Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Legal aspects of industrial safety in Indonesia according to the 1970 law on industrial safety; case in Batam City, Indonesia."

"Sejak bergulimya isu globalisasi pada awal 1990-an, tantangan yang dihadapi oleh perusahaan nasional adalah adanya kondisi persaingan yang semakin ketat, selain antara perusahaan nasional yang ada, juga dengan perusahaan asing, apalagi bila akan melakukan usaha di negara lain. Maka standar intemasional juga menjadi tema sentral, yang harus menjadi acuan dan aturan main di antara berbagai perusahaan, balk tingkat nasional, regional maupun global.Pada tingkat regional dan global, kini Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3), telah menjadi suatu isu penting untuk mengukur kinerja korporasi secara keseluruhan. Dan isu penting yang sekarang bergulir dalam manajemen K3 adalah pengembangan budaya K3 yang positif, sebagaimana Biggs, et al (2005), menyatakan bahwa pendekatan manajemen K3 di sektor industri konstruksi di Australia, yang menekankan identifikasi dan reduksi bahaya telah gaga] untuk memenuhi motivasi pekerja untuk berperilaku selamat, dan perlunya membina budaya K3 terhadap pekerja musiman. Demikian juga Konferensi Buruh lnternasional yang diselenggarakan pada 2003 telah merekomendasikan pentingnya membangun budaya K3 secara nasional.Penelitian tesis ini bertolak dart dasar pemikiran bahwa budaya K3 pempunyai peran penting dalam memperbaiki dan meningkatkan kinerja K3, di mana kinerja K3 kini sudah menjadi salah sate [criteria bagi perusahaan yang akan bersaing di tingkat global. Sehingga penelitian ini dilakukan dengan mengambil studi kasus PT X sebagai suatu perusahaan konstruksi terkemuka, suatu Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang akan memasuki persaingan di tingkat global.Namun karena aspek dan dimensi budaya sangat luas, dan memerlukan waktu penelitian relatif lebih lama, maka penelitian dibatasi pada iklim K3, yaitu suatu tahapan kesadaran dalam budaya K3 yang dipersepsikan oleh anggota organisasi. Sehingga yang diharapkan diperoleh dalam penelitian ini adalah tentang bagaimana profit iklim K3 PT X, dengan mengambil sampel di tiga tempat kerja, yaitu Kantor Pusat dan Divisi terkait, Pabrik Fabrikasi Baja Konstruksi dan Proyek Gedung Kampus Prasetya Mulya.Peneliti menggunakan metode penelitian kuantitatif, melalui penyebaran angket (kuesioner) guns mendapatkan jawaban dad responden dari ketiga tempat kerja tersebut, sebagai cars untuk mengases iklim K3, sesuai dengan hasil jawaban responden tersebut. Jumlah populasi Kantor Pusat dart Divisi terkait w 254 dengan jumlah responden 49; jumlah populasi Pabrik Fabrikasi Baja adalah 354 dengan responden 66; dan jumlah populasi Proyek Gedung Prasetya Mulya adalah 132, dengan jumlah responden 35.Karena ada keterkaitan dengan budaya perusahaan, maka peneliti juga melakukan pengumpulan data dan dokumentasi tentang budaya perusahaan, sehingga dapat memberi gambaran tentang dinamika proses pengembangan budaya K3 yang positif di PT X.Hasil penelitian menunjukkan bawls dari ketiga tempat kerja tersebut diperoleh gambaran secara umum, bahwa bahwa berdasarkan persepsi responden masing-masing, Ikiim K3 di Kantor Pusat dan Divisi terkait tergolong kuat, Iklim K3 Pabrik Fabrikasi Baja DME tergolong paling kuat, dan Proyek Gedung Prasetya Mulya, tergolong relatif sedikit lebih kuat dari pada Kantor Pusat dan Divisi.Kesimpulannya, iklim K3 PT X secara keseluruhan tergolong pada kategori agak kuat, dengan nilai rata-rata variabel personil tergolong pada kategori kuat, sedangkan variabel organisasi dan pekerjaan tergolong pada kategori agak kuat.Sub-variabel yang tergolong sangat kuat yaitu: Komitmen Pribadi tehadap K3. Beberapa sub-variabel yang tegolong relatif kuat adalah: Kesadaran terhadap Risiko; Sires Akibat Kerja dan Pengetahuan K3; Komitmen terhadap Organisasi; Teamwork; Sifat (tidak) Menyalahkan; Komitmen Manajemen; Tidak-lanjut Manajemen; Kedudukan Pejabat K3; dan Kesiap-siagaan terhadap Keadaan Darurat.Dan beberapa sub-variabel yang relatif kurang kuat, yaitu: Keterlibatan pekerja dalam Pengambilan Keputusan; Komunikasi K3; Tempat dan Lingkungan Kerja; Alokasi Sumber-daya; dan Kepuasan Kerja.

