Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Hasil Pencarian

Ditemukan 104031 dokumen yang sesuai dengan query
cover
Gitaningrum
"Masalah Hipotik ini di dalam KUH Perdata diatur dalam Buku ke II titel 21, di mana pengertian tentang Hipotik ini disebutkan dalam pasal 1162, yaitu bahwa Hipotik adalah suatu hak kebendaan atas benda-benda tak bergerak untuk mengambil penggantian dari padanya bagi pelunasan suatu perikatan. Salah satu bagian dari Hipotik yang akan penulis bahas dalam penulisan skripsi ini yaitu tentang "Roya Hipotik", yang jika dihubungkan dengan pembangunan perumahan real estate adalah sangat penting artinya. Karena dalam rangka pembangunan perumahan real estate, lembaga meminta pembeli barulah jaminan Hipotik ini umumnya di pergunakan untuk kredit dari Bank baik oleh para developer maupun rumah. Setelah mereka melunasi hutangnya maka Hipotik tersebut hapus. Penghapusan Hipotik itu wajib dicatat di Badan Pertanahan setempat demi untuk kepastian hukum dan agar dapat diketahui oleh umum tentang status tanah yang tidak lagi dibebani Hipotik. Pelaksanaan pencatatan penghapusan Hipotik itulah yang disebut dengan "Roya Ripotik". Selanjutnya, agar pembahasan masalah ini tidak terlampau luas maka oleh penulis hanya akan dibahas khusus untuk "Roya Hipotik bagi pembangunan perumahan real estate di Wilayah Jakarta Timur" saja."
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 1990
S20413
UI - Skripsi Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Ami Hartika
"Masalah Hipotik ini di dalam KUH Perdata diatur dalam Buku II titel 21, di mana pengertian tentang Hipotik ini disebutkan dalam pasal 1162, yaitu bahwa Hipotik adalah suatu hak kebendaan atas benda-benda tak bergerak untuk mengambil penggantian dari padanya bagi pelunasan suatu perikatan.
Salah satu bagian dari Hipotik yang akan penulis bahas dalam penulisan skripsi ini yaitu tentang "Roya Hipotik", yang jika dihubungkan dengan pembangunan perumahan KPR BTN/Real Estate adalah sangat penting artinya.
Karena dalam rangka pembangunan perumahan KPR BTN/Real Estate, lembaga jaminan Hipotik ini umumnya dipergunakan untuk meminta kredit dari Bank baik oleh developer maupun pembeli rumah. Setelah mereka melunasi hutangnya maka barulah Hipotik tersebut hapus. Penghapusan Hipotik itu wajib dicatat di Badan Pertanahan setempat demi untuk kepastian hukum dan agar dapat diketahui oleh umum tentang status tanah yang tidak lagi dibebani Hipotik. Pelaksanaan pencatatan
penghapusan Hipotik itulah yang disebut dengan " Roya Hipotik’.
Selanjutnya, agar pembahasan masalah ini tidak terlampau luas maka oleh penulis hanya akan dibahas khusus untuk "Roya Hipotik Pada Pembangunan Perumahan Pondok Hijau Permai Di Kecamatan Bekasi Timur, Kabupaten Bekasi" saja."
