Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Skripsi ini berangkat dari melihat fenomena gejala dini deindustrialisasi yang terjadi di Indonesia Pasca Orde Baru sebagai suatu masalah. Deindustrialisasi yang terjadi dianggap sebagai suatu pembalikan dari tren positif yang sebelumnya terjadi yaitu perubahan struktural di perekonomian Indonesia dalam bentuk industrialisasi di Era Orde Baru. Dalam rangka mencari penyebab dari fenomena tersebut di dalam ranah kajian ekonomi politik, skripsi ini menganalisis relasi negara dan (kelompok penguasa) modal dalam konteks Indonesia Pasca Orde Baru. Relasi kedua aktor ekonomi dan politik tersebut dianggap sebagai hal yang mengkondisikan arah perkembangan situasi perekonomian termasuk di dalamnya tren industrialisasi yang terjadi. Gamblangnya, skripsi ini berusaha menjawab rumusan permasalahan: ?Bagaimanakah Relasi Negara dan Mobile Investors dalam Industrialisasi di Indonesia Pasca Orde Baru (1998-2014)??. Berlandaskan teori Kekuatan Struktural Pengendali Modal yang diabstraksikan oleh Jeffrey A. Winters, skripsi ini berusaha melihat faktor-faktor ekonomi, sosial, politik, dan stabilitas eksternal dalam konteks Indonesia Pasca Orde Baru yang memediasi kekuatan struktural pengendali modal dalam hal ini Mobile Investors, dan relasinya dengan negara Indonesia. Dari analisis tentang konteks ekonomi politik Indonesia Pasca Orde Baru dan faktor-faktor ekonomi, sosial, politik, dan stabilitas eksternal, diambil kesimpulan tentang semakin timpangnya relasi negara dan Mobile Investors, dalam artian menguatnya daya tawar Mobile Investors dan melemahnya daya tawar negara. Tren industrialisasi yang terjadi dengan demikian mencerminkan suatu pola yang terlepas dari perencanaan negara dan mengikuti secara penuh pertimbangan Mobile Investors dalam sistem pasar bebas yaitu sektor mana yang paling menguntungkan dalam jangka pendek lah yang menjadi fokus investasi tanpa pertimbangan tentang bagaimana dampaknya bagi perekonomian Indonesia dalam jangka panjang.

---

This research departs from seeing early symptoms of deindustrialization in Indonesia after the New Order as a problem. Deindustrialization that occurs is regarded as a reversal of the positive trend that has occurred previously, that is a structural change in the economy of Indonesia in the form of industrialization in the New Order era. In order to find the cause of this phenomenon in the realm of political economy studies, this research analyzes the relation of state and (the controllers) of capital in the context of the post-New Order Indonesia. Relation between these two economic and political actors is regarded as conditioning the development of the economic situation including the industrialization trend. Obviously, this research seeks to answer the question: "How is Relation Between State and Mobile Investors in Industrialization in Post-New Order Indonesia (1998-2014)?". Based on Structural Power of Capital Controllers theory abstracted by Jeffrey A. Winters, this research tries to look at economic, social, political, and external stability factors in the context of the post-New Order Indonesia that mediate structural strength of Capital Controllers, in this case The Mobile Investors, and their relationships with the Indonesian state. From an analysis of the political economic context of the post-New Order Indonesia and economic, social, political, and external stability factors, a conclusion is drawn about the relation of state and Mobile Investors, that is the strengthening trend of Mobile Investors?s bargaining power and the weakening of the state?s bargaining power. The industrialization trend thus reflects a pattern of whithering away from the planning of the state toward depending on free considerations of Mobile Investors in the free market system, in which the most profitable sector in the short term becomes the main focus of investment without consideration of how this can impact Indonesia's economy in the long term."

"Tesis ini membahas proses pembentukan orang kuat lokal di Jakarta Pasca Orde Baru. Penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan desain studi kasus. Hasil penelitian menunjukkan jaringan sosial dan identitas sosial berperan besar dalam proses pembentukan orang kuat lokal di Jakarta. Dalam lanskap sosial politik Indonesia pasca orde baru dimana sumber-sumber daya (sosial, politik, dan ekonomi) tidak lagi terpusat, jaringan sosial mampu menciptakan ruang bagi seorang agen/aktor untuk memperoleh atau meminjam berbagai sumber daya tersebut dari berbagai sumber untuk tujuan-tujuan instrumental dirinya. Sementara identitas sosial sebagai sumber pemaknaan yang sangat penting bagi manusia berperan dalam menciptakan solidaritas kelompok berbasis identitas. Kelompok elit dapat menggunakan solidaritas kelompok ini dengan menawarkan tujuan-tujuan yang dianggap sebagai tujuan bersama meskipun secara samar, tujuan-tujuan tersebut sangat menguntungkan elit tersebut.

