemah dengan pengendalian penyakit, sedangkan partisipasi masyarakat mempunyai hubungan yang tinggi/kuat dengan upaya pengendalian penyaktt DBD.

Daftar Kepustakaan : 32 (1967-2003)

---

Dengue Haemorrhagic Fever (DHF) is a spreaded disease caused by dengue viruses and carried by Aeries aegypti mosquito. It's indicated by sudden fever between 2 to 7 days without any certain causes, weak, restless, solar plexus painful, marked by red dot on the skin, due to the skin bleeding. DHF is a very dangerous spreadable disease. It spreads throughout area of Indonesia.

In Pontianak (West Kalimantan), DHF has been programmed in the eradication as the increase number year after year. The Minister of Health has issued a Decree Number 581/Menkes/SK/VII/1992 about Eradication of DHF. The aim of decree to give the guidance for public, health officer and other related sectors.

Although the control effort had been executed in Pontianak, cases of this disease trends to increase in every year. It's probably caused by the bad environment conditions as well the lark of community participation. Therefore, a scientific research has been done to correlate the environment condition and community participation with the control of DHF. The general aim of this research to increase standard of public health through environment factors identification and factors influence the community participation in control of DHF in Pontianak.

Research design use a descriptive cross sectional survey method. The term of cross sectional related to the interpretation of sample in certain time, without intervention or treatment on the population or sample in research. The research has been conducted on May until! June 2003 in Pontianak, West Kalimantan. Primary data taken from choosen respondents by interview with previously tried out questionaire to the head of household. Sustained secondary data taken from the related institution, for example Health Service,' Statistic Center Agency, District Office and Village Office. Sample scale is 399 head of household spread over 3 villages (Sungai Bangkong, Sungai Jawi Luar and Sungai Jawi Dalam). The research instrument is a questionaire divided by 4 parts. Environment Condition (17 items) 15 items of Behavior and Attitude Knowledge (PSP), Community Participation (10 items) and Control of DHF (10 items).

The result of the research was processed by computer software as follows:

1. Influence of Age, Education, Income and PSP with the Community Participation

Double correlation coefficient R (R Multiple) as 0,755 indicates the standard of correlation between dependent variables (Community Participation) and independent variable (Age, Education, Income and P5P). Coefficient of Determination (R Square= R2) as 57,0% variation of community participation value determined by the age value, education income and PSP. In the variances analysis (F value) obtained a significant correlation between dependent variable and independent variable. By t test obtained a result that the coefficient of regression PSP is significant at the 0,05 level; while age, education, income is not significant influenced the dependent variable. Therefore, ft can be concluded that simultaneously independent variable really influence dependent variable, while partially PSP variable is really influence.

2.The Relationship of The Environment Condition and Community Participation with The Control of DHF

Using the calculation of Pearson Product Moment (PPM) correlation, obtained the relationship between environment condition and DHF control has R calculation= 0,088 (less than R table= 0,116) is significant at the 0,01 level. It means the environment condition has not significant correlation with the DHF control. While relationship between community participation and DHF control has R calculation= 0,826 (more than R table=0,116) is significant at the 0,01 level. It means there as positive and significant correlation between community participation and DHF control.

From the previous explanation, result of the research and investigation, can be concluded:

1. Proper level of the community participation on the effort of DHF in Pontianak.
2. Proper level of community knowledge on the effort of DHF.
3. Good attitude of Pontianak people on DHF and its control.
4. Good habit of Pontianak people on the effort of DHF control.
5. Age, education, income, and PSP influenced the community participation. However, only PSP partially influenced the community participation; while age, education, and income do not influence the community participation.
6. There is a close relationship between environment condition and community participation with the effort of controlling DHF in Pontianak.

Number of References: 32 (1967 - 2003)"

