Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"ABSTRAKSkripsi ini mengenai pengadaan terbitan pemerintah yang dilakukan oleh staf (pustakawan) perpustakaan-perpustakaan non pemerintah, dalam hal ini perpustakaan kantor konsultan hukum. Penelitian ini bertujuan untuk memperoleh gambaran tentang metode, cara, dan hambatan-hambatan atau kendala-kendala yang dijumpai dalam pengadaan terbitan pemerintah di perpustakaan kantor konsultan hukum serta bagaimana cara pustakawan mengatasi hambatan/kendala tersebut. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara wawancara. Wawancara dilakukan dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang telah disusun sebelumnya dalam sebuah pedoman wawancara kepada sepuluh orang pustakawan pada sepuluh buah perpustakaan kantor konsultan hukum yang diambil sebagai sampel penelitian. Pengambilan sampel dilakukan secara acak. Penelitian dilakukan di Jakarta pada bulan Februari hingga bulan Maret 1998. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengadaan terbitan pemerintah yang paling banyak dilakukan oleh staf perpustakaan (pustakawan) kantor konsultan hukum sampel yaitu dengan cara membeli di toko buku swasta; membeli di masing-masing instansi pemerintah yang bersangkutan; membeli dari penjual/penerbit yang datang menawarkan; memesan atau berlangganan melalui penyedia jasa informasi swasta; hadiah perorangan; memfotokopi atau faksimili dari pustakawan kantor konsultan hukum lainnya; dan membeli di Percetakan Negara RI."

"Informasi hasil penelitian, pengkajian, survei, tinjauan, ulasan, dan evaluasi bidang perpustakaan akan bermanfaat bagi masyarakat apabila telah dipublikasikan dalam terbitan berkala berkualitas. Jurnal Visi Pustaka diwujudkan guna mewadahi penulis pada komunitas atau jaringan informasi yang bertujuan untuk menjembatani akses informasi masyarakat untuk mengetahui keterbaruan konsep pengelolaan dan layanan perpustakaan di Indonesia. Untuk mengetahui produktivitas artikel, geografi pengarang, pola kepengarangan, dan kontributor artikel digunakan kajian bibliometrik. Hasil menunjukan kurun waktu tahun 2009--2014 sebanyak 92 pengarang memproduksi 129 artikel dengan total 980 halaman atau rerata 7,60 halaman. Menurut lokasi, pengarang berasal dari tiga negara yang geografisnya berada pada tiga wilayah regional atau dua benua. Supremasi kemunculan ditunjukan pengarang laki-laki, berprofesi bukan sebagai pustakawan, dan berasal dari perpustakaan perguruan tinggi. Pengarang penghasil artikel terbanyak diperoleh Endang Fatmawati sebesar 3,88%, sedangkan kategori insitusi dicapai Perpustakaan Nasional R.I. sebagai kontributor terbaik di pulau Jawa."

"Jasa konsultan hukum, yang merupakan salah satu jenis jasa profesional, menghasilkan produk yang sukar untuk diukur secara kualitatif, karena bergantung pada pengguna jasa tersebut dan adanya pendekatan yang bersifat pribadi, tetapi dapat menggunakan satuan waktu sebagai pengukuran atas setiap unit atau jam yang dijual. Penentuan atas jumlah jam kerja atau waktu yang dipergunakan tersebut memerlukan suatu sistem pencatatan waktu (time keeping) yang sistematis, yang akan menghasilkan laporan yang tidak hanya berguna untuk penentuan penagihan, tetapi juga akan menghasilkan laporan-Iaporan lainnya yang berguna untuk analisa bagi pihak manajemen. Alasan inilah yang mendasari penulis untuk melakukan suatu studi untuk mencoba ' melihat dan mengevaluasi sistem informasi waktu yang bagaimanakah yang benar-benar dibutuhkan oleh suatu kantor konsultan hukum. Penulis menggunakan tehnik pEmgumpulan data dengan cara riset kepustakaan dar riset lapangan di kantor konsultan hukum "X". Suatu kantor konsultan hukum yang telah memahami pengelolaan waktu secara baik, akan merasakan manfaatnya dalam penggunaan waktu yang efisien, yang akan berpengaruh pada hasil kerja yang lebih baik kepada klien serta adanya perolehan keuntungan ekonomis yang lebih tinggL Dengan bertambahnya beban kerja yang semakin tinggi sejalan dengan berkembangnya perusahaan, maka kantor konsultan hukum "X" melakukan perubahan atas sistem pencatatan waktu secara manual ke sistem komputerisasi pencatatan waktunya, dimana sistem baru tersebut akan dapat menghasilkan laporan~laporan yang lebih akurat, relevan dan tepat waktu yang dibutuhkan oleh manajemen kantor konsultan hukum "X" dalam analisa dan pengambilan keputusan. Dad pembahasan skripsi ini penulis berkesimpulan, bahwa sistem inforrnasi waktu dalam kantor konsultan hukum "X" akan dapat menghasilkan laporan-laporan sesuai dengan yang diharapkan untuk keperluan analisa dan pengambilan kepututan, serta yang lebih penting adalah adanya pemrosesan pembuatan tagihan yang lebih. cepat, yang akan berpengaruh pada arus kas perusahaan. Untuk dapat mencapai sistem informasi yang baik sesusai dengan yang diinginkan, penulis mengajukan saran~saran : peningkatan kedisiplinan dan ketaatan dari setiap pihak yang berhubungan, pengisian setiap format-format secara lengkap, penginputan data ke dalam sistem dilakukan setiap hari, adanya perjanjian tertulis untuk setiap kasus yang dibuka, penilaian rate yang lebih objektif dari setiap lawyer, peningkatan kerapihan dan kedisiplinan dari bagian ED? dalam penyimpanan laporan yang dihasilkan dan pembuatan back up ."