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 1992
S20320
UI - Skripsi Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Zulfikar Royan Hidayat Putra
"Daya tarik sebuah kawasan atau wilayah dapat mengakibatkan peningkatan kunjungan seseorang untuk tinggal sementara atau tetap sehingga dapat meningkatnya jumlah permintaan pada perumahan/real estate. Selayaknya pemerintah setempat menanggapi permintaan dan peningkatan akan perumahan/real estate tersebut dengan menyediakan lahan untuk perumahan. Akan tetapi keterbatasan lahan di pusat kota seringkali menjadi masalah, sehingga pembangunan perumahan cenderung bergerak ke daerah lain yang memungkinkan untuk membangun lokasi perumahan baru. Dalam beberapa tahun ini terjadi arah perkembangan pembangunan di Kota Bandung bergerak menuju daerah timur kota tepatnya di SWK Gedebage dan Ujungberung. Hal ini turut mempengaruhi adanya perkembangan jumlah lokasi perumahan di SWK Gedebage dan Ujungberung. Adapun dalam perkembangan lokasi perumahan pada setiap wilayah juga mempertimbangkan adanya aksesbilitas menuju lokasi perumahan, kondisi perekonomian dan kepadatan penduduk diwilayah, jangkauan terhadap lokasi sarana prasarana dan kebijakan penggunaan lahan di wilayah setempat. Sehingga tujuan penelitian ini dilakukan adalah untuk mengetahui arah dan faktor perkembangan perumahan/real estate di SWK Gedebage dan Ujungberung. Adapun faktor yang dilibatkan dalam penelitian ini adalah faktor aksesbilitas, faktor ekonomi, faktor kependudukan, faktor sarana prasarana dan faktor kebijakan. Dengan metode menggunakan buffer dan klasifikasi dihasilkan dalam penelitian adalah adanya arah perkembangan perumahan/real estate di SWK Gedebage dan Ujungberung bergerak dari pusat kota menuju pinggiran kota. Adapun faktor yang paling dominan dalam perkembangan perumahan/real estate di SWK Gedebage dan Ujungberung adalah faktor aksesibilitas. Faktor aksesbilitas berpengaruh dikarenakan adanya pertimbangan akses lokasi perumahan/real estate di SWK Gedebage dan Ujungberung untuk menjangkau lokasi pusat kota.

The attractiveness of an area or region can lead to an increase in visits by someone for temporary or permanent residence so that the number of requests for housing/real estate can increase. It is appropriate for the local government to respond to the demand and increase in housing/real estate by providing land for housing. However, limited land in the city center is often a problem, so housing development tends to move to other areas where it is possible to build new housing locations. In recent years, the direction of development in the city of Bandung has moved towards the eastern part of the city, precisely in SWK Gedebage and Ujungberung. This also affects the development of the number of housing locations in SWK Gedebage and Ujungberung. As for the development of housing locations in each region, it also considers the accessibility to housing locations, economic conditions and population density in the region, the reach of the location of infrastructure facilities and land use policies in the local area. So the purpose of this research is to find out the direction and factors of housing/real estate development in SWK Gedebage and Ujungberung. The factors involved in this research are accessibility factors, economic factors, population factors, infrastructure factors and policy factors. By using a buffer and classification method, the result in this research is that the direction of housing/real estate development in SWK Gedebage and Ujungberung is moving from the city center to the outskirts of the city. The most dominant factor in the development of housing/real estate in SWK Gedebage and Ujungberung is the accessibility factor. The accessibility factor is influential due to the consideration of access to housing/real estate locations in SWK Gedebage and Ujungberung to reach downtown locations."
Depok: Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Indonesia, 2021
S-pdf
UI - Skripsi Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Putri
"CSR perusahaan jasa konstruksi perlu mendapat sorotan melihat kegiatan industrinya cukup berisiko. PT.PP sebagai perusahaan jasa konstruksi melakukan dua bentuk tanggung jawab sosial, yaitu yang dilakukan terpusat (PKBL dan CSR) dan yang dilakukan di proyek (skripsi ini memfokuskan pada CSR PT.PP di wilayah Proyek Pembangunan Komplek Kantor Pusat Jasa Marga). Menggunakan metode kualitatif yaitu wawancara mendalam dengan beberapa informan dari pihak PT.PP (di pusat maupun di proyek) serta masyarakat di sekitar proyek sebagai pemanfaat, penulis menemukan bahwa industrial specific perusahaan, local specific masyarakat, motif perusahaan dalam melakukan CSR, serta substansi pokok CSR (komitmen dan tindakan perusahaan) turut menentukan efektivitas CSR.

It is crucial to put CSR of construction industry under the spotlight for the risk of its industrial specific. PT.PP, a general contractor, do their CSR in two ways, one is executed in centralized method (PKBL and CSR), the second is executed in each project site ( this thesis focused on CSR by PT.PP in Proyek Pembangunan Komplek Kantor Pusat Jasa Marga). Done through using qualitative methods of data collection, such as deep interview with several informants from PT.PP (both from head office and in project site management) and also with the local community representatives, author find out that corporate industrial specific, community local specific, corporate motives in doing CSR, and also the substance of CSR (corporate actions and commitment) proved to be essential in CSR effectiveness."
