Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Kondisi dan upah krja yang dihadapi buruh Indonesia masih mengkhawatirkan. Hal ini dapat dilihat dari upah yang rendah yaitu berkisar 60-70% dari nilai kebutuhan fisik minimum, secara jam kerja yang panjang yaitu 10-40 jam sehari. Permasalahan upah buruh merupakan penyebab utama sengketa antara majikan (Perusahaan) dan buruh (pekerja kasar), terutama perusahaan Industri yang Inasih banyak memberikan upah dibawah standar upah minimum yang telah diterapkan Pemerintah. Keadaan ini menimbulkan berbagai gejolak internal yang berdampak eksternal akibat ketidak puasaan buruh terhadap perusahaan, seperti unjuk rasa, pemogokan sampai aksi perusakan. Industri Tekstil merupakan sektor Industri yang kerapkali menghadapi persoalan ini lebih menyolok. Ada banyak faktor yang dapat mempengaruhi kepuasan kerja buruh, sebagai sebuah asumsi faktor pengupahan memiliki pengaruh yang cukup signifikan dalam menciptakan kondisi kerja yang stabil. Melalui rencana penelitian ini, peneliti ingin memastikan seberapa besar pengaruhnya dan faktor-faktor pendukung lainnya yang mempengaruhi hal tersebut."

"Studi mengenai upah minimum di Indonesia sejauh penulis amati, dilakukan dalam perspektif ekonomi. Padahal buruh sebagai individu merupakan bagian dari masyarakat dengan berbagai dimensi sosialnya, temiasuk sebagai warga negara yang memiliki hak untuk hidup layak. Upaya untuk membebaskan buruh dari kemiskinan absolut merupakan bagian penting dalam upaya peningkatan kesejahteraan penduduk di Indonesia.Upah minimum diduga berpengaruh terhadap upah rata-rata serta kemiskinan penduduk, yang diteliti melalui indikator konsumsi kalori dan tingkat kemiskinan penduduk. Tujuan pertama dari studi ini bertujuan untuk meneliti pengaruh upah minimum terhadap upah rata-rata dan tingkat kemiskinan penduduk. Sedangkan tujuan kedua adalah melakukan kajian terhadap faktor-faktor di luar faktor upah minimum yang berpotensi mempengaruhi tingkat kesejahteraan buruh.Dengan menggunakan data sekunder yang diperoleh dari BPS pada tahun 1996 dan 1999, bagian pertama dari studi ini menggunakan analisa statistik dengan metode regresi untuk meneliti pengaruh antara upah minimum dengan upah rata-rata dan tingkat kemiskinan. Hipotesa penelitian pertama yang diuji adalah semakin tinggi upah minimum, semakin tinggi upah rata-rata. Sedangkan hipotesis kedua adalah semakin tinggi upah minimum, semakin rendah peningkatan tingkat kemiskinan. Daiam hipotesis kedua, variabel upah minimum sebagai variabel terikat dikonversikan menjadi upah minimum riil dengan memasukkan faktor Indeks Harga Konsumen (IHK) untuk menghilangkan pengaruh faktor inflasi. Dengan menggunakan pendekatan kemiskinan absolut, variabel tingkat kemiskinan sebagai variabel bebas dijabarkan melalui indikator penurunan konsumsi kalori dan peningkatan tingkat kemiskinan.Hasil pengolahan data menunjukkan adanya pengaruh upah minimum yang signifikan terhadap upah rata-rata dan tingkat kemiskinan. Semakin tinggi upah minimum, semakin tinggi pula upah rata-rata suatu daerah. Oleh karena itu, kebijakan pemerintah untuk meningkatkan upah minimum di suatu daerah akan berdampak terhadap peningkatan upah rata-rata buruh di daerah tersebut. Semliki tinggi peningkatan upah minimum rill, semakin rendah peningkatan tingkat kemiskinan di suatu daerah. Dalam periode krisis tahun 1996 sampai dengan 1999, upah minimum telah menjalankan fungsinya untuk melindungi buruh pada khususnya, dan penduduk pada umumnya, agar tidak jatuh pada tingkat kemiskinan yang lebih parah.Terdapat tiga implikasi teoritik dari hasil penelitian tersebut. Pertama, pengaruh negatif peningkatan upah minimum terhadap peningkatan tingkat kemiskinan tersebut mendukung konsep Webster mengenai pentingnya indikator pendapatan dalam pemenuhan kebutuhan absolut. Kedua, Konsep KHM (Kondisi Hidup Minimum) yang mendasari perhitungan upah minimum merupakan kebijakan yang sejalan dengan strategi pembangunan berdasarkan kebutuhan dasar dari Webster, meski dalam implementasinya justru menunjukkan pola redistribusi vertikal sumber-sumber yang terbalik, yakni dari buruh terhadap pengusaha. Ketiga, kebijakan penentuan upah minimum didasarkan pada konsep Hubungan Industrial Pancasila (HIP) yang menekankan pada relasi yang harmoni dan tidak mengakui adanya realitas konflik seperti dikemukakan Vedi B. Hadiz.Dalam kebijakan penentuan upah minimum, harus ditentukan kriteria yang jelas. Kriteria utama yang harus dipenuhi adalah perkembangan IHK (Indeks Harga Konsumen) dan KHM buruh berdasarkan statusnya, yakni buruh laki-laki lajang, buruh perempuan lajang, buruh laki-laki berkeluarga, utau buruh perempuan berkeluarga. KHM harus dapat memenuhi kebutuhan kalori buruh dan keluarganya ditambah komponen-komponen lain di luar makanan. Besarnya koefisien determinasi yang kurang dari 0,20 pada analisis di bagian pertama studi ini menunjukkan bahwa kurang dari 20 persen variabel kesejahteraan yang dapat dijelaskan oleh variabel upah minimum rill. Oleh karena itu, bagian kedua dari studi ini melakukan kajian terhadap faktor-faktor di luar faktor upah minimum.Bahasan ini melihat buruh tidak hanya dalam suatu hubungan industrial dengan pengusaha, melainkan juga kedudukannya sebagai warga negara yang berhak untuk mendapatkan kehidupan yang layak. Dalam kerangka penanggulangan kemiskinan absolut, negara harus ikut menjamin dan memenuhi kebutuhan minimum buruh serta berupaya membebaskan buruh dari kemiskinan, dan tidak membebankan sepenuhnya kepada pengusaha molalui penentuan upah minimum. Kebijakan upah minimum harus diintegrasikan dengan kebijakan lain agar upaya peningkatan kesejahteraan buruh dapat lebih efektif. Kewajiban negara ini dapat dilakukan diantaranya melalui penyediaan akses terhadap pelayanan publik (seperti perumahan, pelayanan kesehatan, tranportasi, pendidikan untuk anak), subsidi dan pengelolaan jaminan sosial bagi buruh, penegakan hukum dalam masalah jaminan sosial, insentif pajak bagi perusahaan yang memberikan opsi kepemilikan saham, serta upaya peningkatan kesejahteraan buruh secara lokal dalam kerangka pelaksanaan otonomi daerah."