---

This thesis describes the process in the making of local strongmen in the Jakarta Post New Order. This study is a qualitative research with case study design. The results showed social networks and social identity plays a major role in the formation of local strong men in Jakarta. In the social landscape of Indonesian politics after the new order in which the resources (social, political, and economic) is no longer centralized, the social networks is able to create space for an agent / actor to obtain or borrow these resources from various sources for his instrumental purposes. While social identity as a source of meaning that is very important for the human, has a role in creating a group solidarity based on identity. The elite group can use this group solidarity by offering some goals which is considered as a common goal though vaguely, these goals are very profitable for elite."

"Era reformasi yang menggema di tahun 1998 telah menyentuh seluruh aspek kehidupan bangsa. Segala aspek dituntut untuk berubah sebagai cara untuk meninggalkan warisan tradisi Orde Baru. Militer sebagai lembaga yang mendukung kekuasaan rezim, tak luput dari tuntutan perubahan. Wacana sipil-militer pun menjadi pembicaraan menarik, karena militer turut berperan aktif dalam warisan tradisi Orde Baru, khususnya dalam wilayah politik.Oleh karena itu, fokus perhatian tertuju pada peran politik militer. Sejak masa kepemimpinan Orde Lama, peran politik militer telah berlangsung. Di masa Orde Baru, peran tersebut semakin meningkat, bahkan militer turut mendukung tatanan pemerintahan selama lebih dari 30 tahun. Bersama dengan Golkar dan Birokrasi, Soeharto berhasil mengorganisir militer sebagai kekuatan politik yang turut menjamin stabilitas kekuasaan di bawah kepemimpinanya.Dalam meneliti peran politik militer ini, teori yang dipakai adalah teori relasi sipil-militer, peran politik militer, dan teori konsolidasi demokrasi. Ketiga teori ini dianggap mampu menggambarkan praktik poiitik militer di masa Orde Lama, Orde Baru dan pergeserannya di masa pasca Orde Baru. Metode yang dipakai dalam penulisan tesis ini adalah metode kualitatif, dengan memakai pendekatan kepustakaan (library research). Sumber-sumber data diperoleh dengan mengkaji buku-buku yang terkait dengan objek penelitian sorta melakukan wawancara dengan berbagai pihak yang terlibat langsung dalam pengambilan kebijakan-kebijakan yang terkait dengan objek penelitian.Berdasarkan temuan penelitian, era pasca Orde Baru menunjukkan kecenderungan menguatnya profesionalisrne militer. Militer terfokus pada fungsi pertahanan sebagai tugas utamanya. Civil society menjadi pilar utama, menggantikan dominasi militer. Lewat kebijakan sipil di DPR, kepentingan militer juga memperoleh perhatian utama, khususnya upaya untuk meningkatkan anggaran kesejahteraan dan belanja militer. Dengan demikian, peran politik militer di Indonesia pasca Orde Baru semakin menurun, seiring reformasi internal di tubuh militer sendiri. Kondisi ini sejalan dengan upaya konsolidasi demokrasi yang sedang berlangsung di Indonesia.

---

Reformation era launched year 1998 has touched entire aspect of life nation. All aspect claimed to change as mode to leave heritage of New Order tradition. Military as institute support regime power don?t miss from change demand. Discourse of civil-military even also becomes interesting discussion because military partake the active sharing in heritage of New Order tradition, especially in political region.

Therefore, the focus attention concentrated to the political role of military. Since a period of Old Order leadership, political role of military has taken place. In period of New Order, the role progressively mount, even the military partake to support system of govemance during more than 30 years. Along with Golkar and Bureaucracy, Soeharto succeed to organize military as strength of politics which partake to guarantee stability of power under his leadership.

In study of political role of military, the theory which used is civil-military relationship theory, political role of military, and the consolidation of democracy theory. Those three theories are assumed able to depict political practice of military in a period of Old Order, New Order and its friction in a period of post New Order. Method that used in this thesis is qualitative method, with is bibliographical approach (library research). Data resources obtained by studying relevant books with research object and also conducting interview with various parties that concerned directly in policy intake with research object.

Pursuant to research Ending, post New Order era shows tendency of strengthen of military professionalism. Military focused at defender function as its main duty. Civil Society becomes especial pillar, replacing military domination. Through civil policy Indonesia House of Representative (DPR), military interest also gets especial attention, especially attempt to increase the military expense and prosperity budget. Thereby, political role of military in Indonesia downhill post New Order progressively, along the internal reform inside military. This condition is in parallel with effort of democracy consolidation which is underway in Indonesia."

