Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Subjek ini dibuat dengan dasar adanya keinginan untuk memberikan masukan untuk perbaikan sistem dari suatu jaminan sosial berdasarkan perundangan yang berlaku di Indonesia dalam pembayaran pesangon bagi pekerja yang terkena pemutusan hubungan kerja berdasarkan penyelenggaraan Jamsostek di Indonesia. Serta idealnya penyelenggaraan Jaminan Sosial Tenaga kerja di Indonesia dimasa mendatang yang akan meningkatkan kesejahteraan para pekerja umumnya para tenagakerja yang terkena pemutusuan hubungan kerja khususnya dan peningkatan perekonomian baik dalam scope pemerintah daerah maupun pemerintah pusat.

---

AbstractThis subject was made based on a need to provide an input for betterment and development of a social security system for workers in Indonesia based on current laws and regulations in Indonesia. These laws and regulations on unemployment payment benefit will be a base to research and analyze if the workers get enough to stand the crucial time during their unemployment period. Ideally, the payment will increase their prosperity or at least to support themselves and their family life during their difficult time, that is on unemployment. This payment of unemployment will also increase the prosperity of the local area and as well as the whole country."

"Penulisan ini bertujuan untuk mengetahui pengaturan pemutusan hubungan kerja terkait dengan ada atau tidak adanya kesalahan dan mengenai implementasi dari pengaturan mengenai pemutusan hubungan kerja di PT. Merck Tbk. Indonesia. Penulisan ini menggunakan metode penelitian hukum normatif, yaitu dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder yang memuat norma hukum tertulis. Di samping meneliti bahan pustaka, penulis juga melakukan wawancara untuk dijadikan data pendukung dalam penulisan ini. Hasil penulisan ini diperoleh kesimpulan bahwa terdapat pemutusan hubungan kerja yang disebabkan oleh kesalahan dan tidak dengan kesalahan akan mengakibatkan perbedaan konsekuensi dalam hal pemberian pesangon. Selain itu juga diketahui bahwa terdapat perbedaan penafsiran dalam melakukan penafsiran kesalahan terkait pemutusan hubungan kerja. Pada implementasi pengaturan pemutusan hubungan kerja masih tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku salah satu contohnya adalah pada PT. Merck Tbk. Indonesia.

---

This research aims to determine the termination arrangements associated with the presence or absence of errors and on the implementation of the regulation on termination of employment in PT. Merck Tbk. Indonesia This research used normative legal research method by examining literatures or other secondary data related to law and any form of written legal norms.

The results of this study concluded that there is a termination of employment caused by faults and not the faults will result in differences in the consequences in terms of provision of severance. It is also known that there is an ambiguity in the interpretation of the error in the termination of employment. On the implementation arrangements of termination was not in accordance with the legislation in force one example is the PT. Merck Tbk. Indonesia."

"ABSTRAKSkripsi ini membahas mengenai pemutusan hubungan kerja terhadap pekerja yangmelakukan penolakan mutasi. Dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku,khususnya Undang-Undang Ketenagakerjaan, tidak diatur mengenai penolakanmutasi sebagai salah satu alasan yang bisa digunakan pengusaha untuk melakukanpemutusan hubungan kerja dengan pekerja. Bahkan, perihal mutasi itu sendiri tidakdiatur di dalam peraturan perundang-undangan mana pun. Hal tersebutmenimbulkan ketidakpastian hukum dalam pelaksanaannya. Berkaitan dengan haltersebut, maka permasalahan yang dibahas dalam skripsi ini adalah pemberlakuanpemutusan hubungan kerja terhadap pekerja yang melakukan penolakan mutasi danalasan harus dijatuhkannya pemutusan hubungan kerja terhadap pekerja yangmelakukan penolakan mutasi. Bentuk penelitian ini adalah yuridis-normatif yaitudengan cara menelaah norma hukum positif tertulis maupun tidak tertulis melaluipenelusuran kepustakaan dan wawancara. Berdasarkan hasil penelitian, diapatdisimpulkan bahwa terhadap pekerja yang melakukan penolakan mutasi, dapatdilakukan pemutusan hubungan kerja dengan menggunakan pasal 161 ayat (1)Undang-Undang Ketenagakerjaan atau pasal 168 Undang-UndangKetenagakerjaan, tergantung dari pengaturan yang ada di dalam perjanjian kerja,perjanjian kerja bersama, atau peraturan perusahaan. Dapat disimpulkan juga,bahwa pemutusan hubungan kerja tersebut perlu dilakukan untuk menjaminkepastian hukum

