Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Revolusi Indonesia (periode 1945-1949) merupakan peristiwa yang sangat unik dan khas di dalam sejarah perjuangan bangsa Indonesia, sebab disamping rakyat Indonesia mengadakan revolusi untuk melepaskan diri dari belenggu penjajahan, di daerah-daerah terjadi pula revolusi sosial yang ingin merombak struktur masyarakat yang ada. Revolusi sosial ini ditujukan kepada orang-orang Eropa dan pamong praja serta orang beretnis Cina. Di masa periode itu, orang Cina sering menjadi sasaran tenor dan pembunuhan karena mereka selalu berhasil mengambil hati penjajah sehingga memperoleh hak-hak istimewa yang tidak diperoleh warga lain. Semakin lama teror yang dialami oleh orang-orang Cina dirasakan semakin berat, oleh karena itu mereka memikirkan langkah-langkah untuk mengatasinya. Setelah diadakan konferensi antar perkumpulan Cina, akhirnya mereka sepakat untuk mernbentuk satuan keamanan sendiri dengan sebutan Pao An Tui. Kehadiran Pao An Tui merupakan peristiwa yang sangat istimewa sekali, mengingat keadaan saat itu orang-orang Cina merupakan warga jajahan pula. Izin pambentukan diberikan oleh Pemerintah Belanda, selain itu mereka juga memperoleh bantuan dana, pakaian, ransum dan persenjataan. Bagi Pemerintah Belanda memberi izin dibentuknya Pao An Tui dapat membantu menanggulangi kekurangan militer Belanda di Indonesia, sedangkan bagi orang-orang Cina, organisasi ini dapat dipergunakan untuk membalas sakit Hati mereka terhadap musuh-musuh mereka. Di awal perkembangannya, Pao An Tui ini sangat popular sehingga dalam waktu singkat banyak bermunculan cabang Pao An Tui di daerah dengan anggota yang cukup besar. Struktur kepengurusan organisasi ini pun sangat rapi dengan pembagian tugas yang cukup ielas. Namun perkembangan selanjutnya, popularitas Pao An Tui semakin merosot setelah organisasi ini mengambil sikap untuk menjadi lawan rakyat Indonesia."

"ABSTRAKPersatuan dan kesatuan tekad rakyat dalam rangka mempertahankan kemerdekaan Indonesia pada masa revolusi fisik, adalah hal yang sangat penting. Bangsa Indonesia yang pada tanggal 17 Agustus 1945 baru memerdekakan dirinya dari penjajahan Jepang, harus mengangkat senjata untuk mempertahankan kemerdekaannya. Di seluruh pelosok Indonesia rakyat bersama TNI bahu-membahu untuk nelawan kembalinya pemerintah Belanda yang akan kembali menguasai Indonesia. Perlawanan-perlawanan dan semangat mempertahan kemerdekaan juga terdapat di Karesidenan Malang, Jawa Ti_mur. Rakyat daerah ini yang pada waktu Perjanjian Renville merupakan ajang pertempuran yang paling keras akhirnya harus memberikan sebagian wilayahnya kepada pihak Belanda. Wilayah yang tinggal sebagian ini yaitu Malang Selatan, akhirnya harus menampung beribu-ribu pengungsi dan merupakan basis gerilya bagi pejuang--pejuang Indonesia. Dan daerah-daerah ini pulalah mereka bertahan den berjuang untuk merebut kembeli wilavah Karesidenan Milona. Perjuangan-perjuangan serta hambatan-hambatan yang dialami oleh rakyat dan TNI di daerah Malang Selatan inilah merupakan inti dari skripsi ini.

---

"

