Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Notaris bekerja secara mandiri dalam menjalankan tugas dan jabatannya sehinggabmagang sangat diperlukan bagi calon notaris. Istilah magang hanyalah suatu syarat agar para calon notaris mengetahui secara nyata mengenai praktik notaris serta seluk beluk dunia notaris. Dengan magang calon notaris dapat mengaplikasikan ilmu yang telah diperoleh dari perkuliahan. Adapun tujuan penelitian ini adalah untuk Untuk mengetahui apakah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan memberikan perlindungan upah terhadap Calon Notaris yang magang di kantor notaris dan untuk mengetahui bagaimanakah status pegawai Calon Notaris yang magang di kantor notaris. Metode yang dipergunakan dalam penyusunan tesis ini adalah metode penelitian yuridis normatif yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder, penelitian yang menekankan pada penggunaan norma-norma hukum tertulis serta didukung dengan hasil wawancara dengan narasumber, dengan melakukan tipe penelitian deskritif dimana penelitian bermaksud untuk memberikan gambaran dan pemaparan fakta-fakta. Dari pembahasan tesis ini dapat disimpulkan bahwa berdasarkan azas no work no pay, Pasal 93 ayat (1) Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan yang dapat dijadikan dasar untuk memberikan upah secara layak sesuai peraturan perundang-undangan kepada calon notaris yang bekerja magang, karena calon notaris melakukan suatu pekerjaan yang menghasilkan seperti membuat salinan, menjahit akta dan mengenai status pegawai Calon Notaris yang magang di kantor Notaris seharusnya menjadi pekerja tidak tetap dengan perjanjian kerja waktu tertentu dimana berlakunya ditentukan menurut undang-undang.

---

Notary work independently in performing tasks and position so that an internship is required for prospective notaries. The term internship is a requirement that candidates actually know about the notary public notary public practice as well as the ins and outs of the notary. With internship candidate notary can apply knowledge that has been obtained from the lectures. The purpose of this study was to To know whether Law No. 13 of 2003 on Employment provides wage protection against Candidate Notary internship at the notary office and to find out how the status of prospective employees Notary internship at the notary office. From the discussion of this thesis can be concluded that based on the principle of no work no pay, Article 93 paragraph (1) of Act No. 13 of 2003 on Employment which can be used as a base to provide a decent wage according to the legislation to prospective notaries who work internship, for prospective notaries do a job that produces such as making copies, certificates and sewing on the status of employees candidate Notary Notary internship in the office should be non-regular workers with employment agreements which the enactment of a specific time determined by law."

"ABSTRAKPartisipasi warga dalam pemilu di Indonesia cukup tinggi. Sejak Pemilu 2004 hingga Pemilu 2014, tingkat partisipasi di atas 70 . Namun, dalam kurun waktu yang sama, pemilihan oleh warga tampak tidak konsisten. Tiga partai politik yang berbeda memenangi tiga pemilu legislatif di tahun 2004, 2009, dan 2014. Selain itu perolehan suara pasangan presiden-wakil presiden yang menjadi pemenang pilpres cenderung tidak sejalan dengan perolehan suara partai dalam koalisi yang mengusung pasangan itu. Untuk menjelaskan tingkah laku memilih warga yang tampak tidak konsisten, penelitian ini menggunakan pendekatan moral intuisionisme Haidt, 2001 , Moral Foundation Theory Haidt Graham, 2007 , dan gairah harmonis Vallerand, 2008, 2015 . Studi ini menggunakan tiga penelitian dengan pendekatan kuantitatif sebagai dukungan empiris. Penelitian pertama menggunakan metode survei pada 903 pemilih di 34 provinsi; penelitian kedua menggunakan metode kuasi-eksperimental pada 165 partisipan masyarakat umum; dan penelitian ketiga menggunakan metode eksperimental pada 179 partisipan masyarakat umum. Hasil studi pertama menunjukkan pada Pilpres 2014 profil moral pemilih pasangan Joko Widodo-Jusuf Kalla berbeda dengan profil moral pemilih Prabowo-Hatta, dan perbedaan dukungan terhadap fondasi moral keadilan, kepedulian, kesetiaan, dan kepatuhan, serta gugus moral individualizing mengarahkan pemilih pada pasangan kandidat yang berbeda. Selanjutnya, hasil studi kedua, menunjukkan profil moral pemilih berhubungan langsung dengan tingkah laku memilih kandidat presiden fiktif. Pemilih cenderung memilih kandidat presiden yang memiliki fondasi moral dominan yang sama dengan dirinya. Hasil studi ketiga menunjukkan hubungan tersebut bergantung pada gairah politik pada pemilih. Semakin besar gairah politik semakin kuat pengaruh fondasi moral dominan dalam mengarahkan pilihan kandidat presiden. Secara keseluruhan penelitian ini menunjukkan walaupun tampak tidak konsisten, pada dasarnya warga memilih kandidat presiden yang sejalan dengan fondasi moral dominan dalam dirinya, dengan dimoderasi oleh gairah politik Kata-kata kunci: intuisi moral, fondasi moral, gairah politik, tingkah laku memilih, Moral Foundation Theory, Social Intuisionist Model

