Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"ABSTRAKSalah satu permasalahan yang dihadapi notaris saatini, untuk memenuhi tanggungjawabnya dalam membuat aktaotentik, yang mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurnadan mengikat adalah menentukan batas usia dewasa yangberlaku dalam pembuatan akta tersebut. Di dalam KUHPerdataseorang dikatakan dewasa adalah apabila telah mencapai usia21 tahun. Sejak diundangkannya UU No. 1 tahun 1974 tentangPerkawinan, karena Undang-Undang Perkawinan tidak mengaturnyasecara tegas maka mengakibatkan adanya perbedaan pendapatdi kalangan para ahli mengenai batas usia dewasa yangberlaku saat ini, ada yang mengatakan 21 tahun dan ada yangmengatakan 18 tahun. Adanya perbedaan pendapat tersebutmembawa akibat terhadap tanggung jawab notaris untukmenentukan batas usia dewasa dalam pembuatan akta, sehinggapenulis merasa perlu untuk melakukan penelitian mengenaihal tersebut, dengan menggunakan metode penelitiankepustakaan dan metode empiris dengan wawancara.Berdasarkan penelitian penulis, batas usia dewasa yangdipakai sebagai dasar kesatuan sikap notaris dalampembuatan akta telah ditetapkan oleh Ikatan Notaris Indonesia (INI) berdasarkan Keputusan Kongres INI ke-XVIItahun 1999 di Jakarta adalah 18 tahun, namun dalam praktekpembuatan akta, para notaris yang menjadi narasumber dalampenelitian penulis tetap menggunakan batas usia dewasa 21tahun. Adanya perbedaan mengenai batas usia dewasa tersebutakan membawa akibat hukum terhadap tanggung jawab notarisseandainya batas usia dewasa yang dianut oleh pengadilanberbeda dengan yang dianut oleh notaris yang membuat aktatersebut. Sehubungan dengan hal tersebut setidaknya diperlukanpembahasan yang mendalam berkaitan dengan permasalahanpermasalahanhukum yang ada berkaitan dengan tanggung jawabnotaris dalam menentukan batas usia dewasa."

"ABSTRAKSebab-sebab batalnya akta notaris karena ketidakcakapan dan kewenangan oleh notaris terhadapaktanya. Cacatnya akta notaris dapat menimbulkan kebatalan bagi suatu akta Notaris.Ketidakcakpan bertindak dalam akta dikarenakan belum dewasa dan ketidakwenangan bertindakialah perbuatan hukum bagi orang yang melakukan perbuatan hukum tertentu, Hal ini sudah pastiharus memenuhi kriteria kecakapan dan kewenangan bertindak, jika tidak memenuhi kriteriatersebut maka ketidak cakapan dan ketidakwenangan bertindak dalam suatu akta, mengakibatkanaktanya batal demi hukum. Pentingnya diketahui oleh setiap Notaris dalam menjalankantugasnya,agar kedepannya dalam jabatannya Notaris dapat menghindari akta-akta yang dibuatolehnya atau dihadapannya mengandung cacat yuridis karena sebab ketidakcakapan atauketidakwenangan terhadap aktanya.

---

ABSTRACTFor the reason due to the cancellation of the notarial deed of incompetence andinadequacy by the notary, the notary deed. Can lead to nullification for a notarialdeed, deed due to incompetence acting immature and inadequacy act is a legal actfor the person who has done this already. The law definitely must met proficiencycriteria and authority to act in a deed, resulting in deed null and law. Forknowledge by any notary in order to carry out their duties in the future notaryoffice to avoid by notary or deed made before him judicially flawed for reasons ofincompetence or inadequacy of the deed."