"Berbagai daerah di Indonesia dalam periode 1947-1949 terlibat dalam perlawanan bersenjata. Gerilya kola di Probolinggo tidak terpisahkan dari aksi militer Belanda tahun 1947. Arti penting jenis perlawanan gerilya kota tidaklah karena dampaknya di bidang politik, melainkan sebagai gejala yang khas dalam perang kemerdekaan. Gerilyawan mengadakan perlawanan di dalam kota yang justru menjadi konsentrasi kekuatan tentara musuh. Fenomena demikian belum banyak dikaji, apalagi terekam dalam sejarah yang bersifat nasional. Studi ini berusaha mencari jawab atas masalah, mengapa pihak tentara memilih kota sebagai ajang perlawanan, bagaimana pihak tentara dapat bertahan di dalam kota yang diduduki musuh, bagaimana upaya pihak tentara untuk merealisasikan tujuan-tujuannya? Gerilya kota dapat dikatagorikan sebagai aksi Kolektif. Aksi kolektif ialah orang-orang yang bertindak secara bersama untuk mencapai kepentingan bersama. Komponen-komponen yang terdapat dalam aksi kolektif, yaitu kepentingan bersama, organisasi, sumber daya, dan kesempatan. Aktivitas penelitian disesuaikan dengan langkah-langkah yang terdapat dalam metode sejarah. Meliputi heuristik, kritik, interpretasi dan penyajian. Data yang terkumpul berupa data deskriptif. Sumber data berupa arsip, arsip yang diterbitkan, catatan kenangan yang tidak diterbitkan, hasil wawancara, surat kabar, majalah, artikel dan buku. Aksi militer tanggal 21 Juli 1947 rnembawa perubahan tatanan politik. Kota Probolinggo tidak dapat dipertahankan dan diduduki Belanda. Gerilya kota di Probolinggo lahir sebeium munculnya strategi penjemuan atau perorongan (atrition trateg y). Sistem pertahanan linier TNI tidak berhasil menahan serbuan Brigade Marinir pada 21 Juli 1947, bergerak ke samping dan membentuk keiompok.-kelornpok perlawanan yang beroperasi dengan taktik gerilya, Operasi gerilya di dalam kota disebabkan dua faktor. Pertama, batalyon Abdoes Sjarif kewalahan dan tidak mampu menghadapi operasi militer Belanda. (1) Posisi Belanda di kota Probolinggo sangat kuat. Kota diduduki pasukan infanteri marinir yang terkenal berpengalaman dalam PD 11, ditambah pasukan KNIL, pasukan Tjakra, dan polisi. Kapal-kapal perang Belanda yang berada di pelabuhan senantiasa memberikan bantuan tembakan meriam ke darat, ke daerah-daerah yang dipandang kantong tentara Republik. Operasi gerilya di dalam kota untuk memecah konsentrasi dan kekuatan musuh, (2) Lemahnya jaringan intelejen. Operasi intelejen yang cenderung pasif; hanya sebagai pengumpul informasi, terbukti tidak banyak membantu dalam aksi militer Belanda. Gerilya kota diharapkan dapat memberikan informal yang eepat dan lengkap untuk kepentingan gerakan gerilya lainnya,(3) Moral anggota tentara merosot (kalap kaku). Serbuan Belanda yang cepat disertai perang urat syaraf, kekejaman yang disertai dengan mempertontonkan korban, serta gempuran yang terus menerus melemahkan moril pejuang TNI. (4) Pasukan Tjakra sebagai pembantu tentara Belanda ikut menghancurkan reputasi tentara Republik di mata rakyat. Jawaban gerilyawan terhadap berbagai upaya menjauhkan dukungan rakyat adalah dengan kontra teror, intimidasi, perusakan, dan lain-lain. Kedua, upaya menghancurkan organisasi orang-orang Cina, Pao An Tui (PAT), karena banyak anggota PAT bertindak sebagai mata-mata Belanda. Gerilyawan dapat bertahan dan melakukan operasi di dalam kota hingga perang usai dilatarbelakangi beberapa faktor. (1) Di kota kebencian terhadap penguasa asing secara historis jelas. Fenomena demikian memudahkan untuk melakukan mobolisasi selama perang gerilya. (2) Basis sosial gerilya terutama berasal dari priyayi, petani, dan pedagang. Priyayi mampu menempatkan diri dalam situasi yang berubah. Priyayi berusaha mengangkat kembali perannya yang pada masa akhir pemerintahan Hindia Belanda mengalami kemerosotan. Keterlibatan petani dan pedagang merupakan reaksi spontan terhadap perubahan sosial yang cepat. (3) Adanya pemimpin yang memiliki kemampuan mengatur siasat dan dapat diterima di kalangan pendukung gerakan. Sistem wehrkreise hakekatnya adalah memobilisasi rakyat demi kepentingan perjuangan. Mobilisasi dana dan tenaga dilakukan dalam bentuk dukungan yang bentuknya bervariasi. Kebutuhan logistik anggota diperoleh berkat partisipasi rakyat, berdagang, dan menggarap dengan sistem maro tanah negara yang terlantar. KTD berperan menggalang dukungan tenaga, simpatisan diorganisir dalam bentuk Pasukan Cadangan. Kebutuhan senjata dan amunisi diperoleh dengan merampas dan musuh dan rnempekerjakan petani di tangsi-tangsi militer. Sasaran yang berupa orang taktik operasi dinamakan tikam hilang dan perunduk. untuk menggalang dukungan selain dipergunakan cara propaganda, juga dengan kampanye bisik-bisik. Kerusuhan yang terjadi tanggal 31 Januari 1948 merupakan bukti kemampuan gerilyawan melakukan mobilisasi dan memprovokasi rakyat. Organisasi mencerminkan kelompok yang tertutup. Untuk mengetahui dunia luar banyak mempergunakan mata-mata, bantuan rakyat, dan penyamaran. Komunikasi penting menggunakan Sandi atau kode. Sistem perlindungan dapat dibedakan: perlindungan di dalam dan di luar rumah. Perlindungan di dalam rumah terdiri dari dari perlindungan di atap rumah dan perlindungan ruang bawah tanah (tuba-tabs). Perlindungan di luar rumah terdiri dari tiga model: rubah-rubah di sekitar halaman rumah, rubah-rubah di tebing sungai, dan rubah-rubah di sekitar kuburan."