---

ABSTRACTCitizen participation in Indonesian General Election is quite high. Voters turnout are consistently above 70 since 2004 election to the last election in 2014. However, voters seem inconsistent in casting their vote. Three different political parties have won in three legislative elections in 2004, 2009 and 2014. Further, the total vote for the winning presidential-vice presidential pair does not correspond to the overall vote for the coalition of political parties which they represent. To address this seemingly inconsistent voting behavior, this study use a combination of moral intuitionist approach Haidt, 2001 , Moral Foundation Theory Haidt Graham, 2007 , and harmonious passion Vallerand, 2008, 2015 . Three studies with quantitative approach were conducted. The first study surveyed 903 voters in 34 provinces; the second study is a quasi experimental design with 165 participants from the general public; and a third study is an experimental design with 179 participants from the general public. Results from the first study show that overall, in the 2014 presidential election, moral profile of voters for Joko Widodo-Jusuf Kalla is different from voters for Prabowo-Hatta. Further, differing support for fairness, care, loyalty, and authority moral foundations, and individuallizing moral dimension among voters are correlated to different candidate pair choice. Results from the second study, show voter 39;s moral profile is directly related to their hypothetical presidential candidate choice. Voters 39; tend to vote for a presidential candidate who share the same dominant moral foundation with them. Results from the third study show that this relationship depends on voters political passion. The greater the political passion the stronger the influence of the dominant moral foundation in directing presidential candidate choice. Overall these studies show that although voters seem inconsistent, their voting preference are directed by their dominant moral foundation, and moderated by political passion. Keywords: moral intuition, moral foundation, political passion, voting behavior, , Moral Foundation Theory, Social Intuisionist Model "

"Notaris sebagai jabatan kepercayaan dalam menjalankan jabatannya mempunyai kewajiban untuk merahasiakan isi akta dan segala keterangan yang diperoleh dalam pembuatan akta otentik. Adapun untuk dapat diangkat menjadi Notaris, Pasal 3 huruf f Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris menegaskan bahwa salah satu syaratnya adalah calon Notaris telah menjalani magang pada kantor Notaris. Keberadaan calon Notaris berstatus magang terhadap kewajiban menjaga rahasia akta memunculkan permasalahan bagaimana tanggung jawab calon Notaris berstatus magang terhadap Rahasia Jabatan Notaris, kemudian bagaimana penegakan hukum terhadap calon Notaris berstatus magang yang melakukan pelanggaran Rahasia Jabatan Notaris.Metode Penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif. Metode penelitian yuridis normatif adalah metode penelitian yang mengacu kepada peraturan peraturan tertulis atau hukum positif serta bahan hukum lainnya yang berkaitan dengan permasalahan.Berdasarkan hasil penelitian, penulis berkesimpulan bahwa calon Notaris berstatus magang mempunyai kewajiban untuk merahasikan isi akta dan keterangan yang diperoleh dalam pembuatan akta Notaris. Apabila calon Notaris membocorkan isi akta dapat dituntut secara perdata dengan tuntutan perbuatan melawan hukum yang diatur dalam Pasal 1365 KUHPerdata. Selain itu perbuatan membuka rahasia akta yang dilakukan oleh calon Notaris berstatus magang dapat dikenai pidana dalam Pasal 322 KUHP. Pada setiap kantor Notaris sebaiknya dibuat perjanjian magang secara tertulis yang memuat mengenai tanggung jawab dan sanksi bagi calon Notaris yang menjadi pegawai magang di kantor Notaris.

