Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui efektifitas penyaluran Alokasi Dana Desa pada empat desa sampel di empat kecamatan yang berbeda di Kabupaten Karangasem, Propinsi Bali dan disparitas (kesenjangan) pembangunan antar kecamatan. Perhitungan kuantitas Alokasi Dana Desa yang diterima tiap daerah harus sesuai dengan formula Alokasi Dana Desa (ADD) dengan menggunakan variabel, yaitu variabel-variabel yang berhubungan dengan karakteristik desa, seperti variabel kemiskinan, pendidikan, kesehatan, keterjangkauan desa, jumlah penduduk, luas wilayah, dan jumlah PBB desa serta variabel jumlah komunitas di desa, yaitu dusun, yang dihasilkan oleh masing-masing desa di Kabupaten Karangasem. Indikator efektifitas dapat dilihat dari penurunan tingkat kemiskinan dan juga peningkatan pertumbuhan ekonomi desa yang diproksikan pada PDRB Kecamatan, serta kecilnya tingkat disparitas (kesenjangan) antar wilayah kecamatan.Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang berasal dari Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Karangasem dan Propinsi Bali, Data Alokasi Dana Desa dari Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pembangunan Desa (BPMPD) Kabupaten Karangasem, serta Data Monografi Desa dan Kecamatan pada empat desa, yaitu Desa Pempatan, Desa Selat, Desa Bebandem, dan Desa Tenganan.Alat analisis yang digunakan dalam penelitian ini ada tiga macam, yaitu formula Alokasi Dana Desa yang disesuaikan dengan Surat Mendagri Nomor 140/640/SJ Tahun 2005 perihal Alokasi Dana Desa dari Pemerintah Kabupaten/Kota kepada Pemerintah Desa, sedangkan untuk menghitung disparitas (kesenjangan) pembangunan antar wilayah digunakan Indeks Williamson dan analisa Tipologi Klassen.Hasil yang diperoleh bahwa besarnya Alokasi Dana Desa yang diberikan ke setiap desa tidak menggunakan formula yang ditentukan dengan pembobotan tujuh variabel penting desa, tetapi menggunakan pembagian total jumlah desa di Kabupaten untuk penentuan ADDM (ADD Merata) dan pembagian total jumlah banjar dinas untuk penentuan ADDP (ADD Proporsional). Hasil perhitungan ini dianggap tidak adil bagi Desa, sehingga menimbulkan ketidakefektifan penyaluran ADD. Pemanfaatan ADD tidak disalurkan pada bidang-bidang yang dapat menggerakkan ekonomi desa. Ketidakefisienan ini menyebabkan kecenderungan berasosiasi dengan disparitas yang ditunjukkan dengan nilai Indeks Williamson yang mendekati satu, yaitu : Iw2004 = 0.378, Iw2005 = 0.389, Iw2006 = 0.404, Iw2007 = 0.410, dan Iw2008 = 0.421 yang berarti semakin timbul kesenjangan. Analisa Tipologi Klassen, menunjukkan bahwa pembangunan selama tahun 2004-2008 mengelompokan kecamatan Karangasem dan Manggis pada kuadran daerah yang cepat maju dan cepat tumbuh, sedangkan kecamatan Sidemen, Selat, Rendang, Kubu, Abang, dan Bebandem pada kuadran relative tertinggal.This research attempts to figure out the effectiveness of the distribution of Grant Allocation for Villages in four villages as sample in four different subdistricts in Karangasem Regency, Bali and disparity in development among subdistrics. The calculation of quantity for ?Village Grant Allocation? received by every district has to be match with ?Village Grant Allocation? formula using variables related to the characteristics of a village such as poverty, education, health, access to the village, population, the width of the area, and the number of the PBB and the number of the communities in the village i.e., orchard made by each village in Karangasem Region. The indicators of the effectiveness can be seen from the decrease of poverty level and an increase in economy growth of the village by proxy to PDRB of the subdistrict, and also low level of disparity among subdistrict.

