Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Buku ini berisi ajaran agama Islam dengan menggunakan bahasa Arab."

"Skripsi ini membahas berbagai variabel yang memiliki pengaruh terhadap margin pembiayaan murabahah di Bank BRISyariah. Penelitian ini mengambil sampel penelitian tujuh cabang pada PT Bank BRISyariah dan rentang waktu penelitian mulai dari Januari 2009 sampai dengan November 2011. Penelitian ini diuji dengan menggunakan metode regresi data panel.Hasil penelitian dengan menggunakan metode PLS (Pooled Least Square) menemukan bahwa terdapat pengaruh yang signifikan dan positif antara biaya operasional dan bagi hasil DPK dengan margin murabahah. Selain itu variabel lainnya yaitu volume pembiayaan murabahah dan BI rate juga memiliki signifikansi meskipun berhubungan negatif dengan margin murabahah. Adapun inflasi regional tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap margin murabahah.

---

The purpose of this study is to examine the effects of operational cost, volume of murabaha financing, profit sharing of customer fund, inflation and also BI rate on marginal rate of murabaha. This study took a sample from seven of the branch on PT Bank BRISyariah in a span of January 2009 until November 2011. This study using panel data regression methods to test the hyphothesis.

With the Pooled Least Squared (PLS) Method, this study has found the significant and positive relationship between operational cost and profit sharing of funding to marginal rate of murabahah. Meanwhile the volume of murabaha financing and BI rate has a significant effect but negative relationship to marginal rate of murabaha. And there is no significant effect between regional inflation to marginal rate of murabaha."

"Hadis sebagai sumber ajaran Islam. Ditemukan data melalui mu'jam bahya kurang - lebih 822 hadis membicarakan tentang ilmu. Sebaian di antaranya menjelaskan tentang ibrah pemanfaatan ilmu dan urgensinya....."

"Kekerasan politik pada pemilu 1997 di Pekalongan disebabkan oleh adanya disempowerment dari penguasa kepada masyarakat yang berbeda aliran politik. Hal itu dilakukan baik di bidang sosial, ekonomi, dan maupun bidang politik. Sedangkan penyebab kekerasan politik tahun 1999 adalah adanya perbedaan penafsiran antara masyarakat NU terhadap khittah NU yang dimulai tahun 1984. Pada pemilu 1997, kekerasan politik terjadi antara pendukung PPP dan pendukung Golkar. Pada pemilu 1999, kekerasan politik terjadi antara pendukung PPP dan pendukung PKB.Ulama sebagai tokoh penutan tidak cukup efektif dalam penyelesaian kekerasan politik tersebut. Dalam kajian dengan masalah politik tersebut, Ulama di Pekalongan, dapat digolongkan menjadi tiga kelompok. Pertama, mereka yang berpendapat bahwa kehidupan keagamaan dan kemasyarakatan tidak dapat dipisahkan. Oleh karena itu, menurut mereka keterlibatan ulama dalam masalah politik sehari-hari adalah suatu keharusan. Kelompok ulama inilah yang kemudian secara langsung ikut terlibat dalam partai politik. Kedua, mereka juga berpendapat bahwa kehidupan keagamaan dan kemasyarakatan, termasuk politik, tidak dapat dipisahkan. Hanya saja, mereka merasa tidak perlu melibatkan diri dalam politik praktis. Kelompok ulama ini, peduli pada masalah politik dan kenegaraan, tetapi tidak mau menjadi pendukung salah satu partai politik, secara terbuka. Ketiga, mereka yang tidak mau, dan tabu dengan urusan kehidupan politik. Mereka merasa kehidupan berpolitik bukan merupakan bidang urusan ulama. Kelompok ini membatasi kiprahnya hanya dalam masalah moral keagamaan. Mereka sengaja menghindari kehidupan politik, karena hal itu dianggap "terlalu dunia".Dimana kelompok pertama tidak dapat berperan secara efektif, karena seringkali dicurigai oleh pihak lain yang berbeda aliran politiknya. Ulama kelompok kedua kurang efektif dan efisien dalam berperan menyelesaikan kekerasan politik, karena cara yang dilakukannya tidak secara langsung dan memakan waktu yang agak panjang. Sedangkan ulama kelompok ketiga tidak berperan, karena mereka dengan sengaja menghindari masalah politik dalam kehidupannya.Dengan tidak berperannya ulama di Pekalongan dalam penyelesaian kekerasan politik, maka keadaan masyarakat menjadi mengambang. Mereka seakan kehilangan tokoh panutan yang mengarahkan kehidupan politiknya. Sebagian masyarakat menjadi apatis terhadap kehidupan politik. Sebagian yang lain terlalu bersemangat dalam kehidupan politik, tanpa memperhatikan hak politik warga lainnya. Akibatnya, mereka menjadi rawan dan rentan terhadap adanya perbedaan aliran politik.Kondisi itu tentunya bisa menggangu ketahanan wilayah Pekalongan yang pada gilirannya akan mengganggu pula ketahanan nasional. Hal itu dikarenakan berbagai pihak, baik tokoh formal maupun informal, tidak menggunakan pendekatan "ketahanan nasional" secara jelas.Kalangan ulama, misalnya, tidak begitu memperhatikan asas tannas yang melihat sesuatu secara komprehensif integral atau menyeluruh terpadu. Padahal asas ini bisa disamakan dengan apa yang dalam Islam disebut sebagai "kaffah". Masyarakat Pekalongan yang "agamis" tidak menyeluruh dalam mengamalkan ajaran agama yang mereka anut. Yang mereka lakukan adalah sesuatu yang lebih menguntungkan diri atau kelompoknya, sehingga masalah kekerasan politik di sana tidak dapat diselesaikan dengan tuntas."