---

Notary as a reliance function has an obligation to keep the substance of the deed and any information which obtained in the process of deed?s establishment. Based on article 3 letter f of The Act Number 2 Year 2014 about Changes to The Act Number 30 Year 2004 about Position of Notary, the requirement to become a notary, a candidate notary should has done an internship in Notary office. The presence of intern candidate notary and the obligation to keep the substance of the deed raises issues of how the responsibility of intern candidate notary toward The Confidential of Notarial Post, then how law enforcement for intern candidate notary that against The Confidential of Notarial Post.

The research method that used in this journal is normative judicial approach. Normative juridical approach is a research metode that refers to written laws or positive laws, and other legal materials relating to case in concern.

Based on writer's research, intern candidate notary has an obligation to keep the deed's substance. If intern candidate notaries divulge the substance of the deed, they can be sued by civil tort because of their act against the law as regulated in Article 1365 Civil Code. They can also get punished under Article 322 of the Criminal Code. At the Notary's office should have made a written internship agreement that accommodate about the responsibility and sanctions for intern candidate notary."

"Perlindungan hukum bagi Notaris yang membuka isi (rahasia) akta sangatlah penting demi kelangsungan Notaris tersebut dalam menjalankan jabatannya. Oleh karena Notaris adalah pejabat umum yang melayani kepentingan masyarakat yang membutuhkannya membuat akta otentik yang tidak dikehendaki untuk diketahui oleh pihak lain yang tidak berkepentingan. Jadi dengan memahami lebih mendalam kewenangan Notaris dan kewajiban Notaris untuk merahasiakan isi akta serta menggunakan Hak Ingkarnya, maka dengan demikian terpenuhi ketentuan Undang-Undang dan kebutuhan masyarakat mengenai kepastian hukum dari akta otentik yang mempunyai kekuatan pembuktian sempurna. Notaris dalam menjalankan jabatannya sehari-hari yang membuat akta otentik adakalanya diminta untuk membuka isi (rahasia) akta, sehubungan dengan ulah para pihak yang meminta untuk dibuatkan akta tersebut yang mencampur adukkan sifat keperdataan dan kepidanaan, sehingga seringkali Notaris dipanggil menjadi saksi atau tersangka untuk membuka isi (rahasia) akta yang dibuatnya kepada lembaga penyidik atau lembaga penuntut. Dalam hal demikian Notaris harus memahami benar peraturan UUJN dan peraturan perundangundangan lainnya mengenai penggunaan Hak Ingkar, agar dibebaskan dari kewajiban untuk memberikan kesaksian atau membuka isi (rahasia) akta. Selain itu, untuk melindungi kepentingan profesi Notaris dalam menjalankan jabatannya dengan tentram, maka Notaris dapat meminta perlindungan kepada Organisasi Notaris secara umum dan Majelis Pengawas Notaris secara khusus.

---

Law protection to the Notary who reveal the confidentiality of notarial deeds is very important to the function and power or authority of the Notary itself. Notary as public officer who provides service to the members of society who needs Notary to make original deeds which requires confidentiality and the content of the deeds can not be known by any party who has no interest. Therefore through understanding the power and authority of Notary and his obligation, Notary has to keep the content of deeds confidentially. In order not to be known by any party who has no interest to that deed. Through deep comprehension the power of authority, the obligation of Notary to keep in secret the Notary deed and the use of right or refusal, then fulfill the provision of law and the needs of society which requires legal assurance of the Notarial deed which has the perfect evidence.

Notary when running his daily function in making orginal deeds sometimes be required to enclosed the content (the secret) of the deed, just because misconduct of the party who asked to make the above deed which mixed the civil and criminal characteristic, quite often Notary being asked as witness or as accused to reveal the content (the secret) of the deed to the investigating officer and the accuser. In this matter Notary has to really understand the provision the Law of Notary and other provision considering the right of refusal, in order to release from the obligation to be a witness and to reveal the content (the secret) of the deed. On the other hand to protect the Notary profesion and its interest who runs his function peacefully, so Notary can ask for protection from Notary Organization and Board of Notary Supervision."