---

ABSTRACTThis thesis discusses about the termination of employment towards workers whorefuse to transfer. In valid legislation, especially the Manpower Act (Act Number13 Year 2003), refusal to be transferred is not stated as one of the reasons that canbe used by employers to terminate the employment of the workers. In fact,regarding the transfer itself is not regulated in any legislation. This raises legaluncertainty in its implementation. In this regard, the issues discussed in this thesisare the enforcement of the termination of employment towards workers who refuseto transfer and the reasons to terminate the employment of workers who refuse totransfer. The forms of this research is normative juridical, which examines thepositive legal norms, written or unwritten, through literature study and interviews.Based on the research results, it can be concluded that the workers who refuse to betransferred, his or her employment can be terminated by using article 161 paragraph(1) of the Manpower Act or article 168 paragrapgh (1) of the Manpower Act,depends on the existing regulation in the work agreement, the collective workagreement, or the enterprise rules and regulations. Also, it can be concluded thatthe termination of employment needs to be done to ensure legal certainty;;"

"Ketentuan Pasal 155 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan mengatur bahwa selama belum ditetapkannya putusan lembaga penyelesaian perselisihan hubungan industrial, maka pengusaha dan pekerja harus tetap melaksanakan segala kewajibannya. Adapun kewajiban yang dimaksud meliputi upah yang diberikan selama proses pemutusan hubungan kerja (upah proses). Namun, ketentuan ini dianggap belum memberikan kepastian hukum, sehingga Mahkamah Konstitusi RI memberikan penafsiran melalui Putusan Nomor 37/PUU-IX/2011 tanggal 19 September 2011, bahwa upah proses tetap diberikan kepada pekerja hingga adanya putusan yang berkekuatan hukum tetap (inkracht van gewijsde). Pasca dijatuhkannya putusan tersebut, Mahkamah Agung RI mengeluarkan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 3 Tahun 2015 pada tanggal 29 Desember 2015 yang bertentangan dengan Putusan Mahkamah Konstitusi RI, karena membatasi pemberian upah proses selama 6 (enam) bulan saja. Dengan adanya ketidakharmonisan dalam ketentuan upah proses ini telah mengakibatkan penafsiran yang keliru pada hakim dalam menjatuhkan putusannya. Sebagaimana yang diputuskan dalam Putusan Pengadilan Hubungan Industrial Pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 346/PDT.SUS-PHI.G/2018/PN.JKT.PST, Majelis Hakim telah menjatuhkan hukuman upah proses sebanyak 2 (dua) bulan upah dengan pertimbangan pekerja tidak melaksanakan pekerjaannya selama proses pemutusan hubungan kerja. Atas hal tersebut, perlu dilakukan penelitian dengan metode penelitian deskriptif yang memberikan gambaran umum mengenai penetapan upah bagi pekerja yang tidak melaksanakan pekerjaan selama proses pemutusan hubungan kerja. Berdasarkan penelitian ini, maka Negara perlu membentuk undang-undang yang jelas mengenai pemberian upah proses bagi pekerja yang tidak melaksanakan pekerjaannya, sehingga tidak menimbulkan penafsiran yang berbeda bagi hakim dalam menjatuhkan putusannya, dan memberikan keadilan bagi pekerja.

