Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Peraturan hukum sebelum Undang-Undang Perkawinan (UU Perkawinan) berlaku, yang mengatur kaidah hukum harta perkawinan secara tertulis, adalah hukum perdata barat. Setelah berlakunya UU Perkawinan, bagi kekayaan suami istri baik secara pribadi maupun bersama-sama, yang berwujud kebendaan saham, sebagai bukti kepemilikan modal di dalam badan hukum perseroan terbatas. Terhadapnya, selain asas-asas hukum harta perkawinan, juga berlaku hukum perdata dan hukum perseroan terbatas. Untuk itu penelitian hukum normatif, ini dilakukan secara preskriptif dengan bersumberkan pada peraturan-peraturan hukum peraturan perundang-undangan sebagai sumber hukum tertulis yaitu, didalam bahan kepustakaan berupa data sekunder di bidang hukum, tujuannya untuk penelaahan atas fakta-fakta hukum. Kedudukan suami dan istri bersandarkan pada pemikiran hukum adat dan hukum agama, yang diatur di dalam UU Perkawinan adalah seimbang termasuk kepada harta perkawinannya. UU Perkawinan mengenal, harta bersama, dan harta suami dan harta istri (harta bawaan) yang masing-masing pada prinsipnya baik suami dan istri cakap melakukan perbuatan hukum untuk melakukan pengurusan, pemilikan dan pembebanan terhadap harta mereka. Apabila suami istri memiliki saham dalam suatu perseroan terbatas, baik karena penyertaan (penyetoran) ke dalam perseroan karena ikut bersama-sama mendirikan, atau dengan cara-cara peralihan hak, pemindahan hak, maupun restrukturisasi perseroan terbatas sebagai badan hukum, sejak itulah harta tersebut telah berubah, dengan sepenuhnya menjadi kekayaan perseroan terbatas, karena statusnya sebagai subyek hukum yang mandiri selaku badan hukum. Prinsip kepemilikan harta bersama adalah kesamaan antara ikatan perkawinan dengan perseroan terbatas, untuk itu prinsip pemisahan harta menjadi perlindungan bagi pemegang dan pemilik saham dalam perseroan, termasuk bagi pasangan suami istri, namun sebaiknya ditegaskan dengan suatu perjanjian kawin, bahwa diantara mereka terdapat peniadaan campur harta atau harta campur terbatas. Apabila terjadi kepailitan perseroan maupun suami atau istri, dengan demikian pembagian tanggung jawab pelunasan utang, tidak serta merugikan kekayaan pribadi suami ata u istri, yang masing-masing memiliki saham dalam perseroan.

---

Regulation of law before Law of Marriage (Marriage Code) going into effect, as a law in writing arranging marriage estate, is west civil law. After going into effect, the law of marriage, for property of husband and wife either through each person, and also together as their marriage, extant of hoarding of share, as evidence of ownership of capital, in limited liability corporation. To marriage estate, besides law of marriage principle, also effecting civil law and limited liability law. For that this research of law, is normative, conduct by prescriptive with source of law in written that within bibliography materials in data of secondary in law area, its target for observation of law facts. Position of wife and husband rest on concept of adat law and religion law, arranged in law of marriage is well-balanced, including to its marriage estate. Law of marriage recognized, unite property, also husband and wife estate (dowry portion) which is in principle, each one, either husband or wife, well and capable conducting act of law to do managing, encumbering and ownership to their estate. If wife husband have share in a limited liability corporation, either due (join) into the company because following collectively establishing, or in the way of switchover of rights, conveyance of rights, and also restructuring of limited liability corporation as legal body, since that's the estate have changed, completely become properties of limited liability, because its status as self-supporting subject of law, as legal body. Principal ownership of unite property is equality among matrimony with limited liability corporation, for that principle dissociation of estate become shield to vendor and owner of share in the company, including to husband or wife as a spouse, but better be affirmed with an prenuptials agreement, that among them, there are mix negation of estate or limited mix of estate. In the event of bankruptcy of limited liability corporation and also husband or wife, thereby the separation of responsibility to redemption of debt, it?s not harm properties of husband or wife, as each of them owning share in the limited liability corporation."