"The globalization of information in the early 21 st century has made the country, government and the world community closer and connected quickly. The world has become borderless, so what's happening in the world's first and second world will soon be known to the third world. Moreover globalization of information makes a success of democratization and decentralization in the country and the decentralization encourage democratization in other countries, including indonesia. This study aims to explain the impact of globalization on the political administration of government informantion post-new order indonesia. the method used is descriptive, qualitative study of literature.The findings suggest that the globalization of information have changed the political admnistration post-new order indonesia become more democratic and decentralized. Visible indication of democratization elections (precidential and legislative elections as well as representatives) and local elections (local elections and local legislative members) and governance base on good governance, while decentralization seems indicative of an increase of area and district and city up to 69.6 with the details of the province increased 26,9, the district 76,8 , the city government increased 60,3 %.This increase will impact in the improvement of government management,public service management and welfare citizens."

"Tema kontestasi diskursus Islam Indonesia dalam konteks demokrasi pasta Orde Baru menjadi tema yang dipilih dalam tesis ini, karena baik diskursus Islam Iiberal maupun Islamisme sebagai arus besar diskursus Islam masing-masing berusaha memperebutkan kontrol terhadap masa depan masyarakat Muslim di Indonesia dalam konteks proses demokratisasi. Sementara sampai saat ini tidak ada karya tentang politik Islam yang menganalisis secara detail bagaimana kontestasi wacana Islam tersebut secara simultan bergulir dalam praktik sosial maupun tampil dalam praktik diskursus yang menempatkan bahasa sebagai medan bagi pertarungan kuasa antara diskursus-diskursus Islam di Indonesia.Fokus utama dari tesis ini adalah menganalisis secara detail bagaimana kontestasi antara diskursus wacana Islam liberal yang ditampilkan oleh teks karya Ulil Abshar Abdalla yang berjudul "Mengapa Kita Perlu Meniru Barat?" dan diskursus Islamisme yang ditampilkan oleh teks karya Bramastyo Pontas P. yang berjudul "Transformasi Kaum Muda Indonesia" bergulir dalam dua level yaitu: pertama, dalam konteks praktek sosio-kultural yaitu melalui penyebaran pengetahuan melalui institusi politik dan memanfaatkan peluang struktur politik. Kedua, secara mikro berhubungan dengan bagaimana bahasa menjadi medium bagi kontestasi antara dua diskursus Islam Indonesia tersebut.Tesis ini menggunakan tiga teori tentang analisis diskursus yang dibangun oleh Michel Foucault tentang relasi kuasa dalam setiap praktik sosial, teori hibridasi dan intertekstualitas dari Mikail Bakhtin dan analisis diskursus kritis tiga dimensi dari Norman Fairclough.Metode analisis daiam riset ini menggunakan model analisis wacana kritis tiga dimensi yang dibangun oleh Norman Fairclough (yaitu analisis pada tingkat praktik sosio-kultural, praktik diskursif, dan-praktik analisis-tekstual)-untuk menyambungkan antara analisis-ditingkat makro yang terhubung dengan analisis ditingkat mikro.Temuan penelitian dalam tesis ini menunjukkan bahwa bahasa dalam teks menjadi medium bagi bergulirnya kontestasi kuasa dan konflik yang berlangsung antara diskursu Islam liberal dan Islamisme yang bergulir baik di tingkatan makro (praktik sosio-kultural) dan tingkatan mikro (praktik diskursif dan analisis tekstual). Konflik diantara kedua wacana tersebut merepresentasikan sikap yang kontras antara wacana muslim demokrat liberal yang menempatkan Barat sebagai model modernitas bagi arah arah masa depan masyarakat Islam bagi wacana Islam liberal, dan muslim demokrat Islamis yang disatu sisi berusaha melakukan resistensi terhadap Barat dan terobsesi untuk melakukan IsIamisasi terhadap demokrasi dan modernitas.ImpIikasi teoritik dari tesis ini menunjukkan bahwa sesuai dengan teori Norman Fairclough tentang bahasa sebagai medium bagi kontestasi relasi kuasa, bahwa bahasa dalam teks Ulil Abshar Abdalla dan Bramastyo Pontas P. kedua-duanya menjadi medium bagi bergulirnya relasi kekuasaan antara diskursus Islam liberal dan Islamisme.