Data used in this research are from Central Bureau of Statistics (BPS) Karangasem Region and the Province of Bali, Data of Village Grant Allocation from the Board of Community Empowerment and Village Development (BPMPD) Karangasem Region, and Data of Village and Subdistrict Monograph of four villages, namely Pempatan, Selat, Bebandem, and Tenganan. Three kinds of analysis tools are used in this research i.e.., the formula of Village Grant Allocation which is in line with Minister of Home Affairs Decree No. 140/640/SJ the year 2005 about Village Grant Allocation from the local government of region to the local government of the village/district. Meanwhile, to count disparity in development among districts, the tools used are Williamson Index and Klassen analysis in Typology.

The result shows that the amount of Village Grant Allocation given to every village didn?t use formula which is determined by weighing seven important variables of the villages, but it uses division of the total number of the villages in the region to determine ADDM (equal ADD) and division of the number of official ?banjar? to determine ADDP (Proportional ADD). The result of this calculation is considered unfair for the villages, so it makes ADD distribution ineffective. ADD is not distributed on the fields that can drive the economy of the village. This inefficiency has caused the tendency of associating with disparity as shown by the score of Williamson Index which is close to 1, i.e.,: Iw2004 = 0.378, Iw2005 = 0.389, Iw2006 = 0.404, Iw2007 = 0.410, and Iw2008 = 0.421 which means that there is greater disparity. The analysis of Klassen Typology shows that the development from 2004 to 2008 grouped Karangasem Region and Manggis into the quadrant of areas which easily develop and grow, while subdistricts like Sidemen, Selat, Rendang, Kubu, Abang, and Bebandem are in quadrant of areas which are relatively left behind."

"Penelitian tentang identitas jender laki-laki dalam kerangka psikologi ulayat juga masih sangat minim jumlahnya. Pengaplikasian teori psikologi barat secara utuh pada fenomena budaya tentu dapat menimbulkan bias. Desa Tenganan Pegringsingan, Karangasem, Bali merupakan salah satu desa Bali asli yang mengelompokan peran pemuda dan gadis desanya berdasarkan organisasi khusus, sekeha teruna (untuk pemuda) dan sekeha deha (untuk gadis).Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mendapatkan gambaran pemahaman subjek terhadap identitas jender laki-laki mereka dan proses pembentukan identitas jender laki-laki mereka. Penelitian ini menggabungkan berbagai macam teori mengenai identitas jender laki-laki serta teori belajar sosial?termasuk sosialisasi dan skema jender-sebagai kerangga acuan dalam menganalisis.Metode yang digunakan adalah metode kualitatif dengan wawancara dan studi pustaka sebagai teknik pengambilan data. Wawancara dilakukan pada tiga pemuda desa adat Tenganan Pegringsingan yang berada pada tahap perkembangan dewasa muda.Hasil penelitian menunjukan ketiga subjek memiliki pemahaman bahwa identitas jender laki-laki mereka terpisah antara 'teruna' dan 'laki-laki'. 'Teruna' adalah identitas jender mereka dalam konteks adat. Sedangkan 'lakilaki' merupakan identitas jender laki-laki mereka di luar konteks adat. Pemahaman identitas jender laki-laki mereka dihayati dari sisi fisik, karakter, dan perilaku mereka sebagai laki-laki. Ketiga subjek memahami ada banyak pihak yang membentuk mereka menjadi laki-laki dan atau teruna. Eka memandang keluarga sebagai faktor utama dalam proses pembentukan identitas jender lakilakinya. Dwi merasa pengaruh adat yang paling besar membentuk identitas jender laki-lakinya. Sedangkan Tri menekankan peran teman-teman laki-lakinya.

---

It is still few study of male gender identity on indigenous psychology perspective. Straight forward applied of western theories on local phenomena could lead bias. Tenganan Pegringsingan Village, Karangasem, Bali, is an ancient Balinese Village at the present moment, which is classifying its young men and women based on special organization called sekeha teruna (for young men) dan sekeha deha (for young women).

Objectives of this study are to describe subject's understanding about their male gender identity and the process of their male gender identity construction. These studies used eclectic approach by composing many theories of male gender identity and social learning theory?including ocialization and gender schema theory-as base theory.

Research is conducted with qualitative method, using indepth interview and study literature as data collection technique. Three young adult from Tenganan Pegringsingan Village were chosen purposively as participants.

