Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Perkembangan ekonomi saat ini disertai meningkatnya penyaluran dana dalam bentuk pemberian fasilitas kredit. Ukuran bagi kreditor menjaga kepentingannya ketika menyalurkan kredit adalah sejauh mana penguasaan jaminan (hak kebendaan) yang diserahkan debitor. Dalam konteks inilah kita membicarakan jaminan fidusia sebagaimana didefinisikan Pasal 1 butir 2 UU Nomor 42/1999. Ketentuan dalam UU Nomor 42/1999 yang tadinya diharapkan dapat memberikan perlindungan, dalam implementasi praktisnya dirasakan tidak berbeda dengan lembaga jaminan fidusia sebelum diatur dengan undang-undang. Pembebanan di bawah tangan, tidak dilakukan pendaftaran dan bentuk pembebanan lain yang tidak diatur oleh UU masih dijumpai dalam praktik sehari-hari. Berkaitan pengecualian prinsip droit de suite benda persediaan, dapat dikritisi jika mengingat benda persediaan terdiri yang satuannya tidak dilengkapi bukti kepemilikan dan yang dilengkapi bukti kepemilikan. Dapatkah pengecualian prinsip droit de suite Pasal 20 UU Nomor 42/1999 berlaku untuk semua jenis benda persediaan?, Mengapa terjadi praktik pembebanan tidak sesuai ketentuan UU Nomor 42/1999? Penelitian kepustakaan dilakukan bersifat yuridis normatif.Untuk menjawab pokok permasalahan, penelitian lebih bersifat eksplanatoris dengan bentuk evaluatif mengarah pada problem finding. Pengecualian prinsip droit de suite berlaku bagi semua agunan yang dinyatakan sebagai benda persediaan. UU tidak mendefinisikan benda apa saja termasuk kategori benda persediaan. Bentuk pembebanan fidusia tidak sesuai UU terjadi karena kreditor merasa kepentingannya terlindungi dengan pemblokiran bukti kepemilikan dan tandatangan kuitansi kosong oleh pemilik jaminan. Karena UU tidak mengatur secara tegas dan tidak antisipatif terhadap kebutuhan praktis maka masih ditemukan akta pembebanan tidak didaftar dan bentuk surat kuasa memberikan jaminan fidusia. UU seharusnya memberi definisi benda apa saja termasuk benda persediaan, diatur hubungan antara instansi yang menangani bukti kepemilikan suatu benda (seperti Kepolisian) dengan Kantor Pendaftaran Fidusia, hendaknya UU lebih tegas menentukan batas waktu pendaftaran dan kemungkinan pengaturan bentuk Surat Kuasa Membebankan Jaminan Fidusia, meniru SKMHT pada lembaga Hak Tanggungan."

"ABSTRAKStandar penilaian tingkat kesehatan (TKS) bank berdasarkan 5 faktor CAMEL merupakan model yang diterapkan untuk menilai kinerja operasional bank, utamanya old' Bank Indonesia, otoritas moneter, yang mengawasi kegiatan usaha perbankan. Bagi perkembangan masing-masing bank secara individu, model tersebut dapat diterapkan dengan tujuan early warning system untuk mendeteksi terjadinya perkembangan yang tidak diinginkan. Untuk tujuan efisiensi, masingmasing bank dapat menentukan strategi penerapan penilaian TKS, yaitu dengan menilai seluruh faktor dengan seluruh rasio komponen dengan seluruh unsur dengan seluruh data rincinya, atau memilih salah 1 yang paling dominan, menentukan nilai TKS secara keseluruhan. Unsur sangat dominan inilah yang dievaluasi secara intensif dalam periode yang lebih pendek daripada evaluasi atas unsur-unsur lain ataupun TKS secara keseluruhan. Dalam menilai unsur yang sangat dominan tersebut, masing-masing bank dapat mencobanya dengan melakukan analisis diskrimirian dan analisis jalur intervening, ataupun analisisanalisis lain yang sejenis.

---

ABSTRACT

A standard for evaluating the bank's health level (TICS), which based on 5 CAMEL's factors is a model implemented to assess operational performance of a bank, especially by Bank Indonesia, the monetary authority that supervise banking business activities. For the development of each bank as an entity, this model can also be implemented as an early warning system to identify certain unfavorable movements. For an efficiency purpose, each bank may define as appropriate strategy for implementing the evaluation of TKS by evaluating the entire factors along with the entire component ratios, the entire element and overall data details, or by choosing 1 (one) that the most dominant element to determine the overall score of TICS. This most dominant element will be intensively evaluated in a shorter period than the evaluation for other element or the overall evaluation of the TICS. In evaluating the most dominant element, each bank may use discriminate analysis model and intervening path coefficient analysis model, or other similar analysis method."