Depok: Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia, 2013
S44442
UI - Skripsi Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Retnodewi
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 1984
S-Pdf
UI - Skripsi Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Hendarin Ono Saleh
"ABSTRAK
Maraknya pembangunan perumahan (real-estate) di DKI sejak awal tahun 1980-an yang dilakukan oleh kalangan pengusaha swasta, menyusul dikeluarkannya Keputusan Gubernur DKI Nomor : Da. 11/23149/1972 sangat menarik perhatian. Terutama ketika media massa ramai mempublikasikan adanya tunggakan para developer perumahan dalam jumlah yang cukup banyak terhadap kewajiban penyediaan fasilitas umum dan sosial (fasos-fasum) di kawasan perumahan yang mereka bangun. Persoalan tersebut menjadi menarik, karena jika ternyata tunggakan para developer itu disebabkan oleh persoalan intern dari organisasi publik, seperti ketidakjelasan aturan, institusional, mekanisme kerja, kelemahan sumber daya manusia dan sebagainya, maka hal ini dapat dijadikan bahan pertimbangan yang berharga bagi pemerintah (Daerah maupun Pusat), sebelum melakukan privativasi - (penyerahan tugas-tugas publik kepada swasta) - dalam hal ini penyediaan rumah untuk rakyat dan pembangunan prasarana kota.
Penelitian ini di lakukan dengan menganalisis Keputusan Gubernur nomor: Da.11/23149/1972 dilihat dari tiga proses penetapannya; formulasi, implementasi dan evaluasi, dengan mengambil sampel kasus pembangunan perumahan di dua kawasan ; Kelapa Gading dan Citra Garden 1 dan 2. Hasil penelitian ternyata membenarkan perkiraan tersebut di atas. Bahwa benar Keputusan Gubernur tersebut mengalami hambatan terutama dalam proses implementasinya, yang mengkibatkan adanya tunggakkan dari para developer untuk membangun fasum-fasos. Untuk itu pula diberikan beberapa catatan di bagian akhir tulisan ini sebagai saran atau rekomendasi untuk Pemerintah Daerah DKJ Jakarta.
Teori yang digunakan untuk mendekati masalah tersebut ialah teori-teori umum kebijakan publik ( Theory of Public Policy ). Sedangkan metodologi yang digunakan antara lain analisis data sekunder, penyebaran kuesioner (angket), wawancara dan observasi yang semuanya kemudian disajikan secara deskriptif kualitatif, dengan dilengkapi teknik frekwensi secara kuantitatif."
Depok: Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia, 1996
T-Pdf
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Endang Pandamdari
Jakarta: Universitas Indonesia, 1983
S20175
UI - Skripsi Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Asep Suhendar
"Perumahan Kelapa Gading adalah perumahan yang ideal, ditinjau dari segi penataan lingkungan, tataruang, kenyamanan, keindahan, keamanan dan kelengkapan fasilitas umum, semuanya tersedia bagi terselenggaranya kebutuhan hidup masyarakat dan terkesan disiapkan dengan baik oleh pengembangnya.
Saat ini wilayah yang menjadi perumahan Kelapa Gading telah menjadi Kecamatan tersendiri dan menjelma menjadi salah satu permukiman eksklusif di Jakarta layaknya seperti "kota mandiri". "Kota mandiri" tersebut merupakan perumahan real estate yang dibangun oleh pengembang PT Summarecon Agung, PT Nusa Kirana, PT Bangun Cipta Sarana, PT Gading Pratama, PT Pegangsaan Indah, ditambah 6 apartemen (4 apartemen sudah dihuni dan 2 belum selesai dibangun).
Penduduknya (dilihat dari segi perekonomian) adalah masyarakat "menengah keatas mayoritas keturunan Cina, yang merupakan masyarakat pendatang yang membeli rumah dan menetap di perumahan tersebut. Mata pencaharian penduduknya umumnya di bidang niaga, yaitu sebagai pedagang/ wiraswasta di bidang barang/ jasa, adapula sebagai pekerja kantor baik swasta maupun sebagai Pegawai Negeri/ TNI/ Pori.
