Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Lembaga perwakafan, khususnya perwakafan tanah, telah lamadikenal oleh masyarakat Indonesia. Dalam pengertian istilah,di antara para ulama terdapat perbedaan redaksi dalammemberikan rumusan. Wakaf adalah penahanan pemindahan hartasuatu hak milik oleh pihak yang berwakaf dan menyedekahkansegala manfaat dan hasil yang bisa diambil dari hartatersebut untuk kebajikan dalam rangka mencapai keridhaanAllah SWT. Wakaf merupakan salah satu lembaga hukum Islamyang dianjurkan dalam agama Islam untuk dipergunakan dandimanfaatkan di jalan yang diridhai oleh Allah SWT. Sebagaisalah satu cara mendekatkan diri kepada Allah SWT sebabwakaf merupakan sarana penyaluran rezeki yang diberikanoleh Allah SWT guna pengembangan kehidupan keagamaan Islamdalam rangka mencapai kesejahteraan spiritual dan materialmenuju masyarakat adil dan makmur berdasarkan Pancasila.Pada pelaksanaan perwakafan tanah terdapat suatu lembagayang merupakan suatu kelompok orang atau badan hukum yangdiserahi tugas untuk memelihara dan mengurus tanah wakaf,yaitu Nazir. Dalam hukum fikih Islam, nazir tidak termasukdalam rukun wakaf, sebaliknya dalam Peraturan Pemerintah No.28 Tahun 1977, dalam pelaksanaannya khususnya di KotamadyaJakarta Selatan belum banyak diketahui dan dimengerti olehmasyarakat maupun oleh nazir itu sendiri. Karenanya dalammelakukan peranannya, sering terjadi penyimpangan dalampengelolaan tanah wakaf sehingga tidak tercapai tujuan dariwakaf. Berdasarkan Hadits Umar, pada dasarnya setelahterjadi wakaf sejak itu barang yang diwakafkan tidak bolehdijual, diperjualbelikan, dihibahkan, diwariskan ataudimanfaatkan untuk keuntungan pribadi nazir itu sendiri."

"Manusia hidup di dunia ini pasti memiliki tujuan, baik tujuan yang bersifat duniawi maupun ukhrowi. Negara sebagai suatu organisasi manusia juga memiliki tujuan yang hendak dicapai. Salah satu tujuan Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah memajukan kesejahteraan umum. Islam sebagai agama yang mayoritas dianut oleh rakyat Indonesia memiliki pranata yang bernilai ekonomis, yaitu melalui Sistem Ekonomi Islam. Ciri terpenting Sistem Ekonomi Islam adalah soal pemilikan, bahwa hak milik (mutlak) tidak berada di tangan manusia, tetapi pada Allah SWT. Salah satu instrumen ekonomi Islam terkait dengan soal pemilikan dan berpotensial untuk memajukan perekonomian umat adalah wakaf. Wakaf diatur oleh Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf. Wakaf dapat berupa benda tidak bergerak dan benda bergerak. Wakaf benda tidak bergerak dapat berupa tanah, bangunan, dan sebagainya. Sedangkan benda bergerak yang dapat diwakafkan salah satunya adalah uang, yang diatur dalam Pasal 28-31 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004. Menurut Pasal 28 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004, untuk dapat mewakafkan uang, wakif dan nazhir harus berhubungan dengan Lembaga Keuangan Syariah (LKS) yang di tunjuk oleh Menteri Agama. Perbankan syariah dapat dikategorikan sebagai LKS, selain reksadana syariah dan asuransi syariah. Penulis menjelaskan peran bank syariah dalam pengelolaan wakaf uang menurut Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf. Penulis menjelaskan kemungkinan bank syariah menjadi nazhir wakaf uang. Metode penelitian yang digunakan melalui studi dokumen dan wawancara. Berdasarkan penelitian, peran yang diberikan oleh Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 kepada perbankan syariah hanya sebatas lembaga penitip (kustodi) dana wakaf. Untuk saat ini, bank syariah tidak dimungkinkan menjadi nazhir wakaf uang. Peran bank syariah sebagai nazhir diharapkan dapat memajukan dan mengoptimalkan manfaat wakaf uang di Indonesia. Mengingat keunggulan yang dimilikinya diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan sebagai nazhir wakaf uang di masa yang akan datang."