"ABSTRAKKondisi krisis moneter saat ini sangat dirasakan oleh bank-bank di Indonesia sebagai pukulan yang berat bagi kelangsungan usahanya. Beberapa bank yang dilikuidasi oleh Pemerintah c.q. Menteri Keuangan terpaksa dilakukan karena berdasarkan tingkat kesehatan bank terutama daii sisi permodalannya, bank yang bersangkutan memang sudah tidak layak lagi untuk meneruskan usahanya. Ada beberapa faktor yang menyebabkan kondisi perbankan di Indonesia sangat terpuruk seperti sekarang mi, antara lain yaitu tingkat suku bunga Sertilikat Bank Indonesia (SBI) yang tinggi, fluktuasi nilai tukar (kurs) rupiah terhadap dolar, meningkatnya non perfonning loans, serta kondisi perekonomian nasional yang mengalami depresi yang sangat dalam.Bagi bank, daii beberapa faktor penyebab tersebut daat dikelompokkan menjadi 2 (dua) yaitu faktor-faktor yang masih dapat dikendalikan oleh perusahaan (controllable) dan faktor-faktor yang tidak dapat dikendalikan oleh perusahaan (uncontrollable). Kredit bermasalah (non performing loans) merupakan faktor yang relatif dapat dikendalikan perusahaan (bank), sedangkan faktor-faktor lainnya berupa tingkat suku bunga pasar (SBI), nilai tukar (kurs) rupiah terhadap mata uang asing dan kondisi perekonomian nasional adalah merupakan faktor-faktor ekstemal di luar kendali perusahaan (out of control).Besamya kredit bermasalah sangat ditentukan oleh kebijakan perkreditan yang dijalankan oleh suatu bank. Semakin efektif dan aplicable kebijakan perkreditan yang diterapkan disertai dengan supervisilmomtoring yang ketat maka akan semakin besar kemungkinan untuk dapat menghasilkan kualitas aktiva produklif (kredit) yang baik (performing loans), begitu juga sebaliknya. Kebijakan perkreditan yang akan diambil oleh bank sangat dipengaruhi oleh keadaan (environment) yang melingkupinya, terutama dalam Iingkungan ekonomi nasional maupun intemasional, kondisi sosial dan politik, serta perubahan budaya dan telmologi yang terjadi serta kondisi persaingan diantara bank-bank itu sendiri.Beberapa hal yang hams diperhatikan dalam menyusun kebijakan perkreditan bank antara lain meiputi posisi modal, tingkat keuntungan (profitabilitas) dan risiko dari berbagai jenis kredit, stabilitas dana masyarakat yang disimpan, kondisi ekonomi, pengaruh kebijakan moneter dan pajak, kemampuan dan pengalaman kaiyawanlmanajemen, serta posisi portofolio kredit yang telah dimiliki. Dengan memperhatikan hal-hal tersebut, kebijakan perkreditan yang disusun bank secara umwn akan memuat; wilayah kredit (loan territory), jenis-jenis kredit yang dapat diberikan, jaminan (collateral) yang dapat diterima, jangka waktu kredit, pelampauan plafon kredit, likuidasi kredit, penanganan kredit bermasalah, rekening/saldo kompensasi, komitmen kredit serta besarnya portofolio kredit.Sebagaimana bank lainnya, Bank X telah memiliki kebijakan perkreditan yang tertulis dan diterapkan sejak tahun 1996. Namun demikian, dalam menetapkan kebijakan perkreditannya masih berdasarkan metode top-down approach. Oleh karenanya, belum mempertimbangkan potensi yang dimiliki oleh masing-masing cabang yang ada. Selain itu, kebijakan perkreditan yang ditetapkan belum bersifat menyeluruh yakni belum memuat hal-hal yang seharusnya dilaksanakan oleh pejabat atau petugas pelaksana di cabang, sehingga kemungkinan terjadi missintepretation atau menjadi tidak workable dalam pelaksanaannya sangat tinggi.Agar Iebih efektif, kebijakan perkreditan yang selama mi dijalankan oleh Bank X perlu dilakukan penyempurnaan antara lain dalam hal; penyesuaian terhadap kondisi yang ada saat mi, peran serta cabang dalam penyusunan kebijakan perkreditan, pembentukan unit kerja baru yang bertugas mengelola portofolio (portfolio management) dan pengawasan intern dalam umsan perkreditan, pembuatan pedoman yang dapat digunakan sebagai early warning signal, peningRatan (up grading) kualitas sumber daya manusia, pemberian fasilitas potongan pokok kredit (hair cut facility) terhadap kredit yang macet, pemberian kredit hanya kepada calon debitur yang sudah running well serta penetapan tingkat suku bunga kredit berdasarkan sumber dana yang digunakan dengan lebih mengaktifkan peranan Asset & Liability Committee (ALCO) untuk melakukan review terhadap kemungkinan perubahan suku bunga."

