Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Tujuan penelitian ini adalah Pelaksanaan perjanjian kredit usaha rakyat dalam praktek antara BRI Unit Depok Timur dengan Debitur, Penyelesaian sengketa wanprestasi yang dilakukan BRI terhadap debitur yang melakukan tindakan wanprestasi. Serta Upaya yang dapat ditempuh oleh BRI dalam memperoleh kembali pelunasan piutangnya. Permasalahan hukum dari pemberian kredit usaha rakyat adalah terjadinya wanprestasi yang dilakukan oleh debitur. Upaya yang dilakukan BRI adalah penagihan secara kontinuitas kepada debitur serta memperketat analisis kredit. Terhadap kredit macet, upaya yang dilakukan BRI adalah pengajuan klaim ke Askrindo sesuai dengan Nota Kesepahaman yang telah disepakati oleh Pemerintah dengan Perusahaan Penjamin serta bank pelaksana kredit usaha rakyat.

---

The purpose of this study is the implementation of the credit agreement between the practice of business people in the East with BRI Depok Debtor, Breach of contract dispute resolution conducted BRI against defaulting debtors act. And efforts that can be reached by BRI in recovering payment claims. Legal problems of the people's business lending is the occurrence of default by the debtor. Efforts are made BRI is a continuity to the debtor's billing as well as the tightening of credit analysis. Against bad credit, BRI's efforts to Askrindo claim in accordance with the Memorandum of Understanding agreed between the Government and the Guarantor and the Company's bank credit executing the business people."

"Laporan magang ini berisi mengenai proses Kredit Usaha Rakyat (KUR) pada Bank BRI Unit Semplak. Kredit Usaha Rakyat ini ditujukan kepada nasabah yang memiliki usaha yang feasible yaitu, tidak bertentangan dengan norma yang berlaku, dikelola dengan baik, menghasilkan keuntungan yang positif dan belum bankable atau tidak memiliki agunan yang cukup atau tidak mempunyai agunan sama sekali. Proses kredit dimulai dari mengajukan permohonan kredit oleh nasabah, pencatatan berkas oleh deskman, disposisi kredit, proses analisis dan survei yang dilakukan oleh Account Officer, pemutusan hasil dan pencairan kredit, selain itu dijelaskan penanganan yang dilakukan oleh pihak bank jika terjadi kredit macet untuk KUR.

---

This internship report contains the process People Business Credit (KUR) at Bank BRI Semplak. The KUR is intended to customer who have a feasible business such as, adherence to the general norm, well managed, generating positive profits and not yet bankable or doesn?t have sufficient collateral or have no collateral at all. The process starts from submit a credit application credit loan by the customer, recording files by deskman, credit disposition, analyctical and survey process conducted by the Accounts Officer, termination of results and credit disbursement, it also described the handling by the bank in the event of bad debts for KUR."

"ABSTRAKKredit mikro adalah pinjaman dalam jumlah kecil yang biasanya ditujukan untuk masyarakat dengan ekonomi kelas menengah ke bawah. Dalam memberikan kredit mikro, Bank BRI menggunakan perjanjian kredit yang dibuat sendiri oleh pihak bank, dan tidak menggunakan akta notariil. Akan tetapi, walaupun perjanjian antara bank dan nasabah dibuat dengan perjanjian dibawah tangan, tetapi selanjutnya dalam perjanjian tersebut, dilakukan proses legalisasi atau waarmerking. Adapun permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini adalah mengenai penerapan legalisasi dan waarmerking perjanjian kredit mikro pada Bank Rakyat Indonesia Unit Karang anyar dan kekuatan hukum perjanjian kredit yang telah dilakukan proses legalisasi dan waarmerking. Metode penelitian yang dipakai adalah yuridis normatif dengan pendekatan analitis dan analisa data dilakukan secara deskriptif. Hasil analisa adalah bahwa legalisasi dan waarmerking hanya mempunyai kekuatan pembuktian formal artinya bila tandatangan pada akta itu diakui, yang berarti pernyataan yang tercantum dalam akta itu diakui kebenarannya Formal artinya terjamin kebenaran atau kepastian tanggal dari akta itu, kebenaran tandatangan yang terdapat dalam akta itu, identitas para pihak yang hadir dan juga tempat dimana akta itu dibuat. Akan tetapi surat dibawah tangan walaupun telah mendapat legalisasi ataupun waarmerking dari notaris tetaplah merupakan surat yang dibuat dibawah tangan, akan tetapi kekuatan pembuktiannya masih lebih baik dibandingkan dengan surat dibawah tangan yang tidak di legalisasi ataupun yang tidak di waarmerking.