"Kabupaten Pandeglang, merupakan salah satu wilayah Banten yang dikenal sebagai wilayah yang tetap mempertahankan keadaan yang Islami. Masyarakat muslim di Kabupaten Pandeglang, Banten, dikenal sebagai masyarakat yang taat melaksanakan ajaran Islam, termasuk dalam melaksanakan hukum kewarisan. Motto juang Pandeglang yang Historis, Agamis, dan Patriotis merupakan cerminan dari kondisi masyarakat setempat.Menurut Soepomo, berdasarkan penelitian yang dilakukan sekitar tahun 1925-1931 di Jawa Barat, termasuk di Kabupaten Pandeglang, berlaku hukum kewarisan adat, atau hukum kewarisan Islam yang telah diterima oleh hukum kewarisan adat Jawa Barat. Sanak saudara yang "nakal" dan tidak mengindahkan pendapat umum, mengajukan gugatan kewarisan kepada Priesterraad untuk memperoleh keuntungan bagi dirinya.Berdasarkan penelitian pada tahun 1996 sampai dengan pertengahan tahun 2000, di Kabupaten Pandeglang, Banten, berlaku hukum kewarisan Islam. Dari ketiga ajaran hukum kewarisan Islam yang dikenal dan "berlaku" di Indonesia, yaitu hukum kewarisan Islam ajaran Syafi'i (Syafi'iyah), ajaran Hazairin, dan Kompilasi Hukum Islam, ketiga-tiganya ditemukan di Kabupaten Pandeglang, Banten, meskipun pelaksanaannya tidak persis sesuai dengan ajaran-ajaran hukum kewarisan Islam tersebut, khususnya ajaran Hazairin. Tetapi dari ketiga ajaran hukum kewarisan Islam itu, ajaran Syafi'i (Syafi'iyah) paling banyak ditemukan dalam masyarakat muslim di Kabupaten Pandeglang, Banten."

