Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Sawah Besar sebagai salah satu Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) bidang kesehatan di DKI Jakarta memiliki kebutuhan yang kompleks untuk mewujudkan pelayanan yang optimal. Kebutuhan ini mengakibatkan penyusunan perencanaan anggaran RSUD Sawah Besar menjadi lebih sulit dilakukan dan berimbas pada pelaksanaan anggaran yang tidak sesuai dengan target. Tujuan yang ingin dicapai dari penelitian ini adalah untuk mengetahui tingkat realisasi, konsistensi, varian, pola pencairan dana, batas pengendalian, serta faktor yang memengaruhi realisasi anggaran di RSUD Sawah Besar. Skripsi ini merupakan penelitian studi kasus dengan metode penelitian deskriptif kuantitatif. Penelitian dilakukan dengan menganalisis data anggaran pada Rencana Penarikan Dana (RPD) beserta realisasi anggaran bulanan sejak tahun 2018 hingga 2021 serta wawancara dengan pihak terkait. Hasil penelitian menunjukkan bahwa rata-rata tingkat penyerapan anggaran serta konsistensi penyerapan anggaran bulanan di RSUD Sawah Besar pada tahun 2018 hingga 2021 belum mencapai kondisi ideal 100%.

---

Sawah Besar Regional General Hospital (RSUD) as one of the health sector Regional Public Service Agencies (BLUD) in DKI Jakarta has complex needs to realize its optimal service. This needs resulted in the preparation of budget planning for the Sawah Besar Hospital which became more difficult and resulted in budget execution that was not in accordance within target. The objectives to be achieved from this study are to determine the level of realization, consistency, variance, patterns of withdrawal of funds, control limits, and factors that influencing budget realization in Sawah Besar Hospital. This thesis is a case study research with a quantitative descriptive research method. The research was conducted by analyzing budget data on the Fund Withdrawal Plan (RPD) along with the monthly budget realization from 2018 to 2021 as well as interviews with related parties. The result of the study shows that the average rate of monthly budget absorption and the level of consistency monthly budget absorption at the Sawah Besar Hospital in 2018 to 2021 have not reached 100% ideal conditions."

"Penelitian ini bertujuan membuat model dasar penentuan alokasi anggaran yang optimal dalam pengelolaan kebersihan kota peserta Program Bangun Praja.Data yang digunakan berupa data 39 kota yang mengikuti Program Bangun Praja pada tahun 2003/2004 diambil dari Kantor Kementerian Lingkungan Hidup c.q Deputi Bidang Pengendalian Pencemaran Lingkungan.Metode analisa yang digunakan adalah regresi linier berganda, dengan variabel terikat besar anggaran kebersihan kota dan variabel bebas berupa jumlah penduduk terlayani, luas layanan, jumlah alat angkut, sampah terangkut, letak TPA dan jumlah personil. Pendugaan dilakukan dengan metode Ordinary Least Square (OLS).Dari hasil analisa tersebut diperoleh model terbaik. Model tersebut adalah bahwa anggaran kebersihan kota dipengaruhi terbesar oleh variabel jumlah alat angkut (ALAT), jumlah penduduk yang terlayani (JPT), jumlah personil (PERSON), dan jumlah pasar (PSR). Koefisien determinasi yang ditunjukkan sebesar 0,8687. Dengan menggunakan alat analisa EVEWS 3.1 diperoleh probabilitas t variabel ALAT sebesar 0,0468, variabel JPT sebesar 0,0248, variabel PERSON sebesar 0,0101 dan variabel PSR sebesar 0,0000, lebih kecil dari a 5%. Persamaan model tersebut adalah ANGG =-2596,5010+15,79316 ALAT+0,005627 J PT +3,908995 PERSON+396,1444 PSR.Simulasi dilakukan pada 5 kota, Kota Jakarta Utara, Bandung, Depok, Surakarta dan Salatiga. Nilai tingkat kebersihan kota-kota tersebut berdasar penilaian Program Bangun Praja relatif rendah dibanding dengan kota lain. Kenyataan ini didukung dengan dari hasil simulasi bahwa jumlah anggaran pengelolaan kebersihan kota di bawah estimasi anggaran.Kesimpulan penelitian ini adalah Model alokasi anggaran kebersihan kota peserta Program Bangun Praja yang diajukan cukup baik untuk menjelaskan pola penentuan alokasi anggaran kebersihan kota (data KLH tahun 2004). Variable yang berpengaruh besar adalah jumlah alat angkut, jumlah penduduk yang terlayani, jumlah personil, dan jumlah pasar.Dari hasil simulasi, dengan sumber daya yang ada agar kota-kota tersebut dapat manambah tingkat kebersihan kotanya harus pula meningkatkan jumlah anggaran pengelolaan kebersihan kota."

