Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Hasil Pencarian

Ditemukan 177939 dokumen yang sesuai dengan query
cover
Anton Setiadi
"Upaya peningkatan PAD dan menuju kemandirian daerah perlu dilakukan di era otonomi, diantaranya dengan mengefektifkan pemungutan sumber penerimaan dari pajak daerah, sebagai salah satu sumber PAD. Di Kota Solok, diantara sumber-sumber pajak yang perlu dievaluasi, pajak hotel dan pajak restoran, karena sampai saat ini, perkembangan realisasi kedua jenis pajak, relatif lebih besar dari target pajak yang ditetapkan, dengan pertumbuhan realisasi pajak, juga relatif lebih tinggi dari rata-rata inflasi, pertumbuhan penduduk, pertumbuhan ekonomi, kurun waktu 2003-2008. Akan tetapi, kontribusinya terhadap total penerimaan pajak daerah, masih dibawah 4 % untuk pajak restoran, dan dibawah 1 % untuk pajak hotel. Terlebih jika dibandingkan kontribusi pajak penerangan jalan terhadap total penerimaan pajak, yang mencapai hampir 90 %. Kondisi tersebut menjadikan penerimaan pajak Kota Solok, masih sangat bergantung kepada pajak penerangan jalan. Oleh sebab itu, perlu diketahui telah seberapa baik realisasi penerimaan pajak, dalam kurun waktu 2003 ? 2009, dengan mengetahui upaya pemungutan pajak, dan optimalisasi potensi pajak, serta efektifitas pemungutan pajaknya.
Penelitian ini menemukan, tax effort kedua jenis pajak adalah rendah, demikian pula dengan tingkat efektifitas maupun tax coverage ratio. Selain itu, juga diketahui bahwa :
i. penetapan target pajak yang belum baik dilihat dari tax capacity yang dimiliki dan dibandingkan dengan kota-kota lainnya di Sumatera Barat;
ii. Tarif pajak efektif yang diberlakukan untuk pajak restoran dan pajak hotel, masih jauh lebih rendah dibandingkan tarif Perda.
iii. Telah dipertimbangkannya faktor omzet sebagai dasar penetapan besarnya pajak terutang dalam implementasi pemungutan pajak. Sebagaimana hasil regresi pengaruh omzet terhadap efektifitas pemungutan, yang menunjukkan adanya signifikansi hubungan antar kedua variabel, walaupun korelasinya tidak tinggi. Hal ini menjadi sesuatu yang sedikit menggembirakan.

Improvements in generating additional local sources revenue is essential in autonomy era and to promote local self sustenance. One effectively ways to achieve these goals by mobilizing local taxes, as a parts of local government revenues. At Solok municipal, among local taxes sources, have to evaluate are hotels tax and restaurants tax. The main reasons, because of realization of these taxes indicating tendency to persistence positive growth and potential for mobilizing sufficient resources during 2003 to 2008 Its based on tax collection indicator, which compare yearly taxes realization to yearly target of each taxes, and elasticity calculation by comparing average tax growth to average growth of inflation; average growth of population; average economic growth. But, on top that, the percentage of average contributions to total local taxes revenues still under 4 % for restaurants tax and under 1 % for hotels tax. Besides undeniable fact at Solok local taxes sources, there is a high depedency on public electrical consumption tax, which almost 90 %. The evaluation try to focus on tax effort, tax coverage ratio, and effectiveness as performance indicators to judge the goodness of tax revenue realization.
This study found tax effort of hotels tax and restaurants tax are low, in line with tax coverage ratio indicator, effectiveness collecting ratio indicator to 3 hotels and 43 samples of restaurants tax payers at Solok. Furthermore, also was known :
i. Tax targetting in planning documents was being set to low, compare to other municipalities in West Sumatera Province with the similarity of economic structures to Solok, 2003-2008;
ii. Tax rates lower than statutory hotels tax law and restaurants tax law during 2003-2008;
iii. Tax payers income has been considered in execution of tax collection, even the implementing procedures conduct by negotiation process between tax payers and official of DPPKA Solok. This is ones of a good news among the bad performance indicators results."