"Pemerintah Republik Indonesia mengeluarkan UU No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan sebagai bentuk perlindungan terhadap buruh/ pekerja. Salah satu hal yang diatur dalam UU No. 13 Tahun 2003 ialah upah minimum. Skripsi ini membahas mengenai penegakan hukum pidana dalam masalah pembayaran upah di bawah ketentuan upah minimum beserta kendala-kendala dalam penegakannya yang diakibatkan oleh ketentuan Perundang-undangan. Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif disertai wawancara dengan aparat penegak hukum. Hasil penelitian menunjukkan penegakan hukum pidana dalam masalah pembayaran upah di bawah ketentuan upah minimum masih kurang optimal.

---

The Government of the Republic of Indonesia issued Law no. 13 of 2003 on Labour as a form of protection for workers / employees. One of the matters covered by the Law. 13 of 2003 is the minimum wage. This thesis discusses the enforcement of criminal law in the issue of payment of wages below the minimum wage as well as the obstacles caused by the regulation. This study uses a normative study and interviews with law enforcement officers. Research showed a criminal law enforcement in the issue of payment of wages below the minimum wage is not optimal."

"Tesis ini membahas beberapa faktor yang mempengaruhi kebijakan upah minimum di Indonesia. Penelitian ini menggunakan analisis ekonometri terhadap faktor-faktor yang mempengaruhi kebijakan upah minimum, kemudian juga dilakukan analisis deskriptif terhadap faktor-faktor yang mempengaruhi kebijakan upah minimum. Hasil penelitian ini memperlihatkan bahwa pengambilan kebijakan upah minimum memang dipengaruhi oleh hitung-hitungan secara ekonometri, akan tetapi proses politik, lobby, negosiasi dan posisi tawar yang terjadi antar elemen di dalam forum pengambilan keputusan mengenai upah minimum, yakni di Dewan Pengupahan juga menjadi faktor yang menentukan.

