Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"ABSTRAKPasar modal sebagai sarana untuk menghimpun danabagi pembiayaan perusahaan dalam mengembangkan usahadengan menjual efek di Bursa. Penjualan efek berupa sahamdi pasar modal yang selama ini dilakukan dengan sahamberbentuk fisik yaitu berupa warkat, untuk saat ini danakan datang sudah tidak dapat lagi menjamin kelancarandan meningkatkan nilai perdagangan setiap hari, karenaadanya keterbatasan ruang, tempat dan waktu sehinggamenghambat kelancaran dalam bertransaksi. Kemajuantekonologi informasi telah membawa dampak positif bagiperkembangan Pasar Modal Indonesia, Perdagangan di lantaibursa telah dilakukan dengan sistem komputerisasi, yangmenghemat biaya, waktu, dan perdagangan menjadi likuidserta nilai transaksi menjadi tinggi. Komputerisasitersebut membawa perubahan dalam bentuk perdagangan sahamdengan fisik menjadi hilang diganti dengan saham tanpawarkat, yang berarti pemilik saham tidak perlu lagimemegang saham tapi cukup berupa laporan Rekening Efek,Lembaga yang bertugas untuk menyimpan saham investor tersebut berdasarkan Undang-Undang No.8 tahun 1995tentang Pasar Modal telah diperkenalkan satu LembagaPenyimpanan dan Penyelesaian (LPP) selaku Self RegulatoryOrganizations (SRO), yang dilaksanakan oleh PT. KustodianSentral Efek Indonesia (KSEI) yang bertindak sebagaiKustodian Sentral yang menyimpan efek dalam rekeningelektronik untuk kepentingan investor."

"Pasar modal Indonesia memegang peranan yang penting sebagai sumber pembiayaan bagi dunia usaha mengingat peran yang amat vital ini, maka hasil dari kegiatan Pasar Modal ini di harapkan semaksimal mungkin untuk tercapainya tujuan tersebut di upayakanlah suatu sistem perdagangan efek yang likuid, efisien, efektif dan ekonomis. Sistem perdagangan efek tanpa warkat yang di terapkan secara penuh dalam Pasar Modal Indonesia ada Pertengahan tahun 2002 ini seakan telah menjawab kebutuhan itu. Sistem ini tidak mengutamakan transaksi efek secara fisik tetapi lewat pemindah bukuan rekening saja. Akan tetapi di dalam penerapannya tentu membawa implikasi yang tidak dapat dielakkan terhadap peran lembaga-lembaga penunjang yang ada di Pasar Modal salah satunya adalah terhadap peran Biro Administrasi Efek (BAE) seperti : Bank Data (Dokumen-Dokumen) yang di miliki oleh BAE dan mengenai dokumen saham yang telah dikonversi ke dalam bentuk tanpa warkat (elektronik)."

"Tesis ini membahas kesiapan penerapan E-voting dan E-proxy di pasar modal Indonesia. Penelitian ini menggunakan metode studi kasus, dengan PT Kustodian Sentral Efek Indonesia sebagai subjek penelitian. PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI) adalah lembaga yang memperoleh izin dari Bapepam-LK (sekarang OJK) sebagai Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian. KSEI berfungsi untuk untuk menyediakan jasa Kustodian sentral dan penyelesaian transaksi Efek yang teratur, wajar, dan efisien. Untuk efek dalam bentuk saham, setiap saham yang diterbitkan oleh Emiten memiliki satu suara, kecuali jika anggaran dasar perusahaan menentukan sebaliknya. Pemegang saham berhak menghadiri Rapat Umum Pemegang Saham untuk menggunakan hak pilihnya. RUPS diselenggarakan di tempat kedudukan Emiten atau di tempat Emiten melakukan kegiatan usahanya berdasarkan anggaran dasar. Untuk perusahaan publik, RUPS dapat diselenggarakan di daerah domisili bursa efek tempat saham Emiten terdaftar. Berdasarkan analisis studi kasus ini, didapatkan bahwa penerapan E-voting dan E-proxy di pasar modal Indonesia dapat meningkatkan efisiensi pasar modal Indonesia dan partisipasi pemegang saham dalam RUPS.

---

The main purpose of this research is examining possibility implementation of E-voting and E-proxy in Indonesia capital market. This research using case study method, with PT Kustodian Sentral Efek Indonesia as subject of research. PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI) is an institution licensed by Bapepam-LK (is now OJK) as a central securities depository. KSEI serves to provide regular, fair, and efficient securities custodian and securities transaction settlement services. For securities in the form of shares, every share issued by a securities issuer has one vote, unless the articles of association of the company determine otherwise. The shareholder is entitled to attend the general meeting of shareholders to exercise his/her voting rights. The RUPS shall be held at the place of domicile of the company or at the place of the company conducting its business activities based on the article of association. For a public company, RUPS may be held at the domicile of the stock exchange where the company's shares are listed. Based on the analysis of this case study, it was found that the application of E-voting and E-proxy in the Indonesia capital market could improve the efficiency of the Indonesia capital market and the participation of shareholders in the RUPS."

"Kontroversi yurisdiksi Perdagangan Kontrak Berjangka sudah berlangsung sejak tahun 2001 yang lalu ketika Bursa Efek Surabaya (BES) bermaksud memperdagangkan Kontrak Berjangka Indeks LQ 45. Saat itu Pihak Bursa Berjangka Jakarta (BBJ) bersikeras kalau masalah Perdagangan Kontrak Berjangka adalah wewenang mereka. Namun masalah bisa dikatakan selesai setelah Bapepam memberi izin dan pihak BES sudah memperdagangkannya. Kenyataannya permasalahan ini tidak selesai begitu saja, pihak BBJ kemudian Memperdagangkan Kontrak Berjangka Indeks Luar Negeri (Hang Seng dan Nikkei) dengan alasan penyaluran dana nasabah ke luar negeri adalah wewenang dari BBJ. Pokok Permasalahan yang timbul adalah apakah Kontrak Berjangka Indeks Luar Negeri termasuk dalam kategori Efek seperti yang dimaksud dalam pasal 1 angka 5 UU No. 8 tahun 1995 tentang Pasar Modal, apakah Bapepam memiliki kewenangan untuk mengawasi perdagangan instrumen ini, apakah pengaturan instrumen ini nantinya disamakan dengan Kontrak Berjangka Indeks LQ 45 dan bagaimana perlindungan hukum bagi investor yang melakukan transaksi atas instrumen ini. Permasalahan yang berkelanjutan seperti ini merupakan hal yang menarik untuk dijadikan topik penelitian. Sebab berdasarkan pasal 5 huruf p UU No. 5 tahun 1995 tentang Pasar Modal, Bapepam memiliki kewenangan untuk menentukan instrumen lain sebagai Efek. Bapepam mengeluarkan KEP No. 07/PM/2003 Tentang Penetapan Kontrak Berjangka atas Indeks Efek sebagai Efek dan dilanjutkan dengan keluarnya KEP-39/PM/2003 tentang Kontrak Berjangka dan Opsi atas Efek atau Indeks Efek, yang memberikan kewenangan kepada Bapepam untuk melakukan pengawasan dan pembinaan dalam proses perdagangan Kontrak Berjangka Indeks Efek di Pasar Modal Indonesia."