Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Dalam dunia perdagangan internasional terdapat beberapa faktor yang menyebabkan timbulnya sengketa dalam perjanjian internasional, antara lain perbedaan kewarganegaraan para pihak, perbedaan budaya hukum, sistem hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Untuk itu, para pihak berupaya mencari alternatif penyelesaian sengketa yang menguntungkan kedua belah pihak. Arbitrase merupakan salah satu alternatif penyelesaian sengketa yang sering digunakan dalam perjanjian internasional. Menyadari pentingnya peran arbitrase dalam dunia bisnis internasional, maka masalah pelaksanaan putusan arbitrase asing di Indonesia menarik untuk dikaj i lebih dalam dengan melakukan studi kasus Bankers Trust Company dan Bankers Trust International Plc. melawan PT. Mayora Indah Tbk dan PT. BT Prima Securities Indonesia. Beberapa permasalahan yang dibahas meliputi: pertama., apa yang menjadi dasar Pengadilan Nasional untuk melakukan penolakan putusan arbitrase asing; kedua, apakah ada upaya hukum terhadap penolakan pelaksanaan putusan arbitrase di Indonesia; ketiga, bagaimanakah penerapan Konvensi New York 195 8 terhadap kasus Bankers Trust Company dan Bankers Trust International Plc. melawan PT. Mayora Indah dan PT. BT Prima Securities Indonesia. Berdasarkan pembahasan permasalahan tersebut disimpulkan bahwa Pengadilan Nasional dapat melakukan penolakan putusan arbitrase asing berdasarkan alasan bertentangan dengan ketertiban umum. Suatu putusan arbitrase asing yang ditolak permohonan eksekuaturnya oleh Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dapat dilakukan upaya kasasi ke Mahkamah Agung Republik Indonesia. Penerapan ketentuan dalam Konvensi New York 1958 terhadap kasus Bankers Trust Company dan Bankers Trust International Plc. melawan PT. Mayora Indah Tbk, dimana permohonan eksekuatur atas putusan Arbitrase Internasional Pengadilan London - Arbitrase N o . 8119 ditolak oleh Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dengan alasan bertentangan dengan ketertiban umum, dan permohonan kasasi ditolak oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia dengan alasan tidak memenuhi persyaratan formil yaitu terlambat dalam pengajuan kasasinya karena melampaui tenggang waktu 14 (empat belas) hari sebagaimana diatur dalam pasal 46 ayat (1) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985."

"This thesis uses the aggregate data of individuals and firms per region tax office in all provinces in Indonesia in 10 years of taxing period (2008-2017) in time-fixed effect model. We found that soft and medium approach in power of authority gives significant effect in increasing tax compliance. However, other findings show that the higher taxpayer income, the lower the tax compliance. In addition, Java, Bali and Nusa Tenggara still give higher compliance than the other location in Indonesia. Tax reform needs institution as a rule to adapt in taxpayer behavior and understand the compliance risk.

---

Tesis ini menggunakan data agregat individual dan badan usaha (perusahaan) setiap kantor pelayanan pajak di semua provinsi di Indonesia selama 10 tahun periode pajak (2008-2017) menggunakan model time-fixed effect. Hasil studi menunjukkan bahwa pendekatan soft dan medium menghasilkan efek yang signifikan dalam meningkatkan kepatuhan pajak. Namun, hasil lain menunjukkan semakin meningkatnya penghasilan Wajib Pajak, maka tingkat kepatuhan semakin menurun. Khususnya, di Jawa, Bali dan Nusa Tenggara menunjukkan tingkat kepatuhan yang lebih tinggi daripada daerah lain di Indonesia. Reformasi perpajakan membutuhkan institusi yang dapat beradaptasi dengan perilaku Wajib Pajak dan memahami risiko kepatuhan."

"Tesis ini membahas mengenai pertanggungjawaban korporasi terhadap putusan kasus perdata maupun kasus tindak pidana korupsi yang saling bertentangan yang dilakukan oleh karyawan Bank Mega bekerjasama dengan pihak PT Elnusa sebagai nasabah dan pihak ketiga dengan mengatasnamakan korporasi tersebut menurut peraturan perundang-undangan di Indonesia. Penulisan tesis ini menggunakan metode penilitian yuridis normatif yaitu dengan studi dokumen dan studi kepustakaan dikaitkan dengan Putusan baik Pidana maupun Perdata Kasus Bank Mega VS PT Elnusa.

---

This thesis discusses the corporate responsibility for the crimes committed by employees in the name of the corporation's in accordance with the laws and regulations in Indonesia. This thesis research method is the study of normative by document and literature study and was associated with a Surpreme Court case Bank Mega VS PT Elnusa."