"Semakin maju dan berkembangnya ilmu pengetahuan modern dan perubahan sosial kemasyaralatan maka akan semakin kompleks permasalahan-permasalahan yang harus dihadapi oleh umat Islam, khususnya di bidang hukum Islam (fiqh). Dalam kondisi demikian, kegiatan untuk melakukan ijtihad marak disuarakan.Sudah menjadi maklum bahwa hukum Islam akan selalu berkembang mengikuti perkembangan waktu dan zaman. Kehadiranuya akan selalu relevan dan mampu diterapkan pada setiap keadaan dan tempat. Hal ini membuktikan bahwa hukum Islam merupakan suatu kekuatan yang dinamis dan kreatif. Melihat perkembangan-perkembangan tersebut dalam hubungannya dengan fleksibilitas hukum Islam, maka kegiatan berijtihad mutlak diperlukan. Hal ini mengingat karena banyak persoalan-persoalan baru yang muncul di tengah-tengah masyarakat sebagai akibat perkembangan dan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi yang tak dapat dibendung lagi kehadiranya.Di Jakarta, misalnya, kegiatan istinbath hukum Islam secara perorangan (fardhi) pernah dilakukan oleh K.H. Muhammad Syafe'i Hadzami dalam karyanya, Thudhih alAdiliah. Jika dilihat dalam keberadaaa organisasi-organisasi keagamaan di Indoneaia, maka dalam sejarahnya KH Muhammad Syafi'I Hadzami terlibat aktif dalam Nahdhalul Ulama (NU). Sebagai salah satu organisasi keagamaan, NU juga melakukan kajian-kajian hukum Islam yang terbentuk dalam wadah Bahsul Masail NU yang menelorkan fatwa-fatwa hukum sebagai hasil ijtihad secara kolektif.Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui ada atau tidaknya konsistensi KH. Muhammad Syafi'i Hadzami sebagai ulama NU dalam memberikan keputusan hukum Islam secara perorangan (fardhi) dalam wadah Bahsul Masail NU sebagai lembaga pengambil keputusan hukum Islam secara kolektif (jama'i) di lingkungan NU. Konsistensi tersebut setidaknya dapat dilihat dari segi metode istinbath hukumnya dan hasil-hasil keputusan hukumnya.Dari analisis pembahasan, diperoleh hasil penelitian sebagai berikut:1. KH Muhammad Syafi'i Hadzami cenderumg hanya mencukupkan diri pada ibarat-ibarat kitab yang memuat pendapat-pendapat para ulama terdahulu yang berhaluan madzhab Imam Syafi'i, sekalipun dalam beberapa hal ia menjawab dengan menggunakan logikanya sendiri yang didasarkan pada kaidah-kaidah fiqhiyyah, ayat-ayat al-Qur'an, dan hadis-hadis Nabi saw.2. Secara umum keputusan-keputusan KH. Muhammad Syafi'i Hadzami dari berbagai persoalan kontemporer adalah sama dengan keputusan-keputusan hukum yang difatwakan oleh Bahsul Masail NU. Perbedaan hanya terlihat pada perincian atau penegasan jawaban terhadap suatu masalah.

---

Progressively accelerate and expanding it modern science and social change, hence will progressively problems complex which must face by Islam people, specially in area Islamic law (fiqh). In a condition that way, activity to conduct ijtihad is popular lighthouse.

Have become enunciated that Islamic law will always expand to keep abreast of epoch and time. Its attendance will be relevant always and can be applied in each place and situation. This matter prove that Islam law represent an creative and dynamic strength.

To see that growths in its relation with flexibility Islamic, hence activity of iiecded absolute to do ijiihad. This matter remember because many new problems appearing in society midst as effect of growth and progress and science of technology which cannot be barricaded again its attendance.

In Jakarta, for example, activity of istinbath Islamic law alonely (farad) have been conducted by Ku Muhammad Syafi'i Hadzami in its masterpiece, Tcutdhih al-Adillah. If seen in religious organizational existence in Indonesia, hence in history of K.H. Muhammad Syafi'i Hadzami involve active in Nahdhatul Ulama (NU). As one of the religious organization, NU also conduct studies Islamic law, which is formed in place of Bahsul Masail NU which is produced religious advices law as result of ijtihad collectively (jama?i)

Therefore, this research aim to to know there is or do not it consistency of KR Muhammad Syafi'i Hadzami as moslem scholar of NU in giving decision of Islamic law alonely (fardhi) in place of Bahsul Masail NU as institute taker of decision of Islam law collectively (jama'i) in environment of NU. The Consistency at least can be seen from method facet of istinbath its law and pickings decision of his law.

From solution analysis, obtained by result of research of the following research:

1. K.H. Muhammad Syafi'i Hadzami tend to only making sufficient himself at s pposings book loading opinions all former moslem scholar which is Syafi' i madzhah oriented, even if in some cases he answer by using its own logic which relied on methods of fiqhiyyah, sentences of al-Qur'an, and hadis-hadis. But this matter conducting of in very number afew.

2. In general, decisions of law of K.H. Muhammad Syafi'i from various contemporary problem is equal to decisions of law which is religious advices by Bahsul Masail NU. Even if there are difference, that thing is only seen at detail or is coherent of answer to an problem."