---

Article 155 paragraph (2) of the Law of Republic of Indonesia Number 13 of 2003 on Manpower regulates that as long as the decision of institute for the settlement of industrial relation disputes has not determined, employer and employee must keep on performing their obligations. The intended obligations include wages given during the employment termination process (process wages). However, this provision is considered not to provide legal certainty, thus the Constitutional Court provides an interpretation through the Decision Number 37/PUU-IX/2011 on 19 September 2011, that process wages is still given to employee until a decision has its permanent legal force (inkracht van gewijsde). After that, the Supreme Court then issued a Circular Letter Number 3 of 2015 on 29 December 2015 which contradicted the Decision of the Constitutional Court, because it limited the payment of process wages for 6 (six) months. With the disharmony in the regulations, it has resulted the mistaken interpretation of the judge in ruling the decision. As decided in the Industrial Relations Court Decision at the District Court of Central Jakarta Number 346/PDT.SUS-PHI.G/2018/PN.JKT. PST, the Panel of Judges has sentenced the employer to pay the process wage in the amount of 2 (two) months, with the consideration that employee does not carry out the work during the employment termination process. For this reason, research needs to be done with descriptive methods that provides an overview of the determination of wages for employee who does not carry out work during the employment termination process. Based on this research, the State needs to form a clear regulation regarding the provision of process wages for employee who does not carry out their work, thus it does not cause a different interpretation for the judge in ruling the decision, and provide a justice for employee."

"PT Jamsostek (Persero) Kantor Cabang Depok melakukan kerjasama dengan wadah perkumpulan Tenaga Kerja Di Luar Hubungan Kerja (TKLHK) dalam penyelenggaraan jaminan sosial tenaga kerja di luar hubungan kerja. Kemitraan antara PT Jamsostek (Persero) dan wadah TKLHK bertujuan untuk memudahkan administrasi kepengurusan serta meningkatkan jumlah peserta jaminan sosial TKLHK. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana pola kemitraan yang terbentuk antara wadah TKLHK dengan PT Jamsostek (Persero) Kacab Depok. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan teknik pengumpulan data berupa wawancara mendalam dengan beberapa narasumber. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pola kemitraan yang terbentuk antara wadah TKLHK dengan PT Jamsostek (Persero) Kacab Depok adalah model service contract. Pengawasan dan pembinaan terhadap kemitraan tersebut dilakukan oleh Dinas Tenaga Kerja dan Sosial Kota Depok beserta Asosiasi Pimpinan Wadah (ASPIWA).

---

PT Jamsostek (Persero) Depok Branch Office collaborated with the Association of Workers out of Employment Relation organizing workers out of employment relation social security. Partnership between PT Jamsostek (Persero) Depok Branch Office and the Association of Workers out of Employment Relation aims to ease the administration and improve the management of the social security number of participant workers out of employment relation. The purpose of this research is to determine how the partnership formed between the Association of Workers out of Employment Relation and PT Jamsostek (Persero) Depok Branch Office. This research uses a qualitative approach and data collection techniques by in-depth interviews with several informants. The results of this research indicate that the pattern partnership that formed between the Association of Workers out of Employment Relation with PT Jamsostek (Persero) Depok Branch Office is a service contract model. Oversight and guidance to the partnership were done by the Department of Labor Depok and Asosiasi Pimpinan Wadah (ASPIWA)."

"Mutasi dibeberapa kasus sering disalahgunakan oleh Pengusaha untuk menghindari kewajibannya membayarkan pesangon, biasanya pekerja dimutasi ke tempat yang jauh atau ke jabatan yang lebih rendah supaya pekerja mengundurkan diri. Penelitian ini mengangkat masalah: 1. Bagaimanakah pengaturan mutasi dalam undang-undang yang berlaku? 2. Bagaimana akibat hukum terhadap pekerja yang di PHK karena menolak mutasi? 3. Bagaimana pengaturan Mutasi dan Demosi yang seharusnya di berlakukan? Metode penelitian ini adalah penelitian hukum normatif. Penelitian ini menyimpulkan bahwa pertama, apakah mutasi yang dilakukan oleh pengusaha sudah sesuai dengan pengaturan yang ada. Kedua, sah atau tidaknya pemutusan hubungan kerja akibat penonolak mutasi yang dilakukan oleh perkerja serta bertentangan atau tidak dengan Undang-undang. dan yang ketiga seharusnya terdapat pengaturan tentang mutasi dalam undang-undang yang berlaku agar tidak ada pekerja yang dirugikan karena mutasi tersebut.