"Notaris berwenang untuk membuat akta otentik apabila dikehendaki atau diminta oleh pihak yang berkepentingan.Akta yang dibuat Notaris mencakup mengenai semua perbuatan, perjanjian, dan ketetapan yang diharuskan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dalam praktik banyak ditemukan, akta notaris dipermasalahkan oleh para pihak atau pihak ketiga lainnya, sering pula notaris ditarik sebagai pihak yang turut serta melakukan atau membantu melakukan suatu tindak pidana, yaitu membuat akta notaris yang dipalsukan. Dalam hal ini notaris secara sengaja/tidak disengaja notaris bersama-sama dengan pihak/ penghadap untuk membuat akta dengan maksud dan tujuan untuk menguntungkan penghadap tertentu saja atau merugikan penghadap yang lain harus dibuktikan di Pengadilan. Jika Seorang Notaris dalam pembuat anak tanya menimbulkan perkara pidana dan memenuhi unsur subyektif dan obyektif Pemalsuan berupa akta otentik yang berkaitan dengan isi dan tanda tangan maka harus mempertanggungjawabkan secara pidana berdasarkan pasal 264 KUHP. Apabila akta tersebut mengandung adanya unsur pemalsuan dalam perkara pidana, dan sesuai dengan Pasal 112 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana yang mengatur tentang tata cara pemanggilan Notaris, dansesuaidenganPasal 1320 KUH Perdata akta tersebut menjadi batal demi hukum dan menjadi akta di bawah tangan. Jenis penelitian dalam tesis ini adalah Yuridis Normatif yang termasuk tipe penelitian eksplanatoris, data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder dan primer. Alat pengumpulan datanya yaitu melalui studi kepustakaan dan peraturan perundang-undangan.

---

Notary authorizes to establish an authentic deed which required by the concerned parties. The deed that has been established by notary contains of all actions, agreements, and determination required by the laws and regulations and/or by the concerned parties.In some cases, a notary, for example, is involved in criminal offense due to his/her involvement in giving false information in the certificate issued. In this case, the notary, together with the parties involved in an agreement, must be responsible for the action before the court if found guilty benefitting from this certificate for a particular party or other parties, either purposely or not. Falsifying the content and signature in the certificates either subjectively or objectively conducted by a notary leads to criminal proceedings ruled in Article 264, paragraph 1, number 1 of Criminal Code, where the notary must be present in this criminal proceeding. Due to such a criminal deed of falsification, the certificate issued is considered void in legal power. This void is caused by the unfulfilled requirement of either objectivity or subjectivity of agreement as ruled in Article 1320. The type of research on this thesis is a normative study includes the type of explanatory. Data thas used of this research is primary data and secondary data.Data collection tool that is through the study of literature and legislation."

"Menjadi seorang notaris pastinya harus melewati tahapan-tahapan serta ujian-ujian yang harus dicapai. Diantaranya mengikuti magang bersama. Para anggota luar biasa ikatan notaris Indonesia yang telah mengikuti ujian pra anggota luar biasa ikatan diharuskan untuk mengikuti magang bersama yang pada pelaksanaannya terdapat aturan-aturan dan syarat-syarat didalamnya. Terdapat dua masalah yang diangkat dalam tesis ini yaitu: mekasime magang bersama yang memenuhi persyaratan kompetensi notaris (pelaksana di pengurus wilayah Sumatera Selatan) dan implikasi dari magang bersama notaris dikaitkan dengan praktek calon notaris. Metode yang digunakan yuridis-normatif, yaitu suatu penelitian yang menggunakan cara untuk mendapatkan data dari bahan-bahan hukum seperti peraturan-peraturan tertulis atau hukum positif serta bahan-bahan hukum lain yang berkaitan dengan permasalahan dalam penelitian ini. Menurut sifatnya penelitian ini merupakan tipe penelitian ekplanatoris.Berdasarkan hasil penelitian diperoleh bahwa magang bersama yang diadakan di Wilayah Provinsi Sumatera Selatan diikuti oleh Anggota Luar Biasa Ikatan Notaris Indonesia, yang sebelumnya telah mengikuti syarat-syarat untuk dapat menjadi peserta magang bersama sesuai dengan syarat dan mekanisme dari Peraturan Perkumpulan Nomor 06/PERKUM/INI/2017 sebagaimana yang telah diubah dengan Peraturan Perkumpulan Nomor 10/PERKUM/INI/2018 tentang Magang. Magang bersama merupakan salah satu upaya untuk memberikan bekal agar notaris dikemudian hari menjadi notaris yang profesional. Penulis menyarankan akan lebih baik apabila magang bersama pelaksanaannya tidak dibebankan biaya kepada anggota luar biasa, program magang bersama diharapkan nanti bisa mempelajari tentang website-website penunjang kegiatan notaris, pelaksanaan magang bersama dilaksanakan dalam beberapa waktu agar penyerapan dan penyampaian materi yang maksimal, serta memiliki narasumber yang terpilih.