---

Since the rolling-on globalization issues by the early 90s, challenges faced by national corporations are the tighter conditions of business competition among, thus from the national to the multinational companies likewise, especially to the exertions planned in another country. Thus, the international standard too, has become central topic which has to be referenced and denoted as `rule of the game' among various companies, in their each different levels; the national, the regional and the global levels.

The Occupational Health and Safety (OHS) has become another significant issue to measure the overall corporate performances both in regional and global level, nowadays. The current important issue rolling in OHS management is its positive cultural development, as it 's cited from Biggs, et al (2005), that the occupational health and safety management approaches in Australia's construction industry which emphasize the identification and reduction on working hazard, has failed to fulfill workers' motivation to commit safety behavior, and it is important to develop and maintain OHS culture toward seasonal workers. The International Labor-Organization's Conference held by 2003 also recommended the importance of developing OHS Culture, nationally.

The thesis research initially begins from a premise that explains the significant OHS cultural role in improving and fixing OHS performance, wherein the OHS performance nowadays has become another criteria for the global level corporations. The research is endeavored by applying studies over Company X's case which soon is to enter global level competition (company X is signified as a well-known state-owned construction company).

However, due to the vast cultural dimension and its aspects, along with relatively long time research requirement, the research is then confined to the OHS climate, which is an awareness phase in an OHS culture perceived by organization member. Thus the results intended to be obtained in this research is all about the profile of Company X's OHS climate, by taking samples in three different working places, which are; Central Office and It's Related Divisions; The Fabrication Factory of Construction Steel; and, Prasetya Mulya Campus Building Project.

The researcher applies the quantitative researching method, by distributing questionnaires in order to obtain responses of respondents from these three different working places, as a method of accessing OHS climate, according to the respondents answers. The total population of The Central Office and Its Related Divisions = 254 with 49 respondents; the total population from The Fabrication Factory of Construction Steel = 354 with 66 respondents; and, the sum of Prasetya Mulya Campus Building Project 's population is 132 with 35 respondents.

Due to the relation of OHS culture towards the company's culture, researcher endeavors gathering of documentation and data findings about corporate culture, thus the researcher be able to represent the image of the positive OHS cultural development dynamic process in Company X.

The research outcome, points-up the common views obtained from those three different working places, that based on the each respondents' perception, The Central Office and Its Related Divisions has a moderately strong OHS climate, The Fabrication Factory has the strongest climate, and the Prasetya Mulya Campus Building Project has little stronger OHS climate rather than the Central Office has.

We finally come into the conclusion that the Company X's overall OHS climate goes in strong category, with strong rate on average variable persons, while the job and organizational variable remain moderately strong.

The strongest categorized sub-variables, is Personal Commitment toward OHS. The relatively moderate categorized sub-variables are: Perceived Risk; Job Induced Stress; Safety Knowledge; Commitment to Organization; Teamwork; Attribution to Blame; Management Commitments; Management Actions; Status of Safety Personnel; and, Emergency Preparedness.

While, sort of relatively less strong sub-variables, consist of Involvement in Decision Making; OHS Communications; Working Environment; Allocation of Resources; and Job Satisfaction."

"Masalah perlindungan hukum bagi pekerja di Indonesia selalu menjadi masalah yang belum terpecahkan sampai saat ini. demontrasi yang dilakukan oleh para pekerja akhir-akhir ini membuktikan bahwa masih banyaknya permasalahan yang belum terpecahkan. Pengusaha menginginkan kegiatan usaha yang efektif, efisien dan produktif. Dengan alasan ini pengusaha sering kali melanggar hak-hak normatif pekerja.Pemerintah berusaha menengahi dengan dikeluarkannya UU No.13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, dalam pasal 59 mengatur tentang perjanjian kerja waktu tertentu yang bertujuan agar tidak terjadi pengangkatan pekerja secara PKWT untuk pekerjaan yang suatu usaha. Namun dalam kenyataannya perjanjian kerja dengan PKWT sangatlah melindungi pengusaha dan sebaliknya sangat merugikan pihak pekerja karena sesungguhnya dengan PKWT pihak pekerja tidak mempunyai jaminan karier, upah dibawah upah minimum, dan seringkali tidak ada jaminan sosial.Oleh kerena itu penulis mencoba untuk memperoleh gambaran serta pemahaman yang lebih mendalam mengenai faktor-faktor apa yang memungkinkan diadakan perjanjian kerja waktu tertentu, adanya kaitan perjanjian antara penyedia jasa tenaga kerja dengan pemberi kerja terhadap kelangsungan hubungan kerja untuk waktu tertentu dan adakah perlindungan hukum bagi pekerja kebersihan yang bekerja dengan perjanjian kerja waktu tertentu.Dalam hal ini penulis menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan mempergunakan data sekunder, data primer, dan data tersier. Berdasarkan penelitian yang dilakukan maka penulis dapat mengambil kesimpulan bahwa perjanjian kerja waktu tertentu hanya boleh diadakan untuk pekerjaan yang bersifat tidak tetap dan pekerja kebersihan merupakan pekerjaan yang termasuk kriteria perjanjian yang dapat diadakan untuk waktu tertentu karena dikaitkan dengan permintaan pengguna jasa pekerja kepada perusahaan penyedia jasa pekerja yang dibuat untuk waktu tertentu. Selama ini pekerja kebersihan belum memperoleh perlindungan yang seharusnya diperoleh sebagai pekerja."