"Korporasi telah menjadi bagian penting dalam kehidupan masyarakat dewasa ini dan sebagai salah satu akibatnya mempengaruhi organisasi ekonomi. Perubahan dalam organisasi ekonomi tidak selalu membawa pengaruh yang positif, bahkan berpotensi menimbulkan kejahatan. Korporasi telah menjadi subjek hukum, baik tindak pidana umum maupun tindak pidana khusus di negara lain, seperti Belanda, Amerika Serikat dan Inggris. Akan tetapi, kejahatan yang dilakukan korporasi di Indonesia hanya terbatas pada tindak pidana khusus saja, seperti tindak pidana lingkungan hidup dan tidak bisa diaplikasikan kepada tindak pidana umum. Contoh nyata bahwa korporasi sangat lekat dengan tindak pidana umum adalah kejahatan yang dilakukan terhadap Irzen Octa dan Muji Harjo, oleh individu yang bekerja di bawah korporasi. Tanpa diakuinya korporasi sebagai subjek hukum pidana oleh KUHP maka korporasi akan lepas dari pertanggungjawabannya. Meskipun korporasi bukan menjadi subjek hukum dalam KUHP, perlakuan tidak menyenangkan dan penganiayaan yang dialami para korban selayaknya dapat diminta pertanggungjawabannya kepada korporasi. Untuk menentukan bagaimana korporasi dapat bertanggung jawab digunakan doktrin pertanggungjawaban korporasi. Selain itu, tindak pidana umum yang diatur dalam KUHP dikaji apakah korporasi dapat dimintakan pertanggungjawabannya atas tindak pidana tersebut menggunakan doktrin pertanggungjawaban korporasi.

---

Corporation has become an important part of the society nowadays, and as a result, corporation affect economy organisation. Changes beneath an economy organisation has not always bring a positive effect, in fact it has a strong influent to commit crime. Corporation itself has become a subject of law, both in general crime and specific crime in other country, such as Holland, United States, and United Kingdom. Even though other country has received corporation as its subject, Indonesia only recognized corporation as a subject of specific crime only, for example, environmental crime. Corporation has not being recognized as a subject in general crime. One of the obvious example that shown corporation has a close relation with general crime is the case of Irzen Octa and Muji Harjo. Both persons suffer from criminal act perform by individual that has a connection with corporation. Without an acknowledgment as a subject in Indonesia Penal Code, crimes that both victims suffer would never let corporation be held liable. To determine how corporation could be held liable, then it must be analyse with corporate liability doctrine. On the other hand, general crime in Indonesia Penal Code would be examined whether every single crime inside the Code could be committed by corporation by utilizing coporate liability doctrine."

"Industri Kecil dan Menengah (IKM) menjadi salah satu pendorong pertumbuhan ekonomi nasional di berbagai negara. Akan tetapi dalam perkembangannya, IKM menemukan hambatan dalam peningkatan performanya karena keterbatasan akses terhadap lembaga keuangan formal dan infrastruktur yang kurang memadai sehingga menghambat akses terhadap pasar. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah akses keuangan dan akses pasar mempengaruhi pertumbuhan IKM. Menggunakan data Podes 2011, penelitian ini membuktikan bahwa semakin banyak jumlah lembaga keuangan, semakin mudah lembaga keuangan dijangkau, dan keberadaan fasilitas kredit dapat meningkatkan pertumbuhan IKM. Selain itu, faktor konektivitas juga ikut mendorong pertumbuhan IKM karena meningkatkan akses IKM terhadap pasar.

---

Small and Medium Enterprise (SME) become one of national economic growth supports in many countries. But then in its development, it faces obstacles in improving its performance due to limited access to formal financial institutions and inadiquate supply of infrastructure that limit its access to market. This study intends to determine whether access to finance and access to market affect the growth of SME. Using the Podes 2011 data, this study proves that the more the number of financial institutions, easier financial institutions to be accessed, and existence of credit facility can promote the growth of SME. Moreover, connectivity factor also contribute to the growth of SME by improving SME?s acces to market."

"Perubahan utama ketentuan PPN pada Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan adalah terkait perluasan basis PPN. Salah satunya pengurangan obyek yang tidak dikenakan, sebagian diantaranya jasa pendidikan dan kesehatan. Tujuan penelitian untuk mengetahui pengaruh pengenaan PPN sebelum dan sesudah UU HPP serta jika dilakukan simulasi di sisi pengeluaran. Dengan mikrosimulasi dan data Susenas Maret 2019, estimasi menunjukan pengenaan PPN meningkatkan kemiskinan dan menurunkan ketimpangan relatif kecil pada level pendapatan untuk konsumsi. Saat mendapatkan bantuan langsung tunai, kemiskinan dan ketimpangan menurun relatif kecil. Hasil ini menyiratkan bahwa kebijakan fiscal pemberian bantuan langsung tunai relatif cukup efektif menurunkan kemiskinan namun tidak dengan ketimpangan.

---

The main change in the VAT provisions in the Law on the Harmonization of Tax Regulations is broadening the VAT basis. Among others are education and health services. This study aims to determine the effect of that policy combined with hypothetical reform on spending. Using microsimulations and Susenas data for March 2019, estimates show that the imposition of VAT increases poverty and reduces the relatively small income level for consumption. When receiving cash transfers, poverty and inequality decreased relatively small. These results imply that the fiscal policy of providing direct cash transfers is moderately effective in reducing poverty but not for inequality."