---

Become a notary surely have to go through the stages and tests that must be passed. Among of the stages is joint internship. The extraordinary members of Indonesian Notary Ties who have taken the test for pre-extraordinary members of Indonesian Notary Ties required to take part in a joint internship which there are rules and conditions there in. There are two problems raised in this thesis, namely : Joint internship mechanism that meets notary competency requirements (implementing at South Sumatera Regional Administrator) and the implications of joint internship if associated with the practice of prospective notaries. The mtehod used is juridical normative, the study that uses methods to obtain data from legal materials such as written regulations or positive law and other legal materials related to this research. By its nature this research is a type of explanatory research.Based on the results of the research, it was found that joint internship held in South Sumatera province has followed by extraordinary members of the Indonesian Notary Ties, who previously followed the conditions to be able to become participant of joint internship in accordance with the terms dan mechanism of the Ties Rule number 06/PERKUM/INI/2017 as revised with ties rule number 10/PERKUM/INI/2018 about Joint Internship. Joint Internship is an effort to provide provision for the notary in the future to become a professional notary. The author suggests thats the implementation of joint internship does not to charge the fee on extraordinary members. The joint internship program is expected to be able to learn about notary support websites, implementing joint internship in a number of times for the maximum acceptance and delivery of material, also having selected speaker persons."

"Tesis ini membahas tentang wewenang dari Notaris (yang berasal dr sistem hukum Civil Law) dan Notary Public (yang berasal dr sistem hukum Common Law). Kemiripan nama jabatan inilah yang menjadi salah satu penyebab timbulnya kesalah pengertian dan pemahaman oleh klien asing khususnya yang berasal dari Singapura (menganut sistem hukum Common Law) terhadap wewenang Notaris. Sehubungan dengan kesalah pengertian dan pemahaman tersebut, maka akan menimbulkan beberapa akibat serta menimbulkan permasalahan lainnya yaitu adanya permintaan dari klien asing tersebut kepada Notaris untuk melakukan hal-hal yang biasa mereka bisa dapatkan dari Notary Publik di negara mereka.Sebagai suatu jabatan, Notaris dan Notary Public memiliki masing-masing wewenang yang telah diatur oleh perundang-undangan yang berlaku. Oleh karenanya, tesis ini bertujuan untuk mengetahui penyebab-penyebab lainnya serta akibat yang muncul dari kesalah pengertian dan pemahaman tersebut serta untuk mengetahui tindakan apa yang akan dilakukan oleh Notaris dalam menanggapi permintaan klien asing tersebut. Dalam membahas permasalahan dan untuk mencapai tujuan tersebut, Penulis menggunakan metode penelitian normatif. Penulis menggunakan metode penelitian normatif karena dalam melakukan suatu penelitian hukum, maka harus digunakan hukum positif.Selanjutnya dari penelitian dan pembahasan yang Penulis lakukan, dapat disimpulkan bahwa ada beberapa faktor yang menjadi penyebab kesalah pengertian dan pemahaman mengenai wewenang Notaris oleh klien asing tersebut khususnya yang berasal dari Singapura diantaranya kemiripan nama, kurangnya pengetahuan hukum, konsentrasi investor pada investasinya serta rangkap jabatan yang diperbolehkan oleh aturan hukum di Singapura turut menjadi penyebabnya. Akibat yang muncul sehubungan dengan hal tersebut juga turut dirasa oleh klien itu sendiri, Notaris dan iklim investasi di Indonesia.Sehubungan dengan adanya perbedaan wewenang dan kesalah pengertian dan pemahaman tersebut, maka seorang Notaris harus lebih memahami dan mengerti tentang wewenang dan batasannya serta kewajiban dan larangan baginya. Selain itu juga harus lebih cermat dalam menerima permintaan klien asing tersebut khususnya yang berasal dari Singapura, karena tidak semua permintaan klien tersebut dan wewenang Notary Public dapat dilakukan juga oleh Notaris.