Research findings show participants distinct their concept between 'teruna' and 'man'. 'Teruna' they define as their male gender identity in indigenous context. Otherwise, 'man' is their male jender identity out side indigenous context. They find their male gender identity in term masculine physic, trait, and behavior. Participants have recognize many factor have construct them become a man or teruna. Eka put his family as the main factor of his male gender identity construction. Dwi thought Tenganan Pegringsingan give biggest influence to himself. Meanwhile, Tri sees his friends are the main factor."

"Tesis ini merupakan hasil penelitian tentang proses pelaksanaan kegiatan bantuan dana alokasi desa (DAD) di Desa Merbau. Secara umum penelitian ini ditujukan untuk mengetahui terjadinya proses pemberdayaan di dalamnya, serta faktor-faktor kendala pemberdayaan dalarn pelaksanaan kegiatan bantuan DAD tersebut. Pendekatan yang digunakan dalam bantuan DAD menerapkan paradigma baru yaitu pemberdayaan (empowerment), dimana diberikan porsi yang besar bagi masyarakat untuk ikut berpartisipasi dalam setiap pelaksanaan kegiatan bantuan DAD (bottom-up planning) melalui pola "open menu" dalam memilih dan menyusun kegiatan-kegiatan apa saja yang dilaksanakan terhadap bantuan DAD. Namun karena pendekatan dalam bantuan DAD masih relatif baru, tentunya masih banyak pihak yang meragukannya. Permasalahan yang berkembang adalah, apakah dalam pelaksanaan kegiatan bantuan DAD telah terjadi proses pemberdayaan masyarakat?. Hal inilah yang mendorong penulis untuk mengambil topik penelitian pada tesisFokus permasalahan dalam penelitian ini adalah apakah dalam pelaksanaan kegiatan bantuan DAD di Desa Merbau telah terjadi proses pemberdayaan masyarakat dan faktor-faktor apa saja yang menjadi kendala proses pemberdayaan masyarakat dalam pelaksanaan kegiatan bantuan DAD.Secara rinci, penelitian ini bertujuan untuk: pertama, mengetahui dan mendeskripsikan proses pemberdayaan masyarakat dalam pelaksanaan kegiatan bantuan DAD di Desa Merbau; kedua, mengidentifikasi faktor-faktor kendala proses pemberdayaan masyarakat dalam pelaksanaan kegiatan bantuan DAD. Kerangka teori yang digunakan pada penelitian ini adalah tahap-tahap pengembangan proses pemberdayaan. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif yang mengandalkan analisis data deskriptif yang diperoleh melalui hasil wawancara mendalam dengan para informan, pengamatan, studi kepustakaan dan telaah dokumen. Pemilihan informan dilakukan dengan cara purposive sampling, dengan memilih sumber yang dapat memberi informasi yang relevan.Hasil penelitian yang diperoleh menunjukkan bahwa dalam setiap tahappelaksanaan kegiatan bantuan DAD telah menunjukkan adanya indikasi proses pemberdayaan masyarakat. Tahapan tersebut terdiri lima tahap yaitu sebagai berikut : tahap persiapan, tahap assessment/pengkajian, tahap perencanaan, tahap pelaksanaan dan tahap evaluasi. Pada tahap awal kegiatan yaitu tahap persiapan, proses pemberdayaan telah dilakukan pada kegiatan pembentukan susunan pengelola proyek. Tahap assessment/pengkajian, proses pemberdayaan dilakukan pada kegiatan penggalian gagasan, ide dan usulan masyarakat mengenai kebutuhan-kebutuhan dasar mereka. Tahap perencanaan, proses pemberdayaan dilakukan dengan cara melibatkan mereka untuk berpikir tentang jenis kegiatan apa yang akan dilaksanakan. Tahap pelaksanaan, proses pemberdayaan dilakukan dengan cara melibatkan masyarakat dalam kegiatan pembangunan fisik. Dan Tahap evaluasi, proses pemberdayaan dilakukan pada saat monitoring yang dilakukan masyarakat dalam rangka pengawasan.Sedangkan mengenai faktor-faktor kendala pemberdayaan dalam pelaksanaan kegiatan Proyek Bantuan DAD yaitu sebagai berikut : ketidakmampuan aparat desa memahami uraian tugas, perpespi yang terbentuk di masyarakat, ketergantungan terhadap dana bantuan, norma yang bersifat negatif dan keterisolasian masyarakat secara geografisWalaupun pelaksanaan program ini telah berjalan efektif, namun ada beberapa catatan kiranya dapat dijadikan pemikiran dan bahan pertimbangan dalam pelaksanaan kegiatan, sehingga pendekatan pemberdayaan yang dilaksanakan akan menjadi pendekatan yang strategis. Dengan pendekatan yang strategis masyarakat memiliki kemampuan dasar untuk mengakses fasilitas pelayanan sosial dan pemenuhan hak individu, kelompok dan masyarakat dalam mencapai kualitas hidup dan kesejahteraan sosial. Penambahan wawasan dan pengetahuan masyarakat desa terhadap kegiatan usaha mereka sangat perlu dilaksanakan dengan mengingat bahwa pengembangan masyarakat (community development) merupakan salah satu dari beberapa pendekatan dalam proses pemberdayaan masyarakat agar apa yang diusahakan mereka dapat memperoleh hasil yang maksimal. Demikian juga menyiapkan petugas dan pemerintah desa yang memiliki kemampuan memanfaatkan potensi lokal yang ada di Desa Merbau yang dapat dikembangkan."