Depok: Universitas Indonesia, 2009
T28776
UI - Tesis Open  Universitas Indonesia Library
cover
Sunandar
"Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menerapkan Sistem online atas data transaksi pembayaran Pajak Restoran, Pajak Hotel, dan Pajak Hiburan dalam rangka pengawasan pembayaran Pajak Daerah. Penelitian ini dimaksudkan untuk melakukan evaluasi penerapan sistem online Pajak Restoran, Pajak Hotel dan Pajak Hiburan di Provinsi DKI Jakarta dengan Analisis Biaya Manfaat (cost and benefit analysis) untuk memberikan gambaran apakah manfaat dari penerapan sistem online pajak dari segi pengawasan kepatuhan Wajib Pajak dalam melakukan pembayaran pajak lebih besar dari biaya yang dikeluarkan. Penelitian ini menyimpulkan bahwa penerapan Sistem Online pajak telah memberikan manfaat yang lebih besar dari biaya yang dikeluarkan.

Jakarta administration to implement an online system for payment transaction data Restaurant Tax, Hotel Tax and Entertainment Tax in Regional Tax Payments Supervision order. This study aimed to evaluate the implementation of online systems Restaurant Tax, Hotel Tax and Entertainment Tax in DKI Jakarta Province with benefit cost analysis to give an idea whether the benefits of implementing online systems in term of taxpayer compliance monitoring of doing tax payment is greater than the cost incurred. This study concludes that the implementation of online tax system has provided grater benefits than costs."
Depok: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia, 2010
T29468
UI - Tesis Open  Universitas Indonesia Library
cover
Lady Cinthya
"Pemerintah menerbitkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 66 Tahun 2023 (PMK-66/2023) sebagai peraturan pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2022 yang mengatur perlakuan Pajak Penghasilan atas penghasilan atau imbalan sehubungan dengan pekerjaan atau jasa yang diterima dalam bentuk natura. Peraturan ini berlaku kepada setiap perusahaan yang memberikan fasilitas berupa natura kepada para karyawan. Selain itu, peraturan ini akan memiliki dampak yang signifikan terhadap laporan keuangan dan kewajiban perpajakan perusahaan yang menanggung PPh Pasal 21 karyawannya. Oleh karena itu, penting bagi suatu perusahaan untuk memahami dan menerapkan peraturan pajak natura dalam perhitungan PPh Pasal 21 dengan tepat. Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi kinerja PT. GXX dalam menerapkan kebijakan pajak natura yang ada dalam PMK Nomor 66 Tahun 2023, terhadap sistem perpajakan Perusahaan. Dalam penelitian ini, kinerja Perusahaan dievaluasi dengan menggunakan prinsip-prinsip Tax Control Framework (TCF) yang tertuang dalam OECD. Indikator evaluasinya adalah penetapan strategi pajak, penetapan pengendalian, pembagian tugas, proses pelaksanaan pajak terdokumentasi, dan pemantauan atas seluruh proses pelaksanaan pajak dan operasional Perusahaan. Penelitian ini merupakan studi kasus tunggal dengan menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif berdasarkan studi kasus. Hasil evaluasi menunjukkan bahwa PT GXX mampu melakukan penetapan strategi pajak seperti pemahaman mendalam tentang peraturan dan identifikasi area yang terdampak dari adanya penerapan pajak natura. Dengan bantuan yang cukup signifikan dari konsultan pajaknya, Perusahaan cukup mampu untuk menentukan proses pengendalian yang diperlukan dan mendokumentasikan seluruh proses pelaksanaan pajaknya. Pembagian tugas dan tanggung jawab yang terfokus dan pemantauan dan pemeriksaan internal secara berkala dapat dijadikan keberhasilan dalam menerapkan peraturan pajak baru dengan prinsip dari TCF. Meskipun dihadapi dengan beberapa tantangan seperti kurangnya sosialisasi dan pelatihan yang diadakan oleh pemerintah, PT GXX telah menunjukkan kemauan mereka dalam mengadopsi prinsip-prinsip TCF dalam menerapkan peraturan perpajakan baru. Dengan prinsip dan kemauan yang kuat dalam manajemen perpajakan, dinilai berhasil menghadapi kendala tersebut melalui sikap proaktif dan kerjasama yang baik dengan konsultan pajak.