"Pola Pengendalian D1stribusi Minyak Tanah yang disusun oleh Pertamina, ditujukan agar masyarakat dapat memperoleh minyak tanah dengan mudah, yaitu dapat memperoleh segala tempat yang dikehendaki, pada setiap waktu yang dikehendaki, dengan jumlah yang d1kehendaki, serta dengan harga yang wajar dan serendah mungkin Hal tersebut sangat penting dilakukan, karena jika masyarakat terhambat atau bahkan tidak dapat memperoleh minyak tanah, akibatnya akan terjadi gejolak-gejolak sosial di masyarakat PERTAMINA Unit Pembekalan Dalam Negeri III dipilih sebagai obyek penelitian karena instansi yang bertanggung jawab di wilayah DKI Jakarta, di mana propinsi ini merupakan propinsi yang paling padat penduduknya di Indonesia, dan merupakan pusat segala macam kegiatan penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana Pola Pengendalian Distribusi Minyak Tanah yang dilaksanakan oleh Pertamina U-PDN III di Wilayah D.K.I Jakarta, serta untuk mengetahui hambatan-hambatan apa yang timbul di dalam melaksanakan pola tersebut Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pola Pengendalian Distritusi Minyak Tanah dilaksanakan dengen memakai saluran distribusi dengan 2 atau 3 tingkat, serta dengan distribusi yang bersifat distribusi insentif. Hasil lainnya adalah bahwa hambatan-hambatan yang mungkin terJadi dari para agen maupun pangkalan dengan mempermainkan jumlah persediaannya telah dapat d1atasi dengan membuat kontrak mengenai "Jatah harian dan denda, serta dengan mewaj1bkan kepada pangkalan untuk memasang papan pengumuman yang isinya tulisan tentang H E T yang berlaku pada saat itu"

"Wilayah hunian dapat dengan bebas memanfaatkan air tanahsementara peraturan tentang jarak sumber air bersih dan pembuangankotoran manusia yang merupakan salah satu sumber pencemar tidakdiindahkan akibatnya pertumbuhan penduduk yang diiringi denganmerapatnya jarak antar rumah memicu penurunan kualitas air tanah dangkal.Berkaitan dengan hal tersebut, maka permasalahan yang dikemukan adalahbagaimana kualitas air tanah dangkal pada musim hujan dan kemarau dalamkaitannya dengan kerapatan rumah dan jarak dari sungai di DKI Jakarta? Caramendapatkanya adalah dengan analisis korelasi peta (overlay) dan korelasistatistik (pearson product moment) untuk melihat korelasi (kaitan) antarvariabel. Hasilnya kerapatan rumah berkorelasi (berhubungan) dengankualitas air (parameter bakteri Fecal coli), jadi semakin rapat rumah makakualitas air tanah dangkal semakin buruk. Sedangkan jarak sumber air dengansungai tidak terbukti berpengaruh terhadap kualitas air.Kata Kunci : Air tanah dangkal, kualitas air, Fecal coliform, deterjen.viii+78 halaman+32 tabel+6 grafik+2 gambar+5 lampiran+12 petaBibliografi : 19 (1989-2006)"

