Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Bidang ekonomi meliputi berbagai sektor, di antaranya adalah sektor koperasi. Yang paling penting dalam rangka pembinaan dan peningkatan koperasi adalah faktor modal. Modal koperasi dapat diperoleh dari modal sendiri yaitu berupa simpanan, penyisihan, cadangan dan dari modal luar berupa subsidi, bantuan cuma-cuma, hibah dan kredit. Kami menunjuk BUKOPIN sebagai kreditur karena bentuk badan usahanya adalah koperasi. Fasilitas kredit hanya dilahirkan BUKOPIN sebagai lembaga perbankan yang mendukung koperasi. Penelitian dilakukan dengan studi kepustakaan dan studi lapangan."

"Untuk membantu keputuhan para pensiunan BRI maka Pengurus Besar Persatuan Pensiunan BRI membentuk koperasi simpan-pinjam (Kosipa) Guyub. Tujuan dibentuknya koperasi Guyub untuk memberikan kredit kepada para anggotanya. Setiap pensiunan BRI dapat menjadi anggota koperasi Guyub, dengan melampirkan Surat Keputusan Pensiunan BRI yang di sahkan oleh Dewan Pengurus Yayasan Dana Pensiun BRI. Dalam hal ini penulis menekankan pembahasan tentang Perjanjian Kredit pada koperasi Guyub "Pensiunan" BRI dan Peranan Asuransi Jiwa Kredit. Apabila Debitur meninggal dunia sebelum jangka waktu perjanjian kredit berakhir maka yang akan menanggung kekurangan pembayaran adalah PT Bringin Jiwa Sejahtera, hal ini menyimpang dari hukum perjanjian bahwa kalau Debitur meninggal dunia yang akan melunasi utangnya adalah ahli warisnya. Hal tersebut menguntungkan pihak koperasi Guyub sebab sebelum ada kerjasama tersebut maka kerugian ditanggung oleh pihak koperasi sendiri seandainya ahli warisnyapun tidak dapat melunasinya."

""The Relation Of Knowledge, Attitude And Practice And The Fulfillment Of Cummulative Credit Points For Widyaiswara In The Center For Education And Training (Pusdiklat) Ministry Of Health And Sub Center (Bapelkes) In Jakarta And West Java".Based on the decree of the State Minister for Administrative Reform No.68/Menpan/1985 concerning cumulative credits for the official widyaiswara, the functional position of widyaiswara in the Ministry of Health was approved. As the staff of Bapelkes of the Ministry of Health, widyaiswara has a main task, which is to train Ministry of Health staffs. This study attempted to see the performance of widyaiswara in several Bapelkes in Jakarta and West Java.There are many widyaiswaras who could not fulfill their tasks to gather cumulative credit points for them as arranged by the rule. The study observed factors affecting the cumulative credit points. The study design was cross sectional one to see the relationship of widyaiswara's characteristics and the fulfill-meat of cumulative credit points.The respondents of this study are the widyaiswaras in the Pusdiklat and Bapelkes of Cilandak (Jakarta) and West Java consisting of the Bapelkes of Ciloto, Lemahabang and Bandung.The data were collected through structured interview based on a set of questionnaire. A multivariate logistic regression analysis was performed to see factors whose relation to the cumulative credit points of widyaiswara were simultaneous observed.The results showed that the factors having close relations to the cumulative credit points were the skills and ability in writing scientific papers, the knowledge of many kind of credit point forms used, the attitude to the position or job they have, and their kind attention to the process of gathering cumulative credit points.Based on the findings we conclude that most of the widyaiswaras who fulfilled their cumulative credit points were the young age group, who graduated from university (S1), the groups who supported attitude to their position or job, levels of understanding to the learning process and the insight of many kinds of credit point forms used, groups who pay attention to the process of gathering cumulative credit points and have skill and ability to write scientific papers.To improve the cumulative credit points gathered we would pay attention to some factors beyond that, especially the skill and ability to write a scientific papers.