---

In some cases, transfers are often misused by employers to avoid their obligation to pay severance pay, usually workers are transferred to distant places or to lower positions so that workers resign. This study raises the following problems: 1. How is the regulation of mutation in the applicable law? 2. What are the legal consequences for workers who are laid off for refusing to transfer? 3. How should the Mutation and Demotion settings be applied? This research method is normative legal research. This study concludes that first, whether the mutations carried out by entrepreneurs are in accordance with existing regulations. Second, whether or not the termination of employment is legal due to the refusal of mutations carried out by workers and whether or not it is contrary to the law. and thirdly, there should be a regulation regarding mutation in the applicable law so that no worker is harmed because of the mutation."

"Skripsi ini membahas mengenai pengaturan pemutusan hubungan kerja atas inisiatif dari pekerja/ buruh serta pelaksanaanya dalam praktek sesuai dengan Undang-Undang ketenagakerjaan dan peraturan terkait, serta implikasi terhadap pemutusan hubungan kerja terhadap hak-hak pekerja/ buruh, dalam hal ini upah. Kasus yang dipergunakan dalam penulisan skripsi ini ialah kasus pemutusan hubungan kerja atas permintaan 131 pekerja pada PT. Batang Hari Sejahtera akibat adanya keterlambatan pembayaran upah oleh pengusaha selama 3 bulan berturutturut, yang dilanjutkan dengan menganalisa Putusan Mahkamah Agung No.31/PK/Pdt.Sus/2012. Dalam tingkat PK pada kasus ini, majelis hakim mengabulkan permohonan PK dan mengadili kembali dengan mengabulkan PHK serta memberikan paket pesangon sesuai Pasal 169 ayat (2). Adapun didalam kasus ini, denda keterlambatan tidak diberikan serta tidak dibahas mengenai upah proses. Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) merupakan salah satu jenis perselisihan hubungan industrial yang timbul karena tidak adanya kesesuaian pendapat mengenai pengakhiran hubungan kerja yang dilakukan oleh salah satu pihak. Pada umumnya, pemutusan hubungan kerja dilakukan oleh pengusaha, namun didalam kasus ini inisiatif adanya pemutusan hubungan kerja berasal dari pekerja/ buruh. Dalam menyusun skripsi ini, penulis menggunakan metode yuridis normatif yang merupakan penelitian hukum yang mengacu pada norma hukum sebagaimana terdapat dalam peraturan perundang-undangan. Didalam penelitian ini, mengacu pada Undang-Undang No.13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan serta peraturan terkait dengan pemutusan hubungan kerja.

---

The following undergraduate thesis is to discuss the regulation of termination of employment by the workers demand or initiative comes from the workers as well as its implementation in practice in accordance with the Manpower law and related regulations, and its implications of the rights of workers, in this case wages to the the termination of employment itself. Case material is used as a case study in this undergraduate thesis is the case of termination of employment by the 131 workers of PT. Batang Hari due to late payment of wages by the employer for the 3 consecutive months, followed by analyzing the Supreme Court Decision No.31 / PK / Pdt.Sus / 2012. In this judicial review level of this case, the judge granted the request of the judicial review and grants the termination of employment, which provide with severance package in accordance with Article 169 paragraph (2). The delay penalty was not given and the wage process is not mentioned in this case. Termination of employment (PHK) is one of the industrial disputes that arise in the absence of opinion regarding the appropriateness of termination by either party. In general, the employer did the termination of employment, but in this case the initiative for the termination of employment derived from workers. In this undergraduate thesis, the author basically using normative methods, which is a normative legal research which refers to the rule of law as in this legislation system. In this research, it?s refers to the Law No. 13 Year 2003 on Manpower and it?s regulations that related to termination of employment."