---

ABSTRACTMicrocredit is a small loan that is usually intended for people with a lower middle class economy. In providing microcredit, Bank BRI uses credit agreements made by the bank itself, and does not use notariil deed. However, even though the agreement between the bank and the customer is made under a non notariil deed, but subsequently in the agreement, a legalization or waarmerking process is carried out. The problems raised in this study are regarding the application of legalization and waarmerking of micro credit agreements at the Bank Rakyat Indonesia unit Karang Anyar and the legal power of credit agreements that have been carried out by the legalization and waarmerking process. The research method used is normative juridical with analytical approach and data analysis carried out descriptively. The results of the analysis are that legalization and waarmerking only have the power of formal proof, meaning if the deed on the deed is recognized, which means that the statement stated in the deed is recognized as Formal means guaranteed the truth or certainty of the deed, the validity of the signature contained in the deed, identity the parties present and also the place where the deed was made. But the non notariil deed even though it has been legalized or waarmerking from a notary is still a non notariil deed, but the strength of proof is still better than the non notariil deed that is not legalized or not waarmerking.

 

 

"

"Peran Lembaga Keuangan Mikro di era Otonomi daerah semakin penting. Untuk itu Iembaga keuangan mikro perlu berinovasi guna mengantisipasi peluang bisnis yang semakin terbuka, khususnya dalam hal peningkatan aksesibllitas dan pelayan produk / jasa.Penelitian ini dimaksud menganalisis manajemen pemasaran jasa khususnya pelayanan nasabah disektor kredit mikro yang berada diperusahaan Bank Rakyat Indonesia(BRI) khususnya Unit mikro. Dalam hal ini menggunakan analisis penukuran service quality dengan menggunakan 5 karakteristik yang kemudian dikembangkan dengan analisis gap yang terjadi dalam manajemen perusahaan dan persepsi dengan harapan pelanggan selanjulnya dikembangkan dengan mencari format kepuasan pelanggan yang diharapkan bisa menjadi pelanggan yang loyal. Dari hubungan antara perusahan dan pelanggan penulis menggunakan konsep Customer Relationship Management (CRM) yang fungsinya untuk mengembagkan jaringan antara pelanggan dan perusahaan, mempertahankan pelanggan dengan memberikan fasilitas kemudahan pelayanan baik berupada Internet, database pelanggan dan komunikasi Iain yang diharapkan pelanggan/nasabah bisa puas dengan pelayanan perusahaan, selanjutnya bisa loyal dan menjadi nasabah BRI kembali dan harapan akhir dari konsep ini adalah untuk menambah Iaba perusahaan.Lembaga keuangan mikro mempunyai peran besar dalam menumbuhkan calon-calon pengusaha khususnya pelaku usaha mikro, kecil dan menengah, meningkatkan produktivitas usaha kecil masyarakat pedesan/perkotaan, Serta menunjang program pemerintah dalam mengentaskan kemiskinan. BRI Unit sebagai bagian dari Lembaga Keuangan Mikro yang ada sudah memiliki 4000 Iebih kantor seluruh pelosok Indonesia. Dalam beberapa hal pengembangan Iembaga keuangan mikro perlu menerapkan prinsip-prinsip komersial / bisnis yang dianut oleh BRI Unit seperti:Keuletan berusaha ini juga bisa dibuktlkan dengan adanya krisis ekonomi yang melanda Indonesia sejak tahun 1997, dimana banyak pengusaha menengah dan besar yang gulung tikar, tetapi para pengusaha kecil di pedesaan usahanya tetap berjalan dan bahkan terus berkembang dan hal ini dapat pula dilihat dari pertumbuhan assets Lembaga Keuangan Mikro yang dibawah pembinaan BRI seperti BRI Unit pada waktu sebelum krisis tahun 1996 sampai dengan akhir tahun 2002.Melihat kinerja BRI selama ini, nampak bahwa pertumbuhan assets dan jumlah orang yang mendapatkan bantuan permodalan maupun jumlah pinjaman yang disalurkan terus meningkat. Hal tersebut menunjukkan bahwa potensi pembentukan lembaga keuangan mikro di pedesaan/kota sangat besar.Bank BRI sebagai bank yang berfokus kepada keuangan mikro siap melayani sepenuh hati dan diharapkan bisa meningkatkan kepuasan nasabah khususnya di sektor kredit mikro dan kemudian menciptakan Ioyalitas pelaku UMKM.