The government issued Minister of Finance Regulation Number 66 of 2023 (PMK-66/2023) as an implementing regulation of Government Regulation Number 55 of 2022 which regulates Income Tax treatment of income or compensation in connection with work or services received in kind. This regulation applies to every company that provides facilities in kind to employees. In addition, this regulation will have a significant impact on the financial statements and tax obligations of companies that cover PPh Article 21 of their employees. Therefore, it is important for a company to understand and apply in-kind tax regulations in calculating PPh Article 21 correctly. This research aims to evaluate the performance of PT. GXX in implementing the in-kind tax policy contained in PMK Number 66 of 2023, towards the Company's taxation system. In this research, company performance is evaluated using the Tax Control Framework (TCF) principles contained in the OECD. The evaluation indicators are the determination of tax strategy, determination of control, division of tasks, documented tax implementation process, and monitoring of the entire tax implementation process and Company operations. This research is a single case study using a qualitative descriptive approach based on case studies. The evaluation results show that PT GXX is able to determine tax strategies such as in-depth understanding of regulations and identifying areas affected by the implementation of in-kind taxes. With significant assistance from their tax consultants, the Company is capable of determining the necessary control processes and documenting the entire tax implementation process. Focused division of duties and responsibilities and regular monitoring and internal audits can be a success in implementing new tax regulations with the principles of TCF. Although faced with several challenges such as a lack of socialization and training provided by the government, PT GXX has shown their willingness to adopt TCF principles in implementing new tax regulations. With strong principles and will in tax management, it is considered successful in dealing with these obstacles through a proactive attitude and good collaboration with tax consultants."
Jakarta: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia, 2024
T-pdf
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Lady Cinthya Purba
"Pemerintah menerbitkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 66 Tahun 2023 (PMK-66/2023) sebagai peraturan pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2022 yang mengatur perlakuan Pajak Penghasilan atas penghasilan atau imbalan sehubungan dengan pekerjaan atau jasa yang diterima dalam bentuk natura. Peraturan ini berlaku kepada setiap perusahaan yang memberikan fasilitas berupa natura kepada para karyawan. Selain itu, peraturan ini akan memiliki dampak yang signifikan terhadap laporan keuangan dan kewajiban perpajakan perusahaan yang menanggung PPh Pasal 21 karyawannya. Oleh karena itu, penting bagi suatu perusahaan untuk memahami dan menerapkan peraturan pajak natura dalam perhitungan PPh Pasal 21 dengan tepat. Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi kinerja PT. GXX dalam menerapkan kebijakan pajak natura yang ada dalam PMK Nomor 66 Tahun 2023, terhadap sistem perpajakan Perusahaan. Dalam penelitian ini, kinerja Perusahaan dievaluasi dengan menggunakan prinsip-prinsip Tax Control Framework (TCF) yang tertuang dalam OECD. Indikator evaluasinya adalah penetapan strategi pajak, penetapan pengendalian, pembagian tugas, proses pelaksanaan pajak terdokumentasi, dan pemantauan atas seluruh proses pelaksanaan pajak dan operasional Perusahaan. Penelitian ini merupakan studi kasus tunggal dengan menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif berdasarkan studi kasus. Hasil evaluasi menunjukkan bahwa PT GXX mampu melakukan penetapan strategi pajak seperti pemahaman mendalam tentang peraturan dan identifikasi area yang terdampak dari adanya penerapan pajak natura. Dengan bantuan yang cukup signifikan dari konsultan pajaknya, Perusahaan cukup mampu untuk menentukan proses pengendalian yang diperlukan dan mendokumentasikan seluruh proses pelaksanaan pajaknya. Pembagian tugas dan tanggung jawab yang terfokus dan pemantauan dan pemeriksaan internal secara berkala dapat dijadikan keberhasilan dalam menerapkan peraturan pajak baru dengan prinsip dari TCF. Meskipun dihadapi dengan beberapa tantangan seperti kurangnya sosialisasi dan pelatihan yang diadakan oleh pemerintah, PT GXX telah menunjukkan kemauan mereka dalam mengadopsi prinsip-prinsip TCF dalam menerapkan peraturan perpajakan baru. Dengan prinsip dan kemauan yang kuat dalam manajemen perpajakan, dinilai berhasil menghadapi kendala tersebut melalui sikap proaktif dan kerjasama yang baik dengan konsultan pajak.