"Perjanjian kerja dibuat untuk memperjelas hak dan kewajiban masing-masing pihak, yaitu pekerja dan pengusaha. Dalam hal ini, perjanjian kerja harus memuat unsur-unsur yang menyeimbangkan kepentingan para pihak. Faktanya saat ini, terdapat perusahaan yang mencantumkan klausula dalam perjanjian kerja yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, seperti halnya klausula pemutusan hubungan kerja secara sepihak (PHK) dalam perjanjian kerja waktu tertentu (PKWT) tanpa ganti rugi. Metode penelitian yang digunakan adalah “law as it is written in the books” yaitu penelitian didasari dari pandangan bahwa hukum adalah norma-norma positif di dalam sistem perundang-undangan hukum nasional. Jenis metode penelitian adalah yuridis normatif sebagai suatu proses menemukan suatu aturan hukum untuk menjawab permasalahan hukum yang dihadapi. Sifat penelitian adalah deskriptif analitis dengan menggunakan metode analisis data kualitatif yaitu analisis yang dilakukan atas dasar pengumpulan data yang sistematis dan menyeluruh untuk memperoleh gambaran tentang penelitian yang akan diteliti, serta dengan menggunakan jenis data sekunder. Berdasarkan hasil analisis, dapat diperoleh informasi bahwa adanya klausula PHK sepihak tanpa ganti rugi dalam PKWT pada PT. X menyebabkan PKWT tersebut batal demi hukum. Perlindungan hukum belum diberikan kepada pekerja yang dalam hal ini perlu adanya perlindungan hukum yang bersifat preventif dan represif. Pengawasan ketenagakerjaan terhadap pencatatan PKWT yang tidak sesuai ketentuan perundang-undangan juga masih belum optimal. Hal ini diperlukan untuk menghilangkan pelanggaran norma kerja agar proses hubungan kerja dapat berjalan dengan harmonis.

---

Employment agreements are made to clarify the rights and obligations of each party, namely workers and employers. In this case, the work agreement must contain elements that balance the interests of the parties. The fact is that currently, there are companies that include clauses in work agreements that are not in accordance with the provisions of laws and regulations, such as the clause on unilateral termination of employment (PHK) in a certain time work agreement (PKWT) without compensation. The research method used is "law as it is written in the books", namely research based on the view that law is positive norms in the national legal system of legislation. While the type of research method is normative juridical as a process of finding a legal rule to answer the legal problems faced. The nature of the research is descriptive analytical using qualitative data analysis methods, namely the analysis carried out on the basis of systematic and comprehensive data collection to obtain an overview of the research to be studied, as well as by using secondary data types. Based on the results of the analysis, information can be obtained that there is a unilateral termination clause without compensation in the PKWT at PT. X caused the PKWT to be null and void. Legal protection has not been given to workers, which in this case needs preventive and repressive legal protection. Labor supervision of PKWT records that are not in accordance with statutory provisions are also still not optimal. This is necessary to eliminate violations of work norms so that the work relationship process can run harmoniously."

"Dalam rangka memberikan upaya perlindungan kepada tenaga kerja dan keluarganya, maka Pemerintah (Departemen Tenaga Kerja) menyusun Jamsostek. Di Indonesia dari sekitar 151.000 perusahaan, baru 30 persen yang sudah menjadi anggota Program Jamsostek. Di Jawa Timur dan 24.000 perusahaan, baru sekitar 29 persen yang ikut Program Jamsostek (berita media elektronika tanggal 19 Desember 1994).Disain penelitian adalah kuantitatif, suatu tipe studi observasional dengan rancangan kasus kontral. Untuk memperkuat data kuantitatif yang ada, dilakukan wawancara mendalam agar diketahui hubungan kemungkinan kecelakaan kerja pada suatu perusahaan dan kemampuan perusahaan membayar iuran JHT bagi karyawannya dengan keikut sertaan perusahaan dalam Program Jamsostek.Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pengetahuan dan sikap mempunyai hubungan dengan keikutsertaan perusahaan dalam Program Jamsostek. Jika pengetahuan pengusaha tentang Program Jamsostek dengan katagori rendah akan menyebabkan perusahaan belum ikut Program Jamsostek 16 kali dibandingkan dengan pengetahuan tinggi. Jika sikap pengusahan tentang Program Jamsostek dalam katagori kurang baik, akan menyebabkan perusahaan belum ikut Program Jamsostek sebesar 2,91 kali dibandingkan dengan sikap baik. Jika pembinaan yang dilakukan oleh petugas pengawas Depnaker dalam katagori kurang baik akan menyebabkan perusahaan belum ikut Program Jamsostek sebesar 18,86 kali dibandingkan dengan pembinaan yang baik.Variabel independen utama yang diteliti adalah pengetahuan dan sikap pengusaha, secara statistik signifikan dan secara teori variabel-variabel tersebut penting. Faktor yang berperan sebagai kovariat selain variabel utama adalah pendidikan, jumlah karyawan,pembinaan oleh petugas pengawas. Pengetahuan pengusaha terhadap keikutsertaan Program Jamsostek akan meningkat menjadi 32,970 setelah dikontrol oleh faktor pendidikan dan pembinaan (p kurang dari 0,001 dan Likelihood Ratio Statistik sama dengan 19,75).