"Akhir-akhir ini yayasan cenderung melakukan aktivitas-aktivitas dan usaha-usaha yang tidak lagi bersifat sosial, namun telah bergeser ke arah komersial. Akibatnya dengan diundangkannya Undang-Undang Nanor 16 Tahun 2001 Tentang Undang-Undang Yayasan khususnya Pasal 39 ayat (1) maka yayasan maupun pengurusnya dapat dipailitkan apabila terjadi kesalahan atau kelalaian dalam pengurusannya. Menjadi persoalan: bagaimana darrpak kepailitan yayasan terhadap harta pribadi pengurusnya? Ternyata menurut Pasal 35 ayat (5) Undang-Undang Yayasan setiap pengurus dapat bertanggung jawab secara pribadi apabila yang bersangkutan dalam menjalankan tugasnya tidak sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar yang mengakibatkan kerugian yayasan atau pihak ketiga. Dalam penyusunan tesis ini digunakan pendekatan normatif (yuridis) dimana alat pengumpulan data studi dokumen meliputi sumber data sekunder yaitu dengan melakukan studi kepustakaan di perpustakaan Depok dan Jakarta. Tidak kalah pentingnya penelitian ini juga menggunakan pengamatan tidak terlibat atas hal-hal yang menjadi obyek penelitian. Dari penelitian ini, ternyata sejak diundangkannya Undang-Undang Yayasan belum ada Yayasan atau pengurusnya yang dipailitkan."

"ABSTRAKUndang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan membedakanharta benda perkawinan berupa harta bersama yang diperoleh selama perkawinandan harta bawaan yang diperoleh masing-masing suami isteri serta berada dibawah penguasaan masing-masing sepanjang para pihak tidak menentukan lain.Pada saat atau sebelum perkawinan para pihak dapat membuat perjanjianperkawinan yang memisahkan harta kekayaan mereka sehingga masing-masingmengurus sediri harta baik yang dibawa ke dalam perkawinan maupun yangdiperoleh sepanjang perkawinan. Lain halnya jika terdapat penetapan pengadilanyang menetapkan salah satu pihak baik suami maupun isteri berada dalampengampuan dan tidak dapat mengurus hartanya, sedangkan sidang perceraiansedang berlangsung. Penelitian ini menggunakan metode penelitian yang bersifatyuridis normatif, dimana penelitian mengacu pada norma-norma hukum yangtertuang dalam peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan pengaturanharta perkawinan dan perjanjian perkawinan. Data yang dipergunakan adalah datasekunder berupa bahan kepustakaan. Kesimpulan yang diperoleh adalah dalamUndang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan belum mengatursecara lengkap mengenai harta bersama dan perjanjian perkawinan. Jika melihattanggung jawab suami sebagai kepala keluarga yang baik maka pengurusan suamiterhadap harta benda istri dapat dibenarkan selama perkawinan tersebut belumberakhir. Suami dapat melakukan pengurusan terhadap harta isteri namun apabilasetelah pengampuan tersebut berakhir maka suami harus bertanggung jawabterhadap pengurusan tersebut kepada Balai Harta Peninggalan selaku pengampupengawas. Pengurusan harta tersebut dilakukan semata-mata untuk kepentinganisteri. Apabila terdapat kerugian akibat kelalaian suami maka suami wajibmengganti kerugian tersebut.

---

ABSTRACTLaw Number 1 of 1974 on Marriage defines two types of marital properties: jointproperty, which is acquired during marriage, and separate property, which isacquired by each husband and wife and is under each party’s power, providingthat it is never stated otherwise. On the occasion of or prior to marriage, bothparties may produce a prenuptial agreement which separates their properties, sothat they may administer their own properties which were acquired by each partyboth before or during the marriage. Nevertheless, similar arrangement does notapply when a court’s decision has ruled that one of the parties (either the husbandor the wife) is put under the guardianship of her/his spouse and deemed incapableof administering her/his own property, nevertheless, those parties eventuallyapplied for a divorce. This study applies a juridical-normative research approachin which references are made to legal norms stipulated in laws on the managementof marital properties and prenuptial agreement. This study utilizes secondary datain the form of literature resources. It concludes that Law Number 1 of 1974 onMarriage does not provide comprehensive regulation on joint property andprenuptial agreement. Based on the assumption that a husband should be aresponsible head of his family, which appointed a husband as the guardian of hiswife’s property, is justifiable provided that the marriage has not been terminated.During marriage, a husband can administer his wife’s property; however, whenthe marriage is terminated, he has to be deemed responsible for anything related tothe said property during his guardianship to Balai Harta Peninggalan as asupervisor guardians. He must administer the property only for the benefit of hiswife. Should there be any damage or loss due to his negligence, he is required toperform indemnification."