"Perbedaaan karakteristik di setiap wilayah di Indonesia mengakibatkan pola pembangunan ekonomi infrastruktur dan sumber daya manusia di tiap daerah menjadi tidak seragam. Hal tersebut berimplikasi pada munculnya masalahketimpangan. Ada daerah yang maju lebih cepat dan ada juga daerah yang tumbuhlebih lambat atau bisa dikatakan sebagai daerah tertinggal. Untuk mengatasi permasalahan tersebut, pemerintah pusat mengarahkan kegiatan pembangunan di daerah dengan fokus utama desa dan daerah tertinggal. Daerah tertinggal dianggap masih tertinggal di berbagai aspek ekonomi dan pembangunan. Undang-Undang Desa memberikan mandat kepada pemerintah pusat untuk menyalurkan Dana Desa, yang diharapkan dapat menjadi solusi untuk permasalahan tersebut. Tujuan penilitian ini ialahuntuk mengetahui pengaruh penyaluran Dana Desa terhadap dua indikator perekonomian pada 122 kabupaten daerah tertinggal. Metode analisis yang digunakan ialah model persamaan simultandengandua persamaan struktural. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penyaluran dana desa memberikan pengaruhbagi dua indikator perekonomian daerah tertinggal."

"ABSTRAKKearifan lokal yang diwadahi Tari Sanghyang di Banjar Jangu, Desa Duda, Kecamatan Selat, Kabupaten Karangasem, Bali mengandung nilai-nilai budaya nilai kemanusiaan, kebersamaan, persaudaraan, kearifan terhadap lingkungan, ketauladan. Karena itu tidak mengherankan oleh pendukungnya Tari Sanghyang telah difungsikan sebagai tari yang memiliki fungsi religiusmagis, fungsi sosial, keharmonisan terhadap lingkungan alam, serta memiliki makna moral yang sederhana baik gending maupun pakaiannya yang sangat tergantung pada alam. Rumusan masalah yang dibahas dalam tulisan ini, antara lain, 1) kenapa tari Sanghyang di Banjar Jangu diberdayakan; 2) apa usaha pemberdayaan yang sudah dan yang akan dilakukan oleh masyarakat pendukungnya. Tujuan penulisan ini yaitu, 1) menghidupkan kembali Tari Sanghyang sebagai warisan budaya lokal; 2) membangkitkan suasana magisreligius; 3) Mempertahankan Tari Sanghyang sebagai salah satu Tari Wali yang harus tetap hidup ikut menunjang pelaksanaan upacara agama Hindu. Agar pemberdayaan Tari Sanghyang dapat optimal, dan bertaksu, maka model pemberdayaannya perlu dilakukan melaluicara structural dan kultural."