"ABSTRAKBatas Usia Dewasa Sebagai Bentuk Kemampuan Bertindak Dalam Hukum Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia. Di samping itu, juga untuk memberikan gambaran yang lebih jelas mengenai batas usia dewasa untuk melakukan perbuatan hukum berdasarkan peraturan perundang-undangan di Indonesia. Karena di dunia ini, mengenai hukum perdata terdiri dari berbagai macam sistem hukum negara nasional sehingga tidak ada keseragaman dalam pengaturan batas usia dewasa. Begitu juga di Indonesia, di mana Hukum Perdatanya bersifat pluralistik, tidak ada keseragaman dalam pengaturan batas usia dewasa bagi seseorang seperti halnya menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Undang-Undang Perkawinan. Pada hakikatnya, dalam semua sistem hukum seseorang dianggap mampu untuk bertindak dalam hukum apabila ia sudah dewasa. Metode penelitian yang dipergunakan adalah metode penelitian kepustakaan yang bersifat hukum normatif. Karena Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 tahun 1974 dan Yurisprudensi telah menentukan batas usia dan kemampuan bertindak dalam hukum adalah 18 tahun, maka hal itu haruslah diterima sebagai ketentuan/patokan umum (ius generalis) tentang batas usia dewasa dalam hukum perdata.Sedangkan dengan perundang-undangan khusus (ius specialis) dapat ditentukan batas usia dewasa lain sebagai pengecualian, misalnya batas usia ikut pemilihanumum, memperoleh kewarganegaraan, untuk melakukan perkawinan atau tindakan hukum tertentu menurut Undang-Undang. Tetapi untuk memberikan perlindungan kepada masyarakat di Indonesia apabila menghadapi perjanjian dengan orang asing, maka ia dianggap mempunyai kemampuan hukum atau kemampuan hukum terbatas sepanjang menurut hukum Indonesia ia dianggaplah demikian.

---

"

"Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) adalah organ perseroan yang memegang kekuasaan tertinggi dalam perseroan dan memegang segala wewenang yang tidak diserahkan kepada Direksi maupun Komisaris. Notulen wajib ditandatangani oleh ketua rapat dan seorang pemegang saham yang ditunjuk dari dan oleh peserta RUPS, kecuali apabila suatu risalah RUPS dibuat oleh Notaris, maka kewajiban penandatanganan itupun dapat tidak diperlukan karena akta Notaris tersebut bersifat otentik. Namun, disebabkan oleh kelalaian Notaris ada kemungkinan akta yang dibuat oleh Notaris tersebut tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, di antaranya Notaris membuat suatu risalah RUPS tanpa terlebih dahulu memperhatikan mengenai syarat formalitas rapat dan syarat korum yang harus dicapai dalam mengambil keputusan bagi suatu perseroan. Atas kelalaian Notaris tersebut secara perdata dapat terjadi akta yang dibuatnya dibatalkan oleh Hakim. Dalam praktik hal tersebut dihadapi oleh Buntario Tigris Darmawang, Notaris di Jakarta, berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor 271/PDT.G/2003/ PN.JKT.UT., tertanggal 21 Juli 2004, akta yang dibuatnya dinyatakan tidak sah dan batal demi hukum. Menggunakan metode penelitian kepustakaan yang bersifat yuridis normatif, ternyata dari hasil penelitian penulis terdapat beberapa permasalahan hukum mengenai tindakan yang dilakukan Notaris dalam penyelenggaraan RUPS, serta tanggung jawab Notaris tersebut terhadap risalah RUPS yang telah dibuatnya. Sehubungan dengan hal tersebut setidaknya diperlukan pembahasan mengenai tanggung jawab Notaris terhadap akta yang dibuatnya dalam hal terjadi suatu penyelenggaraan RUPS."

"Salah satu tanda bukti yang menyatakan seseorang sebagai ahli waris adalah Surat Keterangan Hak Mewaris. Surat Keterangan Hak Mewaris diperlukan oleh ahli waris untuk melakukan administrasi peralihan hak atas harta kekayaan pewaris kepada ahli waris. Salah satu pihak yang berwenang untuk mengeluarkan Surat Keterangan Hak Mewaris adalah Notaris (vide Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 juncto Pasal 111 ayat (l)c angka 4 Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997). Pada prakteknya, Surat Keterangan Hak Mewaris yang dikeluarkan oleh Notaris dapat berbentuk akta otentik atau akta dibawah tangan. Permasalahannya adalah bagaimana tanggung jawab Notaris dalam pembuatan Surat Keterangan Hak Mewaris dan Surat Keterangan Hak Mewaris dalam bentuk apa yang cocok untuk diterapkan dalam praktek Notariat? Untuk menjawab permasalahan tersebut, penulis menggunakan metode penelitian Hukum Normatif Yuridis dengan menggunakan alat pengumpulan data berupa studi dokumen. Tanggung jawab Notaris dalam membuat Surat Keterangan Hak Mewaris didasarkan pada 3 (tiga) hal, yaitu tanggung jawab secara Undang-Undang Jabatan Notaris, tanggung jawab secara Hukum Pidana dan tanggung jawab secara Hukum Perdata. Tanggung jawab Notaris dalam membuat Surat Keterangan Hak Mewaris juga ada batasannya. Penghadap atau ahli waris yang beritikad buruk, misalnya mengecoh Notaris sehingga ada kesalahan dalam Surat Keterangan Hak Mewaris, harus bertanggung jawab atas itikad buruknya tersebut. Masing-masing bentuk dari Surat Keterangan Hak Mewaris mempunyai kekurangan dan kelebihan. Setelah penulis menganalisa kekurangan dan kelebihan masing-masing bentuk maka penulis berkesimpulan bahwa Surat Keterangan Hak Mewaris yang dibuat dalam bentuk akta di bawah tangan lebih baik untuk diterapkan dalam praktek Notariat