"Penelitian mengenai pengelolaan koleksi terbitan berseri di Perpustakaan Nasional RI merupakan penelitian yang pertama kali dilakukan mengenai pengelolaan koleksi terbitan berseri secara menyeluruh. Tujuan penelitian ini adalah untuk menggambarkan pengelolaan koleksi terbitan berseri dan mengungkapkan berbagai kendala yang dihadapi oleh Perpustakaan Nasional RI dalam mengelola koleksi terbitan berseri. Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara terhadap informan yang dipilih secara purposive dan kajian pustaka terhadap dokumen yang terkait dalam pengelolaan koleksi terbitan berseri di Perpustakaan Nasional RI. Pemilihan informan secara purposive berdasarkan kriteria bahwa informan haruslah orang yang terlibat secara langsung dan mengetahui secara detail aklivitas pengelolaan terbitan berseri di Perpustakaan Nasional RI, baik dari segi kebijakan maupun kegiatan atau proses yang ada. Dalam hal ini, peneliti memutuskan untuk memilih middle level management dan lower level management dari struktur organisasi Perpustakaan Nasional RI.Hasilnya menunjukkan bahwa Perpustakaan Nasional RI nnemisahkan pengelolaan koleksi terbitan berseri yang berasal dari penerapan Undang-Undang No. 4 tahun 1990 yang disebut dengan koleksi deposit dan berasal dari pembelian, hadiah, dan tukar-menukar yang disebut dengan koleksi layman. Pemisahan jenis koleksi ini juga membawa dampak pengelolaan yang berbeda satu sama lainnya, baik dari segi kebijakan maupun segi teknis pengelolaannya. Perpustakaan Nasional terlihat memberikan perhatian yang cukup serius terhadap pengelolaan koleksi terbitan berseri dengan dibentuknya kelompok-kelompok kerja yang khusus menangani koleksi terbitan berseri. Bentuk perhatian tersebut juga terlihat dari cukup terpenuhinya sarana-sarana manajemen berupa metode, sumber daya manusia, anggaran, mesin-mesin penunjang, benda dan barang inventaris, dan pasar atau masyarakat pengguna. Namun sangat disayangkan, Perpustakaan Nasional RI belum mempunyai prosedur pelaksanaan standar secara khusus yang mengatur seluruh kegiatan pengelolaan terbitan berseri.Walaupun sarana-sarana manajemen cukup diperhatikan, namun dalam pengelolaan terbitan berseri, Perpustakaan Nasional RI mengalami berbagai kendala yang berkaitan dengan sarana-sarana manajemen itu sendiri. Kendala tersebut berupa kurangnya jumlah anggaran dana dalam pengadaan koleksi, tidak seimbangnya jumlah SDM dengan beban kerja, mesin-mesin penunjang yang terbatas dan masih manual, dan terbatasnya ruang penyimpanan koleksi. Agar pengelolaan koleksi terbitan berseri di Perpustakaan Nasional RI dapat lebih baik, diperlukan usaha-usaha sebagai berikut: Pembuatan kebijakan dan aturan yang rinci atau prosedur pelaksanaan standar yang mengatur secara khusus pengelolaan koleksi terbitan berseri; Penggunaan sistem manajemen perpustakaan terkomputerisasi (library management systems) yang menyeluruh untuk memaksimalkan kegiatan pengelolaan terbitan berseri; Kemungkinan dilakukan weeding yang berkala di Koleksi Layanan dan melakukan alih format ke dalam bentuk digital atau mikro untuk mengatasi kendala terbatasnya ruang penyimpanan koleksi."

