Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"ABSTRAKKajian dalam Tesis ini membahas mengenai Peran pengawasan Ombudsman RI terhadap penyelenggaraan pelayanan publik yang dilakukan oleh aparatur pemerintah. Fungsi dan tugas aparatur pemerintah pada hakikatnya adalah untuk memberikan kesejahteraan bagi rakyat dalam rangka mewujudkan masyarakat adil dan makmur. Salah satu indikator kesejahteraan adalah pemberian pelayanan publik yang baik oleh aparatur negara kepada masyarakat. Rendahnya kualitas pelayanan publik merupakan salah satu sorotan yang diarahkan kepada birokrasi pemerintah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Pelayanan publik sebagai fokus isu tugas dan wewenang pengawasan Ombudsman RI merupakan sesuatu yang sangat esensial karena proses pelayanan sebagai interaksi antara penyelenggara negara dengan masyarakat merupakan salah satu pintu masuk bagi terjadinya korupsi, kolusi dan nepotisme. Diharapkan dengan adanya Undang-Undang Nomor 37 tahun 2008 tentang Ombudsman RI dan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik) dapat terlaksana pelayanan publik secara optimal sehingga dapat dirasakan manfaatnya oleh masyarakat.

---

ABSTRACTThis thesis discusses the oversight role of the Ombudsman of Republic of Indonesia public service performed by government personnel. The functions and duties of the government apparatus is essentially to provide for the welfare of the people in order to realize a just and prosperous society. One indicator of welfare is the provision of good public service to the community by the state apparatus. The low quality of public services is one of the beams that are directed to the bureaucracy of government in providing services to the community. Public service as a focus issue supervisory duties and powers of the Ombudsman of Indonesia is something that is very essential because the service process as the interaction between state officials with the public is one of the entrances to the corruption, collusion and nepotism. Hopefully, by the Act No. 37 of 2008 on the Ombudsman RI and Act No. 25 of 2009 on Public Service) can be implemented in an optimal public service so that it can benefit to the community."

"makalah ini disampaikan pada forum dialog nasional bidang hukum dan non hukum diselenggarakan oleh BPHN depkumham RI pada tanggal 26-29 juni 2007 di surabaya"

"Pelayanan pengaduan pada masa pandemi menjadi sangat penting untuk dilakukan, yang tujuannya adalah membantu menjaga kualitas pelayanan publik yang diterima masyarakat. Dalam masa pandemi COVID-19, penyelenggaraan pelayanan publik, termasuk pelayanan pengaduan, memiliki tantangan tersendiri. Hal ini karena pemberlakuan berbagai kebijakan untuk menanggulangi penyebaran virus COVID-19. Salah satu lembaga negara yang memiliki tugas untuk mengawasi pelayanan publik dan menerima laporan masyarakat terkait pelayanan publik adalah Ombudsman RI. Sepanjang tahun 2020, Ombudsman RI hanya mampu menyelesaikan sebanyak 43,04% laporan masyarakat. Untuk menjaga kualitas pelayanan pengaduan Ombudsman RI agar tetap maksimal, dibutuhkan manajemen pengaduan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui manajemen pengaduan Ombudsman RI pada masa pandmei COVID-19 ditinjau dari konsep Best Practice Complaint Management yang dikemukakan oleh Johnston dan Mehra (2002). Penelitian ini menggunakan pendekatan post-positivist dan pengambilan data dilakukan melalui wawancara dan studi pustaka. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Ombudsman RI hanya memenuhi delapan dari dua belas dimensi Best Practice Complaint Management. Sedangkan dua dimensi lainnya belum terpenuhi secara optimal dan dua dimensi lainnya belum terpenuhi.