The government issued Minister of Finance Regulation Number 66 of 2023 (PMK-66/2023) as an implementing regulation of Government Regulation Number 55 of 2022 which regulates Income Tax treatment of income or compensation in connection with work or services received in kind. This regulation applies to every company that provides facilities in kind to employees. In addition, this regulation will have a significant impact on the financial statements and tax obligations of companies that cover PPh Article 21 of their employees. Therefore, it is important for a company to understand and apply in-kind tax regulations in calculating PPh Article 21 correctly. This research aims to evaluate the performance of PT. GXX in implementing the in-kind tax policy contained in PMK Number 66 of 2023, towards the Company's taxation system. In this research, company performance is evaluated using the Tax Control Framework (TCF) principles contained in the OECD. The evaluation indicators are the determination of tax strategy, determination of control, division of tasks, documented tax implementation process, and monitoring of the entire tax implementation process and Company operations. This research is a single case study using a qualitative descriptive approach based on case studies. The evaluation results show that PT GXX is able to determine tax strategies such as in-depth understanding of regulations and identifying areas affected by the implementation of in-kind taxes. With significant assistance from their tax consultants, the Company is capable of determining the necessary control processes and documenting the entire tax implementation process. Focused division of duties and responsibilities and regular monitoring and internal audits can be a success in implementing new tax regulations with the principles of TCF. Although faced with several challenges such as a lack of socialization and training provided by the government, PT GXX has shown their willingness to adopt TCF principles in implementing new tax regulations. With strong principles and will in tax management, it is considered successful in dealing with these obstacles through a proactive attitude and good collaboration with tax consultants."
Jakarta: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia, 2024
T-pdf
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Yunita Liliyana Damayanti
"Tesis ini membahas tentang evaluasi pajak berdasarkan kriteria dalam pemungutan pajak yang baik. Obyek dalam penelitian ini adalah pajak restoran di Kabupaten Penajam Paser Utara. Tujuan dari tesis ini adalah untuk mengetahui apakah dalam melakukan pemungutan pajak restoran, Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara telah mengikuti kriteria dalam pemungutan pajak yang baik. Di mana kriteria yang digunakan adalah kecukupan, elastisitas, efisiensi pemungutan dari sisi biaya maupun dari sisi ekonomi, keadilan, kemudahan administrasi, dukungan politik, dan kecocokan sebagai pajak daerah. Selain itu, pada penelitian ini juga dilakukan perhitungan potensi penerimaan pajak restoran di Kabupaten Penajam Paser Utara dan tarif efektif pajak.
Berdasarkan hasil penelitian, terlihat bahwa Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara dalam menerapkan pelaksanaan pajak restoran belum berdasarkan kriteria dalam pemungutan pajak. Bila melihat dari potensi penerimaan pajak, realisasi dan penetapan target pajak restoran yang dilakukan oleh Dinas Pendapatan Kabupaten Penajam Paser Utara jauh di bawah potensi yang ada. Hasil penelitian menyarankan agar Pemerintah Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara segera membuat Peraturan Daerah Pajak Restoran dan Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara dalam menentukan tarif pajak tidak lagi berdasarkan self assestment namun menggunakan official assestment.

This thesis is discuss about the tax evaluation based on criteria of good taxation. Object of this research is restaurant tax in Penajam Paser Utara District. The purpose of this thesis is to determine wheter the conduct of collecting restaurant tax by Department Revenue of Penajam Paser Utara District has followed the criteria of good taxation. The criterias used are adequacy, elasticity, efficiency in terms of costs as wel as from an economic side, equity, ability to implement administratively, political support, and suitability as a local tax. This study also calculated the potential of restaurant tax revenue and effective tax rate.
According the result if this study, it appears that Department Revenue of Penajam Paser Utara District in implementing the execution of a restaurant tax is not base on criteria in tax collection. Based on the tax revenue potential, we can see that the actual revenue and the target setting of restaurant tax by Department Revenue of Penajam Paser Utara District are far below the existing potential. The result suggested that the District Government of Penajam Paser Utara Region immediately make local regulation of restaurant tax dan Department Revenue in determining tax rates no longer based on self assestment but using official assestment."
Depok: Fakultas Eknonomi dan Bisnis Universitas Indonesia, 2010
T27967
UI - Tesis Open  Universitas Indonesia Library
cover
Pangaribuan, Janver M.