"Seringnya terjadi penertiban/penggusuran tanah yang sering kita lihat, dengar dan baca pada media cetak maupun elektronik memberikan inspirasi kepada penulis untuk lebih jauh memahami sebenarnya ada apa yang terjadi dibalik itu semua. Menghadapkan kepada penulis untuk mencari tahu melalui penelitian yang lebih dalam, dengan mengangkatnya dalam bentuk tesis dengan judul ?Analisis Mengenai Okupasi Terhadap Tanah Negara dan Tanah Hak di Wilayah DKI Jakarta serta Penanganannya", disamping juga merasa terpanggil nantinya sebagai tanggung jawab profesi.Pada penulisan ini lebih difokuskan pada keberlakuan Undang-undang Nomor 51/PRP/1960 tentang Larangan Pemakaian Tanah tanpa Izin-yang berhak atau Kuasanya serta Keputusan Gubernur Kepala Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor : 886 tahun 1983 tentang Juklak Penertiban Penguasaan/Pemakaian Tanah, Tanpa Hak di Wilayah DKI Jakarta. Yang dalam pelaksanaannya masih banyak dijumpai orang/pihak yang menguasai tanah tanpa izin pemiliknya baik yang menguasai fisik secara illegal maupun fisik yuridis illegal, yang akibatnya adalah terjadi tarik menarik kepentingan antara pemegang/pemilik tanah yuridis yang legal dengan yang menguasai tanah secara fisik illegal. Dalam kenyataan tersebut pihak Pemda DKI Jakarta sebagai regulator dan sebagai pihak yang memiliki otoritas terhadap wilayahnya, dihadapkan pada kewajiban dan bertanggung jawab menyelesaikan sengketa yang ada baik: melalui pengadilan, maupun dengan penertiban langsung terhadap para okupan yang menguasai tanah hak: maupun tanah Negara yang ada tersebut, dengan Dinas Trantib Linmas DKI Jakarta sebagai liding sektornya. Dengan mengacu pada peraturan perundang-undangan yang ada tersebut diharapkan kedepannya tidak terjadi lagi para okupan-okupan baru dan kalaupun terjadi harus secara dini diatasi."

"Dalam masa menjelang akhir millenium kedua dan menyongsong datangnya millenium ketiga yang sekaligus juga merupakan era globalisasi, khususnya di bidang Pembangunan yang dilaksanakan oleh Instansi Pemerintah, dirasa perlu untuk mengantisipasi hal tersebut dengan melakukan optimalisasi prosedur proses Penyelenggaraan Pembangunan yang telah berjalan selama ini dengan maksud meningkatkan kinerjanya sesuai dengan tuntutan keadaan. Dalam tesis ini yang ditinjau adalah Proyek-proyek Instansi Pemerintah yang sifatnya multi disiplin dengan multi Intitusi yang dilakukan secara terpadu (Integrated). Kondisi pelaksanaan yang cukup kompleks tersebut perlu memperhatikan faktorfaktor dominan yang dapat mengganggu kelancaran proses penyelenggaraan proyek, yang meliputi antara lain : prosedur birokrasi, kapasitas dan faktor keterlibatan SDM, prioritas kepentingan antar disiplin/institusi, dan lain-lain, sejak dari mulai kegiatan perencanaan teknis, pelaksanaan konstruksi sampai dengan penyerahan pekerjaan. Industri jasa dan metode manajemen konstruksi kini berkembang dengan pesat, dan mempunyai standar profesional dalam sistim penyelenggaraan suatu proyek, kiranya perlu dipertimbangkan kemungkinan peranannya untuk membantu pemerintah dalam penyelenggaraan proyek, terutama yang bersifat Complicated (Kompleks antar disiplin pekerjaan dan Institusinya) atau kemungkinan adanya penyelarasan sistim prosedure dari Instansi Pemerintah dan jasa Manajemen Konstruksi Profesional, sehingga diharapkan didapatkan suatu Metode dan Mekanisme yang lebih effisien dalam penyelenggaraan proyek dimaksud ditinjau dari aspek kapasitas SDM dan prosedur penyelenggaraannya. Akhirnya dari tesis ini diharapkan adanya suatu gambaran yang lebih jelas tentang sistim penyelenggaraan proyek yang sifatnya terpadu dimaksud dan upaya-upaya untuk meningkatkan kinerjanya."