"Penyelenggaraan pemerintahan desa berdasarkan UU No. 32 Tahun 2004 dan PP No. 72 Tahun 2005 tentang Desa merupakan landasan yuridis formal yang menyatakan bahwa desa adalah daerah otonom. Sebagai konsekuensinya, desa mendapat dana transfer dari pemerintah diatasnya (pemerintah kabupaten) sebagai bagian dari prinsip ?money follow fungtion?. Dana transfer ini dikenal dengan nama Alokasi Dana Desa (ADD).Penelitian ini bertujuan untuk menghitung Alokasi Dana Desa dengan menggunakan pendekatan regresi, dimana dengan cara ini akan didapat besaran kapasitas dan kebutuhan fiskal masing-masing desa yang kemudian akan dihitung fiskal gap. Dasar pengalokasian dana desa adalah fiskal gap (ADD Proporsional) dan belanja pegawai (ADD Minimal). Hal inilah yang menjamin ketepatan alokasi dana desa dengan menggunakan pendekatan regresi.Hasil penelitian menunjukan bahwa penggunaan pendekatan regresi dalam upaya menghitung Alokasi Dana Desa di Kabupaten Pemalang lebih baik dibanding menggunakan formula Surat Edaran Mendagri Nomor 140/640/SJ Tahun 2005, karena dengan pendekatan regresi kita dapatkan variabel-variabel yang signifikan dalam penghitungan kapasitas dan kebutuhan fiskal masingmasing desa. Disisi lain pendekatan regresi dalam menghitung kapasitas dan kebutuhan fiskal desa mempunyai kelemahan terutama terkait keterbatasan data (data potensi ekonomi desa dan pendapatan perkapita desa), sehingga apabila pemerintah kabupaten/kota berminat menggunakan pendekatan regresi sepatutnya pemerintah kabupaten/kota berkerjasama dengan BPS dalam penyediaan data desa yang lebih lengkap dan akurat.

---

The governance of village according to UU No. 32/2004 and PP No. 72/2005 which concerning about village is a formal juridical cornerstone which states that village is autonomous. As a consequence, village should receive fund from local government (the regency) as the implementation of the principle of "money follows function". This transfer of fund known as Alokasi Dana Desa (ADD).

This research intends to calculate Alokasi Dana Desa using a regression approach, which will be obtained the amount of fiscal capacity and fiscal need for each village that show real fiscal gap. The basis used to allocate this funds is the fiscal gap (ADD Proportional) and expenditure of the officials (ADD Minimal). This regression approach ensures the accuracy of the allocation of funds to each village.

The result showed that the usage of a regression in order to calculate Alokasi Dana Desa in Pemalang Regency is better than using formula based on SE Mendagri No.140/640/SJ 2005, because with this regression approach we are able get significant variables in calculating capacity and fiscal need of each village. On the other hand, this regression approach in calculating capacity and fiscal need has weaknesses mainly related to the limitation of the data (datas of economic potency and per capita income of the village), so that if local governments were interested in using regression approach they should cooperate with BPS in the provision of more complete and more accurate datas of the villages."