Depok: Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia, 2007
T 19454
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Abdul Rasyid Hamid
"Mencari sumber-sumber dana yang baru atau jenis pajak baru dalam masa reformasi ini sangat sulit dilaksanakan, pungutan baru harus disesuaikan dengan peningkatan pelayanan bagi masyarakat tidak membenani masyarakat pada umumnya dan dunia usaha pada khususnya.
Cara yang paling aman adalah dengan mengoptimalkan pungutan pajak yang telah ada dan melaksanakan Tri Dharma Perpajakan secara optimal. Salah satu pungutan yang telah ada khususnya untuk Pajak Daerah adalah Pajak Hotel dan Restoran. Pajak Hotel dan Restoran merupakan satu pungutan pajak yang sangat potensil sehubungan dengan makin majunya usaha di DKI Jakarta, khususnya di Suku Dinas Wilayah Jakarta Pusat. Dimana derah ini merupakan daerah perkantoran dan bisnis yang telah berkembang pesat dikawasan Jakarta Pusat, maka untuk meningkatkan penerimaan dalam sektor ini sangat dibutuhkan suatu administrasi pemungutan perpajakan yang handal.
Berdasarkan uraian tersebut, maka pokok-pokok permasalahan dalam tesis ini adalah bagaimana pelaksanaan pemungutan Pajak Hotel dan Restoran (PHR) di Suku Dinas Pendapatan Daerah Kodya Jakarta Pusat dan sejauhmana efektivitas pemungutan Pajak Hotel dan Restoran (PHR) di Sudin Pendapatan Daerah Kodya Jakarta Pusat.
Tujuan Penulisan tesis ini adalah menjelaskan pelaksanaan pemungutan Pajak Hotel dan Restoran (PHR), menggambarkan dan menganalisis efektifitas pelaksanaan pemungutan Pajak Hotel dan Restoran di Suku Dinas Pendapatan Daerah Kodya Jakarta Pusat.
Metodologi penelitian yang digunakan dalam penulisan tesis ini adalah metode deskriptif analisis, dengan teknik pengumpulan data berupa studi kepustakaan dan studi lapangan serta wawancara mendalam dengan pihak-pihak terkait. Analisis yang dilakukan bersifat analisis kualitatif.
Berdasarkan analisis yang dilakukan dapat dikatakan bahwa indeks upaya pencapaian realisasi penerimaan pajak terhadap potensi Pajak Hotel dan Restoran pada Suku Dinas Pendapatan Daerah Kodya Jakarta Pusat selama 5 (tahun) mengalami peningkatan yang cukup signifikan, kecuali pada tahun 2000 yang sedikit mengalami penurunan. Indeks upaya pencapaian realisasi penerimaan terhadap potensi pajak tertinggi terjadi pada tahun 2002 yaitu sebesar 0.57 dan terendah terjadi pada tahun 2000 yaitu sebesar 0.24. Apabila dirata-ratakan indeks upaya pencapaian realisasi penerimaan terhadap potensi pajak pada Suku Dinas Pendapatan Daerah Kodya Jakarta Pusat selama 5 (lima) tahun adalah sebesar 0.32 atau 32%.
Secara umum dapat ditarik kesimpulan bahwa Realisasi penerimaaan Pajak Hotel dan Restoran pada Suku Dinas Pendapatan Daerah Kodya Jakarta Pusat dari tahun ketahun selalu melebihi dari rencana penerimaan dan rencana penerimaan selalu meningkat. Angka pertumbuhan TPI memperlihatkan bahwa efektivitas pemungutan Pajak Hotel dan Restoran pada Suku Dinas Pendapatan Daerah Kodya Jakarta Pusat berjalan secara efektif.
Adapun saran yang dianjurkan adalah tercapainya rencana penerimaan Pajak Hotel dan Restoran yang dapat dilihat dari tingkat rasio TPI harus dipertahankan dan lebih ditingkatkan. Penambahan kuantitas dan kualitas pemeriksa Pajak Hotel dan Restoran di Suku Dinas Pendapatan Daerah Kodya Jakarta Pusat sangat dibutuhkan sekali mengingat jumlah Wajib Pajak dan Potensi Pajak yang cukup besar pada wilayah Jakarta Pusat."