"Dalam Undang-undang Kepailitan, tugas kuratormemegang peranan yang sanagat penting. Padanya terbebaniwewenang untuk melakukan kepengurusan guna mengoptimalkanharta pailit sehingga kewajiban-kewajiban debitur pailitterhadap kreditur dan pihak ketiga dapat dipenuhi.Secara umum tugas kurator digamabarkan dalan pasal 12ayat (1) Jo pasal 67 ayat (1) UU Kepailitan. Walaupundalam pasal-pasal yang lain disebutkan secara khusustugas-tugas dari kurator, akan tetapi dari pasal 12 ayat(1) Jo pasal 67 ayat (1) dapat ditafsirkan bahwa undangundangmemberikan kewenangan yang sangat besar kepadakurator. Sebab tindakan-tindakan kurator dalam pengurusanharta pailit tidaklah terhenti dengan diajukanya kasasiatau peninjauaan kembali atas pernyataan pailit.Sepanjang pengurusan yang dilakukan oleh kuratormenguntunkan kreditur tentu tidak menjadi masalah, namunbagaimana jika kepengurusan yang dilakukan kurator atasharta pailit merugikan kurator? Walaupun UU Kepailitanmemberikan perlindungan kepada kreditur untuk mengusulkanpergantian kurator sebagaimana yang ditentukan oleh pasal67B ayat (2), akan tetapi pada beberapa kasus, pergantianini sulit dilaksanakan. Pada beberapa kasus, misalnyakasus PT. Asap abadi Coconat oil permohonan penggantiankurator telah ditolak dengan alasan tidak terbukti adanyakesalahan kurator. Menjadi pertanyaan apakah ketentuaanPasal 67B ayat (2) itu bersifat imperatif yang harussecara otomatis dilaksanakan ataukah diperlukan buktilain yaitu adanya kesalahan kurator, (perihalpenggantian kurator)?"

"Keberadaan Lembaga Ketidakhadiran afwezigheid berdasarkan Pasal 463 KUHPerdata dan Penetapan Pengadilan secara formal hanya ditujukan bagi subjek hukum manusia. Perkembangan dalam masyarakat memperlihatkan kecenderungan bahwa subjek ketidakhadiran itu diperluas berlakunya sehingga meliputi juga ketidakhadiran subjek hukum badan hukum. Penelitian ini menguraikan dasar dan penyebab dari perluasan pemberlakuan afwezigheid tersebut, pelaksanaan dalam pengelolaan terhadap harta kekayaan afwezigheid dan kendala-kendala serta upaya yang dilakukan Balai Harta Peninggalan dalam pengurusan dan pengelolaan boedel afwezigheid tersebut. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif yang bersifat deskriptif dengan pendekatan analisis kualitatif. Analisis kualitatif dilakukan terhadap data primer dan data sekunder bahan hukum yang dikumpulkan dengan menggunakan teknik wawancara dan studi kepustakaan. Meskipun kekosongan hukum telah terisi dengan penemuan hukum, akan tetapi tetap saja terdapat hambatan-hambatan, baik yang bersifat internal maupun eksternal bagi BHP dalam melaksanakan pengurusan dan pengelolaan terhadap harta kekayaan yang dinyatakan afwezigheid. Hambatan internal berasal dari BHP itu sendiri, berupa sumber daya manusia, dn kurangnya sosialisasi BHP terhadap masyarakat sejak Dahulu. Sedangkan kendala eksternal antara lain kurangnya pengertian dan pemahaman dari instansi terkait dengan tugas pengurusan boedel afwezigheid, munculnya orang atau pihak lain yang mengaku sebagai pemilik, ahliwaris atau kuasanya yang dapat menimbulkan terjadinya proses gugatan pembatalan terhadap penetapan ketidakhadiran serta pihak yang berkepentingan kadang kala tidak sanggup membayar harga barang-barang atau harta kekayaan afwezigheid tersebut. Berdasarkan hasil penelitian, disarankan kepada pembuat Undang-undang agar melembagakan pengaturan tentang afwezigheid kedalam peraturan perundang-undangan nasional yang lebih tinggi Undang-undang.