"Masyarakat Indonesia terdiri beraneka ragam suku bangsa dan agama, serta adat istiadat yang dikenal mempunyai tata cara sistem norma budaya yang berbeda antara satu dengan yang lain.Di Indonesia masalah pewarisan belum ada aturan yang bersifat unifikasi hukum, karena masalah waris merupakan masalah yang dianggap pelik sebagai akibat adanya bermacam-macam sistem hukum yang berlaku di masyarakat.Penelitian dalam skripsi ini bersifat Deskriptif. Pokok permasalahan dalam skripsi ini adalah mengenai kedudukan anak Astra(anak Luar Kawin)menurut hukum waris adat Bali dan mengenai sikap ahli waris terhadap anak Astra.Menurut Hukum Hindu yang sebagian besar dianut oleh masyarakat Bali terdapat empat anak luar kawin yang terdiri dari anak Bebinjat yang merupakan anak yang lahir dari hubungan ayah dan ibunya yang tidak kawin dan tidak diakui keberadaanya oleh bapaknya, Anak Astra adalah anak yang lahir hasil hubungan biologis yang tidak sah dari seorang laki-laki yang berkasta dengan seorang perempuan yang tidak berkasta, Anak Niyoga adalah anak yang lahir dari istri yang tidak memiliki anak dari suaminya,kemudian istri diizinkan untuk dicampuri saudaranya,sehingga dengan niyoga tersebut di dapat anak, Anak Rahasia adalah anak yang dilahirkan dari istri yang mengadakan hubungan gelap dengan laki-laki lain, yang disetujui/diketahui oleh suaminya, tetapi siapa lelaki yang telah membenihi istri tersebut tidak diketahui/dirahasiakan. Didesa Pakraman Karangasem hanya mengenal anak astra sebagai anak luar kawin.Anak Astra tersebut tidak berhak untuk mewaris dari ayahnya dan hanya memiliki hubungan hukum dengan ibunya. Sikap Ahli waris terhadap anak astra tersebut jarang ditemukan adanya sikap dikriminasi, hanya yang membedakan anak kandung dengan anak Astra adalah kasta dari anak astra tersebut,dimana Anak Astra hanya akan mengikuti kasta ibunya dan tidak berhak untuk memakai gelar ayahnya. Saran dalam skripsi ini adalah diupayakan berbagai usaha oleh pemimpin desa adat untuk mencarikan jalan keluar sehingga tidak terdapat anak luar kawin yang lahir tanpa asal-usul yang jelas. Dengan cara melakukan penyuluhanpenyuluhan secara periodik yang bertujuan agar seorang laki-laki dengan seorang perempuan tidak melakukan hubungan biologis tanpa adanya suatu ikatan perkawinan, supaya tidak ada seorang anak yang lahir di luar perkawinan yang sah."

"The study was conducted in order to know how the application of the principle of transparent, participatory, accountable, orderly and budget discipline in the management of the Village Fund Allocation (ADD) in the village of District Simanindo Samosir Regency. This research is expected to be useful for the government at the village, district and county in order how the conditions of application of the principle management of ADD that happened. This research was conducted in three villages Simanindo District. The three villages were taken as samples by using purposive sampling technique with two criteria, namely the number of people (many, medium, and a bit) and the main income of the villagers (tourism, agriculture, and the capital district). Respondents were Village Government Officials, Body of Village Council, Tim Implementing Activity, the District Assistance team and Community Leaders. This research was Conducted in-depth interviews with direct observations on the implementation of ADD. The results of this study indicate that for the planning and budgeting, implementation, administration and reporting and accountability activities of ADD the principle of transparent, participatory been run well, while the principle of accountability, and discipline the budget has been implemented well, although not perfect. The main obstacle in the application of the principle of accountability, and discipline the budget is the limited ability and knowledge implementation team, as well as the village treasurer in doing so orderly administration still needed guidance and assistance from the local government on an ongoing basis."

"Masyarakat Bali yang beragama Hindu menganut sistem kekeluargaan patrilineal. Kedudukan anak perempuan di Desa Duda tidak dapat bertindak dalam pewarisan, karena yang berhak bertindak dalam pewarisan hanya keturunan laki-laki sesuai awig-awig Desa Duda. Oleh karena itu anak perempuan Desa Duda merasa tidak adil atas perlakuan subordinatif tersebut, maka diperlukan perlindungan hukum bagi anak perempuan dalam pewarisan adat Bali. Skripsi ini menjelaskan pelaksanaan perlindungan hukum anak perempuan dalam pewarisan adat Bali yang menganut sistem patrilineal pada Desa Duda. Metode penelitian yang digunakan penelitian empiris, menuai hasil pelaksanaan perlindungan hukum bagi anak perempuan hanya ketika ia belum menikah sebatas hak untuk menikmati harta keluarganya. Adapun hambatan intern yakni kuatnya adat Bali yang menganut sistem kekeluargaan patrilineal. Hambatan ekstern terletak pada Pemda Bali karena pada Perda No. 3 Tahun 2001 tentang Desa Pakraman tidak diatur mengenai jangka waktu pembaharuan awig-awig desa pakraman setiap berapa tahun sekali, mengakibatkan awig-awig Desa Duda dari tahun 1994 masih berlaku hingga sekarang, tanpa melihat keadaan masyarakat sekarang. Sehingga upaya untuk hambatan intern berupa perubahan budaya melalui edukasi secara konsisten kepada masyarakat, dengan sosialisasi ke desa terpencil mengenai Keputusan No.01.KEP/PSM-3/MDP/BALI/2010 Tentang Hasil-hasil Pasamuhan Agung III MDP yang menyepakati adanya hak waris bagi perempuan Bali. Serta upaya untuk hambatan intern dengan melakukan perubahan dalam PERDA No. 3 tahun 2001 tentang Desa Pakraman, yang berisikan secara tegas bahwa awig-awig Desa Pakraman harus dirubah setiap berapa tahun sekali. Sehingga dengan adanya peraturan demikian, maka awig-awig setiap desa terdapat perubahan menyesuaikan keadaan masyarakat setempat.