Depok: Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia, 2003
T12020
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Paulina
"Kewenangan untuk memungut Pajak Daerah di Propinsi DKI Jakarta adalah Dinas Pendapatan Daerah Propinsi DKI Jakarta. Pajak Hotel Dan Restoran merupakan Pajak yang cukup potensial dalam meningkatkan Penerimaan Asli Daerah, namun penerimaannya Pajak Hotel dan Restoran masih banyak tunggakan yang harus ditagih untuk mengisi Kas Negara perlu diadakan analisis terhadap upaya dalam pelaksanaan Penagihan Pajak Hotel dan Restoran.
Sehubungan dengan permasalahan tersebut di atas maka masalah yang akan diteliti dalam pelaksanaan penagihan Pajak Hotel dan Restoran di Propinsi DKI Jakarta dan apa saja faktor-faktor yang mempengaruhi tertundanya penerimaan Pajak Hotel dan Restoran.
Metode yang digunakan adalah metode penelitian deskriptif. Adapun data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder dimana dalam data primer diperoleh langsung dari objek yang akan diteliti yaitu pejabat dari Dinas Pendapatan Daerah Propinsi DKI Jakarta melalui wawancara secara langsung pada petugas yang melaksanakan penagihan. Sedangkan data sekunder diperoleh dari Dinas Pendapatan Daerah, Biro Pusat Statistik dan dari hasil mempelajari buku-buku literatur, journal, paper, undang-undang perpajakan bertujuan untuk memperoleh data yang berhubungan dengan penelitian ini.
Dari hasil penelitian, didapat suatu kesimpulan bahwa pelaksanaan penagihan Seketika dan Sekaligus dan Pelaksanaan Surat Paksa kepada wajib pajak yang tergolong penunggak terbesar tidak dapat dilaksanakan karena datanya kurang lengkap.
Dari hasil penelitian ini diharapkan dapat memberi masukan bagi Dinas Pendapatan Daerah Propinsi DKI Jakarta untuk dapat mencairkan tunggakan dan memperbaiki pengadministrasian pajak."
Depok: Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia, 2003
T12233
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Tampubolon, Sarasi T.
"Berdasarkan hasil analisis yang dilakukan, didapatkan tingkat perkembangan penerimaan pajak hotel dan restoran di Propinsi DKI Jakarta dari tahun 1985-2000 rata-rata 10,003% per tahun. Tingkat perkembangan penerimaan yang "negatif" terjadi pada tahun 1987 yaitu sekitar (-2,409%), tahun 1998 sekitar (-28,474%) dan tahun 2000 yang mencapai sekitar (-6,079%).
Potensi pajak hotel dan restoran pada tahun 1998 tercatat menurun, terjadi karena adanya krisis ekonomi yang melanda Indonesia, sehingga tingkat hunian hotel relatif rendah dan tingkat kunjungan rata-rata ke restoran (tingkat kursi isi) relatif rendah. Tingkat pemungutan pajak hotel pada tahun 1997 berada pada kriteria yang cukup efektif. Sefanjutnya pada tahun 1998, tahun 1999, dan tahun 2000, teridentifikasi pada kriteria kurang efektif. Tingkat pemungutan pajak restoran di Propinsi DKI Jakarta pada tahun 1997, 1998, 1999 pada kriteria yang cukup efektif, akan tetapi pada tahun 2000 tercatat pada kriteria kurang efektif.
Tingkat efisiensi pemungutan pajak hotel di DKI Jakarta dari tahun 1997, 1998, 1999 dan tahun 2000 dapat dikatakan pada tingkat sedang. Akan tetapi tingkat efisiensi pemungutan pajak terus mengaiami peningkatan dari tahun 1997 hingga ke tahun 2000. Tingkat efisiensi pemungutan pajak restoran pada tahun 1997, tahun 1998, dan tahun 1999, adalah pada taraf sedang, akan tetapi pada tahun 2000 tercatat tinggi. Tingkat efisiensi pemungutan pajak hotel dan restoran di pada tahun 1997, tahun 1998, tahun 1999, dan tahun 2000 berada pada tingkat efisiensi sedang.