"Kredit sebagai salah satui usaha pokok bank mempunyai pengaruh yang sangat luas dalam kehidupan perekonomian suatu negara. Kredit yang selektif dan terarah dapat menunjang terlaksananya pembangunan sesuatu negara sehingga bermanfaat bagi masyarakat. Dalam penulisan skripsi ini, penulis mencoba menbahas segi-segi hukum yang ada hubungannya dengan perkreditan dimana yang menjadi masalah pokok adalah miengenai perjanjian kredit dalam prakteknya pada Bank BNI. Oleh karena kredit erat kaitannya dengan hukum, maka segi-segi yuridis dibidang perkreditan harus mendapat perhatian yang lebih serius. Karena itu bagi bank jika ingin mengamankan kredit yang diberikannya, maka dalam pemberian kredit tersebut harus disertai dengan jaminan, setiap perjanjian kredit harus dibuat perjanjian kreditnya. Juga tujuan jaminan tersebut penting untuk menjaga keselamatan uang yang dipinjamkan oleh bank kepada nasabahnya. Dengan dipenuhinya ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku diharapkan dapat membantu melancarkan pengembalian kredit yang diterima oleh seorang nasabah. Juga penting bagi nasabah untuk mengetahui akibat hukum yang dapat menimbulkan kerugian baginya jika ia lalai mamenuhi kewajibannya."

"Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dampak perubahan tingkat risiko likuiditas terhadap pertumbuhan asset likuid, pertumbuhan pinjaman serta kemampuan pemberian kredit baru pada bank umum komersial di Indonesia. Data yang digunakan pada penelitian ini didapatkan dari laporan tahunan bank dalam kurun waktu 2004 sampai dengan 2010. Dengan menggunakan model efek tetap (Fixed Effect Model-FEM) data panel, ditemukan bahwa bank-bank umum di Indonesia yang memiliki banyak portofolio aset tidak likuid ketika terjadi krisis likuiditas mengalami kesulitan dalam menggalang capital inflow. Selain itu, karena tingginya biaya dana (cost of fund) saat krisis likuiditas, bank tidak ada pilihan selain memotong laba usaha mereka yang kemudian berdampak pada berkurangnya kas dan aset likuid yang mereka pegang sehingga bank tidak bisa melakukan penimbunan likuiditas (liquidity hoarding). Selanjutnya, ditemukan juga bahwa krisis likuiditas mendorong bank untuk meningkatkan pembentukan pinjaman baru dengan suku bunga lebih tinggi walau bank memiliki banyak komitmen belum ditarik. Terakhir, ditemukan bahwa dana pihak ketiga memegang peranan penting dalam keputusan bank untuk menimbun aset likuid dan memberikan pinjaman. Semakin banyak dana pihak ketiga yang dimiliki bank, semakin kecil keterbatasan yang dihadapi bank saat terjadi krisis likuiditas.

---

This study aims to analyze the effect of liquidity risk exposure on the growth of liquid assets, loan, and credit origination for Indonesia’s commercial banks. Furthermore, by using Fixed Effect Model for data panel from 2004 to 2010 the result shows that Indonesia’s commercial banks with high illiquid asset portofolios when exposed to liquidity risk will face difficulties in raising capital. Moreover, the high cost of fund during liquidity crisis will give banks no choice but to cut profit which will lead to the reduction of cash and liquid assets, making it unable for banks to hoard liquidity. Findings also show that liquidity crisis encourages banks to increase new lending with higher interest rates even when they have high undrawn commitments. Finally, the results indicate that core deposits played an important role in banks’ decision to hoard liquidity and distribute loans. The more core deposits, the fewer drawbacks on banks during a liquidity crisis."