Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Akibat banyaknya jumlah penduduk di perkotaan yang sebagian berasal dari penduduk pedesaan yang datang ke kota untuk mencari pekerjaan, mengakibatkan jumlah penggangguran meningkat pula. Salah satu alternatif pemerintah untuk mengurangi jumlah pengangguran tersebut adalah mengirimkan para TKI tersebut ke luar negeri untuk bekerja pada Pengguna Jasa TKI atau majikan di luar negeri tersebut. Untuk mengorganisir para TKI itu, maka banyak didirikannya Perusahaan Jasa Tenaga Kerja Indonesia atau PJ TKI. Untuk mengirim para TKI tersebut haruslah dibuat suatu gerjanjian penempatan TKI anatara PJTKI dengan TKI yang selanjutnya dibuat juga suatu perjanjian kerja antara Pengguna Jasa TKI atau majikan di luar negeri dengan TKI tersebut. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimanakah penempatan TKI di luar negeri tersebut, perjanjian kerja yang dibuat oleh Pengguna Jasa TKI atau majikan dengan TKI, permasalahan-permasalahan yang dapat timbul dari perjanjian kerja, penyelesaiannya menggunakan hukum negara mana beserta perlindungan hukum bagi para TKI di luar negeri tersebut. Data-data yang didapatkan adalah berasal dari contoh perjanjian kerja, buku-buku, perundang-undangan serta hasil wawancara dengan salah satu pegawai PT. Amri Margatama. Gambaran singkat dari Bab II dan Bab III, maka terlihat bahwa perlindungan hukum bagi para TKI yang bekerja di luar negeri tersebut masih sangat kurang, terutama perlindungan hukum dari pemerintah Indonesia. Oleh karena itu diharapkan pemerintah Indonesia lebih memberikan perlindungan hukum bagi para TKI tersebut dan meningkatkan peranan KBRI/KJRI dan membuat suatu perjanjian dengan negara yang tujuan yang berupa perjanjian ekstradisi dimana dalam perjanjian tersebut disepakati untuk dapat digunakannya hukum Indonesia untuk menyelesaikan permasalahan yang ada, agar permasalahan-permasa1ahan yang timbul dapat terselesaikan sampai tuntas dan memberikan sanksi yang tidak terlalu berat bagi para TKI di luar negeri tersebut."

"Realita yang terjadi sekarang ini, iklan, terutamaiklan televisi, merupakan sarana pemasaran yang memegangperanan penting, bahkan utama, dalam mempromosikan suatuproduk atau servis yang ditawarkan oleh sebuah perusahaan.Perusahaan menggunakan jasa Biro Iklan dalam menghasilkaniklan produk atau servisnya. Dengan demikian, terciptalahsebuah karya cipta iklan televisi yang merupakan bagiandari objek perlindungan Hak Cipta berdasarkan UU No. 19Tahun 2002 tentang Hak Cipta (UUHC). Selain Hak Cipta,berdasarkan pengaturan dalam UUHC tersebut, pelaku karyacipta juga mendapatkan perlindungan, yakni berupa HakTerkait, di mana dalam karya iklan televisi yang menjaditopik skripsi ini, seorang model juga memperolehperlindungan Hak Terkait tersebut. Dalam penelitian yangmenganalisa dan mengkaji Kontrak Kerja Sama Pembuatan IklanTelevisi antara Perusahaan dengan Biro Iklan dan KontrakKerja Sama Pembuatan Iklan Televisi antara Biro Iklandengan Model, penulis bermaksud untuk menemukan jawabanatas masalah penting, yakni mengenai bagaimana perbandinganpengaturan Hak Cipta atas Iklan Televisi dan perlindunganHak Terkait Model Iklan berdasarkan UUHC dan berdasarkanKontrak Kerja Sama. Dari penelitian kepustakaan yang telahdilakukan ini akhirnya dapat disimpulkan bahwa PerlindunganHak Cipta dan Hak Terkait yang diberikan oleh UUHC berbedadengan pengaturan dalam Kontrak Kerja Sama."

"PT. Schering Indonesia adalah sebuah perusahaan industri farmasi dalam bentuk kerja sama pengusaha Indonesia dan Jerman yang telah berdiri sejak tahun 1970 di Jakarta dalam rangka Undang-Undang No.I tahun 1967 tentang Penanaman Modal Asing. Bentuk kerja sama hanyalah dalam hal permodalan dan pemasaran. Sedangkan mengenai hal lain yang menyangkut operasional perusahaan dilaksanakan langsung oleh induk perusahaan yang berkedudukan di Berlin, Jerman. Berdirinya perusahaan ini bersamaan dengan masuknya puluhan jenis industri yang sama namun demikian masing-masing perusahaan memiliki pangsa pasar sedikit berbeda karena hasil produksinya memiliki ciri tersendiri. Dengan demikian perkembangan perusahaan berjalan cukup baik hingga dapat bertahan sampai sekarang. Seiring dengan perkembangan perusahaan ternyata memberikan dampak lain pada perusahaan yaitu timbulnya permintaan perbaikan kesejahteraan oleh para pekerja sesuai ketentuan peraturan yang berlaku di Indonesia. Para pekerja yang sebelumnya hanya sekedar bekerja untuk mendapatkan upah akhirnya menyadari bahwa perusahaan telah menerapkan sistim perjanjian kerja yang menyimpang dari ketentuan undang-undang mengenai ketenagakerjaan yang dikeluarkan oleh Pemerintah Indonesia. Penyimpangan yang dilakukan diantaranya adalah adanya perjanjian kerja waktu tertentu yang seharusnya tidak boleh lebih dari tiga tahun ternyata diantara pekerja sudah banyak yang bekerja lebih dari sepuluh tahun dengan status kontrak secara terus menerus. Oleh karena itu penulis melakukan penelitian atas penerapan perjanjian kerja yang diterapkan di PT. Schering Indonesia yang kemudian dibandingkan dengan perjanjian kerja menurut undang-undang dan peraturan-peraturan lain yang berlaku. Hal ini sangat menarik perhatian seiring dengan semakin meningkatnya kesadaran hukum para pekerja secara khusus dan masyarakat secara umum."