"Perlindungan hukum kesehatan dan keselamatan kerja merupakan hak yang wajib diperoleh bagi pekerja dan wajib di terapkan di setiap tempat kerja agar pekerja terhindari dari hal-hal yang tidak diinginkan seperti kecelakaan kerja dan/atau penyakit akibat kerja. Dewasa ini, semakin berkembangnya teknologi digital menyebabkan banyak bermunculan pekerjaan yang mengandalkan teknologi digital, seperti Host Live Streaming untuk memasarkan dan memperkenalkan produk ke masyarakat luas melalui aplikasi belanja online atau sosial media. Pekerja host live streaming dituntut untuk dapat bekerja sepanjang waktu secara bergantian. Bagi pekerja yang mendapatkan jam kerja pada waktu malam hari hingga dini hari butuh mendapatkan perlindungan khusus agar tetap menjalankan pekerjaannya secara optimal. Kesesuaian penerapannya dilihat berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 Tentang Keselamatan Kerja serta peraturan pelaksanaan lainnya. Penulisan skripsi ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif. Teknik pengumpulan data dari data sekunder yang diperoleh melalui penelitian kepustakaan dan didukung dengan wawancara kepada informan untuk menunjang datadata yang diperoleh dari studi dokumen. Hasil dari penelitian adalah pengaturan untuk perlindungan hukum kesehatan dan keselamatan kerja bagi pekerja perempuan yang bekerja pada malam hari sudah ada tercantum dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia dan diketahui bahwa perlindungan hukum kesehatan dan keselamatan kerja berupa penyediaan fasilitas antar jemput dan penyediaan makanan bergizi bagi pekerja perempuan yang bekerja pada malam hari sebagai host live streaming di PT AWI belum terlaksana.

---

Legal protection for occupational health and safety is a right that workers must obtain and must be implemented in every workplace so that workers avoid undesirable things such as work accidents and/or work-related diseases. Nowadays, the increasing development of digital technology has caused many job opportunities to emerge that utilize digital technology, such as Hosting Live Streaming to market and introduce products to the wider community through online shopping applications or social media. Live streaming host workers are required to be able to work around the clock in shifts. Workers who work hours from night to early morning need special protection to continue carrying out their work optimally. The suitability of its implementation is seen based on Law Number 13 of 2003 concerning Employment and Law Number 1 of 1970 concerning Work Safety as well as other implementing regulations. Writing this thesis uses normative juridical research methods. Data collection techniques from secondary data obtained through library research and supported by interviews with informants to support the data obtained from document study. The results of the research are that arrangements for legal protection of occupational health and safety for female workers who work at night are already included in Indonesian legislation and it is known that legal protection of occupational health and safety takes the form of providing pick-up and drop-off facilities and providing nutritious food for workers. women who work at night as live streaming presenters at PT AWI have not yet been implemented."

"Ditinjau dari sejarahnya dapat dikatakan bahwa bidang kesehatan kerja dan keamanan kerja merupakan perintis dari terbentuknya hukum perburuhan, dalam arti perlindungan dari Negara, bagi pihak ekonomi yang lemah (buruh) terhadap majikan yang tidak jarang mengeksploitasi buruhnya. Perlindungan Negara bagi warga negaranya yang lemah (buruh) dimulai dengan kelompok anak, disusul kelompok remaja/muda dan wanita. Perlindungan dibidang kesehatan kerja dan keamanan kerja yang merupakan asas dasar yang ditujukan kepada semua buruh dalam keseluruhannya, baik laki-laki maupun wanita, baik muda maupun dewasa dijelmakan terutama kedalam ketentuan yang mencakup waktu kerja, waktu mengaso dan waktu istirahat serta tempat kerja. Perlindungan buruh khususnya bidang kesehatan kerja dan keamanan kerja awalnya dimulai dari Negara Inggris dengan adanya revolusi industri pada sekitar abad ke 18 dimulai dengan peraturan legislasi menyangkut perlindungan bagi pekerja anak dan wanita, terus menyebar ke Eropa daratan/continental, Rusia dan ke Indonesia melalui masa penjajahan Hindia Belanda. Perkembangan di Indonesia terakhir melalui Undang-undang No.13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan dan juga peraturan pelaksanaannya, undang-undang ini hanya mengatur sebagian saja, tidak selengkap Undang-undang sebelumnya. Pembatasan waktu kerja, waktu mengaso dan waktu istirahat merupakan hak asasi dari pekerja, dimana pekerja dapat meningkatkan harkat dan martabatnya. Pelaksanaan peraturan perundang-undangan yang ada/berjalan masih jauh dari yang diharapkan, untuk itu pengawasan dari pengawas instansi yang berwenang sangat diharapkan dapat bekerja secara maksimal agar perlindungan kepada buruh/pekerja dapat tercapai sesuai tujuannya.