---

One of proof that shows someone as the heir is Identification Paper for Inheriting

Legacy. Identification Paper for Inheriting Legacy is needed by heir to do the

transfer administration for owning a dead person’s legacy. One of institutions that is

competent to make a Identification Paper for Inheriting Legacy is Notary (look

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 juncto Pasal 111 ayat (l)c angka 4

Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3

Tahun 1997). Identification Paper for Inheriting Legacy can be made in the form as

an authentic paper or as an underhanded paper. The problems are how is the Notary’s

responsibility of making Identification Paper for Inheriting Legacy? What is the

better form of an Identification Paper for Inheriting Legacy? To answer the

problems, author uses Juridical Law Normative research method that use data

collecting tool as document study. Notary responsibility of making Identification

Paper for Inheriting Legacy is based by 3 (three) rules, that are responsible to

Undang-Undang Jabatan Notaris, responsible to Hukum Pidana and responsible to

Hukum Perdata. Notary responsibility of making Identification Paper for Inheriting

Legacy can also be limited, heir who has a bad intentions, for example, deceiving

Notary, so there is a mistake in a Identification Paper for Inheriting Legacy, has to

responsible for his bad intentions. Each forms of an Identification Paper for

Inheriting Legacy has several advantages and disadvantages. After analyzing, author

gets the conclusion that Identification Paper for Inheriting Legacy in an underhanded

paper form is better to be applied."

"Dibanding dengan profesi lainnya seperti pengacara, polisi, jaksa atau hakim, sebenarnya notaris merupakan suatu harapan bagi masyarakat mencari perlindungan kekuatan hukum dalam aktivitas perdata yang mereka lakukan sehari-hari seperti jual beli, hibah, wasiat dan lain-lain. Notaris sesuai dengan Peraturan Jabatan Notaris (PJN) nomor 3 tahun 1860 adalah pejabat umum satu-satuya yang berwenang untuk membuat akta otentik. Di tangan notaris masyarakat mengharapkan suatu tindakan pencegahan (preventif) terhadap suatu masalah yang bisa muncul terutama dalam bidang hukum perdata. Dengan makin berkembangnya hukum, maka Notaris dituntut pula untuk mengikuti arus perkembangan yang begitu cepat. Notaris dalam menjalankan jabatannya dituntut kecermatan dan ketelitian dalam menyusun suatu akta (perjanjian) yang dihadapkan padanya. Seperti profesi hukum lainnya maka jabatan notaris ini tidak lepas pula dari melakukan suatu tindakan yang salah dalam menjalankan jabatannya tersebut. Kesalahan yang dilakukan oleh notaris karena kekurang telitian dan kurang cermatnya dalam membuat suatu akta. Di pengadilan telah terjadi beberapa kasus dimana akhirnya akta yang dibuat notaris dibatalkan oleh hakim. Sebenarnya sejauh manakah kewajiban dan tanggung jawab notaris itu yang dapat dimintakan pertanggungjawabannya secara perdata, maka penulis menuangkannya lebih terinci dalam skripsi ini."