---

Sejak ditetapkannya Surat Keputusan Menteri Penertiban Aparatur Negara Nomor 68/Menpan/1985 tentang angka kredit bagi jabatan widyaiswara, maka sejak itulah jabatan fungsional widyaiswara di Departemen Kesehatan diakui keberadaannya. Sebagai staf tetap Balai Pelatihan Kesehatan (Bapelkes) Departemen Kesehatan, widyaiswara mempunyai tugas utama memberikan pelatihan. Penelitian ini mengenai kinerja widyaiswara dibeberapa Bapelkes di DKI Jakarta dan Propinsi Jawa Barat.Masih banyak widyaiswara yang belum dapat melaksanakan kewajibannya mengumpulkan angka kredit yang diwajibkan sesuai ketentuan dan peraturan yang berlaku. Penelitian ini melihat faktor-faktor apa saja yang berhubungan dengan perolehan pemenuhan angka kredit tersebut. Jenis penelitian adalah cross sectional untuk melihat' hubungan antara karakteristik widyaiswara dengan perolehan pemenuhan angka kredit yang disyaratkan dalam jabatan widyaiswara.Sebagai responden dalam penelitian ini adalah widyaiswara yang bertugas pada Pusat Diktat Pegawai Depkes dan Bapelkes Cilandak di DKI Jakarta dan Propinsi Jawa Barat (Bapelkes Ciloto, Bapelkes Lemah Abang dan Bapelkes Bandung).Pengambilan data dilakukan dengan wawancara terstruktur yakni berpedoman kepada kuesioner dan data sekunder dari Pusat Diktat Pegawai Departemen Kesehatan Selanjutnya analisis statistik dilakukan dengan uji regresi logistik multivariat (secara bersama-sama), dimaksudkan untuk melihat faktor mana yang paling erat hubungannya dengan pemenuhan angka kredit.Hasil penelitian menunjukkan bahwa faktor yang erat hubungannya dengan perolehan pemenuhan angka kredit adalah ketrampilan dalam penulisan karya tulis ilmiah, pengetahuan tentang macam/jenis formulir, sikap terhadap jabatan yang dipangku serta perhatian terhadap pengumpulan angka kredit.Berdasarkan hasil temuan dapat disimpulkan bahwa sebagian besar widyaiswara yang dapat memenuhi angka kredit yang diwajibkan adalah widyaiswara dari kelompok usia muda, berpendidikan sarjana (S1), kelompok yang memiliki sikap mendukung terhadap jabatan yang dipangku, tingkat pengetahuan tentang proses belajar mengajar dan pengetahuan tentang macam /jenis formulir cukup baik, kelompok yang memiliki perhatian penuh terhadap pengumpulan angka kredit dan yang memiliki ketrampilan dalam penulisan karya tulis ilmiah.Agar perolehan pemenuhan angka kredit dapat ditingkatkan, beberapa hal perlu mendapat perhatian, utamanya mengenai ketrampilan dalam penulisan karya tulis ilmiah."

"Kehadiran perbankan dengan sistem syariah dengan keragaman produknya di Indonesia hingga saat ini cukup mendapat sambutan baik dari masyarakat maupun dari kalangan perbankan. Salah satu produk perbankan syariah yang akan dibahas dalam tesis ini adalah produk pembiayaan Ijarah Muntahiyah Bi Tamlik (IMBT) pada BRI Syariah. Secara umum konsep produk ini hampir sama dengan produk sewa bell. Pokok permasalahannya adalah apakah dalam perjanjian pembiayaan IMBT prinsip perikatan Islam telah terpenuhi dan bagaimana kepemilikan atas barang yang dibiayai. Pada prakteknya, barang pada pembiayaan IMBT langsung diatasnamakan kepada nasabah, bukan diatasnamakan kepada bank selaku pihak yang menyewakan barang. Dalam penulisan tesis ini tipe penelitian yang digunakan adalah deskriptif analitis. Sumber data yang digunakan adalah jenis primer dan data sekunder.Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan pembuatan perjanjian pembiayaan IMBT masih berpedoman pada hukum positif Indonesia karena belum ada peraturan perbankan syariah namun demikian prinsip-prinsip perikatan Islam sudah terpenuhi dan peraturan hukum positif tidak bertentangan dengan perikatan prinsip-prinsip Islam. Mengingat pembiayaan IMBT identik dengan sewa bell, seharusnya secara yuridis dokumen bukti kepemilikan diatasnamakan kepada pihak yang menyewakan. Namun pada prakteknya di BRI Syariah bukti kepemilikan tidak diatasnamakan kepada SRI terlebih dahulu melainkan langsung diatasnamakan kepada nasabah dengan pertimbangan menghemat biaya, waktu dan tenaga. Hal ini tidak dapat dibenarkan dari segi syariah karena akad IMBT ini diformulasikan sebagai akad pembiayaan jual beli yang memberikan konsekuensi double pajak sebagaimana diuraikan dalam tesis ini.