---

Role of Micro Financial Institution Autonomous era important area progressively. For that micro financial institution require to innovate to utilize to anticipate opportunity of business of which open progressively, specially in the case of make-up of accessibilities and steward of service product.

This such research analyzes management marketing of service specially service of client micro credit sector which reside in company of Bank Rakyat Indonesia (BRI) specially micro Unit. In this case use analysis measurement of quality service by using 5 characteristic which then developed with gap analysis that happened in company management and perception on the chance of client hereinafter developed with searching format satisfaction of expected client can become client which loyal. Of relation between take caring and client of writer use concept of Customer Relationship Management (CRM) which its function to develop network between client and company, maintaining client by giving facility amenity of service of goodness of trying internet, client database and other communications which expected client / client can satisfy with service of company, hereinafter can loyal and become client of BRI return and expectation of[is end of this concept is to add profit of company.

Micro financial institution have big role in grow entrepreneur candidates specially perpetrator of micro effort, middle and small, improving rural society small industry productivity / urban, and also support governmental program in poorness abolishing. BRI Unit as part of existing Micro Financial Institution have owned 4000 more office entire/all area of Indonesia in some cases development of micro financial institution need commercial principal applying/ business embraced by BRI Unit like:

Resilient try this also can be proved with existence of economic crisis which knock over Indonesia since year 1997, where many big and middle entrepreneur closing down, but [all] small entrepreneur is rural its effort remain to walk and even continue to expand and this matter earn also seen from growth of Micro Financial Institution asset there under construction of BRI like BRI Unit when before year crisis 1996 up to year-end 2002.

See performance of BRI during the time, look that growth of amount and asset one who get capital aid and also channeled Ioan amount increasing. The mentioned indicate that potency forming of micro financial institution is rural / town very big.

Bank of BRI as bank which focusing to micro finance ready to helper with full-heart and expected can improve satisfaction of client specially micro credit sector and then create loyalties perpetrator of UMKM."

"ABSTRAKTesis ini membahas masalah debitur KUR pada KUR dengan pola pola Channeling yang bekerjasama dengan Perusahaan Channeling yang memberikan agunan berupa sapi yang merupakan persediaan barang dagangan yang diikat dengan jaminan fidusia. Dalam penelitian ini metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif. KUR dengan pola Channeling yang bekerjasama dengan Perusahaan Channeling, yang mana debitur adalah UMKM yang bergerak dibidang peternakan penggemukan sapi. Debitur KUR akan mendapat berbagai fasilitas kredit dari pemerintah, bank pelaksana dan perusahaan channelling. Perusahaan channeling pada program KUR ini akan menjadi penanggung dari Debitur KUR dan memberikan berbagai fasilitas usaha serta pembinaan baik pembinaan teknis maupun sumber daya manusia. Pada program KUR ini, pemerintah memberikan fasilitas berupa penjaminan kredit sebesar 70% (tujuh puluh persen) yang dilakukan melalui perusahaan penjamin, sedangkan 30% (tiga puluh persen) sisanya ditanggung oleh bank pelaksana. Dalam hal bank pelaksana KUR masih memikul risiko kredit, pada program KUR ini diatasi dengan adanya perusahaan channeling dan agunan dari Debitur KUR. Agunan yang dirasa paling tepat dan tidak memberatkan adalah dengan menjadikan aset usaha debitur yaitu sapi sebagai persediaan barang dagangan sebagai agunan yang diikat dengan jaminan fidusia. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa adanya agunan dan peran perusahaan channeling membuat bank pelaksana KUR lebih mudah memberikan kredit.