"Melihat perkembangan dunia usaha saat ini, semakin banyak perusahaan yang membutuhkan dana untuk dipergunakan keperluan usahanya. Perusahaan melihat obligasi sebagai alternatif sumber pembiayaan melalui hutang jangka panjang yang bisa menjawab kebutuhan modal. Obligasi korporasi merupakan salah satu instrumen investasi di pasar modal yang diterbitkan oleh perusahaan swasta. Gambaran secara rinci mengenai mekanisme penerbitan obligasi penting diketahui oleh para mahasiswa hukum, praktisi hukum termasuk notaris dan para calon pemegang obligasi itu sendiri. Proses penerbitan obligasi korporasi di pasar modal melibatkan banyak pihak yang perlu diatur hubungan hukumnya dalam suatu bentuk perjanjian yang dinotariilkan. Metode yang dipakai dalam penelitian ini adalah penelitian secara normatif terhadap peraturan perundang-undangan yang mendasarinya dan data lapangan sebagai pendukung. Pengolahan data dilakukan dengan menggunakan metode kualitatif dan analisa mendalam. Berdasarkan penelitian ini dapat disimpulkan Notaris sebagai salah satu profesi penunjang pasar modal, baik berdasarkan undang-undang dan berdasarkan atas permintaan klien bertugas dalam pembuatan akta perjanjian dan akta-akta lain yang diperlukan sehubungan dengan penerbitan obligasi korporasi. Tanggung jawab notaris terhadap akta-akta yang dibuatnya selama proses penerbitan obligasi korporasi diatur secara normatif dalam peraturan perundang-undangan pasar modal dan undang-undang jabatan notaris. Tesis ini juga membahas mengenai proses penawaran obligasi korporasi yang bisa dilakukan dengan 2 (dua) cara, yaitu melalui penawaran umum dan penawaran umum berkelanjutan. Mekanisme penerbitan obligasi melalui kedua cara tersebut mengikuti ketentuan dalam peraturan perundang-undangan dalam pasar modal yang berlaku.

---

Viewing the development of the corporate world today, more companies are in need of funds to be used for his efforts. The company saw bonds as an alternative source of financing through long-term debt which could answer required capital. A corporate bond is one of the instruments of investment in capital markets that are published by a private company. Description in detail regarding mechanism of the issuance of bonds is important to be knownby law students, legal practitioners, including notary and the prospective bond holder. The process of issuance of corporate bonds in the capital markets involves many parties that need to be regulated in law a form of relationship agreements which is notarized.

The methods used in this research are normative research to the underlying legislation, data field as supporters. Data processing is carried out using qualitative methods and in-depth analysis.

Based on this research can be summed up as one of the profession of notary public within the capital markets, both by legislation and by the request of clients served in the deed of covenants and deed-a deed of other necessary in connection with the issuance of corporate bonds. Responsibility of a notary to their deeds which is made during the process of corporate bond issuance arranged normatively in capital markets legislation and the legislation Office of notary public.

This thesis also deals with corporate bonds offer process can be done in two ways, through public offering and initial public offering. Mechanisms through issuance of corporate bonds both ways follow the provisions in the laws and regulations in the capital markets."

"Pendaftaran merupakan syarat lahirnya jaminan fidusia yang penting artinya untuk melindungi kepentingan kreditor. Maraknya kasus fidusia ulang yang dilakukan oleh debitor yang beritikad tidak baik, sehingga harus diperhatikan betul oleh para pihak yang berkepentingan termasuk Notaris. Tesis ini membahas peran dan tanggung jawab notaris dalam pendaftaran jaminan fidusia. Bentuk penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif. Notaris yang diberi kuasa untuk mendaftarkan jaminan fidusia terikat untuk menjalankan pekerjaannya dengan sebaik baiknya dan profesional karena sudah diberi kepercayaan oleh penerima fidusia untuk mendaftarkan jaminan fidusia. Undang Undang Jaminan Fidusia tidak mengatur kapan selambat lambatnya jaminan fidusia itu harus didaftarkan terhitung dari sejak ditandatanganinya akta jaminan fidusia. Karenanya Notaris tidak dapat dimintai pertanggungjawaban dalam hal terjadi fidusia ulang. Untuk melengkapi perlindungan hukum bagi kreditor penerima fidusia maka perlu disediakan suatu sistem pengecekan obyek fidusia terdaftar untuk memastikan apakah obyek jaminan fidusia itu sedang tercatat atau tidak dalam buku daftar fidusia.

---

Registration is a requirement for the outward of fiduciary which important to protect the interests of creditors. The rise of re-fiduciary cases were perpetrated by the debtor over the bad faith, so it must be noticed by the parties concerned including the Notary. This thesis discusses the roles and reponsibilities of Notaries in fiduciary registration. The method used in this study is normative juridical.

Notaries are authorized to register the fiduciary which is bound to carry out his job to the best possible and professional because it they are trusted by the receiver to register a fiduciary collateral. Fiduciary law does not set when the fiduciary must be registered at the latest starting from the signing of the fiduciary deed. Notary therefore can not be held responsible in the event of re-fiduciary. To complement the legal protection for fiduciary creditors it is necessary to provide a system of registered fiduciary object to ensure if that object is being recorded or not into a register fiduciary."