"ABSTRAKLatar belakang: Perawatan-kembali 30 hari merupakan salah satu parameter penting yang berhubungan dengan biaya kesehatan tinggi dan outcome yang buruk, namun hal ini berpotensi dicegah. Usia lanjut merupakan kelompok yang rentan mengalami perawatan dengan karakteristik khusus yang dapat dinilai dengan pengkajian paripurna pasien geriatri (P3G). Beberapa penelitian menunjukkan komponen P3G merupakan faktor prognostik perawatan-kembali pada pasien usia lanjut sehingga dapat digunakan sebagai model prediksi perawatan-kembali 30 hari pada populasi ini. Belum ada penelitian prospektif yang khusus menilai komponen P3G sebagai model prediksi perawatan-kembali 30 hari. Tujuan: Mengembangkan model prediksi perawatan-kembali 30 hari pada pasien usia lanjut yang dirawat di bangsal medik RS Cipto Mangunkusumo. Metode: Penelitian adalah studi kohort prospektif pada 263 subjek usia >60 tahun yang diikuti hingga 30 hari pasca rawat. Data demografis dan komponen P3G dikumpulkan melalui wawancara dan rekam medik saat perawatan. Analisis kesintasan secara bivariat dan multivariat berjenjang dilakukan untuk mendapatkan hazard ratio. Dikembangkan suatu model prediksi dan persamaan fungsi hazard untuk memprediksi risiko perawatan-kembali 30 hari pasca rawat. Komponen P3G yang diukur adalah skor FRAIL (fatigue, resistance, ambulance, illness, loss of weight), Geriatric Depression Scale-15 (GDS-15), Mini nutrition Assessment short form (MNA-SF), Activity Daily Living (ADL)-Barthelindex, Cumulative illness rating scale-geriatric (CIRS-G), Zarits-4 item screening test, uji Mini Cog, dan polifarmasi. Hasil: Status nutrisi dan status depresi berhubungan secara signifikan dengan perawatan-kembali 30 hari dengan HR 2,368 (IK95%: 1,412-3,972, p=0,001) dan HR 1,627 (IK95%: 1,080-2,450, p=0,02), berurutan. Model prediksi menggunakan dua komponen tersebut memiliki AUC 0,663, Hosmer Lemeshow Goodness-of fit test 0,48, p<0,005. Probabilitas perawatan kembali 30 hari pada subjek dengan gangguan nutrisi dan depresi menggunakan persamaan fungsi Hazard adalah 79%. Simpulan: Status nutrisi dan status depresi memiliki hubungan signifikan dengan perawatan-kembali 30 hari. Model prediksi perawatan-kembali 30 hari yang menggunakan komponen ini memiliki tingkat diskriminasi tidak terlalu baik dengan performa yang baik, namun dapat dihitung menggunakan suatu persamaan cox proportional Hazard.

---

ABSTRACTassociated with high costs and poor outcomes for hospitalized elderly patients. This population are vulnerable for hospital admission due to aging-related characteristics which can be assessed by comprehensive geriatrics assessment (CGA). Several studies have shown that CGA components were related to 30-day readmissions in elderly patients, on the contrary, only few studies consider these components as predictive score. Objective: To develop a prediction model for 30 days unplanned readmission in elderly patients who are treated in medical ward of Cipto Mangunkusumo Hospital. Methods: A prospective observational study followed 312 subjects aged >60 years old from admission to 30 days after discharge. Demographic data and CGA components were compeleted through interviews and medical records. Bivariate followed by stepwise multivariate survival analysis was used. Then, a prediction score and a hazard functional equation were developed to predict the risk of 30 days unplanned readmission. The CGA components measured were FRAIL score (fatigue, resistance, ambulance, illness, loss of weight), Geriatric Depression Scale-15 (GDS-15), Mini nutrition Assessment short form (MNA-SF), Activity Daily Living (ADL)-Barthel index, Cumulative illness rating scale-geriatric (CIRS-G), Zarits-4 item screening test, Mini Cog test, and polypharmacy. Results: Nutritional and depression status were significantly related to 30-day unplanned readmission with HR 2,368 (CI95%: 1,412-3,972, p=0,001) and HR 1,627 (CI95%: 1,080-2,450, p=0,02), respectively. Prediction model using these two components had AUC 0,663, Hosmer Lemeshow Goodness-of-fit test 0,48, p<0.005. Probability for readmission in a patient with nutritional and depression problem on the 30th days after discharge using functional hazard equation was 79%.Conclusion: Nutritional and depression status have significant relationship with 30-day unplanned readmision. The prediction model had moderate level of discrimination but good calibration. Also, a cox proportional hazard equation can be calculated as an alternative. "