"Salah satu darnpak penting akibat pembangunan industri adalah perubahan kualitas lingkungan yang disebabkan oleh pencemaran udara. Pencemaran udara yang teijadi selain pencemaran udara di ambien (outdoor air pollution) juga penoemaran udara dalam ruangan (indoor air pollution). Pencemazan udara di ambien teqiadi km-ena masuknya polutan dari hasil kegiatan industri, kendaraan bermotor, pembakaran hutan, letusan gunung berapi dan pembangkit tenaga Iistrik. Di Kota Pontianak, Industri mebel teiah berkembang dengan pesat dalam 5 tahun terakhir. Sebagai industri sektor informal, kekuatan modal dan ketrampilan pekexja mempenganihi kemarnpuan produksi. Sistem kezja yang tidak mekanis dan tidak rnemiliki ikatan waktu yang ketat, pam pekeija menjadi teriibat secara iisik sepcnuhnya terhadap pekeijaannya, mengambil jam lembur dan bekezja jauh lebih lama dibandingkan tenaga kelja pada sektor formal. Selain itu, akibat dari keterbatasan modal pemilik usaha, keadaan lingkungan kerja tidak Clisiapkan untuk memberikan perlindungan dalam bekelja terhadap pCm&p&l?8ll partikulat PMN). Pada penelitjan ini didapatkan konsentrasi debu kayu (PM|0) minimum 110,64 pg/m3 dan maksimum 135,18 pg/m3 dengan konsentrasi rata-rata l22,7pg/ma dan standar deviasi 5,59 pg/m3 sedangkan pekerja yang terpajan rnenunjukkan gcjala pcnyakit salman pcmapasan sebanyak 46 pekeija (74,9%) I-Iasil uji statistik menunjukkan nilai p=0,0ll sehingga dapat disimpulkan bahwa hipotcsa nol ditolak atau dapat dikatakan bahwa pada taraf kepcrcayaan 95% ada hubungan antara konsentrasi debu kayu (PM10) dcngan gejala penyakit saluran pemapasan setelah dikontrol oleh kamkteristik pekezja dan faktor lingkungan kerja. Saran dalam penelitian ini adalah pcrlu dilakukan pengawasan terhadap keschatan pckerja industri informal rnclalui program pcnyuluhan dan pelayanan kcsehatan scoara spcsitik, pcrlu mcnerapkan kcselamatan dan kesehatan kerja dengan menyediakan alat pelindung diri berupa maskcr dan pcrlu dilakukan penclitian lebih lanjut mencakup pajanan debu kayu (PM 10) pada waklu malam hari, mcngingat scbagian bcsar proses produksi dilakukan sampai malam hari.

---

One of the important impacts from the effect of industrial development is environment quality alteration caused by air pollution. Air pollution occurred besides in ambience (outdoor air pollution) also inside room (indoor air pollution). Air pollution in ambience occur because present pollutant from industrial activity, motor vehicle, wood combustion, volcano explosion and electrical generator.

At Pontianak City, furniture industry has developed rapidly in past 5 years. As industry of informal sector, finance strength and employee ability a.&`ecting productivity ability. Non-mechanic work system and no time bond, employees become fully involved physically to their work, taking overtime and working longer than employees in fonnal sector. Besides, consequence nom owner finance limitation, work environment do not prepared to give protection in working toward exposure of particulate PMN. In this research obtained wood dust concentration (PMN) minimum 110.64 u/m3 and maximum 135.18 ug/m? with average concentration of 122.7 ug,/ma and deviation standard of 5.59 pg/m while exposed ployees show symptom of bronchi disease as much as 46 labors (74.9%).

Statistic test result shows p value = 0.011 so that concluded zero hypothesis rejected or said that Conlident Interval 95% thcre is a relation between wood dust concentration (PMN) with bronchi disease symptom after controlled by labors characteristic and work environment factor.

Suggestion in this research is require monitoring toward health of infomtal industry labor through counseling program and specific health service, require implementation of safety and health of work by providing self protector device in the form of masker and require advanced research of wood dust exposure (PM|o) in night, considering that most of production process performed until night. "

"Masjid adalah salah satu peninggalan arkeologi masa Islam yang merupakan simbol dari adanya pemukiman muslim di suatu tempat. Di Indonesia banyak terdapat peninggalan dari masa Islam. Salah satu di antaranya adalah peninggalan berupa masjid-masjid kuno. Masjid-masjid kuno di Indonesia sangat beragam bentuknya dan dari masing-masing daerah memiliki ciri khas dalam bentuk arsitektur masjidnya. Masjid Sultan Abdurrahman merupakan masjid tertua peninggalan Kesultanan Pontianak yang terletak di wilayah Kelurahan Dalam Bugis, Kecamatan Pontianak Timur, Kotamadya Pontianak, Kalimantan Barat. Masjid ini berdiri di atas lahan seluas 6755 m², sedangkan luas bangunan masjidnya sendiri adalah 1250 m². Penelitian tentang arsitektur Masjid Sultan Abdurrahman bertujuan untuk menggambarkan bentuk arsitektur dan ragam hias yang terdapat pada masjid sehingga dapat terlihat pengaruh-pengaruh yang ada, baik pengaruh lokal maupun asing. Metode penelitian yang digunakan adalah analisis morfologi dan analisis gaya. Analisis morfologi dilakukan dengan cara menjelaskan bentuk arsitektur terhadap komponen-komponen Masjid Sultan Abdurrahman, sedangkan analisis gaya dilakukan dengan cara mengklasifikasi ragam hias yang terdapat pada masjid. Berdasarkan penelitian ini, dapat diketahui bahwa unsur lokal lebih mendominasi pada hampir semua bagian dari arsitektur Masjid Sultan Abdurrahman, sedangkan pada beberapa bagian masjid lainnya merupakan unsur-unsur asing, yaitu pengaruh arsitektur Kolonial dan pengaruh seni bangunan Timur Tengah."