---

In general, Balinese people who are Hindus embracing patrilineal family system. Where daughters in Desa Duda cant act in inheritance, because who have the right to act in inheritance are only man (purusa) according to the awig-awig Desa Duda. Therefore Desa Dudas daughters feel unfair for that subordinate, legal protection is needed for daughters in Balinese traditional inheritance. This thesis explains how the implementation of the legal protection of daughters in Balinese traditional inheritance which embracing patrilineal system in Desa Duda. The research method used is empirical research, which get the results of the implementation of legal protection for daughters only when she isnt married as far as the right to enjoy her familys property. The internal barriers are the strong Balinese customs that embracing patrilineal family system. External barriers are located in Pemda Bali because Perda Bali No. 3 Tahun 2001 tentang Desa Pakraman isnt regulated regarding the renewal period of awig-awig Desa Pakraman every year, resulting the awig-awig of Desa Duda from 1994 still valid until now, regardless of the current state of society. That effort for internal barriers include cultural change through consistent education to the community, with socialization to remote villages regarding Keputusan No.01.KEP/PSM-3/MDP/BALI/2010 tentang Hasil-hasil Pasamuhan Agung III MDP agreed on the existence of inheritance rights for Balinese daughters. As well as efforts for internal barriers by making changes in Perda No. 3 Tahun 2001 tentang Desa Pakraman, which contained explicitly that the awig-awig of Desa Pakraman must be changed every year. So that with the existence of such regulations, the awig-awig of each village has a change to adjust the conditions of the local community."

"This study analyzes the implementation of the Village Fund Program andthe cause of the delay in absorption of the fund in 2015 in Pacitan District.The Village Fund Program as a central government program wasimplemented at the first time in 2015. The Civil Society and VillageEmpowerment Board (BPMPD) was investigated with regard to a sampleof seven villages in Pacitan District. The research method is descriptivequalitative analysis, with data collected by conducting interviews andcollecting documentation. The results reveal that the delay in absorptionwas caused by deficient regulations, which were subsequently revised inApril 2015 to improve the implementation of the Village Fund Program.As a result, the Program implementation timeline is shifting from theinitial plan. On the other hand, the BPMPD of Pacitan District faceddifficulties in interpreting the regulations regarding the implementationof the Program from three line ministries.Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pelaksanaan Program DanaDesa dan mencari penyebab terjadinya keterlambatan penyerapandana desa pada tahun 2015. Penelitian ini dilakukan di KabupatenPacitan. Penelitian dilakukan pada Badan Pemberdayaan Masyarakatdan Pemerintahan Desa (BPMPD) dan mengambil tujuh desa sebagaisampel. Metode analisis data dalam penelitian ini adalah kualitatifdeskriptif, yang sumber datanya diperoleh dengan melaksanakanwawancara dan dari sumber dokumentasi. Hasil penelitianmenunjukkan bahwa keterlambatan penyerapan Dana Desa disebabkanoleh ketidaksempurnaan peraturan yang mendasari pelaksanaanProgram Dana Desa. Akibatnya, pada bulan April 2015 dilakukanperubahan peraturan pelaksanaan Program Dana Desa yangberdampak pada bergesernya timeline pelaksanaan program tersebut.Di samping itu, BPMPD Kabupaten Pacitan menghadapi kendala dalampenginterpretasian peraturan terkait pelaksanaan Program Dana Desadari tiga kementerian terkait."