---

The presence of banking with Syariah System with it's variety product in Indonesia, at this time get a good response from society or banking community. One of syariah banking will be discussed in this research is financing product Ijarah Muntahiyah Bi Tamlik ( IMBT ) at syariah BRI. In a common manner this product concept is nearly the same with sale and lease product. The basic problem is weather in the agreement IMBT financing the Islamic principles of commitment have been fulfilled and now property for material that has been expensed. In fact, the financing of material in IMBT put in the name of customer directly, not put in the name of bank as a side that lease out material. The objective of this research using analytical descriptive. The resources of the data is used primary and secondary data.

The result of the research point out that implementation production agreement financing IMBT still guide by Indonesian positive law, because it doesn't have syariah banking law, nevertheless principles of Islamic association has been fulfilled and positive law doesn't be in contradiction with Islamic principle association. Considering IMBT financing is the same as sale and lease product, IMBT should as juridical evidence document ownership not in the name of lease out side. But the matter of fact in syariah BRI the evidence ownership not in the name of BRI first but rather in the name of customer directly with weighing economize cost, time and energy. In the case isn't corrected from syariah side because the agreement of the IMBT has been fulfilled as the agreement of financing sale and lease that give consequences double tax have been explained in this research."

"Tipe penelitian hukum yang digunakan adalah yuridis normatif yang menghasilkan kajian preskriptif. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan perundang-undangan, pendekatan konsep dan pendekatan analitis. Dalam teknik pengumpulan data, peneliti menggunakan data sekunder dengan melakukan studi kepustakaan terhadap bahan-bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Selain itu, dilakukan wawancara dengan pihak Perum Jamkrindo dan Bank Niaga untuk mendapatkan data primer yang digunakan untuk mendukung data sekunder. Data yang ada dianalisis secara kualitatif. Permasalahan dalam penelitian ini adalah dasar pertimbangan hukum masih diperlukan adanya penjaminan kredit melalui Perum Jamrindo, padahal KPRI-Gotong Royong telah menjaminkan piutangnya secara fidusia kepada Bank Niaga. Selanjutnya, akibat hukum apa yang akan timbul atas penyelesaian kredit macet KPRI-Gotong Royong pada Bank Niaga dengan adanya penjaminan kredit melalui Perum Jamkrindo. Persoalan lainnya adalah apakah perbedaan, keunggulan dan kelemahan antara penjaminan kredit dan asuransi kredit. Sebagai hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa penjaminan kredit melalui Perum Jamkrindo diperlukan karena jaminan piutang secara fidusia dirasakan kurang memadai dengan terdapatnya kelemahan dalam melakukan eksekusi sebagaimana terdapat dalam Akta Jaminan Fidusia. Pertimbangan hukum lainnya adalah dilepaskannya hak istimewa Perum Jamkrindo berdasarkan Pasal 1831 dan 1832 KUHPerdata. Mengacu pada hal di atas, dengan adanya penjaminan kredit melalui Perum Jamkrindo, KPRI-Gotong Royong telah memenuhi persyaratan teknis perkreditan sehingga memperoleh kredit yang bersangkutan. Sementara itu, Bank Niaga pun merasa aman atas kredit yang disalurkannya kepada KPRI-Gotong Royong karena telah mendapatkan penjaminan kredit dari Perum Jamkrindo. Dengan adanya penjaminan kredit, ketika terjadi kredit macet, Perum Jamkrindo sebagai Penjamin wajib membayar klaim sebesar 75% dari kerugian yang diderita kepada Bank Niaga sebagai Penerima Jaminan. Atas pembayaran klaim tersebut, Penjamin memiliki hak subrogasi yang besarnya sebanding dengan besarnya klaim yang dibayar. Dalam hal ini, Penjamin menggantikan hak-hak Bank Niaga atas KPRI-Gotong Royong. Berkaitan dengan hal tersebut, terdapat beberapa keunggulan, kelemahan dan perbedaan antara penjaminan kredit dan asuransi kredit. Berdasarkan apa yang diuraikan di atas, maka tujuan dari dilakukannya penelitian ini adalah membantu UMKMK dalam mengakses kredit perbankan dengan memanfaatkan penjaminan kredit.