---

This thesis explores some factors that influence the minimum wage policy in Indonesia. This study uses econometric analysis to factors that influence the minimum wage policy, and also performed a descriptive analysis of the factors that affect the minimum wage policy. The results of this study show that minimum wage policy-making is affected by the econometric calculations, but the political process, lobbying, negotiation and bargaining power that occur between the elements in decision-making forum on the minimum wage, is the Wage Council also important factors."

"Skripsi ini membahas penetapan nilai Kebutuhan Hidup Layak (KHL) dalam rangka kebijakan Upah Minimum. Sebagaimana diatur dalam UU No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, KHL merupakan pertimbangan utama dalam menetapkan Upah Minimum. Di tingkat provinsi, nilai KHL ditetapkan oleh Dewan Pengupahan Provinsi (Depeprov) setempat melalui serangkaian kegiatan yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan. Dalam pelaksanaannya, penetapan nilai KHL sering menjadi perdebatan setiap unsur di Depeprov, yang berujung pada demostrasi pekerja/buruh. Di Provinsi DKI Jakarta, beberapa demostrasi dilakukan pekerja/buruh untuk menolak hasil penetapan nilai KHL 2014 akibat ketidakpuasan terhadap proses tersebut. Untuk itu, skripsi ini akan membahas secara menyeluruh proses penetapan nilai KHL 2014 di Provinsi DKI Jakarta dengan berpedoman pada setiap ketentuan hukum terkait. Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah deskriptif analitis, sehingga diharapkan mampu menemukan masalah yang selama ini terjadi dan menghasilkan rekomendasi solusi atas permasalahan tersebut.

---

This thesis discusses about the specification of eligible lifestyle needs (KHL) in terms of minimum wages policy. As regulated in Law No. 13 of 2003 concerning Labour, KHL is the main concern in determining the minimum wage. On the provincial level, KHL is specified by a local Provincial Wage Council (Depeprov), performed according to a list of procedures ruled by the laws. In performance, KHL specification is often to be highly debated by the elements in Depeprov, usually resulting in labor demonstration. In Jakarta, some labor demonstration was staged to reject the final specification of KHL 2014 as a result of dissatisfaction towards the process that made it. Therefore, this thesis will thoroughly discuss about the specification of KHL 2014 in Jakarta Capital Province with accordance to every relevant legal rules. This thesis uses descriptive analitic as research method, hopefully able to identify the occuring, underlying problems, and to produce recommended solutions for the problems."

"Penelitian ini didasarkan pada pemberlakuan pemberian upah dibawah ketentuan upah minimum bagi usaha yang memenuhi kriteria usaha mikro dan usaha kecil. Sebagaimana yang telah diketahui bahwa ketentuan upah minimum kabupaten dan kota adalah sebagai bentuk jaring pengaman bagi kehidupan ekonomis pekerja Indonesia. Namun seringkali menjadi permasalahan umum bagi usaha mikro dan usaha kecil adalah bahwa mereka tidak bisa memenuhi ketentuan upah minimum tersebut dikarenakan memang dari kemampuan finansial usaha mereka sendiri yang memang berbeda dengan usaha-usaha besar. Melalui Undang Undang Cipta Kerja pemerintah akhirnya membuat aturan perubahan dalam klaster ketenagakerjaan dengan memberikan aturan pengkhususan bagi usaha mikro dan usaha kecil dalam hal pemberian upah dibawah ketentuan upah minimum. Permasalahan yang akan dikaji dalam penelitian ini adalah mengenai persyaratan untuk dapat memberikan upah dibawah ketentuan upah minimum dan bagaimana pemberian upah dibawah ketentuan upah minimum. Metode yang digunakan oleh penulis pada penelitian ini adalah penelitian yuridis normatif. Adapun hasil penelitian adalah mengenai penjelasan syarat usaha yang dapat membayar upah pekerjanya dibawah ketentuan upah minimum, bagaimana tata cara pembuatan Kesepakatan Bersama agar dapat membayar upah dibawah ketentuan upah minimum

---

This research is based on the application of wages below the minimum wage for businesses that meet the criteria for micro and small businesses. As it is known that the provisions of the district and city minimum wages are a form of safety net for the economic life of Indonesian workers. However, often a common problem for micro and small businesses is that they cannot meet the minimum wage requirements because the economic capacity of their own businesses is different from that of large businesses. Through the Employment Creation Act, the government finally made changes to the labor cluster by providing special rules for micro and small businesses in terms of providing wages below the minimum wage. The problems that will be studied in this research are regarding the requirements to be able to provide wages below the minimum wage provisions and how to provide wages under the minimum wage provisions. The method used by the author in this study is a normative juridical research. The results of the research are an explanation of the conditions for businesses that can pay their workers' wages below the minimum wage, how to make a Collective Agreement so that they can pay wages below the minimum wage."