"ABSTRAKAlasan pemilihan judul, karena mahasiswa Fakultas Sas_tra Universitas Indonesia khususnya, dan Universitas In_donesia pada umumnya belum ada yang menyoroti masalah per_golakan di Palestina dari segi sejarahnya secara khusus. Tu_juan penulisan ini ialah untuk menjelaskan tragedi Palesti_na sesuai dengan proporsinya, agar para pembaca tidak keliru menilai atas tragedi tersebut yang berlangsung sampai kini. Penulis menggunakan metode penulisan deskriptif analisis untuk menyoroti beberapa peristiwa sebagai suatu sebab akibat. Untuk mendukung analisa masalah, penulis mendasar_kan pada teori sejarah-Koligasi. Dengan memilah-milah, serta menelusuri hubungan peris_tiwa dengan peristiwa lainnya, maka dapat disimpulkan, bahwa faktor imigrasi bangsa Yahudi ke Palestina dan peran ak_tif negara-negara Besar yang mendukung cita-cita bangsa Yahudi merupakan faktor dominan untuk menganalisa masalah Palestina_

---

"

"Kota Padang Panjang sebagai kota terkecil di Propinsi Sumatera Barat memiliki sumberdaya alam yang terbatas. Kondisi topografi alamnya yang bergelombang semakin memperkecil ketersediaan lahan yang efektif untuk dimanfaatkan dalam pembangunan. Keterbatasan tersebut menjadi masalah dalam pengelolaan sumbedaya alam dan Iingkungan di daerah, dan juga dalam rencana penataan ruang wilayah. Tidak jarang dijumpai alokasi pemanfaatan yang kompleks pada satu kawasan alam yang menurunkan fungsi tertentu dari Iingkungan alamnya dan menimbulkan kerugian bagi kawasan disekitamya.Salah satu kawasan alam yang dimanfaatkan secara bersama oleh masyarakat Padang Panjang adalah Kawasan Bukit Tui. Bukit ini memiliki kandungan batu kapur yang cukup potensial, sehingga berkembang kegiatan penambangan dan industri kapur. Sebagian wilayah Bukit Tui juga ditetapkan sebagai kawasan lindung. Pemanfaatan Bukit Tui sebagai Kawasan Lindung, Kawasan Penambangan Batu Kapur dan Kawasan Industri Kapur ditetapkan dalam Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Padang Panjang melalui Perda Nomor 14 Tahun 1998. Diduga, pemanfaatan sebagai Kawasan Penambangan Batu Kapur dan Industri Kapur memberikan dampak yang berlawanan terhadap keberlangsungan fungsi Bukit Tui sebagai Kawasan Lindung. Saat ini sebagian areal Bukit Tui juga dimanfaatkan masyarakat untuk kegiatan pertanian, perkebunan dan wilayah pemukiman.Tujuan dari penelitian ini adalah (1) memperoleh gambaran mengenai kegiatan pemanfaatan kawasan Bukit Tui menurut Rencana Tata Ruang dan Wilayah Kota Padang Panjang; (2) memperoleh data dan informasi manfaat kawasan Bukit Tui, balk sebagai Kawasan Lindung, Kawasan Pertambangan maupun Kawasan Industri Kapur dan (4) mengkaji prioritas pengembangan dan pemanfaatan kawasan Bukit Tui ditinjau dari nilai manfaat yang diperoleh.Penelitian ini adalah penelidan deskriptif. Metode yang digunakan gabungan dari kuantitatif dan kualitatif. Metode kuantitatif digunakan untuk menghitung nilai manfaat kawasan Bukit Tui menurut alokasi yang ditetapkan. Metode kualitatif digunakan untuk menggambarkan kondisi Iingkungan dan pola pemanfaatan Bukit Tui, balk menurut yang ditetapkan dalam RTRW maupun menurut perkembangan aktual scat ini.Penilaian manfaat dari Kawasan Lindung mencakup nilai penyerapan karbon, nilai pengendali erosi dan nilai sumber air Tungku Sadah. Sedangkan nilai manfaat dari Kawasan Penambangan Batu Kapur dan Kawasan Industri Kapur didapat dengan analisis terhadap manfaat biaya dari masing-masing kegiatan. Penilaian terhadap nilai kerugian yang diderita petani padi sawah akibat dampak dari kegiatan penambangan dan industri kapur juga dihitung dan dikategorikan sebagai nilai ekstemal.Hasil penelitian disimpulkan sebagai berikut (1) Pemanfaatan Bukit Tui