"ABSTRAKUntuk kelancaran pekerjaan di perpustakaan, perlu tersedia anggaran yang memadai di samping tenagayang cakap dan fasilitas yang ada. Data dalam directory of special libraries and information sources in Indonesia tahun 1981 memperlihatkan banyak perpustakaan mempunyai anggaran yang minim, malahan ada yang tidak memilikinya sama sekali. Salah satu kemungkinan penyebabnya yaitu kurang jelasnya rencana kerja dan anggaran yang disusun oleh perpustakaan-perpustakaan tersebut. Penelitian ini dimaksudkan untuk mendapatkan gambaran cara penysunan dan pengajuan anggaran untuk perpustakaan serta untuk mengetahui factor-faktor yang perlu diperhitungkan pada waktu anggaran tersebut disusun. Cara yang digunakan dalam penelitian yaitu studi literature dan observasi. Observasi dilsakukan di Pusat Perpustakaan pertanian da BIologi (PUSTAKA) Bogor yang tercatat dalam Directory di atas mempunyai anggaran yang cukup memadai. Hasil penelitian menunjukkan adanya empat langkah yang perlu dilaksanakan, yaitu : menetapkan tujuan yang ingin dicapai perpustakaan, menetapkan kegiatan yang akan dilaksanakan dan barang/jasa yang diperlukan, menetapkan volume pekerjaan dan biaya satuan serta menghitung seluruh biaya yang dibutuhkan. Fakto-faktor yang perlu diperhitungkan sebelum anggaran disusun adalah: keadaan tenaga, keuangan, bahan yang tersedia serta inflasi sedangkan devaluasi merupakan factor yang tidak dapat diperhitungkan. Hal lain yang menarik perhatian yaitu komponen anggaran untuk pengadaa bahan pustaka merupakan bagian terbesar lebih kurang 78% dibanding dengan komponen gaji/upah., perjalanan dan pemeliharaan. Ini menunjukkan pengadaan bahan pustaka mendapatkan prioritas di Instansi tersebut dan sesuai pula dengan salah satu fungsi utama perpustakaan yaitu mengumpulkan informasi.

---

"

"Proses penganggaran membantu manajemen .mengarahkan perhatian dalam mencapai tujuan perusahaan, mengkoordinasikan dan mengendalikan efisiensi kegiatan. Tujuan penulisan untuk melihat sejauh mana anggaran berfungsi sebagai alat perencanaan dan pengendalian dalam perusahaan asuransi kerugian. Metode yang digunakan adalah penelitian kepustakaan dengan mempelajari bahan-bahan bacaan mengenai anggaran dan penelitian lapangan untuk memperoleh data dan informasi secara langsung dari PT X. Beberapa kebaikan yang berkaitan dengan penerapan anggaran di PT X diantaranya, struktur organisasi dan deskripsi kerja yang jelas, komunikasi atasan dan bawahan selalu terpelihara, koordinasi yang teratur antar bagian, pembuatan laporan realisasi bulanan. Sedangkan kelemahannya antara lain, tidak, tepatnya waktu penyelesaian anggaran bentuk anggaran belum terperinci menurut bagian-bagian dalam periode yang lebih singkat, penyimpangan tidak dapat langsung. diidentifikasi, prestasi tiap bagian tidak dapat langsung dinilai, tindakan perbaikan tidak dapat segera dilakukan. Jadi kelemahannya terutama dari segi pengendalian yang lebih berpedoman pada hasil-hasil tahun lalu. Pengendalian baru pada tahap pelaporan hasil secara teratur. Analisa, interpretasi hasil dan tindak lanjut belum dilakukan secara tepat. Sebaiknya PT X membuat pedoman khusus . penyusunan anggaran yang dipahami semua pihak dalam perusahaan. Untuk memudahkan evaluasi, anggaran dan laporan realisasi sebaiknya diperinci menurut tiap-tiap bagian dalam periode yang singkat. Setiap penyimpangan harus diikuti tindak lanjut. Pendidikan dan latihan diadakan untuk meningkatkan kesadaran akan pentingnya anggaran sebagai alat perencanaan dan pengendalian. "