---

This law research is using normative juridical as a type of law research which produces prescriptive studied. The methods using in this research is statute approach, conceptual approach, and analytical approach. In data collecting technique, the researcher is using secondary data which is obtained by library research toward primary law material s, secondary law materials, and tertiary law materials. In addition, to support the secondary materials, researcher is using primary materials which is obtained from the interview with Perum Jamkrindo party and Niaga Bank. Furthermore, the data are analyzed in a qualitative manner. The problem in this research is the law consideration why it’s required a guarantee through Perum Jamkrindo whereas KPRI-Gotong Royong has guarantied its account receivable under fiducia to Bank Niaga. The second problem is what legal cause that will arise on the credit settlement between KPRI-Gotong Royong and Niaga Bank with the credit guarantee from Perum Jamkrindo. The other problem is what the contrast, advantages and disadvantages between credit guarantee and credit insurance. As the result of this research it can be concluded that credit guarantee through Perum Jamkrindo is needed because of the account receivable guarantee which is only under fiducia is insufficient refer to the execution weakness that is stated in Akta Jaminan Fidusia. The other law consideration is based on the releasing of Perum Jamkrindo’s privilege as stated in Article 1831 and 1832 Code Civil. According to those above, with the credit guarantee from Perum Jamkrindo, KPRI-Gotong Royong has obtained all technical loan requirements and lead to a result that it can have the loan mentioned. Meanwhile, Niaga Bank has the security over the loan which it is provided to KPRI-Gotong Royong as the result of the credit guarantee from Perum Jamkrindo. The credit guarantee offer a 75% payable over the claim of the detriment that suffered by Niaga Bank as the party who receives the guarantee. Over the claim payment, guarantor receives the subrogation right which equal with the claim payment. According to that, the guarantor replaces the right of Niaga Bank and the party who receives the guarantee over KPRI-Gotong Royong. So there are some contrast, advantages, disadvantages between the credit guarantee and credit insurance. Based on those above, the purpose of this research is helping UMKMK gain the banking loan which is using credit guarantee."

"Performance Appraisal Systemon PT PLN (Persero) is a step forward in appraisal system commonly used to measure the employee?s performance on public service institution. This kind of performance appraisal system has been implementing on PLN since 1998. Besides measuring the achievement of working objectives aspect, performance appraisal system on PLN also measuring the managerial and behavior aspect. The result of performance appraisal then gives reward and punishment as feedback. That phenomenon is interesting to be analyzing in seeing the implementation of performance appraisal system from employee?s perception.The research is descriptively developed to answer the research hquestion, which is: How is the employee?s perception toward the implementation of performance appraisal at PT PLN (Persero) Jakarta Raya and Tangerang Distribution Office? The approach used in this research is quantitative approach. The research used survey method and interview in collecting data. Data was analyzed by descriptive statistic analysis. Sampling technique is cluster random sampling. From six divisions in PT PLN Jakarta Raya and Tangerang Distribution Office, two divisions were choosing randomly; those are Division of Business and Division of Human Resource and Organization. There are 50 respondents used in the research."