"ABSTRAKAdanya kebijakan penangguhan upah telah melahirkan suatu ketidakpastianhukum, dimana Upah Minimum sebagai safety net yang ditetapkan pemerintahmenjadi tidak pasti karena dimungkinkan untuk menyimpangi ketentuan tersebut.Dampak terhadap penetapan upah minimum tersebut biasanya dialami olehpekerja/buruh dan pengusaha. Pekerja/buruh menganggap bahwa besaran UMPyang ditetapkan Gubernur terlalu kecil sehingga tidak mencukupi kebutuhanhidup mereka. Tak jarang mereka melakukan usaha-usaha seperti mogok kerjaatau unjuk rasa agar Gubernur meninjau ulang besaran upah minimum. Di sisilain, banyak pengusaha menganggap UMP tersebut terlalu tinggi. Sehingga,kesulitan untuk membayarnya. Namun, ada upaya lain yang dapat dilakukanuntuk mengantisipasi beban pengusaha tersebut, yaitu pengusaha dapatmengajukan permohonan penangguhan kepada Gubernur sesuai denganKeputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor KEP.231/MEN/2003tentang Tata Cara Penangguhan Pelaksanaan Upah Minimum.Dalam putusan PTUN Jakarta Nomor 62/G/2013/PTUN-JKT dan PutusanBanding No. 10/B/2014/PT.TUN.JKT, terkait lingkup perburuhan, pengaturanmengenai penangguhan UMP masih perlu ditinjau ulang, khususnya terkait bataswaktu kelengkapan berkas dalam mekanisme pengajuan penangguhan UMP.Dalam hal kesepakatan antara pengusaha dengan serikat/pekerja sebagaiprasayarat kerap dilalui dengan upaya intimidasi yang dilakukan oleh pengusahayang bertentangan dengan hukum. Ada terobosan yang dikeluarkankan majelishakim. Salah satunya, serikat pekerja dianggap sebagai subjek hukum yang dapatmenggugat ke PTUN.Penyelesaian hukum terhadap pembatalan penangguhan upah minimum, selainmemberikan kepastian hukum terhadap kelompok buruh/pekerja, jugamenimbulkan konsekuensi lain dan bentuk penyelesaian konsekuensi tersebutakan melalui proses di Pengadilan Hubungan Industrial apabila pihak perusahaanyang dinyatakan batal keputusan pelaksanaan penangguhan upah tidakmenjalankan kewajibannya yaitu untuk membayarkan upah sebesar UMP di tahun2013

---

ABSTRACTThe policy for wage suspension bring out a legal insecuties, whereas theminimum wage that sould act as a safety net set by the government becomesuncertain because it is possible to rule out those law. The effect of minimum wageact usually affect worker/labourer and business owner. Worker/labourer areassuming that the amount of Provincial Minimum Wage (PMW) that set bygovernor is too low comparing the cost of living they regularly spent. It is notinfrequently they make efforts to protest those such as act of strikes ordemonstrationsso that the Governor can review the amount of minimum wage. Onthe other hand, many business owner considering that the PMW is too high andthat makes it hard to cover.But there is still a way to anticipate the business ownerload such as apply a suspension request addressed to the Governor in accordancewith the Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi NomorKEP.231/MEN/2003 on Procedures for the Suspension of Minimum WageImplementation.In a Jakarta Civil Court of Justice (PTUN) judgment No. 62/G/2013/PTUN-JKTand its appeal on No. 10/B/2014/PT.TUN.JKT related to the scope of labor,regulation for PMW suspension is still in need of reviewing, specifically on thedeadline for submission of the complete file in the mechanism of PMWsuspension. In the case of illegal business owner intimidation that often found onworker/labour union and business owner agreement as a prerequisite, abreakhtrough are issued by the judges, such as labour union is now considered asa legal subject that have right to file a suit to PTUN.Legal settlement against Suspension of Minimum Wage Implementation, not onlygiving a legal security for worker/labour but also gives another consequencies andthose consequency settlement will be processed in Industrial Relations Court ifthe business owner is declared void to cancel the suspension of minimum wageimplementation if business owner is not perform their duties to pay theworker/labour wage according to PMW in 2013."