---

Islamic Indonesian discourse contestation under the democratization context of the post New Order is chosen for this thesis because both Islamic liberal and Islamism discourses are representing the two mainstreams of Islamic discourse, struggling to gain control over Indonesian Moslem. In the research of Political Islam, there is hardly any comprehensive research on the contestation of Islamic discourses especially on the post New Order era in the level of socio-cultural context and the level of micro text related to how Language became the medium for power relation and conflict ideology within Islamic discourses in Indonesia.

The focus of this thesis is to analyze comprehensively the differences between Islamic discourses, the Liberal Islam discourse and the Islamism discourse, are being contested in public sphere. In line with this objective, the thesis would therefore scrutinize two articles representing those two conflicting paradigms, that is, ?Mengapa Kita Perlu Meniru Barat?? (Why do We have to Follow the West?) Written by Ulil Abshar Abdalla representing the Liberal Islam discourse, and ?Transformasi Kaum Muda Indonesia? (the Transformation of Indonesia's Young Generation), written by Bramastyo Pontas P projecting Islamism discourse. This thesis is trying to analyze in two IeveIs. First, the thesis is trying to explain the confrontation between those distinct paradigms occurred in a particular socio-political context. Second, this research analyze how the language became a realm of power contestation, involving those two opposite Islamic discourses.

The theoretical framework of this research used Foucault theory of power in every social practice, theory of intertextuality from Mikail Bakhtin and three dimensional critical discourse analyses from Norman Fairclough.

The methodology of this research applied three dimensions of critical discourse analysis developed by Norman Fairclough (analysis in the level of-socio-cultural practices, discursive practices, and textual analysis practices) to establish linkage between macro-politics and micro-politics analysis of the text.

The result of this research shown that the language used within the text became a medium for power contestation and conflict between Liberal Islam and Islamism both at the macro level (socio-cultural level) and micro level (discursive and textual analysis). This ideological conflict and power contestation represented the contrasting position between the democrat liberal Moslem discourses which placed the West as a model of Islamic society future and standard for modernity, and on the other side the democrat Islamism Moslem discourses obsession to resist western modernity hegemonic project and try to turn democracy and modernity through Islamization.

The theoretical implication of this thesis shown the accordance of the findings with Norman Fairclough's theory where the language in Abdalla's and Pontas' texts express the role of language as the medium of power relation contestation, between liberal Islam and Islamism discourse."

"ABSTRAKPendidikan di Indonesia diarahkan pada tujuan untuk mengembangkan keterampilan dan karakter melalui program-program berkualitas tinggi. Namun, tujuan ini tidak sejalan dengan manajemen pendidikan di Indonesia. Sehubungan dengan fenomena tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis konsep pendidikan Indonesia yang disampaikan oleh presiden Indonesia dalam pidato-pidato kenegaraan. Untuk mencapai tujuan ini, analisis deskriptif kualitatif dilakukan atas 46 pidato presiden Indonesia dalam rangka memperingati hari kemerdekaan Indonesia sejak tahun 1968 yang dipimpin oleh Presiden Soeharto sampai 2015 yang dipimpin oleh Presiden Joko Widodo. Analisis dilakukan atas konstituen-konstituen yang mengandung konsep pendidikan. Konstituen yang mengandung konsep pendidikan dianalisis dengan menerapkan tiga dimensi analisis Fairclough, yang mencakupi deskripsi linguistik, interpretasi wacana, dan eksplanasi wacana. Penulis menemukan bahwa konsep pendidikan yang disampaikan oleh tiap-tiap presiden merupakan jawaban atas masalah sosial yang tengah terjadi pada setiap era pemerintahan. Oleh karena itu, konsep pendidikan sejalan dengan visi dan misi pemerintah. Secara menyeluruh konsep pendidikan ini berkaitan erat dengan tujuh gagasan dasar, yaitu pembangunan pendidikan, aksesibilitas pendidikan, pengarahan pendidikan, mutu pendidikan, pendidikan keterampilan, serta pendidikan politik, moral, dan karakter, serta anggaran pendidikan.

---

ABSTRACTHuman being is always involved in educational processes. Indonesian education is aimed to develop skills and characters by performing high quality education. However, this objective is not in line with educational management. In fact, many policies are poorly managed. Regarding to this phenomenon, the research aims to reconstruct Indonesian educational concepts delivered by the six presidents of Indonesia in their presidential speeches. In order to achieve this objective, a descriptive qualitative analysis was performed on 46 Indonesian presidential speeches commemorating the independence day of Indonesia from 1968, which was governed by President Soeharto to that of 2015, governed by President Joko Widodo. The research was conducted on the constituents reflecting the concept of education. The constituents were analyzed by using Fairclough rsquo s three dimensional analysis, incorporating linguistic description, discourse interpretation, and socioculturalexplanation. The writer realizes that the concept of education communicated by the presidents is the reflection of social issues in each period. Therefore, it must be in line with government rsquo s vision and mission. Overall, the concept of education is closely related to seven ideas, namely the development of education, education accessibility, education regulation, the quality of education, education for skills, politic, moral, and character education, and budget allocation for education."