"Pada saat ini, Indonesia belum sepenuhnya bebas dari kemiskinan. Untuk mengatasi kemiskinan tersebut, pemerintah telah mengeluarkan berbagai kebijakan namun hasilnya masih tetap memprihatinkan. Sebagai negara yang berpenduduk mayoritas beragama Islam, pemerintah mengharapkan wakaf dapat menjadi sebagai salah satu alternatif dalam penanggulangan kemiskinan di Indonesia. Wakaf yang dikenal oleh masyarakat selama ini hanyalah benda tidak bergerak. Padahal selain benda tidak bergerak, terdapat benda bergerak seperti uang dapat juga diwakafkan. Apabila wakaf uang dikelola secara profesional, diharapkan wakaf tersebut dapat dimanfaatkan untuk menanggulangi kemiskinan. Dalam Undang-undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf disebutkan bahwa wakaf uang dapat dilakukan melalui Lembaga Keuangan Syariah Penerima Wakaf Uang (LKS-PWU) yang telah ditunjuk oleh Menteri Agama. Sementara itu, Undang-undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah (UUPS) menyebutkan bahwa perbankan syariah dapat berperan sebagai lembaga keuangan syariah untuk menghimpun dana dari masyarakat termasuk dana wakaf uang. Dengan hadirnya Undang-undang tentang Wakaf dan UUPS diharapkan wakaf dapat dikelola secara optimal dan hasilnya dapat dipergunakan untuk menanggulangi kemiskinan. Berdasarkan kondisi tersebut, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui wakaf uang menurut hukum Islam dan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia, prosedur dan tata cara pengelolaan wakaf uang, dan peranan perbankan syariah dalam pengelolaan wakaf uang. Untuk menjawab permasalahan tersebut, penulis melakukan penelitian dengan metode yuridis normatif yang berbasis pada analisis terhadap norma hukum dengan pendekatan deskritif analisis. Norma hukum yang dianalisis merupakan norma hukum yang berasal dari perundang-undangan yang terkait dengan wakaf dan perbankan syariah. Dari penelitian tersebut dapat disimpulkan bahwa menurut hukum Islam dan Undang-undang tentang Wakaf, wakaf uang dibolehkan di Indonesia. Adapun peraturan tentang prosedur dan tata cara pengelolaan wakaf uang di Indonesia terdapat dalam Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 tentang Pelaksanaan Undang-undang tentang Wakaf dan Peraturan Menteri Agama Nomor 4 Tahun 2009 tentang Administrasi Wakaf Uang

---

At this moment, Indonesia has not yet become completely free of poverty. To overcome such poverty, the government has issued some policies nevertheless the result is still more concerned. As a country with Moslem majority, the government expects that the waqf could be one alternative to overcome poverty in Indonesia. Waqf has been known by public for the immovable assets only. Except for the immovable asset, there is also cash as movable assets, such as money, it could be donated. If the cash waqf is managed professionally, it is hoped such waqf to be able to overcome the poverty. Law Number 41 of 2004 on Waqf states that the cash waqf can be carried out through Syariah Financial Institute - Cash Waqf Recipient or Lembaga Keuangan Syariah Penerima Wakaf Uang (LKS-PWU), which has been appointed by the Minister of Religious Affairs. Meanwhile, Law Number 21 of 2008 on Syariah Banking (Syariah Banking Law) states that a syariah banking can play a role as a syariah financial institute to collect the funds from the public including the cash waqf fund. By promulgation of the Waqf Law and the Syariah Banking Law, it is expected that the waqf could be managed optimal and its result could be used towards eradicating poverty. Referring to such condition, this research is to know about the cash waqf based on the Islamic Law and the prevailing laws and regulations, procedures of cash waqf management, and also the role of syariah banking in management of the cash waqf. To respond to all queries above, the writer has conducted the research through methods of normative judicial based on an analytical process on the prevailing laws and regulations through analytical descriptive approach. The law has been analyzed referring to the prevailing waqf and syariah banking laws and regulations. Based on the research above, it can be concluded that under Islamic law and the Waqf Law, the cash waqf is allowed in Indonesia. As regards stipulation on procedure of cash waqf management in Indonesia it is regulated under Government Regulation Number 42 of 2006 on Implementation of the Waqf Law and Minister of Religion Affairs Regulation Number 4 of 2009 on Administration of Cash Waqf."