---

ABSTRACTThis thesis discusses the KUR with Channeling pattern which cooperate with Channeling Company, which debitor is UMKM in cattle ranch. KUR’s debitor will get various credit facilities from the government, banks and channeling company. Channeling company in the KUR program will become as KUR’s debitor avalist and provide a variety of business facilities and good technical coaching, inclusing technical coaching and human resources coaching. In the KUR program, the government provides a credit guarantee facility by 70% (seventy percent) were made through the surety company, while 30% (thirty percent) the rest is borne by the executing bank. In terms of executing Bank still bear the credit risk to cover the risk, KUR’s Debitor in this KUR program required to provide collateral. Collateral is deemed most appropriate by making the business assets as collateral. Business asset used as collateral by the KUR’s debitor is cow as merchandise inventory which tied up with fiduciary collateral. This study uses juridical norms approach as research implementation method.. This study concluded that collateral from KUR’s Debitor and role of channeling company gain the trust of executing bank to KUR’s Debitor, then the impact is executing bank KUR will be easier to give credit."

"Pada awal Oktober 1995, Pemerintah memperkenalkan skim kredit baru yang diperuntukkan bagi pengusaha kecil yang diberi nama Kredit Kelayakan Usaha atau disingkat KKU. Sesuai dengan namanya, dasar penilaian pemberian kredit ini dititikberatkan pada kelayakan usaha penerima kredit, dan bukan dititikberatkan pada ada atau tidak adanya agunan tambahan. Kebijakan mengenai pemberian kredit yang menitikberatkan penilaian pada kelayakan usaba penerima kredit sebenamya bukanlah merupakan hal yang baru dalam dunia perbankan. Sebut Saja KIK/KMKP yang dikeluarkan Pemerintah pada akhir tahun 1973. Dalam prakteknya kredit jenis ini ternyata tidak dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya, karena kalangan perbankan pada saat itu merasa kesulitan untuk memberikan kredit kepada pengusaha kecil dengan hanya menilai faktor kelayakan usahanya saja tanpa mempunyai sesuatu yang layak untuk dapat dijadikan sebagai jaminan pengembalian kreditnya. Terlebih lagi dalam Undang undang No. 14 Tahun 1967 tentang Pokok-pokok Perbankan pasal 24 dinyatakan secara tegas bahwa bank tidak memberi kredit tanpa jaminan kepada siapapun juga Pandangan perbankan mengenai pentingnya aspek jaminan dalam setiap pemberian kredit mengalami perubahan setelah dikeluarkannya Undang-undang No. 7 Tahun 1992 tentang Pokok-pokok Perbankan yang menggantikan UU No. 14 Tahun 1967, dimana dalam pasal 8 dinyatakan bahwa dalam memberikan kredit, Bank Umum wajib mempunyai keyakinan atas kemampuan dan kesanggupan debitur untuk melunasi hutangnya sesuai dengan yang diperjanjikan. Isi dari ketentuan pasal 8 ini sangat memungkinkan untuk dapat dijadikan sebagai landasan hUkum yang kuat bagi berlakunya ketentuan skim KKU, dimana aspek watak, kemampuan serta prospek usaha debitur menjadi dasar penilaian yang lebih diutamakan daripada penilaian terhadap aspek jaminan. Komitmen Pemerintah untuk mengembangkan sektor usaha kecil secara optimal dengan cara memberikan kemudahan kepada mereka untuk mendapatkan akses ke dunia perbankan, patut kita harus dan sudah selayaknyalah mendapat dukungan dan pematian dari semua pihak terutama pihak perbankan. Dengan demikian sektor usaha kecil diharapkan dapat lebih memberikan kontribusinya bagi kemajuan perekonomian nasional."