menurut RTRW Kota Padang Panjang (Perda Kotamadya Daerah Tingkat II Padang Panjang Nomor 14 Tahun 1998) adalah sebagai Kawasan Lindung dan Kawasan Budidaya. Penetapan sebagai Kawasan Lindung adalah untuk kawasan yang memberikan perlindungan bagi kawasan bawahannya, kawasan perlindungan setempat dan kawasan rawan bencana alam. Alokasi sebagai kawasan budidaya meliputi Kawasan Penambangan Batu Kapur dan Kawasan Industri Batu Kapur. Alokasi pemanfaatan tersebut memperlihatkan adanya kompleksitas pemanfaatan Kawasan Bukit Tui; (2) Pemanfaatan Kawasan Bukit Tui yang ditemui di lapangan saat ini berkembang dari apa yang telah ditetapkan dalam RTRW. Selain tetap dimanfaatkan sebagai Kawasan Lindung, Kawasan Pertambangan Batu kapur dan Kawasan Industri Kapur, Bukit Tui juga dimanfaatkan untuk kegiatan pertanian dan perkebunan, pemukiman, dan berpotensi untuk dimanfaatkan sebagai kawasan wisata alam; (3) Nilai manfaat pertahun (keadaan perhitungan tahun 2005) yang diperoleh dari pengalokasian kawasan Bukit Tui sebagai Kawasan Lindung adalah sebesar Rp.5.432.423.739,6, meliputi nilai penyerapan karbon Rp.642.068.337.6, nilai pengendalian erosi Rp.84.319.200,- dan nilai sumber air bagi masyarakat Rp.1.982.858.202,- serta Rp.2.723.178.000,- bagi PDAM sebagai opportunity cast apabila sumber air Tungku Sadah tidak aria. Pengalokasian kawasan Bukit Tui sebagai Kawasan Pertambangan Batu Kapur mempunyai nilai manfaat pertahun sebesar Rp.502.841.575,76 dan sebagai Kawasan Industri Kapur sebesar Rp. 1.055.814.000,-. Kedua nilai tersebut adalah nilai manfaat sebelum dikurangi dengan nilai dampak yang ditimbulkan. Dampak dari kedua kegiatan adalah penurunan produksi padi sawah yang terkena aliran erosi dari areal penambangan dan Iimbah industri kapur . Nilai dampak tersebut dikategorikan sebagai nilai ekstemal yang ditanggung masyarakat dengan nilai sebesar Rp.45.491.225,-/tahun; dan (4) Prioritas pemanfaatan berdasarkan nilai manfaat terbesar dari Kawasan Bukit Tui adalah sebagai Kawasan Lindung. Untuk mempertahankan fungsi pelestarian Iingkungan dari kawasan tersebut secara menyeluruh adalah dengan meniadakan kegiatan budidaya yang merusak termasuk pertambangan dan industri batu kapur. Jika pemerintah daerah, dengan pertimbangan-pertimbangan tertentu, berketapan untuk tetap mengalokasikan pemanfaatan sebagai Kawasan Pertambangan dan Kawasan Industri Kapur di Kawasan Bukit Tui, maka harus diikuti dengan upaya pengelolaan dampak kedua kegiatan agar fungsi lndung dari kawasan tetap terpelihara dan dapat terhindar dari bencana alam yang pada akhimya akan merugikan masyarakat.Berdasarkan hasil penelitian tersebut disarankan agar (1) meninjau kembali pemanfaatan Kawasan Bukit Tui melalui penyusunan dan penyempumaan RTRW dengan ikut memperhatikan nilai manfaat dan nilai dampak yang ditimbulkan; (2) untuk keperluan penilaian manfaat dan dampak dari kegiatan pemanfaatan Bukit Tui diperlukan dukungan data yang akurat mengenai kondisi kawasan dan potensi pemanfaatannya; (3) menerapkan pola penambangan terkendali pada lokasi penambangan yang akan ditetapkan dalam RTRW Kota Padang Panjang yang akan datang; (4) pemerintah daerah diharapkan dapat segera memberlakukan ketentuan pengelolaan Iingkungan bagi kegiatan pemanfaatan kawasan yang menimbulkan dampak merugikan bagi Iingkungan alam dan masyarakat; (5) mencarikan altematif pemanfaatan dari sumberdaya alam yang ada di Kawasan Bukit Tui dengan memperhatikan karakteristik kawasan dan kelestarian fungsi Iingkungannya; dan (6) untuk keperluan pengelolaan kawasan Bukit Tui sebagai Kawasan Lindung, perlu kiranya pemerintah daerah mengalokasikan dana pengelolaan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah."