Hasil Pencarian

Ditemukan 218671 dokumen yang sesuai dengan query

Puri Paskatya Yap

Analisis yuridis mengenai pengaturan hak pelaku musik (performer's right) di Indonesia dan perbandingannya dengan pengaturan di Inggris = Juridicial analysis of performer's right in Indonesia and its comparison to United Kingdom

"ABSTRAK

Penulisan ini membahas mengenai hak-hak pelaku musik (performer's rights) seperti penyanyi, grup band di Indonesia. Sebagai pihak yang juga berkontribusi dalam tersedianya karya cipta musik kepada publik, pelaku musik berhak untuk mendapatkan perlindungan atas eksploitasi akan karya cipta musik tersebut. Hal ini lah yang melatarbelakangi lahirnya perjanjian-perjanjian internasional yang memberikan perlindungan bagi pelaku musik dalam pengeksplotasian suatu karya musik. Indonesia sendiri dengan telah meratifikasi perjanjian tersebut, telah mencantumkan pengaturan-pengaturan bagi pelaku musik dalam Undang-undang Hak Cipta Indonesia dalam ketentuan mengenai hak terkait. Meskipun demikian, pengaturan tersebut dianggap belum memberikan perlindungan yang memadai, apabila dibandingkan dengan pengaturan hak pelaku dalam undang-undang hak cipta Inggris (Copyright Act 1988). Demi mendapatkan perlindungan yang lebih baik, maka dengan membandingkan UUHC dengan Copyright Act 1988 diharapkan dapat menyempurnakan perlindungan bagi pelaku musik Indonesia.

ABSTRACT

The focus of this study is about music performer's right such as singer, band in Indonesia. As a contributing party for musical work to be available to public, performer shall grant protection for the exploitation of their musical works as their musical work. Based on the performer's interest, the international made the first move to create the protection in international conventions. Indonesia also participates by ratifying the conventions and give protections for performers in Indonesian Copyright Law 2002 under neighboring right provisions. However, compared to UK Copyright Act 1988, performer's protection have not fully protected by Indonesian Copyright Law 2002. Therefore, in order to have a better protection, Indonesia Copyright Law 2002 should be revised."

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2011

S275

UI - Skripsi Open Universitas Indonesia Library

Nadya Fitri Utami

Perbandingan pengaturan hukum perjanjian waralaba di Indonesia dan Inggris = A comparison of legal arrangements for franchise agreements in Indonesia and United Kingdom

"Waralaba adalah hak khusus (adalah karya intelektual manusia di Indonesia) bidang industri hak kekayaan intelektual (HAKI)) yang didukung oleh individu atau entitas bisnis yang menentang sistem bisnis dengan bisnis karakteristik untuk memasarkan barang dan/atau jasa yang telah terbukti berhasil dan dapat digunakan dan/digunakan oleh pihak lain berdasarkan perjanjian Waralaba. Di Indonesia, pengaturan Waralaba dalam Peraturan Pemerintah No. 42 tahun 2007 tentang Waralaba. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah normatif penelitian yuridis. Penelitian yuridis dilakukan dengan penelitian hukum perpustakaan dan revisi Peraturan Waralaba No. 16 tahun 1997 dan Peraturan Waralaba No. 42 tahun 2007 2007 untuk melihat perkembangan pengembangan Waralaba di Indonesia. Sementara di Inggris, peraturan tentang waralaba masih menggunakan kode etik, yaitu ECF, yang hanya merupakan kode etik, tetapi penggunaannya menjadi pedoman dan menjadi a patokan untuk hakim. Kemudian tentukan Waralaba di Inggris, yang dirinci di ECF dengan kode BFA, yang merupakan Kode BFA di samping Inggris pemerintah. Selain itu, penulis juga akan menentang hukum Waralaba di Indonesiadan Inggris, untuk melihat perspektif lain yang semakin besar Dunia waralaba di era globalisasi saat ini.

Franchising is a special right (a human intellectual work in Indonesia) in the field of intellectual property rights industry (IPR) supported by individuals or business entities that oppose the business system with business characteristics to market goods and/or services that have proven successful and can be used and/used by other parties based on the Franchise agreement. In Indonesia, the regulation of Franchising in Government Regulation No. 42 of 2007 concerning Franchising. The research method used in this study is normative juridical research. Juridical research was carried out with library law research and revision of Franchise Regulation No. 16 of 1997 and Franchise Regulation No. 42 of 2007 2007 to see the development of Franchise development in Indonesia. Meanwhile in In the UK, regulations on franchising still use a code of ethics, the ECF, which is only a code of ethics, but its use is a guideline and becomes a benchmark for judges. Then specify the Franchise in the UK, which is specified in the ECF with the BFA code, which is the BFA Code in addition to the UK government. In addition, the author will also oppose the Franchise law in Indonesia and the UK, to see other perspectives that are getting bigger The franchise world in the current era of globalization."

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2019

S-pdf

UI - Skripsi Membership Universitas Indonesia Library

Muhammad Hanief

Analisis Pengaturan Electronic Bill of Lading dalam Transaksi Letter of Credit dengan Perbandingan terhadap Implementasinya di Negara Singapura, Inggris, dan Amerika Serikat = Analysis of Regulation on Electronic Bill of Lading in Letter of Credit Transaction with Comparison to its Implementation in Singapore, United Kingdom, and United States of America

"Penelitian ini mengkaji kerangka regulasi yang mengatur penggunaan konosemen elektronik atau EBL dalam pencairan letter of credit (L/C), dengan membandingkan penerapannya dalam hukum Indonesia dengan Uni Eropa, Amerika Serikat, dan Singapura. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis regulasi hukum saat ini terkait EBL sebagai dokumen hak milik dan penerimaannya dalam perdagangan internasional. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif, memanfaatkan bahan hukum primer, sekunder, dan tersier melalui studi pustaka. Penelitian ini menyoroti pentingnya regulasi yang efektif untuk memfasilitasi penggunaan EBL yang praktis dan aman, menekankan keuntungannya dalam mengurangi kesalahan manusia dan menyederhanakan proses birokrasi. Dengan membandingkan kerangka regulasi negara-negara terpilih, penelitian ini memberikan rekomendasi bagi Indonesia untuk meningkatkan infrastruktur hukum guna mendukung implementasi EBL dalam transaksi perdagangan. Temuan penelitian menunjukkan bahwa meskipun EBL menawarkan keuntungan signifikan dalam efisiensi dan keamanan, adopsinya memerlukan kerangka hukum yang kuat dan kerjasama internasional untuk memastikan efektivitas dan keandalannya dalam praktik perdagangan global.

This study examines the regulatory framework governing the use of electronic bills of lading (EBL) in the disbursement of letters of credit (L/C), comparing its application in Indonesian law with that in the European Union, the United States, and Singapore. The research aims to analyze the current legal regulations concerning EBL as a document of title and its acceptance in international trade. The study employs a normative juridical approach, utilizing primary, secondary, and tertiary legal materials through library research. It highlights the necessity for effective regulations to facilitate the practical and secure use of EBL, emphasizing its benefits in reducing human errors and bureaucratic processes. By comparing the regulatory frameworks of the selected countries, the study provides recommendations for Indonesia to enhance its legal infrastructure to support the implementation of EBL in trade transactions. The findings indicate that while EBL offers significant advantages in efficiency and security, its adoption requires robust legal frameworks and international cooperation to ensure its effectiveness and reliability in global trade practices."

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2024

S-pdf

UI - Skripsi Membership Universitas Indonesia Library

Gilderoy Lihardo Immanuel

Analisis Pengaturan Hak Cipta Terhadap Karya Cipta Berupa Typeface dan Font di Indonesia (Studi Perbandingan Indonesia, Amerika Serikat, dan Inggris) = Analysis of Copyright Regulations for Copyright Works in the Form of Typefaces and Fonts in Indonesia (Comparative Study of Indonesia, United States, and United Kingdom)

"Perkembangan teknologi yang pesat menghasilkan pertukaran informasi yang semakin mudah tiap hari nya, hal ini tidak terlepas dengan kemudahan untuk mengakses karya cipta melalui akses internet. Kemudahan ini tidak membatasi terjadi nya pelanggaran terhadap karya cipta orang lain, dimana salah satu nya merupakan Tindakan pelanggaran terhadap font dan typeface yang kerap terjadi. Pengaturan terhadap font dan typeface merupakan hal yang penting dikarenakan pengaturan merupakan satu-satu nya metode perlindungan karena belum ada nya sistem perlindungan yang dapat melindungi font dan typeface dari tindakan pelanggaran. Untuk itu, penelitian ini akan menjelaskan terkait font dan typeface beserta pelanggaran yang dapat terjadi kepada font dan typeface. Selain itu penelitian ini juga akan menganalisis terkait pengaturan terhadap font dan typeface di Indonesia dan akan dilakukan perbandingan dengan peraturan di Amerika Serikat dan Inggris. Penelitian akan dilakukan dengan menggunakan sumber-sumber penelitian dan data yang didapatkan melalui studi kepustakaan. Kesimpulan yang dapat diambil adalah pengaturan terkait font dan typeface belum diatur secara eksplisit pada Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 (“UUHC”) dan dirasa perlu nya pengaturan lebih lanjut terkait aspek-aspek pada font dan typeface yang lebih medetail agar tercipta nya kepastian hukum. Sehingga, Indonesia dapat membuat pengaturan yang sesuai dengan kondisi di Indonesia dengan mengadopsi pengaturan yang telah berlaku di Amerika Serikat dan Inggris.

The rapid development of technology has resulted in an easier exchange of information every day, this is inseparable from the ease of accessing copyrighted works through internet access. This convenience does not limit the occurrence of violations of other people's copyrighted works, where one of them is a violation of fonts and typefaces that often occur. Regulations on font and typeface is important because those regulations is the only protection method available, because there is no protection system that can protect fonts and typefaces from violations. For this reason, this study will explain fonts and typefaces along with violations that can occur to fonts and typefaces. In addition, this study will also analyze the regulations related to fonts and typefaces in Indonesia and will be compared with regulations in the United States and United Kingdom. The research will be carried out using research sources and data obtained through literature studies. The conclusion that can be drawn is that the regulations related to fonts and typefaces have not been explicitly regulated in Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 ("UUHC") and it is felt that further arrangements are needed regarding aspects of fonts and typefaces that are more detailed in order to create legal certainty. Thus, Indonesia can make arrangements that are in accordance with the conditions in Indonesia by adopting the arrangements that have been in force in the United States and the United Kingdom."

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2022

S-pdf

UI - Skripsi Membership Universitas Indonesia Library

Taufiq Burhani

Hak cuti bagi suami yang istrinya hamil/melahirkan: perbandingan pengaturan di Indonesia dan Inggris = Right of paternal leave during spouse s maternal period: a comparison between Indonesian and England regulation

"ABSTRAK

Skripsi in memberikan analisis perbandingan pengaturan cuti melahirkan bagi pekerja/buruh laki-laki di Indonesia dan Inggris. Hal ini didasarkan pada fakta bahwa seorang pekerja/buruh laki-laki yang juga ayah, memiliki peranan yang sangat penting, terutama dalam merawat istri dan anaknya setelah masa persalinan. Analisis dilakukan dengan menggunakan metode yuridis normatif yang bersumber pada studi kepustakaan. berdasarkan analisis tersebut, dapat disimpulkan bahwa Indonesia hangya mengatur cuti melahirkan bagi pekerja/buru perempuan/buruh perempuan tetapi juga pekerja/buruh laki-laki

ABSTRACT

Thesis in giving a comparative analysis of the maternity leave arrangements for workers / laborers male in Indonesia and the UK. It is based on the fact that a worker / laborer male and father, has a very important role, especially in caring for his wife and child after the birth. Analyses were performed using normative juridical method which is based on the study of literature. based on the analysis, it can be concluded that Indonesia Hangya regulate maternity leave for workers / Rush female / female workers but also workers / laborers male"

2016

S62855

UI - Skripsi Membership Universitas Indonesia Library

Praiselia Riri Naomi

Perbandingan pengaturan pengenaan denda dalam hukum persaingan usaha di Indonesia, Kanada, Inggris, dan Korea Selatan = Legal comparison on the imposition of fines under competition law of Indonesia, Canada, United Kingdom, and South Korea

"Pengenaan denda merupakan salah satu cara untuk menegakkan hukum persaingan usaha. Tujuan dari denda adalah untuk menjerakan pelaku usaha agar tidak melakukan tindakan serupa atau ditiru oleh calon pelanggar lainnya. Indonesia sedang melakukan amandemen terhadap Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat yang salah satu poin yang menjadi fokus amandemen adalah mengenai ketentuan denda. Perubahan ketentuan denda dalam RUU tentang Larangan Praktik Monopoli menimbulkan banyak pro dan kontra. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif yang menggunakan analisa kualitatif mengenai pengaturan pengenaan denda di Kanada, Inggris, dan Korea Selatan. Pengaturan pengenaan denda pada ketiga negara tersebut dijadikan sebagai bahan rujukan terhadap pengaturan ketentuan denda di Indonesia dan sekiranya dapat menjadi masukan untuk perubahan ketentuan denda di Indonesia. Analisis dari skripsi ini mencapai kesimpulan bahwa perubahan ketentuan denda dalam RUU tentang Larangan Praktik Monopoli masih belum cukup memadai apabila dibandingkan dengan pengaturan ketentuan denda dalam ketiga negara pembanding. Dengan demikian, Pemerintah dan Komisi Pengawas Persaingan Usaha perlu mengkaji kembali perubahan ketentuan denda dalam RUU tentang Larangan Praktik Monopoli agar dapat memberi efek jera, serta disaat yang sama tetap menjamin terlangsungnya iklim persaingan usaha yang sehat oleh para pelaku usaha.

The imposition of fines is one of the method in enforcing Competition Law. The purpose of the fine is to deter business actors to not take similar conducts or to be followed by another potential violator. Indonesia is currently amending Law Number 5 Year 1999 on The Prohibition of Monopolistic Practices and Unfair Business Competition, in which one of the point that serves as the focus of the amendment is regarding provision of fines. The changes within the provisions of fines under the Bill concerning The Prohibition of Monopolistic Practices and Unfair Business Competition raise several pros and cons. This research is a normative legal research by using qualitative analysis concerning the regulation of imposition of fines in Canada, United Kingdom, and South Korea. The regulations on the imposition of fines in these three countries serve as materials for references towards the regulation on the imposition of fines in Indonesia and hopefully may also serve as recommendations to the amendment of the provision of fines in Indonesia. The analysis of this thesis resulted in the conclusion that the Bill of the fine provisions on the Prohibition of Monopolistic Practices is still inadequate in comparison to the fines regulations in the three compared countries. Thus, the Government and the Business Competition Supervisory Commission KPPU need to review the Bill of the fine provisions on Prohibition of Monopolistic Practices in order to give a deterrent effect and at the same time ensuring a healthy business competition by business entrepreneurs."

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2018

S-Pdf

UI - Skripsi Membership Universitas Indonesia Library

Andriana Ilham Warsono

Urgensi pengaturan program diskon pelanggan dalam hukum persaingan usaha di Indonesia: perbandingan pengaturan di Amerika Serikat dan Inggris = The urgency of loyalty discount regulation in competition law in Indonesia: comparison of regulatory arrangements in the United States and the United Kingdom

"ABSTRACT

Program diskon pelanggan merupakan salah satu strategi pemasaran dengan cara memberikan pengurangan harga yang diberikan oleh suatu pelaku usaha kepada konsumen untuk menarik minat beli dari konsumen tersebut. Tujuan dari pemberlakuan program diskon pelanggan adalah menjaga loyalitas dari konsumen agar tetap melakukan pembelian kepada pelaku usaha tersebut. Contoh dari program ini adalah frequent-flyer program yang ditawarkan oleh maskapai penerbangan. Tulisan ini memiliki rumusan masalah bagaimana pengaturan program diskon pelanggan ditinjau dari hukum persaingan usaha Amerika Serikat, Inggris dan Indonesia. Tujuan dari penelitian ini adalah memberikan analisis terhadap pemberlakukan program diskon pelanggan dikaitkan dengan potensi pelanggaran hukum persaingan usaha Indonesia. Penulis menggunakan metode penelitian kepustakaan. Jenis data yang digunakan dalam penulisan ini adalah data sekunder, yaitu data yang diperoleh dari studi dokumen. Bahan hukum yang digunakan Penulis antara lain bahan hukum primer, sekunder dan tersier. Terdapat beberapa definisi operasional yang digunakan, beberapa diantaranya adalah posisi dominan, praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat. Berdasarkan analisis yang dilakukan, diperoleh kesimpulan bahwa Amerika Serikat dan Inggris telah sadar terhadap potensi anti persaingan dari pemberlakukan program diskon pelanggan dengan melihat beberapa contoh kasus yang pernah terjadi. Terdapat beberapa pasal hukum persaingan usaha Indonesia yang relevan dengan potensi pelanggaran terhadap pemberlakuan program tersebut.

ABSTRACT

Loyalty discount is one of the marketing strategies that involves price reduction given by undertaking to consumers in order to attract their interest in buying. The aim of loyalty discount is to maintain consumer loyalty in order that they continue to buy from the undertaking. One example of this program is the frequent-flyer program offered by airlines. The research question of this thesis is how the loyalty discount is regulated based on the American, United Kingdom, and Indonesian competition laws. The purpose of this research is to provide analysis of the implementation of loyalty discount in relation with potential violations of Indonesian business competition law. The researcher used literature research method. The type of data used in this writing is secondary data, namely data obtained from document studies. The legal materials used by the researcher include primary, secondary, and tertiary legal materials. There are several operational definitions used, some of which are dominant position, monopolistic practices, and unfair competition. Based on the analysis carried out, it was concluded that the United States and the United Kingdom were aware of the potential for anti-competition from the implementation of loyalty discount by looking at a number of examples of cases that had occurred. There are several articles on Indonesian business competition law that are relevant to potential violations of the application of the program."

2019

S-Pdf

UI - Skripsi Membership Universitas Indonesia Library

Novia Analyes Pratiwi

Analisis perbandingan pengaturan initial public offering bagi usaha kecil dan menengah di Indonesia dengan India, Inggris, dan Malaysia = Comparative analysis of initial public offering arrangements for small and medium enterprises in Indonesia with India, united Kingdom, and Malaysia

"Salah satu alternatif pembiayaan bagi UKM ialah melalui pasar modal. Pasar modal dapat dimanfaatkan oleh UKM untuk memperluas usaha serta menambah lapangan pekerjaan. UKM di Indonesia setidaknya berkontribusi 60 terhadap Produk Domestik Bruto PDB. Untuk memberikan akses bagi UKM dalam pasar modal, Otoritas Jasa Keuangan menerbitkan aturan baru mengenai penawaran umum yang dilakukan oleh UKM dalam POJK 53/2017 dan POJK 54/2017. Aturan tersebut lebih ringan daripada aturan pada perusahaan biasa. Beberapa negara juga memiliki aturan khusus bagi UKM dalam melakukan Initial Public Offering IPO, yaitu India, Inggris, dan Malaysia.

Dalam tulisan ini akan dibahas bagaimana pengaturan IPO bagi UKM di Indonesia dibandingkan dengan India, Inggris dan Malaysia, bagaimana aspek hukum IPO berakibat terhadap pertumbuhan jumlah UKM yang melakukan penawaran umum, dan apakah pengaturan IPO yang mempermudah akses bagi UKM memberikan perlindungan cukup terhadap investor. Bentuk penelitian yang digunakan ialah penelitian yuridis normatif.

Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa di negara India, Inggris, dan Malaysia memiliki aturan khusus bagi UKM untuk IPO dan terdapat adviser untuk membantu UKM dalam proses IPO serta terdapat bursa khusus bagi UKM sedangkan Indonesia hanya memiliki aturan khusus tetapi belum memiliki bursa khusus bagi UKM. Kemudian, adanya aturan yang lebih ringan bagi UKM cukup memberikan perlindungan terhadap investor.

One alternative financing for SMEs is through the capital markets. The capital market can be utilized by SMES to expand and add jobs. SMEs in Indonesia at least contribute 60 against gross domestic product GDP. To grant access for SMEs in the capital market, the Financial Services Authority published new rules regarding public offerings carried out by SMES in POJK 53 2017 and POJK 54 2017. These rules are lighter than the rules on ordinary company. Some countries also have special rules for SMEs to conduct Initial Public Offering IPO, such as India, United Kingdom, and Malaysia.
In this study the author will examine about how setting the IPO for SMEs in Indonesia compared to India, the United Kingdom and Malaysia, how the legal aspects of the IPO resulted in a large number of small growth towards SME 39 S that do a public offering, whether setting the IPO makes it easy to access for SMES providing sufficient protection against investors. This research is the juridical normative research.
Based on the results of the research it is known that in the country of India, Malaysia, and the United Kingdom have special rules for SMEs for the IPO and there are advisers to help the SMES in the process of IPO and there is a special exchange for SMEs while Indonesia only has special rules but do not yet have special exchange available for SMES. Later, the existence of specific rules for IPO SMES increase the amount of the participation of SMES to obtain funding through the IPO. Lastly, the existence of the lighter rules for SMEs provide enough protection to the investors."

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2018

S-Pdf

UI - Skripsi Membership Universitas Indonesia Library

Halimah Nur Pratiwi

Analisis Kesiapan Penyelenggaraan Pasar Sekunder pada Equity Crowdfunding di Indonesia dalam Perbandingannya dengan Penyelenggaraan di Negara Inggris = Analysis of Equity Crowdfunding Secondary Market Readiness in Indonesia by Comparing The Practice of United Kingdom

"Pengaturan pasar sekunder pada equity crowdfunding di Indonesia diregulasi melalui Pasal 32 POJK 37/2018. Namun demikian, regulasi dalam POJK 37/2018 tidak menjelaskan lebih lanjut mengenai bagaimana sistem yang dimaksud dan

hingga saat ini, belum terdapat pengimplementasian penyelenggaraan pasar sekunder pada equity crowdfunding di Indonesia. Berkenaan dengan hal tersebut, skripsi ini akan membandingkan pasar sekunder pada equity crowdfunding di

Indonesia dengan Inggris dengan melihat praktik penyelenggaraan pada PT Santara Daya Inspiratama dan Seedrs Limited, serta membahas kesiapan penyelenggaraan pasar sekunder pada equity crowdfunding di Indonesia. Dengan

menggunakan metode penelitian yuridis normatif, skripsi ini menyimpulkan bahwa terdapat perbedaan antara pasar sekunder pada equity crowdfunding di Indonesia dengan Inggris. Selain itu, dalam skripsi ini juga disimpulkan bahwa hingga penelitian ini dilakukan, Indonesia masih belum siap menyelenggarakan pasar sekunder pada equity crowdfunding. Untuk dapat mempersiapkan penyelengaraan pasar sekunder pada equity crowdfunding di Indonesia, perlu diakomodir ketentuan lebih lanjut terkait prosedur dan penentuan nilai valuasi

saham.