"Tesis ini akan membahas persoalan mengenai kedudukan Hukum Perdata Islam dalam Tata Hukum Indonesia serta mengenai berbagai peluang dan tantangan masuknya Hukum Perdata Islam dalam Tata Hukum Indonesia.Adapun methodologi yang penulis pergunakan adalah diskriptif analitik, dengan menggunakan janis data normatif-kualitatif. Sedang metode pengumpulan datanya adalah studi kepustakaan.Kesimpuian yang berhasil penulis lakukan dari pembahasan ini adalah hahwa kedudukan hukum Islam dapal dibagi menjadi dua periode, antara lain: Periode penerimaan hukum Islam sepenuhnva dan periode penerimaan hukum Islam oleh hukum adat. Hukum Perdata Islam yang telah berhasil menjadi tam hukum Indonesia antara lain adalah UU Pernikahan kompilasi Hukum Islam dan lainnya.Peluang masuknya hukum Islam ke dalam berbagai peraturan perundang-undangan di Indonesia masih sangat terbuka sakali: factor-faktor yang mengindikasikan kearah itu antara lain adalah faktor historis, sosiologis, yuridis dan filosofis.Tantangan Hukum Perdata Islam di Indonesia yang dihadapi cukup banyak. antara lain adalah dualisme pendidikan hukum, kurangnya sumber daya manusia andal yang mencukupi, tidak adanya buku-buku rujukan utama dalam bahasa nasional dan buku-buku teks yang dapat digunakan di perguruan tinggi, dan last but not least, sistem politik dan hukum yang belum jelas arah tujuannya.This Thesis will study the problem of concerning history and legal status of Islamic Law in Indonesia Law and also hit various opportunities entry of Islamic Law in Indonesia Law.

As for methodology which the writer uses is analytic descriptive, by using type of data normative-qualitative-historical. Its data collecting Method is bibliography study.

A success conclusion that the writer takes away from this solution is that history and the Islamic Law tradition in Indonesia that has been very old taken place and executed.

The Legal status of Islamic Law can be separated into two periods, they are: The full acceptance period of Islamic Law and the acceptance Islamic Law by customary law. The entrance opportunity of Islamic law into various regulations in Indonesia is still very wide-opened. Some factors, which indicate to that way for examples, they are historical, factor, sociological, juridical, and philosophic."

"Fenomena sosial-politik yang memunculkan gagasan legislasi syari'at Islam di Indonesia merupakan sesuatu hal yang menarik untuk dikaji. Penelitian ini meneliti fenomena tersebut dengan studi efektivitas hukum yang merupakan penelitian hukum normalif, sehingga dari penelitian yang dilakukan dengan metode content analisis dan metode kualitatif deskriptif yang berkesinambungan dengan studi efektivitas hukum inilah akan diketahui tinjauan gagasan legislasi syari'at Islam tersebut dalam sudut pandang Filosofis-normalif, sosiologis dan yuridis konslitusional.Dari faktor filosofis-normalif, syari'at Islam merupakan dasar-dasar pondasi yang sudah ditetapkan Allah SWT dalam menentukan hukum yang mengatur kehidupan manusia. la merupakan sumber hukum yang bersifat abadi, elastis dan fleksibel sehingga bisa diterapkan kapanpun dan dimanapun, nilai-nilainya adalah kewajiban yang harus dilaksanakan. Dan faktor Sosiologis, legislasi syari'at Islam bagi bangsa Indonesia masih menjadi kontroversi antara yang setuju dan menolak, Karena itu, legislasi syari'at Islam akan efektif jika di dukung oleh kalangan umat Islam sendiri dan didukung oleh aparatur negara dan penentu kebijakan pemerintah dan hukum seperti Lembaga Legislatif, Eksekutif dan Yudikatif. Dan faktor yuridis konslitusional, legislasi syari'at Islam terakomodasi dalam Piagam Jakarta yang kedudukannya sebagai jiwa dan satu kesatuan dengan UUD 1945 dan kedudukannya menjadi sumber otoritatif setelah berlakunya Dekrit Presiden 5 Jill 1959/Kepres No. 150 tahun 1959 serta pasal 29 UUD 1945 sebagai penjabaran dari sila pertama dalam Pancasila.Study About Legislation of Islamic Law (Syari'at Islam) in Construction Indonesian System of Law Social-politic phenomena that appearing legislation of Syari'at Islam (Islamic law) in Indonesia represents the interest thing to be studied. This research study about that phenomena with law effectiveness study representing research of law normative, so from that research with using content analysis and continual descriptive method qualitative with this effectiveness study punish hence will knew that idea legislation of Islamic law in viewpoint of philosophies normative, sociologies and juridical constitutional.

From factor of philosophies normative, syari'at Islam (Islamic Law) represent foundation bases which have been determined Allah SWT in determining law arranging human life. He represents the source of law endless, elastic and flexible until could be applied whenever and anywhere, the values are the obligation, which must be executed. From factor of Sociologies, legislation syari'at Islam (Islamic Law) for Indonesian nation still become controversy among which agree and disagree. In consequence, legislation of Syari'at Islam (Islamic Law) will be effective if supporting by Islamic people alone and state apparatus/government and determinant of policy and government like Legislative Institute, Executive and Judicative. From Juridical constitutional factor, implementation of syari'at Islam (Islamic Law) accommodated in Jakarta Charter as soul and one unit with UUD 1945 and become the source of authoritative after effect Presidential Decree 5 July 1959/Kepres No. 150 1959 and also UUD 1945 section 29 as formulation of first principle in Pancasila."