"Skripsi ini merupakan suatu pembahasan dari hasil penelitian terhadap beberapa perpustakaan khusus yang bergerak dalam berbagai bidang ilmu pengetahuan. Sebagai sasaran, penulis telah memilih perpustakaan Pusat Dokumentasi Hukum yang selanjutnya akan disingkat dengan PDH, perpustakaan Sajarah Politik dan Sosial disingkat SPS, Perpustakaan Badan dan Pengembangan Eksport Nasional disingkat BPEN, perpustakaan Museum Pusat, perpustakaan KOPKAMTIB, perpustakaan Pusat Dokumentasi Ilmiah Nasional, disingkat PDIN. Alasan penulis memilih perpustakaan tersebut di atas karena perpustakaan tersebut merupakan perpustakaan khusus yang ruang lingkupnya sudah bersifat nasional. Penelitian dilakukan khusus mengenai masalah penga_daan dan masalah-masalah lain yang berkaitan dengan penga_daan_"

"Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui sejauhmana perpustakaan kantor hukum telah melakukan usaha-usaha guna memenuhi kebutuhan informasi dan hambatan-hambatan dalam pelaksanaannya. Pengumpulan data dilaksanakan melalui kuesioner yang dilaksanakan dari tanggal 19 Mei sampai dengan 3 Juni 1994. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perpustakaan tidak selalu dapat memenuhi kebutuhan informasi pemakainya berdasarkan koleksi yang ada di perpustakaan. Apabila pustakawan tidak berhasil mendapatkan jawaban atas pertanyaan pemakai, maka pustakawan akan berusaha menghubungi unit informasi di luar perpustakaannya. Unit informasi yang banyak dihubungi adalah Pusat Dokumentasi Hukum Universitas Indonesia (PDH UI) dan Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN). Dalam usaha menghubungi unit informasi tersebut, pustakawan menghadapi hambatan yang berupa kendala waktu, keengganan dari unit informasi yang dihubungi untuk memberikan informasi yang diperlukan, tarif yang tinggi, tidak lengkapnya sumber, dan prosedur yang berbelit. Walaupun semua responden setuju dengan gagasan kerjasama perpustakaan, namun usaha tersebut masih jauh dari kenyataan karena hambatan seperti : (a) pustakawan-pustakawan perpustakaan kantor hukum belum saling mengenal; (b) kantor hukum lain merupakan saingan; (c) memiliki koleksi yang merupakan dokumen rahasia; (d) kekuatan koleksi antar perpustakaan belum berimbang."

"Korupsi dan kolusi sering terjadi pada proses pengadaan barang atau jasa yang dilakukan oleh instansi Pemerintah. Hal tersebut diantaranya disebabkan oleh tidak terbukanya sistem pengadaan barang atau jasa tersebut. Dengan adanya electronic procurement atau proses pengadaan barang atau jasa secara on-line melalui internet, proses pengadaan menjadi transparan, dimana transaksi tersebut akan dilakukan dengan mendapatkan pengawasan dari masyarakat. Namun dalam kenyataannya masih terdapat faktor yang menjadi kendala dalam pengembangan pengadaan barang atau jasa secara elektronik. Dengan menggunakan metode penelitian hukum normatif, diperoleh hasil bahwa masih terdapat kendala teknis dan juga substansi hukum yang mengatur mengenai electronic procurement. Hasil telaah terhadap Departemen Pekerjaan Umum menunjukan bahwa instansi tersebut belum menerapkan sistem electronic procurement secara penuh. Oleh karena itu, dimasa mendatang diharapkan dapat dikeluarkan satu undang-undang yang secara khusus mengatur mengenai electronic procurement.

---

Corruption and collution always occur in the procurement process done by the government institution. The cause of that process is the closed system of procurement of goods and service?s itself. With the electronic government procurement or procurement process on-line through the internet, this process has become more transparent, where such transaction will get attention from people. Nevertheless, some obstacles still exist in development of electronic procurement. By using the normative method of law observation, the results of the research shows that there is still a technical constraint and also law substance which regulates the electronic procurement. Study results on the Public Work Department shows that the Public Work Department have not implement the electronic procurement system in a fully electronic, hopefully, in the future, there will be a special law which will regulate the electronic procurement."