---

This thesis draws up a comparison of the authority of 2 (two) officials, namely Notary (from a Civil Law legal system) and Notary Public (from a Common Law legal system). The similarity of the name is one of the few reasons that misunderstanding and misperception of the authority of Notary by the foreign clients specifically clients based from Singapore. Due to the misunderstanding and misperception, a few adverse effects arises and caused several problems to emerge which is to seek legal services, from a Notary, which services are normally done by the Notary Public in their country.Being an official, the Notary and the Notary Public respectively inherent certain authority which has already been regulated by the prevailing law and regulation. As such, this thesis aims to understand the causes and the results to such misunderstanding and misperception as well to know what actions were taken by the Notary in responding to the demand of the said foreign clients. In the analyzing the problem and attempting to achieve the said purpose, the Writer uses normative research method. The Writer chooses this because in a legal research, the use of current applicable law is inevitable.Based on the research and the analysis that has been indulged, it can be concluded that there were several factors that causes the misunderstanding and misperception regarding the authority of the Notary by the foreign clients specifically the clients based from Singapore. They are the similarity of name, the lack of legal knowledge, being too focus on the investment and the possibility of having dual function in Singapore that is also being permissible in Singapore. The clients themselves, the Notary and the investment environment in Indonesia inevitably feel the result of such matter.In view of such variations of authority and the misunderstanding and perception, a Notary is called for to further deepen and understand regarding the authority and its limitations as well as it obligations and legally forbid. Aside to that, Notary must be more prudent and more cautious in accepting order from the foreign clients specifically from Singapore, because not all clients? order and not all of the Notary Public?s authority is able to be done by the Notary."

"Penelitian ini membahas mengenai kedudukan akta kuasa menjual pada pengikatan jual beli yang belum lunas sebagai dasar pembuatan akta jual beli hak atas tanah serta tanggung jawab Notaris terhadap pembuatan akta kuasa menjual. Bentuk penelitian yang digunakan merupakan penelitian doktrinal dengan tipologi penelitian eksplanatoris. Alat pengumpulan data yang dipergunakan ialah studi dokumen dengan penggunaan metode analisis data yuridis kualitatif. Hasil penelitian ini menyimpulkan kedudukan akta kuasa menjual pada pengikatan jual beli yang belum lunas tidak sejalan dengan fungsi kuasa jual sebagaimana mestinya yang dicantumkan dalam perjanjian pengikatan jual beli sebagai kepastian hukum terhadap pembeli yang sudah membayar lunas. Sementara itu, bentuk pertanggungjawaban Notaris dalam pembuatan akta kuasa menjual pada pengikatan jual beli yang belum lunas dan telah beralih hak atas tanahnya kepada pihak lain terdiri dari pertanggungjawaban administratif yang merujuk pada UUJN serta pertanggungjawaban secara perdata yang merujuk pada KUH Perdata. Penelitian ini menyarankan sangat dibutuhkan adanya peraturan khusus yang mengatur mengenai kuasa menjual dalam perjanjian pengikatan jual beli untuk menentukan batasan benar atau tidaknya pembuatan kuasa menjual khususnya dalam pengikatan jual beli yang belum lunas serta Notaris sebagai pejabat yang berwenang untuk membuat alat bukti autentik berupa akta yang mempunyai kekuatan pembuktian sempurna, semestinya harus dilandaskan pada tindakan yang saksama dan menjaga kepentingan para pihak dalam pembuatan akta sebagaimana kewajiban Notaris pada Pasal 16 ayat (1) huruf a UUJN.