"Penelitian ini dilatarbelakangi oleh kenyataan relatif kecilnya proporsi alokasi belanja pembangunan (29,64 persen) dibanding belanja rutin (70,36 persen) Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun Anggaran 1995/1996 - 2000. APBD bisa digunakan sebagai instrumen kebijakan makro yang dijalankan Pemerintah Daerah untuk menentukan arah dan tujuan pembangunan daerah. Kebijakan perencanaan Anggaran Daerah yang dituangkan dalam APBD memerlukan perhatian terutama dalam pengalokasian anggaran pada sektor-sektor yang dapat memacu pertumbuhan ekonomi.Dengan menggunakan pendekatan Input-Output, penelitian ini diawali dengan upaya mengidentifikasi sektor-sektor unggulan daerah. Pembahasan lebih lanjut mencoba mengungkap sejauh mana dampak belanja pembangunan APBD Propinsi DIY terhadap pembentukan output dan kesempatan kerja ?Berdasarkan Tabel Input-Output Propinsi DIY Tahun 1995 dengan menggunakan klasifikasi 9 sektor, sektor industri pengolahan, sektor keuangan, persewaan dan jasa perusahaan dan sektor perdagangan, hotel dan restoran merupakan sektor-sektor unggulan di Propinsi DIY. Dari analisis angka pengganda (multiplier), ada dua sektor ekonomi di Propinsi DIY yang memiliki nilai di atas rata-rata nilai angka pengganda output, angka pengganda pendapatan dan angka pengganda kesempatan kerja. Sektor-sektor tersebut adalah sektor keuangan, persewaan dan jasa perusahaan dan sektor industri pengolahan, sehingga sektor tersebut bisa disebut sebagai sektor pemacu pertumbuhan, pemacu pendapatan sekaligus penyerap tenaga kerja.Dengan melakukan analisis secara parsial, kajian dampak belanja pembangunan APBD Propinsi DIY terhadap output perekonomian Propinsi DIY menempatkan sektor jasa sebagai sektor ekonomi yang tertinggi outputnya dan sektor listrik, gas dan air bersih sebagai sektor yang terendah outputnya dari Tahun Anggaran 1995/1996 - 2000. Adapun sektor pertanian menempati peringkat pertama dalam kemampuannya menciptakan kesempatan kerja. Sedangkan sektor keuangan, persewaan dan jasa perusahaan menempati peringkat terendah dalam kemampuannya menciptakan kesempatan kerja. Hal ini dikarenakan sektor tersebut tidak mendapatkan alokasi belanja pembangunan APBD Propinsi DIY dalam penelitian ini."

"Dengan diterapkannya UU NO. 22 Tahun 1999 yang mengatur pelaksanaan otonomi daerah diharapkan dapat memberikan peluang bagi daerah untuk lebih mampu mengembangkan kemampuan dan sumber daya yang dimiliki untuk mendukung berjalannya pelaksanaan pemerintahan dan pembangunan di daerah. Kewenangan yang dimiliki daerah otonom diharapkan mendukung pembangunan daerah yang dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Dalam pelaksanaan pembangunan tersebut memerlukan pembiayaan yang bersumber dan pemerintah maupun dari masyarakat daerah itu sendiri.Sehubungan dengan pembiayaan pelaksanaan pembangunan di daerah belum sepenuhnya dibiayai oleh daerah sendiri, dimana disebabkan keterbatasan sumber pendapatan asli daerah, sehingga membuat daerah masih memiliki ketergantungan dengan pemerintah pusat dalam pendanaan pembangunan daerahnya. Berdasarkan UU No. 25 Tahun 1999 salah satu pendapatan daerah yang relatif dapat menutupi keperluan pembiayaan pembangunan daerah adalah Dana Alokasi Umum (Block Grant) yang merupakan dana perimbangan pusat dan daerah yang jumlahnya relatif besar.Pemerintah daerah sebagai lembaga daerah yang memiliki kewenangan dalam pengelolaan dana tersebut dituntut dapat melaksanakan manajemen keuangan daerah yang tepat seseuai dengan kebutuhan daerah bersangkutan.Sebagai salah satu wujud perhatian terhadap kondisi di atas, maka penulisan tesis ini peneliti tertarik dengan judul : "Pola Alokasi Anggaran Pembangunan Setelah diberlakukannya UU No.22 Tahun 1999 Di Kabupaten Lampung Selatan". Selanjutnya untuk menfokuskan permasalah penelitian tersebut telah dirumuskan suatu pertanyaan yaitu : Bagaimanakah pola alokasi anggaran pembangunan yang terjadi setelah diberlakukanya UU No.22 Tahun 1999 di Kabupaten Lampung Selatan, dan Bagaimanakah mekanisme yang digunakan oleh Daerah Kabupaten Lampung selatan dalam penyusunanan anggaran pembangunannya."