Secondary market regulation on equity crowdfunding in Indonesia is regulated through Article 32 of POJK 37/2018. However, the regulation in POJK 37/2018 does not explain further about how the system is meant and To date, there has been no implementation of the secondary market for equity crowdfunding in Indonesia. In this regard, this thesis will compare the secondary market to equity crowdfunding in

Indonesia and the UK by looking at the implementation practices of PT Santara Daya Inspiratama and Seedrs Limited, as well as discussing the readiness of the secondary market for equity crowdfunding in Indonesia. With Using normative juridical research methods, this thesis concludes that there are differences between the secondary market for equity crowdfunding in Indonesia and the UK. In addition, this thesis also concludes that until this research is conducted, Indonesia is still not ready to organize a secondary market in equity crowdfunding. In order to be able to prepare for the implementation of a secondary market for equity crowdfunding in Indonesia, it is necessary to accommodate further provisions regarding procedures and determining valuation values.

share.

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2020

S-pdf

UI - Skripsi Membership Universitas Indonesia Library

Kukuh Setiawan

Perbandingan pengaturan regulatory sandbox di Indonesia, Inggris, dan Malaysia = The Comparative Studies of regulatory sandbox in Indonesia, United Kingdom, and Malaysia

"Regulatory Sandbox merupakan mekanisme uji coba terhadap inovasi teknologi terbaharukan atau model bisnis baru yang dimanifestasikan dalam suatu kerangka peraturan regulator finansial. Sejatinya mekanisme Uji coba piloting secara ad. hoc telah pertama kali dilaksanakan oleh Regulator Finansial sejak Tahun 2004 yaitu oleh Bangko Sentral ng Pillipinas (BSP) yang kemudian diikuti oleh regulator finansial lain diseluruh dunia, termasuk Bank Indonesia. Pada tahun 2016Financial Conduct Authority (FCA) Inggris merupakan negara yang mengkoinkan istilah Regulatory Sandbox dan membakukan mekanisme uji coba kedalam suatu kerangka pengujian yang bersifat berkelanjutan, setelah setahun sebelumnya mendirikan Project Innovate sebagai satuan unit FCA dan Innovation Hub untuk menghadapi perkembangan inovasi keuangan digital di sektor finansial Inggris. Pembentukan kerangka uji coba inovasi ini kemudian diadaptasi oleh berbagai regulator finansial di dunia, termasuk Bank Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan, dan Bank Negara Malaysia. Meskipun banyak regulator yang telah membentuk Innovation Hub nya masing masing dan telah mengadopsi suatu kerangka uji coba yang serupa. Implementasi regulatory sandbox oleh setiap regulator finansial berbeda-beda disesuaikan kepada lingkup kewenangan regulator, volume inovasi, dan sudut pandang terhadap inovasi dari setiap regulator. Skripsi ini akan melakukan perbandingan kerangka Regulatory Sandbox dari 4 Regulator Finansial di 3 Negara yang berbeda, yaitu Bank Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan, Financial Conduct Authority (Inggris), dan Bank Negara Malaysia (Malaysia).

Regulatory Sandbox is an innovation testing mechanism for cutting-edge technological innovation or new business models that are manifested under a firm Financial Regulatory Framework. The first ad hoc test and learn mechanism were conducted by Bangko Sentral ng Pillipinas (BSP) in 2004, and were followed by various regulator across the globe, Including Bank Indonesia. In 2016, The United Kingdom Financial Conduct Authority (FCA) coined the term Regulatory Sandbox and standardize it under a specific and continuous regulatory framework, after One year earlier formed Project Innovate as the FCA Innovation unit and Innovation hub to encounter the digital financial services development in the UK Financial Sector. The formation of this Regulatory Sandbox Frameworks were being adopted by various financial regulator across the globe, including Bank Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan, and Bank Negara Malaysia. Even tough various regulator have formed their own version of Innovation Hub and adopted the similar test and learn mechanism, the implementation of every regulatory sandbox may vary from one financial regulator to the other adjusted to every financial regulator supervisory purview, Innovation Volumes, and Regulatory viewpoint on innovation from every regulator. This Essay will compare the regulatory sandbox framework from 4 financial regulator in 3 Different Countries, Including Bank Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan, Financial Conduct Authority (United Kingdom), and Bank Negara Malaysia (Malaysia)"

Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2020

S-pdf

UI - Dokumentasi Universitas Indonesia Library

<< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 >>

Hasil Pencarian :: Simpan CSV :: Kembali

Hasil Pencarian