Lingkungan RT 011 RW 012 yang terdapat di tengah-tengah perumahan tersebut, merupakan satu permukiman yang terdiri dari 2 blok perumahan yang terdiri dari 71 unit rumah, dihuni oleh 66 Kepala Keluarga. Tata kehidupan masyarakat permukiman tersebut, terlihat sama dengan tata kehidupan masyarakat perkotaan pada umumnya. Tinjauan tentang tata kehidupannya yang tampak sama dengan masyarakat perkotaan, dapat dilihat dari beberapa teori tentang kehidupan masyarakat perkotaan, antara lain dapat dilihat dari aspek gaya hidup, aspek psikologis dan aspek ciri-ciri kehidupan masyarakat perkotaan, sesuai dengan pendapat With tentang "Urbanism as a Way of Life" dan Stanley Milgram tentang konsep "overload' dalam "The Experience of Living in Cities".
Masyarakat di RT 011 RW 012 sebagai suatu komuniti (community) ditandai dengan adanya interaksi sosial melalui hubungan-hubungan sosial dalam masyarakat tersebut. Selain itu ciri-ciri kehidupan individualisme dan mementingkan privacy, tampak menonjol dalam kehidupan sehari-hari komuniti permukiman terebut dan memainkan peranan panting dalam proses pembentukan keteraturan sosial masyarakat baru perumahan tersebut yang tergolong belum lama dibangun.
Corak keteraturan sosial yang terdapat dalam kehidupan komuniti permukiman ini, terbentuk karena adanya interaksi sosial, yang terwujud dalam tindakan-tindakan individu dan atau kelompok warga setempat, dan tindakan tersebut dilakukan secara berulang-ulang sehingga menjadi tindakan yang berpola, dan menjadi pedoman-pedoman bagi mereka dalam tata pergaulannya, dan akhirnya terbentuk menjadi suatu corak keteraturan sosial.
Penulisan tesis ini, akan menggambarkan corak keteraturan sosial yang ada di dalam kehidupan komuniti permukiman real estate khususnya di RT 011 RW 012 Kelurahan Pegangsaan Dua, yang dilihat dalam kehidupan mereka sehari-hari, di dalam kehidupan perekonomian, kehidupan sosial dan pranata pengamanannya."
Depok: Program Pascasarjana Universitas Indonesia, 1999
T-Pdf
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Endang Listyaningsih. author
"ABSTRAK
Dunia usaha begitu cepat berkembang tanpa perlu menunggu instrumen lainnya yang juga diikuti dengan perkembangan dunia konsumen yang ditandai dengan dua hal penting. Perdagangan bebas (free trade) dan pesatnya teknologi informasi, kedua aspek ini memberikan dampak yang besar pada dunia. Keberagaman produk yang datang dengan berbagai ragam kualitas dan gencarnya informasi menjadi kenyataan yang tidak terelakkan, dengan kondisi ini konsumen menjadi potensial victim ditengah proses perdagangan ini. Dalam kasus kepailitan PT Bukit Sentul Tbk membawa konsekuensi bagi konsumen, dimana hak-hak konsumen dirugikan. Dari penelitian kasus ini diperoleh hasil bahwa PT Bukit Sentul Tbk belum memberikan perlindungan yang semestinya bagi konsumen sesuai dengan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.
Dari uraian tersebut, penelitian ini mengkaji konsekuensi yuridis bagi perusahaan dan kepentingan konsumen dalam kepailitan PT Bukit Sentul Tbk.
Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian yuridis normatif dan deskriptif analisis. Cara pengumpulan data diperoleh melalui penelitian kepustakaan dan wawancara dengan pihak dan instansi atau lembaga yang relevan dengan materi yang akan di kaji.
Untuk menjembatani kondisi konsumen dengan posisi tawar yang lemah, maka Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen sangat diperlukan, sedangkan terjadinya kepailitan, hukum yang tersedia adalah Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.
"
2007
T19663
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Muliani Chandra
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 1982
S-Pdf
UI - Skripsi Membership  Universitas Indonesia Library
<<   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10   >>