"ABSTRAKDi negara hukum. hukum itu harus dijadikan sebagai panglima. Dengan kata lain semua orang wajib tunduk kepada hukum. Dan semua orang sama kedudukannya di depan hukum. Pengabaian terhadap prinsip hukum ini dapat menyebabkan terjadinya kekacauan dan kahancuran suatu negara. Jika hal tersebut terjadi di Indonesia semestinya perlu direformasi.Ada empat hal utama untuk membuat kedudukan hukum itu menjadi kuat yaitu:(1) Adanya peraturan hukum yang jelas termasuk paradigma. hukum,(2) Adanya badan penegak hukum dan pelaksana hukum yang jujur, adil, konsekwen dan konsisten,(3) Adanya sarana penegakan hukum yang memadai, dan(4) Adanya kesadaran hukum dari semua lapisan masyarakat termasuk para penegak hukum dan pelaksana hukum.Refomasi yang terjadi di lndonesia menuntut adanya perubahan atau perombakan total, atau penyempurnaan dari berbagai bidang kehidupan termasuk di bidang hukum, agar hukum itu kembali kehabitatnya termasuk kedudukan hukum Islam. Selama ini dirasakan adanya kecendrungan penyalahgunaan fungsi hukum dari alat keadilan bagi masyarakat menjadi alat kekuasaan untuk melindungi kepentingan penguasa. Reformasi di bidang hukum menuntut adanya pembudayaan hukum dan pemberdayaan hukum serta penyempurnaan di berbagai bidang lapang an hukum. Selain itu sebagaimana yang dimaksudkan dalam tulisan ini agar reformasi hukum juga dapat mengembalikan hukum Islam kepada yang berhak dan berkewajiban. untuk manjalankannya dalam rangka menjalankan hak asasi manusia. Berdasarkan catatan sejarah umat Islam menjalankan hukum Islam di tanah nusantara sejak kedatangannya sesuai dengan sifat hukum Islam yang melekat dalam diri setiap individu umat Islam.Demikian seterusnva pada zaman kesultanan dan awal kedatangan penjajah, hukum Islam masih berjalan sebagaimana; mestinya. Hanya pada diakhir abad ke- 19 dan awal abad ke-20 oleh penjajah Belanda perjalanan hukum Islam ingin dihambat dengan diupayakan peminggirannya sedemikian rupa demi kepentingan jajahannya sehingga hukum Islam tidak dapat dijalankan sebagaimana mestinya meskipun hukum Islam- itu merupakan keyakinan dan ibadah bagi orang Islam yang melekat pada setiap pribadi muslim kemanapun ia berada dan jaman apapun yang dilaluinya."

"Tesis ini berjudul "Kompilasi Hukum Islam: Hukum Islam Berwawasan Indonesia". Masalah yang dikaji adalah: (1) norma-norma baru dalam Kompilasi Hukum Islam, (2) kedudukan Kompilasi Hukum Islam dalam tata hukum Indonesia dan penerapannya di Peradilan Agama, serta (3) kemungkinan pengembangan hukum Islam di Indonesia pada masa yang akan datang. Penelitian yang dilakukan mencakup baik penelitian kepustakaan maupun penelitian lapangan. Penelitian lapangan dilakukan dengan mewawancarai dua orang nara sumber, yaitu Bush mul Arifin dan Ali Yafie, serta penelitian di lima Pengadilan Agama di Jakarta untuk mengetahui pandapat hddm barbing Kompilasi Hukum Islam dan penerapannya terhadap perkara-perkara yang diselesaikan oleh Pengadilan Agama.Dari hasil penelitian disimpulkan: (1) Kompilasi Hukum Islam memperkenalkan beberapa norma hukum baru. Norma-norma baru tersebut ada yang merupakan norma hukum baru dibandingkan dengan hukum Islam klasik, tetapi bukan Berarti yang baru dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia, karena telah diatur dalam peraturam perundang-undangan yang ada sebelumnya, seperti pencatatan perkawinan. Ada juga yang merupakan norma-norma yang sama sekali baru: belum dikenal dan belum diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku sebelumnya."