---

Complaint services during the pandemic are crucial to help maintain the quality of public services received by the community. However, the execution of public services during the COVID-19 pandemic, including complaint services, has its challenges. These are due to the implementation of various policies to cope with the spread of the COVID-19 virus. In this case, Ombudsman RI exists as one of the state institutions in charge of public services supervising and receiving public reports related to public services. However, Ombudsman RI was only able to complete 43.04% of public reports throughout 2020. Therefore, complaint management is required to maintain the quality of the Ombudsman RI complaint service to remain optimal. This study aims to determine the complaint management of Ombudsman RI during the COVID-19 pandemic in terms of the Best Practice Complaint Management concept proposed by Johnston and Mehra (2002). This study uses a post-positivist approach, and data collection is carried out through interviews and literature study. The results showed that the Ombudsman RI only met eight of the twelve dimensions of Best Practice Complaint Management. While two dimensions have not been fulfilled optimally and the other two dimensions have not complied."

"ABSTRAKOmbudsman adalah salah satu lembaga negara yang diberi kewenangan untuk melakukan pengawasan eksternal dalam penyelenggaraan pelayanan publik di Indonesia. Penyidikan atas inisiatif sendiri yang dilakukan oleh Ombudsman merupakan salah satu bentuk pengawasan aktif yang dapat mencegah terjadinya maladministrasi secara sistemik dan dapat mengurangi jumlah laporan publik yang disampaikan kepada Ombudsman. Namun kegiatan pengawasan aktif ini baru digencarkan beberapa tahun terakhir ini tanpa adanya regulasi yang mengikat terkait penyelenggaraan OMI di Jakarta. Oleh karena itu, tesis ini bertujuan untuk mendeskripsikan koordinasi vertikal Ombudsman Republik Indonesia dan Perwakilan Ombudsman Jabodetabek dengan menggunakan prinsip koordinasi Hasibuan dan Sugandha yang dilakukan untuk melihat kendala koordinasi dari Cheema dalam melakukan investigasi terhadap dirinya. inisiatif sendiri di Jakarta agar tujuan OMI dapat tercapai. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian pasca positivis. Data yang digunakan dalam skripsi ini diperoleh dengan melakukan wawancara mendalam dengan beberapa informan yang menurut peneliti relevan dengan topik yang diteliti. Hasil penelitian menunjukkan bahwa koordinasi dalam pelaksanaan OMI berjalan dengan baik. Hasil ini ditunjukkan dengan terpenuhinya sembilan dari 15 indikator dalam pemenuhan empat tujuan koordinasi dalam penyelenggaraan OMI di Jakarta. Berdasarkan hasil analisis, peneliti menyimpulkan bahwa koordinasi yang dilakukan oleh Ombudsman Republik Indonesia dengan Perwakilan Jabodetabek masih dihadapkan pada beberapa kendala seperti kendala teknis dan struktural. Hal inilah yang membuat pencapaian tujuan OMI masih belum maksimal meski koordinasi OMI telah dilakukan sesuai dengan kaidah koordinasi yang ada.ABSTRACTThe Ombudsman is a state institution that is authorized to carry out external supervision in the delivery of public services in Indonesia. Investigation on its own initiative by the Ombudsman is a form of active supervision that can prevent systemic maladministration and can reduce the number of public reports submitted to the Ombudsman. However, this active monitoring activity has only been intensified in recent years without any binding regulations regarding the implementation of OMI in Jakarta. Therefore, this thesis aims to describe the vertical coordination of the Ombudsman of the Republic of Indonesia and the Representatives of the Jabodetabek Ombudsman by using the principles of Hasibuan and Sugandha coordination which was carried out to see the coordination constraints of Cheema in investigating him. own initiative in Jakarta so that OMI's goals can be achieved. The research method used in this research is post positivist research method. The data used in this thesis were obtained by conducting in-depth interviews with several informants who according to the researchers were relevant to the topic under study. The results showed that coordination in the implementation of OMI was going well. This result is shown by the fulfillment of nine of the 15 indicators in the fulfillment of the four coordination objectives in organizing the OMI in Jakarta. Based on the results of the analysis, the researchers concluded that the coordination carried out by the Ombudsman of the Republic of Indonesia with representatives of Jabodetabek still faced several obstacles such as technical and structural constraints. This is what makes the achievement of OMI goals still not optimal even though OMI coordination has been carried out in accordance with existing coordination principles."