---

Review from its history, it can be said that health work and safety work is a pioneer of labor law formed, in the sense of protection from the State for the weak economy party(labor) against employers who usually explore the labor. State protection for the weak citizen (labor) begins with a group of children, followed by groups of teenagers/young and women. The protection of health work and safety work which is the basic principle that is addressed to all workers in the whole, both men and women, young and adults, especially incarnated into the regulations that include working time, rest time and work place. Protection of labor, especially the health and safety work started with the British industrial revolution in the 18th century which start with the legislation concerning the protection of children and women workers, continue to spread to mainland Europe/continental, Rusia and to Indonesia through the colonial period through Dutch East Indies. Development in Indonesia last through Act No. 13 Year 2003 About Employment regulations and also the implementation, this law only applies to part of the course, not complete as the previous Act. Limiting working time and rest time is the human rights of workers, where workers can improve the dignity. Implementation of regulations that have/are still running away from the expected so that the supervision of the authorized supervisory is expected to work maximum so protection to the labor/workers can be achieved according to the obyective."

"Perkembangan dan pertumbuhan suatu bangsa tidak terlepas dari peranan proses industrialisasi. Maju mundurnya suatu industri sangat ditunjang oleh tenaga kerja yang produktif, sehat, dan berkualitas dengan manajemen yang baik, khususnya yang berkait dengan masalah kesehatan dan keselamatan kerja (K3).K3 dalam suatu perusahaan terkadang terlupakan oleh para pengusaha. Betapa tidak? Sebab, K3 mempunyai tujuan pokok dalam upaya memajukan dan mengembangkan proses industrialisasi, terutama dalam mewujudkan kesejahteraan para buruh.K3 dikatakan merupakan modal utama kesejahteraan para buruh/tenaga kerja secara keseluruhan. Dengan penerapan K3 yang baik dan terarah akan memberikan dampak pads sumber daya manusia (SDM) yang berkualitas. Di era pasar babas tentu daya saing dari suatu proses industrialisasi semakin ketat dan sangat menentukan maju tidaknya pembangunan suatu bangsa.Perkembangan ekonomi dan perkembangan teknologi yang begitu cepat yang berdampak pada persaingan yang berlangsung sangat ketat menuntut perusahaan untuk mengutamakan tuntutan pasar yang menghendaki kecepatan dan respon yang fleksibel terhadap tuntutan pelanggan. Respon yang cepat terhadap tuntutan pasar dan pelanggan ini dapat menentukan kemenangan dan kekalahan dalam persaingan usaha. Oleh karena itu, belakangan ini perusahaan mementingkan hal-hal yang mempercepat proses ini demi efisiensi dan effektivitas perusahaan. Salah satu cara adalah dengan menyerahkan sebagian pekerjaan kepada pihak lain melalui jasa pemborongan atau penyediaan jasa pekerja buruh atau dikenal dengan istilah outsourcing.Outsourcing kemudian menjadi trend dan merupakan tuntutan pasar yang tidak dapat dihindari. Karena dengan penggunaan outsourcing ini maka perusahaan dapat lebih memperhatikan kegiatan utama perusahaan sehingga perusahaan lebih kompetitif.Namun, praktek outsourcing menimbulkan masalah, khususnya mengenai perlindungan pekerja/buruh. Umumnya, pekerja/ buruh outsourcing mendapatkan gaji yang lebih rendah, jaminan social yang diterima minimal, dan bahkan pekerja/ buruh outsourcing dianggap seperti factor produksi. Ada pekerjaan, dipekerjakan oleh perusahaan, tidak ada pekerjaan di PHK. Sehingga pekerja/ buruh outsourcing ini seperti "budak dalam zaman modern".Tesis ini menganalis apakah benar bahwa pekerja/ buruh tersebut diperlakukan tidak sesuai dengan harkat dan martabatnya sebagai manusia dengan tidak adanya kepastian hukum dan perlindungan hukum bagi pekerja/ buruh outsourcing yang ditinjau dari sudut hukum ketenagakerjaan Indonesia, yakni UU No.13 tahun 2003."