"Perkembangan lingkungan strategis baik dalam konteks global maupun nasional telah menempatkan intelijen pada posisi yang sulit dan situasinya pada saat ini sangat kontras apabila dibandingkan dengan situasi pada masa Orde Baru. Intelijen dapat digunakan sebagai alat untuk mengurangi kekhawatiran terhadap ancaman bangsa dan negara. Intelijen merupakan bagian dari sistem keamanan nasional yang berfungsi baik untuk memberikan deteksi dini, peringatan dini, maupun pencegahan dini melalui pengumpulan informasi, analisis strategis, dan/atau kegiatan-kegiatan kontra-intelijen melalui cara-cara cerdas termasuk operasi tertutup. Dengan fokus utama untuk mencegah pendadakan stratejik dan taktis, intelijen dimaksudkan demi terpeliharanya keutuhan wilayah, kedaulatan negara, dan keselamatan segenap bangsa. Faktor kegagalan yang paling dominan pada kasus-kasus ini terjadi karena adanya kegagalan Intelijen yang diakibatkan oleh kegagalan kepemimpinan dan kebijakan dalam mengambil keputusan. Hal ini membuktikan bahwa peran badan intelijen sebagai penyedia informasi dengan pengambil kebijakan dalam hal ini presiden, Panglima TNI, Kapolri dan pejabat serupa sangat penting dan harus bersinergi.

---

.Development of the strategic environment in the context of both global and national levels has put the military including intelligence units in a difficult position at the moment and the situation is in stark contrast when compared with the situation in the New Order. Intelligence can be used as a tool to reduce concerns about the threat of the nation and the state. Intelligence is part of a national security system that serves both to provide early detection, early warning, and early prevention through information gathering, strategic analysis, and or the activities of counter intelligence through clever ways including covert operations. With the main focus to prevent strategic and tactical element of surprise, intelligence intended for the maintenance of the territorial integrity, sovereignty, and the safety of the entire nation. The most dominant factor in the failure of these cases occur because of the failure of intelligence due to the failure of leadership and policy decision making. This proves that the role of intelligence agencies as providers of information to policy makers in this case the president, the commander of the TNI, the chief of Police and officials alike are very important and should be synergize."

"ABSTRAKStatus United Liberation Movement for West Papua (ULMWP) sebagai pengamat di Melanesian Spearhead Group (MSG) melambangkan pengakuan internasional dari negara-negara Melanesia. Berdasarkan tinjauan pustaka, tidak banyak penelitian yang mencoba mengeksplorasi respons Indonesia tentang internasionalisasi konflik Papua Barat, lebih khusus dari perspektif Indonesia. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis proses pemisahan diri dan pencegahan pengakuan entitas Papua Barat di ranah internasional oleh Indonesia. Untuk menganalisis fenomena ini, penulis menggunakan konsep kontra-pemisahan & pengakuan yang pendekatannya berasal dari perspektif liberalisme. Penelitian ini menemukan bahwa kegigihan dalam melindungi integritas nasionalnya dan banyaknya diplomasi yang dilakukan adalah kunci dari kurangnya dukungan internasional yang diberikan kepada entitas Papua Barat. Selain itu, tidak adanya dukungan dari negara-negara kekuatan utama meningkatkan peluang keberhasilan bagi Indonesia dalam mencegah pengakuan internasional terhadap entitas de facto.

---

ABSTRACTThe status of the United Liberation Movement for West Papua (ULMWP) as an observer in the Melanesian Spearhead Group (MSG) symbolizes international recognition from Melanesian countries. Based on a literature review, not much research has tried to explore Indonesia's response to the internationalization of the West Papua conflict, more specifically from an Indonesian perspective. This study aims to analyze the process of secession and prevention of recognition of West Papuan entities in the international sphere by Indonesia. To analyze this phenomenon, the author uses the concept of counter-separation & recognition whose approach is derived from the perspective of liberalism. This research found that persistence in protecting its national integrity and the amount of diplomacy undertaken is the key to the lack of international support given to West Papuan entities. In addition, the lack of support from major power countries increases the chances of success for Indonesia in preventing international recognition of de facto entities."