---

The existence of absentia institution afwezigheid based on the Article 463 of Personal Code and Judicial Verdict formally is only referred to legal subject of human beings. The progress in society presents a tend that the subject of absentia is extended of the application to also include the absentia of corporate. The present study described the principles and cause of the extended application of afwezigheid, incuding implementation of property management of afwezigheid and the challenges, and the efforts of BHP in arrangement and management of boedel afwezigheid. The study used a normative method descriptively by a qualitative analysis. The qualitative analysis was applied for the primary and secondary data corporate collected by using both interview and library study. Although the legal vacancy has been filled by the legal discovery, however, there were also challenges either internally or externally for BHP to implement the arrangement and management of property stated under afwezigheid. The internal challenges resulted from the BHP itself such as human resources, lack of sosialitation from BHP. Whereas the external challenges included the lack of understanding and comprehension of the relevant institutions related to the arrangement of boedel afwezigheid, the emergence of those or other parties who recognized as the owner, heirs or the authorized power of attorney that can result in the sue of cancellation of any decision of absentia and the interest parties sometimes could not pay the prices of goods and property of the afwezigheid. Based on the result of the study, it is suggested to the legislative to institutionalize the arrangement of afwezigheid into the higher national Statutory Rules Laws."

"Pelaku pencucian uang berusaha menyembunyikan atau menyamarkan harta kekayaan yang merupakan hasil dari tindak pidana dengan berbagai cara agar sulit ditelusuri oleh aparat penegak hukum. Dalam penulisan tesis ini terdapat tiga pemasalahan yang dikaji, yaitu: apakah yang dimaksud dengan menyembunyikan atau menyamarkan asal usul harta kekayaan dalam tindak pidana pencucian uang, bagaimanakah pembuktian perbuatan menyembunyikan atau menyamarkan asal usul harta kekayaan serta bagaimana tipologi perilaku dan pertimbangan hakim dalam putusan pengadilan terhadap pelaku yang didakwa menyembunyikan atau menyamarkan asal usul harta kekayaan dalam tindak pidana pencucian uang. Penelitian ini menggunakan metodologi penelitian yuridis normatif serta dalam pengolahan dan analisis data menggunakan metode bersifat kualitatif dengan menguraikan persoalan dan fakta secara tertulis dari bahan kepustakaan serta didukung oleh wawancara narasumber sebagai penunjang yang pada akhirnya akan ditarik sebuah kesimpulan. Hasil penelitian menunjukan terdapat perbedaan antara keduanya namun perbuatan menyembunyikan dan menyamarkan dapat merupakan suatu gabungan dua kata yang memiliki satu makna gramatikal yang mana tujuan utamanya adalah menjadikan harta kekayaan yang berasal dari tindak pidana seolah-olah berasal dari kegiatan yang sah sehingga perbuatan tersebut tidak mempunyai daftar limitasi sedangkan pembuktian perbuatan tersebut dilakukan melalui pendekatan follow the money yang membutuhkan sumber informasi keuangan. Tipologi perilaku dalam menyembunyikan atau menyamarkan asal usul harta kekayaan dilakukan melalui pola placement, layering, dan integration serta terdapat ketidakonsistenan hakim dalam putusan pengadilan terkait dengan perbuatan menyembunyikan atau menyamarkan asal usul harta kekayaan.

---

The criminals tried to conceal or disguise the origin of the assets proceeds of crime in various ways so it will be difficult to be traced by law enforcers. In this thesis, three issues were reviewed: what are the elements to conceal or disguise the origin of the assets in money laundering and how to prove the elements with the intention to conceal or disguise the origin of the assets in money laundering, as well as how the typologies of money laundering and the judge's consideration in the sentence against the perpetrators charged on concealing or disguising the origin of the assets in money laundering. This thesis applied juridical normative research methodology, and applied qualitative method to process and analyze data by outlining the written issues and facts from literatures with supported by resource person interviews and analyzing them which eventually a conclusion will be drawn.

The results showed that the meaning of the act of concealing or disguising, and the author concluded there is a difference between both of them but deeds of conceal and disguise could be a combination of two words that have a grammatical meaning which the main purpose of the act is to make derived-assets from the offense as if it originated from legitimate activities, so that such actions do not have limitation list, while the proving of the deeds will be done through "follow the money" approach that requires information of financial accounts. Typology of criminal in hiding or disguising the origin of the assets was carried out through patterns such as placement, layering and integration, as well as the judges inconsistency in a court ruling related to the act of concealing or disguising the origin of the assets."