---

This research discusses the position of a power of attorney deed in sales and purchase agreements that have not been paid in full as the basis for making a sale and purchase deed of land rights as well as the Notary's responsibility for making the power of attorney deed. The form of research used is doctrinal research with an explanatory research typology. The data collection tool used is document study using qualitative juridical data analysis methods. The results of this research conclude that the position of the power of attorney deed in sales and purchase agreements that have not been paid in full is not in line with the function of the power of sale as stated in the sale and purchase agreement as legal certainty for buyers who have paid in full. Meanwhile, the form of responsibility of a Notary in making a power of attorney deed for a sale and purchase agreement which has not been paid off and whose land rights have been transferred to another party consists of administrative responsibility which refers to the UUJN and civil responsibility which refers to the Civil Code. This research suggests that there is a great need for special regulations governing the power of attorney in sales and purchase agreements to determine its validity, especially in sales and purchase agreements that have not yet been paid off, as well as a Notary as an official authorized to produce authentic evidence in the form of a deed that has the strength of perfect proof must be based on careful actions and safeguarding the interests of the parties in making the deed as per the Notary's obligations in Article 16 paragraph (1) letter a UUJN."

"Tulisan ini menganalisis tentang kewenangan dan tanggung jawab notaris dalam hal berkaitan dengan dengan Bukti-bukti yang Diserahkan Para Pihak untuk Pelaksanaan Surat Perjanjian Bersama (Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 693/Pdt.G/2021/PN Mdn). Masalah yang dirumuskan pertama mengenai bagaimana kewenangan notaris menyimpan berkas- berkas yang berkaitan dengan akta dan kedua tanggung jawab notaris berkaitan dengan penyimpanan berkas untuk pelaksaan surat perjanjian bersama yang berkaitan dalam putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 693/Pdt.G/2021/PN Mdn, yang dimana dalam perjanjian tersebut berisikan perjanjian bersama antara pihak A dan pihak W untuk permasalahan pelaporan sengketa tanah di Polda Sumatera Utara. Selain membuat perjanjian bersama tersebut Pihak A dan W juga sepakat untuk menitipkan surat-surat/dokumen untuk keperluan sengketa tanah yang akan dilaporkan ke Polda Sumatera Utara oleh W kepada Notaris N dengan ketentuan pengambilan surat-surat harus diketahui dan disetujui oleh para pihak secara bersama-sama. Metode dari penelitian ini menggunakan metode analisis data kualitatif yaitu penelitian doktrinal yang disajikan secara deskriptif dan data sekunder yang diperoleh dari bahan-bahan kepustakaan yang dianalisis secara kualitatif. Hasil dari penelitian ini menunjukan bahwa kewenangan notaris untuk menyimpan dokumen selain protokol notaris menimbulkan resiko hukum dan jika Notaris sengaja menahan surat-surat/dokumen yang dititipkan untuk dikembalikan notaris telah melakukan perbuatan melawan hukum dan pidana penggelapan. Tanggung jawab notaris terhadap penyimpanan dokumen para pihak selain protokol notaris merupakan pertanggungjawaban pribadi karena dilakukan diluar kapasitasnya sebagai pembuat akta, dan bertindak diluar kewenangannya yang diatur oleh UUJN.

---

This article analyzes the authority and responsibilities of a notary in matters relating to the evidence submitted by the parties for the implementation of the joint agreement (Case Study of Medan District Court Decision Number 693/Pdt.G/2021/PN Mdn). The problem formulated is firstly regarding the notary's authority to store files relating to the deed, and secondly, the notary's responsibilities are related to storing files for the implementation of the collective agreement related to Medan District Court decision Number 693/Pdt.G/2021/PN Mdn, where the agreement contains a joint agreement between party A and party W regarding the issue of reporting land disputes at the North Sumatra Regional Police. Apart from making the joint agreement, Parties A and W also agreed to entrust letters and documents for land dispute purposes, which will be reported to the North Sumatra Regional Police by W to Notary N, with the provision that taking the documents must be known and agreed to by the parties jointly. The same. The method of this research uses qualitative data analysis methods, namely doctrinal research, which is presented descriptively, and secondary data obtained from library materials, which is analyzed qualitatively. The results of this research show that the notary's authority to store documents other than the notary's protocol creates legal risks, and if the notary deliberately holds the letters or documents entrusted for return, the notary has committed an unlawful act and the crime of embezzlement. The notary's responsibility for storing the parties' documents other than the notarial protocol is a personal responsibility because it is carried out outside his capacity as a deed maker and acts outside his authority as regulated by the UUJN."