---

To manage the social security of labors and their families, the Government c.q. Department of Labor Force has formed the social security program. In Indonesia, among the 151.000 companies has approximately registed 30 persen as the members of social security program, while in East Java from approxiamately 24.000 companies has been registered 29 persen. (Television News at 19th December 1994).The research design is quantitative, an observational study for the program of Case Control. For strengthening the quantitative data has been interdepth interviewed to six employers in connection with the probability occurring the duty accident and the ability paying contribution for old age retirement program in the participation of Jamsostek Program.Conclusion from this research there are close relevant between the knowledge and attitude with the participation of company in the Jamsostek Program. In case the knowledge of employers concerning the Jamsostek Program is low, this will result the company not interested to joint the Jamsostek Program is 16 times comparing with the high category owning by the employers. In case the attitude of employers not fully interested for Jamsostek Program, this will result the Company not join the program is 2,91 times comparing the full interested one. Moreover, the motivation from the Department of Labor Force is very important, the figures is 18,86 times for the comparison of effective and not effective motivation.The prime variable independent concerning the research is knowledge and attitude of employers. The methods of significant statistics and the methods of variables theory is quite important. Beside the prime variable as the factor of covariate, the education, numbers of employees, motivation from the supervisor is also having role on this matter. The knowledge of employer concerning the Jamsostek program is very much influenced for joining the program by the fact of increasing to become 32.970 after controlling and motivating by supervisor (p0.001 and Likelihood Ratio Statistics 19.75)."

"[Skripsi ini membahas tentang pengaturan daluwarsa pembayaran pesangon bagipekerja dengan perubahan status sebagai akibat dari pemutusan hubungan kerja.Dengan menggunakan metode penelitian deskriptif analitis terhadap putusan yangdikeluarkan oleh mahkamah konstitusi, yang telah berkekuatan hukum tetap sertatelah menghapus isi pasal 96 Undang-Undang Ketenagakerjaan, diperolehsimpulan bahwa, daluwarsa penuntutan pembayaran upah dan segala yang timbuldari hubungan kerja memberikan manfaat bagi para pekerja, khusunya bagi pekerjayang terkena dampak PHK akibat adanya perubahan status. Upah merupakan haksetiap pekerja yang tidak mempunyai jangka waktu dalam hal penuntutan haknya.Upah adalah hak dan sampai kapanpun tidak pernah hapus dengan adanyadaluwarsa. Pengaturan mengenai pemutusan hubungan kerja, penghitungan uangpesangon, serta perubahan status pekerja dari PKWT menjadi PKWTT sudah diatursecara rinci di dalam Undang-Undang Ketenagakerjaan dan peraturan lain yangberkaitan dengan ketenagakerjaan. Namun, daluwarsa tetap diperlukan dalampengaturan hak pesangon pekerja, hal ini untuk memberikan jaminan kepastianhukum, baik bagi yang menuntut haknya, maupun pihak yang akan dituntutmemenuhi kewajibannya., This thesis discusses about the regulation of the expiry severance payment forworkers with changed status as a result of termination of employment. Using thedescriptive analytical on the verdict issued by Constitutional Court that has legallybinding that has erased article 96 of The Employment Act, resulted in a conclusionthat the expiry of salary payment prosecution and all the things that arise fromworking relation give benefit to workers, especially for the ones who get the impactfrom termination of employment caused by the status changes. Salary is the rightfor every worker and will never be erased with expiry. The regulation abouttermination of employment, severance calculation, and changed worker’s statusfrom PKWT to PKWTT has been adjusted in details on the Employment Act andother regulation that related with employment. However, the expiry will still beneeded in the regulation of worker’s severance payment right. The regulation ispurposed to guarantee the legal certainty, either for the one who demands his rightor the one who will be accused to fulfill his responsibility.]"