"Asas kebebasan berkontrak yang dianut KUHPerdata menyebabkan timbulnya perjanjian kerja sama vendor program yang termasuk kategori perjanjian yang tidak dikenal dengan nama tertentu dalam KUHPerdata (Onbenoemde, innominaatcontracten). Perjanjian kerja sama vendor program yang timbul dalam transaksi leasing adalah suatu bentuk perjanjian kerja sama antara perusahaan pembiayaan dengan supplier dalam pemberian fasilitas pembiayaan pada customer dari supplier. Penelitian ini membahas perjanjian vendor program pada perusahaan pembiayaan X yang mengatur pemberian fasilitas pembiayaan dan klausul supplier PT Y sebagai penjamin/penanggung yang dapat dikaitkan dengan ketentuan penanggungan dalam KUHPerdata. Penelitian ini termasuk jenis penelitian hukum normatif dengan metode kepustakaan yang menggunakan alat pengumpul data berupa studi dokumen yang dilengkapi dengan wawancara. Perjanjian kerja sama vendor program telah sesuai dengan ketentuan KUHPerdata. Namun, terdapat perbedaan antara klausul pemberian jaminan dalam perjanjian kerja sama vendor program dengan perjanjian penanggungan pada umumnya yaitu klausul penjaminan yang dibuat lebih dulu dibandingkan perjanjian-perjanjian pokoknya; bentuk pernyataan jaminan berupa klausul penjaminan untuk seluruh lessee (debitur) yang terdapat dalam perjanjian kerja sama vendor program dan surat rekomendasi vendor yang merinci tiap lessee (debitur) yang direkomendasi mendapat fasilitas pembiayaan; dan supplier PT Y yang melakukan kewajiban sebelum lessee wanprestasi. Perjanjian vendor program memiliki akibat hukum terhadap perusahaan pembiayaan X (kreditur) dengan supplier PT Y (penangung) dan juga supplier PT Y (penangung) dengan lessee (debitur) bila lessee wanprestasi. Supplier berhak atas hak tagih (hak regres) pada lessee dan meminta bantuan perusahaan pembiayaan X untuk melakukan upaya-upaya hukum berdasarkan prosedur dari perusahaan pembiayaan X. Upaya hukum perdamaian berupa surat menyurat, negosiasi, penyerahan kembali obyek leasing, hingga repossesion yang biasa ditempuh untuk menyelesaikan masalah tersebut."

"ABSTRAKDewasa ini, ruang dengar dan ruang pandang masyarakat mendapat suguhan baru berupa penayangan langsung proses persidangan dengan perantara media televisi. Siaran langsung pada proses persidangan mampu hadir dalam sistem peradilan pidana melalui penegakan asas terbuka untuk umum sebagai suatu jaminan perlindungan hukum terhadap hak-hak terdakwa sekaligus demi terciptanya proses fair trial persidangan yang berkeadilan . Realitasnya, siaran langsung pada proses persidangan dapat menuai dampak terhadap penerapan kaidah-kaidah hukum yang hidup didalamnya. Penelitian ini dilakukan dengan menggunaan teknik pengumpulan data kualitatif, yakni melakukan wawancara langsung dengan sejumlah praktisi hukum, dan studi kepustakaan dengan membaca dokumen yang berkaitan dengan masalah yang diteliti. Hasil ini dari penelitian ini adalah Asas persidangan terbuka untuk umum sebagaimana yang diatur dalam Pasal 153 Ayat 3 KUHAP mampu menghadirkan praktik siaran langsung pada proses persidangan di Indonesia. Hal tersebut dapat terjadi disebabkan karena minimnya penjelasan baku mengenai frasa terbuka untuk umum, serta ketiadaan pengaturan lebih lanjut terhadap batasan dari umum pada Asas ini yang berimplikasi terjadinya pelanggaran pada prinsip pembuktian dan penegakan asas praduga tak bersalah melalui trial by the press.

---

ABSTRACTThese days, The public purview in images and sound are getting new treats in the form of live streaming of the trial process, through the form of Television. Live streaming in the trial process can appear in the criminial judicial system through the establishment of open for public principle as a guarantee of legal protection towards the rights of the accused also for the creation of fair trial process. The reality though, live broadcast in a trial process may cause impact towards the implementation of the legal principles living through it. This research is conducted using qualitative data colletion technique, which is conducting direct interview with a number of legal practitioners and literature study by reading documents related with the problem investigated. The result of this research is that the open trial for public principle as stipulated in Article 153 paragraph 3 of the Criminal Procedural Code allows live broadcast practices in trial procedures in Indonesia. This can happen due to the lack of normative explanation regarding the phrase open for public and no further regulation towards the limitation of public in this principle which implicates the violation towards the proving principle and the establishment of presumption of innocence through trial by the press. "