"Peran Organisasi Profesi Notaris Ikatan Notaris Indonesia Dalam Rangka Magang Notaris Untuk Menjadi Notaris Profesional rdquo; Tesis ini membahas mengenai proses magang yang secara wajib harus ditempuh oleh calon notaris yang sudah lulus dari program studi kenotariatan dan secara amanat Undang-undang wajib untuk menjalani proses magang selama 24 duapuluh empat bulan berturut-turut dikantor notaris, melihat amanat Undang-undang ini tentu dapat dilihat betapa pentingnya proses magang ini untuk calon notaris, namun pengaturan mengenai proses magang ini sendiri masih belum dapat dikatakan optimal dan sempurna, padahal tentu tujuan utama dari proses magang calon notaris adalah untuk mempersiapkan notaris yang profesional dan siap melayani masyarakat dalam hakekatnya sebagai pejabat publik, oleh karenanya organisasi profesi notaris Ikatan Notaris Indonesia sebagai satu-satunya wadah dari profesi notaris harus dapat memberikan regulasi dan peraturan mengenai proses magang tersebut dengan lebih tegas dan konkret, sehingga visi organisasi untuk melahirkan notaris yang amanah dan dapat melayani masyarakat dengan profesional dan penuh integritas dapat terpenuhi. Adapun metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah bentuk penelitian yuridis normatif yang merupakan suatu prosedur penelitian ilmiah untuk menemukan logika keilmuan hukum dari sisi normatifnya, tipologi penelitiannya adalah penelitian deskriptif adalah suatu penelitian yang dimaksudkan untuk memberikan data yang seteliti mungkin tentang manusia, keadaan, atau gejala-gejala lainnya, dalam penelitian ini dapat disimpulkan bahwa proses magang calon notaris memang terbukti sangat penting, karena diamanatkan oleh Undang-Undang dan proses magang itu sendiri memberikan calon notaris gambaran untuk menjalankan suatu kantor notaris yang profesional dan panutan dalam bentuk notaris senior yang berkompeten. Sedangkan organisasi INI masih kurang atau dapat dikatakan dalam persiapan untuk memberikan regulasi yang lebih jelas dalam hal kualitas tempat magang dan jenis-jenis pelatihan apa yang harus didapat oleh para calon notaris yang akan menjalani magang.

---

The role of the organization that oversees Notary Profession Ikatan Notaris Indonesia In Regard of Apprenticeship Program to Become an Professional Notary rdquo This Thesis focused on how an internship or an apprenticeship program that should be followed by candidate of notary as one of prerequirements to be a notary as the Law had regulated for them to follow this program for 24 twenty four months consecutively in a senior notary office rsquo s, looking at the Law that regulate these programs we could see hou crucial and essential these apprentinceship program were for the candidate or soon to be notary, however the rules that regulate them has not been strict and thourogh in general, regardless these program is made to serve a purpose that the notary candidate will be ready to serve the public and be a professional notary that fullfill the task of a notary as a public official, thats why the organization that overseeing all of the notary activity Ikatan Notaris Indonesia should give a clear and direct regulations regarding the apprentinceship program, that should also fulfill the vision of the organization itself, to help nurtute a notary that can serve the public well with Professionalism and Integrity. This study will use the research method of form of normative juridical research that focused to find logic in a law from its normative sides, the research typology are an descriptive research that focused on giving an data as thorough as possible, perhaps about human, social phenomenon and other form of phenomenon, in this study is concluded that an apprenticeship program is crucial for the notary candidate for a numbers of reasons, because the law itself mandated them, and the candidate will get an imagery of how to run an professional notary office and getting an role model in a form of a capable senior notary. However INI as the notary organization still lack or still in preparation to give a more clear regulation regarding the quality of the notary office that the apprenticeship program will be held and what kind of training these notary candidate should get while they rsquo re in the program."