Faktor-faktor yang diduga berpengaruh terhadap penerimaan pajak hotel dan restoran di Propinsi DKI Jakarta adalah; (a) Jumlah penduduk, (b) Tingkat pendapatan per kapita, (c) Tingkat Produk PDRB sub-sektor hotel dan restoran, (d) Nilai tambah sub-sektor hotel dan restoran, (e) Tingkat inflasi, (f) Jumiah wisatawan mancanegara, dan (g) Jumlah wisatawan domestik. Faktor-faktor yang tercatat "signifikan" berpengaruh terhadap penerimaan pajak hotel dan restoran di Propinsi DKI Jakarta adalah; (a) Nilai tambah subsektor hotel dan restoran, (b) Jumlah wisatawan mancanegara, dan (c) Jumlah wisatawan domestik.
Secara "partial" tingkat penerimaan pajak hotel dan restoran di Propinsi DKI Jakarta tercatat "elastis" terhadap perubahan nilai tambah sub-sektor hotel dan restoran, "tidak elastis" terhadap perubahan jumlah wisatawan asing, dan "elastis" terhadap perubahan jumlah wisatawan domestik. Tingkat "elastisitas" penerimaan pajak hotel dan restoran di Propinsi DKI Jakarta terhadap perubahan jumlah wisatawan domestik, "relatif lebih tinggi" dibandingkan terhadap perubahan niiai tambah sub-sektor hotel dan restoran. (*)"
Jakarta: Fakultas Kedokteran Gigi Universitas Indonesia, 2003
T12589
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Haria Setiawan Achmad
"Sebagaimana telah diketahui, pada saat ini otonomi daerah telah menjadi satu kajian yang meluas dan salah satu unsur penting dalam masalah otonomi ini adalah menyangkut perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah. Agar Pemerintah Daerah dapat menarik manfaat yang sebesar-besarnya, maka Pemerintah Daerah dituntut untuk mengelola Pendapatan Asli Daerahnya dengan sebaik mungkin. Salah satu sumber PAD (Pendapatan Asli Daerah) adalah Pajak Daerah, yang merupakan sumber penghasilan terbesar dibandingkan dengan jenis pendapatan yang berasal dari Retribusi, Bagian Laba Perusahaan Daerah dan Pendapatan Asti Daerah Lainnya. Salah satu Pajak Daerah yang realisasi pendapatan dan potensinya besar adalah pajak Hotel dan Restoran (PHR). Untuk dapat memanfaatkan potensi pajak dengan efektif, sebagai salah satu syarat utama dalam suatu pemungutan pajak yang baik, adalah sistem administrasi perpajakan yang baik, yaitu sistem yang dikelola dengan memperhatikan penataan pencatatan,pengumpulan, pengolahan dan pemanfaatan informasi tentang subyek dan obyek pajak.
Penelitian ini bertujuan mengkaji peran PHR di 10 Kabupaten/Kota yang mempunyai potensi besar, di samping mengkaji kemungkinan penerapan sistem komputerisasi dalam pengelolaan pajak Hotel dan Restoran serta kemungkinan kenaikkan pendapatan dari pajak tersebut, apabila sistem komputerisasi diterapkan. Kendala utama dalam pengelolaan Pajak Hotel dan Restoran adalah tidak tersedianya informasi yang akurat, repat dan lengkap, yang dibutuhkan dalam proses pemungutan pajaknya, sehingga terjadi ketidakefisienan pemungutan pajak dan kesulitan dalam pengawasannya. Dengan administrasi yang dikerjakan secara manual, maka timbul kerawanan dalam kesalahan, yang diakibatkan oleh kemungkinan terjadinya manipulasi data. Kemungkinan manipulasi data ini, dapat dilakukan oleh Wajib Pajak, petugas Pajak, maupun kerja sama keduanya.
Hasil penelitian menunjukkan, bahwa masalah ini dapat diatasi dengan pengelolaan sistem informasi yang memanfaatkan komputer, agar pengelolaan informasi dapat berjalan dengan lebih cepat dan akurat. Penerapan sistem infomnasi dengan komputer ini dapat menjadi dasar dalam penerapan otomatisasi pengelolaan pajak Hotel dan Restoran. Pada gilirannya, penerapan komputerisasi pajak Hotel dan Restoran, akan meningkatkan penerimaan dari pajak Hotel dan Restoran tersebut. ApabiIa Pemerintah Daerah ingin menerapkan sistem komputerisasi dalam pengelolaan pajak ini, sebaiknya dilakukan secara bertahap."
Depok: Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia, 2002
T292
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library
<<   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10   >>